Dalam Peraturan Ini Berisi 4 (empat) Bab dan 6 (enam) Pasal diantaranya Ketentuan Umum; Klasifikasi Arsip; Pendanaan; Ketentuan Penutup.
Memuat teks peraturan…
menetapkan Peraturan Bupati Indragiri Hilir tentang Kode Klasifikasi Arsip. a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I] Indragiri Hilir dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 2754); Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 507 1); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesa Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesa Nomor 6801); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Llembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841); 3. 7 4. 5.
BAB I
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 1. 2. 3. 4 Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hilir. Bupati adalah Bupati Indragiri Hilir. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perpustakaan dan Kearsipan di Kabupaten Indragiri Hilir. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh Lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga Pendidikan, perusahaan, organisasi- opolitik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 5. Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu. 6. Klasifikasi Arsip adalah pola pengaturan arsip secara berjenjang dari hasil pelaksanaan fungsi dan tugas instansi menjadi beberapa kategori unit informasi kearsipan Kode Klasifikasi Arsip adalah simbol atau tanda pengenal suatu struktur fungsi yang digunakan untuk membantu menyusun tata letak identitas Arsip. 7. 8.
Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah untuk menciptakan keseragaman penggunaan Kode Klasifikasi Arsip dalam pengelolaan arsip dinamis. \f
Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :
BAB II
BAB III
Pendanaan pelaksanaan Klasifikasi Arsip bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir. Ditetapkan di Tembilahan Pada tanggal 10 JANUar 2025 Pj. BUPATI INDRAGIRI HILIR, y ERISMAN YAHYA \\ Diundangkan di Tembilahan Pada tanggal lo Januan 2025 Plh. SEKRETARIS DAERAH \ \ KABUPATEN INDARGIRI HILIR TANTAWI JAUHARI BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2025 NOMOR 10 LAMPIRAN PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR NOMOR TAHUN 2025 TENTANG KODE KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR ry KODE KLASIFIKASI ARSIP 000 UMUM 000.1 KETATAUSAHAAN DAN KERUMAHTANGGAAN 000.1.1 Telekomunikasi 000.1.2 Perjalanan Dinas Dalam Negeri 000.1.2.1 Perjalanan Dinas Kepala Daerah 000.1.2.2 Perjalanan Dinas DPRD 000.1.2.3 Perjalanan Dinas Pegawai 000.1.3 Perjalanan Dinas Luar Negeri 000.1.3.1 Perjalanan Dinas Kepala Daerah 000.1.3.2 Perjalanan Dinas DPRD 000.1.3.3 Perjalanan Dinas Pegawai 000.1.4 Penggunaan Fasilitas Kantor (antara lain: Permintaan dan penggunaan ruang, gedung, kendaraan, wisma, rumah dinas dan fasilitas kantor lainnya) 000.1.5 Rapat pimpinan antara lain: Notula/Risalah Rapat 000.1.6 Penyediaan Konsumsi 000.1.7 Pengurusan Kendaraan Dinas 000.1.7.1 Pengurusan- surat-surat kendaraan dinas 000.1.7.2 Pemeliharaan dan perbaikan 000.1.7.3 Pengurusan kehilangan dan masalah kendaraan 000.1.8 Pemeliharaan Gedung, Taman dan Peralatan Kantor 000.1.8.1 Pertamanan/ Landscape 000.1.8.2 Penghijauan 000.1.8.3 Perbaikan Gedung 000.1.8.4 Perbaikan Peralatan Kantor 000.1.8.5 Perbaikan Rumah Dinas/ Wisma 000.1.8.6 Kebersihan Gedung dan Taman 000.1.9 Pengelolaan Jaringan Listrik, Air, Telepon dan Komputer 000.1.9.1 Perbaikan / Pemeliharaan 000.1.9.2 Pemasangan 000.1.10 Ketertiban dan Keamanan 000.1.10.1 Pengamanan, Penjagaan, dan Pengawalan terhadap Pejabat, Kantor dan Rumah Dinas 000.1.10.2 Laporan Ketertiban dan Keamanan 000.1.11 Administrasi Pengelolaan Parkir 000.1.12 Administrasi Pakaian Dinas Pegawai, Satpam, Petugas Kebersihan dan Pegawai lainnya 000.2 PERLENGKAPAN 000.2.1 Inventarisasi dan Penyimpanan 000.2.1.1 Data hasil inventarisasi dan penyimpanan 000.2.2.2 Laporan dan evaluasi inventarisasi dan < penyimpanan \ 000.3 000.4 000.2.2 Pemeliharaan peralatan kantor 000.2.2.1 Data hasil pemeliharaan kantor 000.2.2.2 Laporan dan evaluasi pemeliharaan kantor 000.2.3 Distribusi 000.2.3.1 Barang habis pakai 000.2.3.2 Barang milik daerah 000.2.4 Penghapusan Barang Milik Daerah antara_ lain: Keputusan Pembentukan Tim, Berita Acara Penghapusan Barang Milik Daerah, Daftar Barang yang dihapuskan, Laporan Hasil Pelaksanaan Penghapusan BMD termasuk didalamnya proses lelang penghapusan 000.2.5 Pengelolaan Database Barang Milik Daerah PENGADAAN 000.3.1 Rencana pengadaan Barang dan jasa (antara lain: : Identifikasi dan analisis kebutuhan barang/jasa, penyusunan dan penetapan rencana penganggaran pengadaan, penetapan kebijakan umum, penyusunan’~ kerangka Acuan’~ Kerja (KAK), Pengumuman Rencana Umum Pengadaan) 000.3.2 Pengadaan Langsung (antara_ lain: persiapan pemilihan penyedia, pelaksanaan pemilihan penyedia, penandatanganan kontrak, pelaksanaan kontrak) 000.3.3 Pengadaan Tidak Langsung/Lelang (antara lain: persiapan pemilihan penyedia, pelaksanaan pemilihan penyedia, penandatanganan kontrak, pelaksanaan kontrak) 000.3.4 Swakelola (antara lain: perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi) 000.3.5 Pengolahan Sistem Informasi Pengadaan antara lain : Data base pengguna sistem informasi pengadaan barang/jasa, Data Base kontrak, Data Base Pengadaan Barang/jasa 000.3.6 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan pengadaan antara lain: Laporan Hasil Monitoring, Laporan hasil evaluasi PERPUSTAKAAN 000.4.1 Kebijakan di bidang Perpustakaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah 000.4.2 Deposit Bahan Pustaka 000.4.2.1 Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam 000.4.2.2 Pangkalan Data Penerbit dan Pengusaha Rekaman 000.4.2.3 Terbitan Internasional dan Regional 000.4.2.4 Pemantauan Wajib Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam 000.4.2.5 Bibliografi dan Katalog 000.4.3 Koleksi Pustaka 000.4.3.1 Pembelian 000.4.3.2 Hibah 000.4.3.3 Hadiah 000.4.3.4 Tukar Menukar 000.4.3.5 Implementasi Undang-Undang KCKR \ 000.5 000.4.3.6 Terbitan Internal 000.4.3.7 Pendistribusian bahan pustaka surplus 000.4.3.8 Inventarisasi koleksi (Buku Induk) 000.4.4 Pengolahan Bahan Pustaka 000.4.5 Pangkalan Data Katalog Koleksi 000.4.6 Layanan Perpustakaan 000.4.6.1 Keanggotaan 000.4.6.2 Peminjaman 000.4.6.3 Pengembangan gemar baca 000.4.7 Kerjasama Perpustakaan 000.4.7.1 MoU 000.4.7.2 Perjanjian kerjasama 000.4.7.3 Partisipasi organisasi profesi dan kerjasama internasional 000.4.8 Pengembangan Implementasi Teknologi Informasi Perpustakaan 000.4.8.1 Pengembangan situs web 000.4.8.2 Pengembangan kemas ulang informasi multimedia 000.4.8.3 Pengembangan program aplikasi perpustakaan 000.4.8.4 Pengembangan pangkalan data kepustakaan digital 000.4.9 Pangkalan Data Layanan Perpustakaan 000.4.10 Konservasi 000.4.10.1 Perawatan Bahan Perpustakaan 000.4.10.2 Perbaikan Bahan Perpustakaan 000.4.10.3 Penjilidan Bahan Perpustakaan 000.4.11 Reprografi (Mikrofilm, Reproduksi Foto) 000.4.12 Transformasi Digital 000.4.13 Kurasi Digital 000.4.14 Pengembangan Perpustakaan 000.4.14.1 Perpustakaan Umum 000.4.14.2 Perpustakaan Khusus 000.4.14.3 Perpustakaan Sekolah 000.4.14.4 Perpustakaan Perguruan Tinggi KEARSIPAN 000.5.1 Kebijakan di bidang kearsipan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah 000.5.2 Pembinaan Kearsipan 000.5.2.1 Pengembangan Profesi Arsiparis, antara lain Formasi Jabatan Arsiparis, Analisis Kebutuhan Arsiparis 000.5.2.2 Bimbingan Konsultasi Arsiparis 000.5.2.3 Penilaian Arsiparis 000.5.2.4 Pemilihan Arsiparis Teladan, antara lain Berkas Penyelenggaraan Pemilihan Arsiparis Teladan, Berkas Penetapan Arsiparis Teladan 000.5.2.5 Data Base Arsiparis 000.5.2.6 Bimbingan Konsultasi Kearsipan 000.5.2.7 Supervisi dan Evaluasi, antara lain: Perencaan Supervisi dan_ Evaluasi, Pelaksanaan Supervisi dan Evaluasi, Laporan Hasil Supervisi dan Evaluasi 000.5.2.8 Data Base Bimbingan dan Konsultasi dan Supervisi 000.5.2.9 Fasilitasi Kearsipan, antara lain: \ 000.5.3 000.5.4 000.5.5 000.5.6 Fasilitasi SDM Kearsipan, Fasilitasi Prasarana dan Sarana Kearsipan 000.5.2.10 Lembaga/Unit Kearsipan Teladan, antara lain: Berkas Penyelenggaraan Pemilihan Lembaga/Unit Kearsipan, Berkas Penetapan Lembaga/Unit Kearsipan Teladan 000.5.2.11 Jadwal Retensi Arsip, antara_ lain: Berkas Usulan Persetujuan JRA, Surat Persetujuan JRA dari Kepala ANRI Pengelolaan Arsip Dinamis 000.5.3.1 Penciptaan (antara lain: Buku Registrasi Naskah Masuk dan Keluar, Buku Agenda, Kartu Kendali, Lembar Pengantar/Buku Ekspedisi) 000.5.3.2 Pemberkasan Arsip Aktif (antara lain: daftar berkas dan daftar isi berkas) 000.5.3.3 Penataan Arsip Inaktif (antara lain: daftar arsip inaktif, daftar arsip inaktif tematik) 000.5.3.4 Penggunaan (antara lain: daftar arsip dinamis berdasarkan sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis, bukti peminjaman arsip) 000.5.3.5 Autentikasi Arsip Dinamis (antara lain: pembuktian autentisitas, pendapat tenaga ahli, pengujian, penetapan autentisitas arsip dinamis) Program Arsip Vital (antara lain: Identifikasi Arsip Vital, Perlindungan dan Pengamanan Arsip Vital, Penyelamatan Arsip Vital dan Pemulihan Arsip Vital) Pengelolaan Arsip Terjaga (antara lain: Daftar Identifikasi Arsip Terjaga, Daftar Berkas Arsip Terjaga, Daftar Isi Berkas Arsip Terjaga, Surat Penetapan Autentifikasi Arsip Terjaga, Surat Penyerahan Arsip Terjaga, Daftar Salinan Autentik Arsip Terjaga, Berita Acara Penyerahan Salinan Autentik Arsip Terjaga Penyusutan Arsip 000.5.6.1 Pemindahan Arsip (antara lain: Berita Acara Pemindahan, Daftar Arsip yang dipindahkan) 000.5.6.2 Pemusnahan Arsip (antara lain: SK Penetapan Panitia Penilai Arsip, Pertimbangan Panitia Penilai, Permintaan Persetujuan Kepala ANRI untuk pemusnahan arsip dengan retensi sekurang-kurangnya 10 Tahun atau. Persetujuan Kepala Daerah selaku Pimpinan Pencipta Arsip untuk pemusnahan arsip dengan retensi di bawah 10 Tahun, Penetapan Arsip Yang Dimusnahkan, Berita Acara Pemusnahan Arsip, Daftar Arsip Yang Dimusnahkan. \ 000.5.6.3 Penyerahan Arsip Statis (antara lain: Pembentukan panitia penilai, Notulen rapat panitia, Surat pertimbangan panitia penilai, Surat persetujuan dari Kepala Lembaga Kearsipan, Surat pernyataan autentik, terpercaya, utuh, dan digunakan dari pencipta arsip, Keputusan Penetapan Penyerahan, Berita Acara Penyerahan Arsip, Daftar Arsip yang diserahkan) 000.5.7 Alih Media Arsip (antara lain: Kebijakan alih media, Autentikasi, Berita Acara, Daftar Arsip yang alih mediakan) 000.5.8 Data Base Pengelolaan Arsip Dinamis 000.5.8.1 Data Base Pengelolaan Arsip Aktif 000.5.8.2 Data Base Pengelolaan Arsip Inaktif 000.5.9 Pengelolaan Arsip Statis 000.5.9.1 Akuisisi (antara lain: Monitoring fisik dan daftar, Verifikasi terhadap daftar arsip, Menetapkan status arsip statis, Persetujuan untuk Penyerahan, Penetapan arsip yang diserahkan Berita Acara Penyerahan, Daftar Arsip yang diserahkan 000.5.9.2 Penghargaan dan Imbalan 000.5.9.3 Sejarah Lisan (antara lain: Administrasi kegiatan, Berita Acara Wawancara Sejarah Lisan, Laporan Kegiatan, Hasil Wawancara (Kaser/CD/media lain sesuai perkembangan TI, dan Transkip) 000.5.9.4 Daftar Pencarian Arsip Statis (antara lain: pengumuman, akuisisi daftar pencarian arsip statis) 000.5.9.5 Menyusun Sarana Bantu Temu Balik (antara lain: daftar arsip statis, inventaris arsip statis, guide) 000.5.9.6 Preservasi Preventif (antara lain: penyimpanan, pengendalian hama terpadu, reproduksi (alih media) 000.5.9.7 Preservasi Kuratif 000.5.9.8 Autentikasi Arsip Statis (antara lain: pembuktian autentisitas, pendapat tenaga ahli, pengujian, penetapan autentitas arsip statis) 000.5.9.9 Akses Arsip_ Statis (antara lain: Layanan arsip, Penerbitan naskah sumber) 000.5.10 Jasa Kearsipan (antara lain konsultasi kearsipan, manual’ kearsipan, penataan- arsip, otomasi kearsipan, penyimpanan arsip, perawatan dan pemeliharaan arsip) 000.5.11 Pengelolaan SIKN dan JIKN 000.5.12 Pelindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana 000.5.13. Penyelamatan arsip Perangkat Daerah digabung dan/atau dibubarkan 000.5.14 Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup . \ i 000.6 000.7 000.5.15 Pengawasan Kearsipan 000.5.15.1 000.5.15.2 000.5.15.3 PERSANDIAN Kebijakan di bidang Persandian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah 000.6.1 000.6.2 000.6.3 000.6.4 000.6.5 000.7.1 000.7.2 Pengawasan Kearsipan Internal Pengawasan Kearsipan Eksternal Sanksi Pengamanan persandian 000.6.2.1 000.6.2.2 000.6.2.3 Pengamanan sinyal: teknik sandi dan kripto Analisis sinyal: teknik sandi dan kripto Materiil sandi: sistem dan peralatan Pengkajian persandian: Kriptografi, Peralatan Sandi, Komunikasi Sandi 000.6.3.1 000.6.3.2 000.6.3.3 000.6.3.4 Perencanaan Pengkajian Administrasi Pengkajian Pelaksanaan Pelaporan Pembinaan dan Pengendalian Persandian 000.6.4.1 000.6.4.2 Sumber Daya Manusia (SDM) Jaring Komunikasi Layanan Sertifikasi Elektronik 000.6.5.1 000.6.5.2 000.6.5.3 Perencanaan dan Administrasi Pelaksanaan Verifikasi Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama 000.6.5.4 Penyesuaian Sistem dan Testing 000.6.5.5 Pelaksanaan Bimbingan Teknis Pengguna 000.6.5.6 Pelaksanaan Penerbitan Sertifikat Elektronik 000.6.5.7 Pelaporan PERENCANAAN PEMBANGUNAN Musyawarah Perencanaan Pembangunan /Musrenbang 000.7.1.1 Musrenbang Provinsi 000.7.1.2 Musrenbang Nasional 000.7.1.3 Musrenbang Kab/Kota 000.7.1.4 Musrenbang Kecamatan 000.7.1.5 Musrenbang Kelurahan 000.7.1.6 Musrenbang Desa Perencanaan Pembangungan Daerah 000.7.2.1 Rencana Pembangunan Jangka Panjang 000.7.2.2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah 000.7.3 000.7.2.3 000.7.2.4 000.7.2.5 000.7.2.6 000.7.2.7 000.7.2.8 000.7.2.9 000.7.2.10 Koordinasi Pembangunan Rencana Anggaran Daerah Rencana Pembangunan Tahunan Rencana Pembentukan Satuan Kerja Perangkat Daerah Program kerja tahunan Penetapan / Kontrak Kinerja Laporan Berkala Laporan Insidential Evaluasi Program dan Sinkronisasi Perencanaan | \ 000.8 000.9 000.7.4 Konsultasi Perencanaan Pembangunan 000.7.5 Pemantauan, Evaluasi, Penilaian, dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan 000.7.6 Aksi Strategis Daerah 000.7.6.1 Rancangan awal perencanaan aksi strategi daerah 000.7.6.2 Rapat pembahasan rancangan awal dengan Perangkat Daerah 000.7.6.3 Sosisalisasi dengan Perangkat Daerah 000.7.6.4 Rancangan akhir perencanaan aksi strategi daerah 000.7.6.5 Penerapan perencaan aksi_strategi daerah 000.7.7 Perencanaan Pendanaan Pembangunan 000.7.7.1 Pendanaan Nasional dan Hibah 000.7.7.2 Pendanaan Daerah 000.7.7.3 Kerjasama Pembangunan Nasional 000.7.7.4 Surat Berharga Syariah Negara 000.7.7.5 Pendanaan On Top atau Inisiatif Baru ORGANISASI DAN TATA LAKSANA 000.8.1 Struktur Organisasi di lingkungan Pemerintahan Daerah Kab/Kota 000.8.1.1 Pembentukan 000.8.1.2 Pengubahan 000.8.1.3 Pembubaran 000.8.2 Uraian Jabatan 000.8.2.1 Analisa Jabatan 000.8.2.2 Analisa Beban Kerja 000.8.3 Ketatalaksanaan 000.8.3.1 Proses Bisnis 000.8.3.2 Standar Pelayanan 000.8.3.3 Standar Operasional Prosedur 000.8.3.4 Pelayanan Publik 000.8.4 Standar Kompetensi jabatan struktural dan fungsional 000.8.5 Evaluasi Kelembagaan 000.8.6 Koordinasi Penguatan Reformasi dan Birokrasi 000.8.6.1 Budaya Kerja 000.8.6.2 Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi 000.8.6.3 Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah PENELITIAN, PENGKAJIAN, DAN PENGEMBANGAN 000.9.1 Kebijakan di bidang’ penelitian, pengkajian, pengembangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah 000.9.2 Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan meliputi: rencana kerja, administrasi penelitian, pelaksanaan, hasil penelitian/pengkajian/rekomendasi 000.9.3 Sosialisasi dan desiminasi hasil penelitian, hasil pengkajian dan pengembangan 000.9.4 Bimbingan teknis' penelitian, pengkajian dan pengembangan 000.9.5 Forum komunikasi penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi 000.9.6 Data dan informasi hasil penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi f \ 000.9.7 000.9.8 000.9.9 000.9.10 100 PEMERINTAHAN OTONOMI DAERAH100.1 100.2 100.1.1 100.1.2 100.1.3 100.1.4 100.1.5 100.1.6 100.1.7 000.9.6.1 Data 000.9.6.2 Statistik 000.9.6.3 Jurnal Hasil Penelitian/Pengkajian Master proceeding/ jurnal penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi Hak atas kekayaan intelektual (HaKI) Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Seminar, lokakarya, temukarya, workshop Kebijakan di bidang Otonomi Daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Fasilitasi, Bimbingan, Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi) Penataan Daerah, Pembinaan Daerah Pemekaran, Otonomi Khusus, Daerah Istimewa dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (Fasilitasi, Monitoring, dan Evaluasi) Pemilihan Kepala Daerah, DPRD, dan Hubungan Antar Lembaga (Fasilitasi, Monitoring, dan Evaluasi) 100.1.4.1 Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah 100.1.4.2 Administrasi Kepala Daerah dan DPRD 100.1.4.3 Penyiapan Perumusan Kebijakan Pemberdayaan Kapasitas Kepala Daerah dan DPRD_ di_ Bidang Pemerintahan 100.1.4.4 Hubungan Antar Lembaga Daerah (Pemerintah Daerah dan DPRD) 100.1.4.5 Assosiasi Daerah Otonomi khusus dan daerah istimewa Peningkatan Kapasitas Dan Evaluasi Kinerja Daerah (Fasilitasi, Monitoring, dan Evaluasi) 100.1.6.1 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 100.1.6.2 Kemampuan Penyelenggaraan Otonomi Daerah 100.1.6.3 Pengembangan Kapasitas Daerah LKPJ]/ LKPJAMJ dan LPPD (Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi) PEMERINTAHAN UMUM 100.2.1 100.2.2 Kebijakan di bidang Pemerintahan Umum yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Dekonsentrasi dan Kerjasama 100.2.1 Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, serta Monitoring dan Evaluasi Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan 100.2.2 Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, serta Monitoring dan Evaluasi Tugas Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah 100.2.3 Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, serta Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Daerah \ 100.3 100.2.3 100.2.3.5 HUKUM 100.3.1 100.3.2 100.3.3 100.3.4 100.3.5 100.3.6 100.3.7 100.3.8 100.3.9 100.3.10 100.3.11 100.2.4 100.2.5 Fasilitasi Kecamatan Fasilitasi Pelayanan Umum Wilayah Administrasi dan Perbatasan 100.2.3.1 100.2.3.2 100.2.3.3 100.2.3.4 Toponimi dan Data Wilayah Pengembangan dan Penataan Batas Antar Negara Batas Antar Daerah Wilayah Penataan Batas Wilayah Antar Kecamatan, Batas Wilayah Antar Kelurahan Satu Kecamatan Dan Batas Wilayah Kelurahan Antar Kecamatan Pemeliharaan Batas Wilayah Program Legislasi 100.3.1.1 100.3.1.2 Rancangan Rancangan Peraturan Daerah, Bahan/Materi Program Legislasi Daerah Program Legislasi Peraturan Perundang-Undangan termasuk naskah akademik, rancangan awal sampai dengan rancangan akhir dan telaah hukum sampai diundangkan Keputusan/Ketetapan Pimpinan Pemerintah 100.3.3.1 100.3.3.2 100.3.3.3 100.3.3.4 100.3.3.5 100.3.3.6 Keputusan / Ketetapan Gubernur Keputusan / Ketetapan Bupati Keputusan / Ketetapan Walikota Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Keputusan Sekretaris Daerah Kota Instruksi / Surat Edaran 100.3.4.1 100.3.4.2 100.3.4.3 100.3.4.4 Instruksi / Surat Edaran Provinsi Instruksi / Surat Edaran Kabupaten Instruksi / Surat Edaran Kota Instruksi / Surat Edaran Setingkat Eselon Ii | Surat Perintah 100.3.5.1 100.3.5.2 100.3.5.3 100.3.5.4 Surat Perintah Gubernur Surat Perintah Bupati Surat Perintah Walikota Surat Perintah Setingkat Eselon I] Standar/ Pedoman/ Prosedur Kerja/ Petunjuk Pelaksanaan/ Petunjuk Teknis Nota Kesepakatan/ Memorandum of Understanding (MOU)/ Kontrak/ Perjanjian kerja sama 100.3.7.1 100.3.7.2 Dalam Negeri Luar Negeri Dokumentasi Hukum, (antara lain: Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden dan Peraturan-Peraturan yang dijadikan referensi) Sosialisasi/Penyuluhan/Pembinaan Hukum Bantuan/ Konsultasi Hukum/ Advokasi Pemberian bantuan/ konsultasi hukum (Pidana, Perdata, Tata Usaha Negara dan Agama) Kasus/ Sengketa Hukum 100.3.11.1 Pidana Kasus/ sengketa pidana, baik kejahatan maupun pelanggaran f \ 100.3.11.2 Perdata Kasus/sengketa perdata \ 100.3.11.3 Tata Usaha Negara 100.3.11.4 Perburuhan 100.3.11.5 Arbitrase 100.3.11.6 Sengketa Adat 100.3.12 Perijinan 100.3.13. Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) 100.3.13.1 Hak Cipta 100.3.13.2 Hak Paten 100.3.13.3 Hak Desain Industri 100.3.13.4 Hak Rahasia Dagang 100.3.13.5 Hak Merk 100.3.14 Permohonan HAKI yang ditolak 200 POLITIK 200.1 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 200.1.1 Kebijakan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah 200.1.2 Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan 200.1.2.1 Ketahanan Ideologi Negara 200.1.2.2 Wawasan Kebangsaan 200.1.2.3 Bela Negara 200.1.2.4 Nilai Nilai Sejarah Kebangsaan 200.1.2.5 Pembauran dan Kewarganegaraan 200.1.3 Kewaspadaan Nasional 200.1.3.1 Fasilitasi dan Evaluasi Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen Keamanan 200.1.3.2 Fasilitasi Bina Masyarakat Perbatasan Antar Negara dan Kehidupan Masyarakat Perbatasan 200.1.3.3 Fasilitasi dan Evaluasi Penanganan Konflik Pemerintahan 200.1.3.4 Fasilitasi dan Laporan Penanganan Konflik Sosial 200.1.3.5 Fasilitasi Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing 200.1.4 Ketahanan Seni, Budaya, Adat, Agama, dan Kemasyarakatan 200.1.4.1 Ketahanan Seni 200.1.4.2 Ketahanan Budaya 200.1.4.3 Agama dan Kepercayaan 200.1.4.4 Organisasi Kemasyarakatan 200.1.4.5 Masalah Sosial Kemasyarakatan 200.1.4.6 Fasilitasi 200.1.4.7 Pelaksanaan Identifikasi dan Kompilasi Organisasi Masyarakat 200.1.4.8 Laporan Hasil Kerjasama_ Kegiatan Dengan Ormas/LNL 200.1.4.9 Evaluasi Aktifitas Ormas: Sanksi Administrasi 200.1.4.10 Fasilitasi Sengketa Ormas 200.1.4.11 Fasilitasi Ormas 200.1.5 Politik Dalam Negeri 200.1.5.1 Implementasi Kebijakan Politik 200.1.5.2 Fasilitasi Kelembagaan Politik Pemerintahan \ 200.2 200.1.6 PEMILU 200.2.1 200.2.2 200.2.3 200.2.4 200.2.5 200.1.5.3 200.1.5.4 200.1.5.5 200.1.5.6 200.1.5.7 200.1.5.8 200.1.5.9 Fasilitasi Kelembagaan Partai Politik Verifikasi dan Evaluasi Partai Politik Yang Memperoleh Kursi Partai Politik Yang Tidak Memperoleh Kursi Pemerintah Daerah Database Parpol Pendidikan Budaya Politik Pemilihan Umum Ketahanan Ekonomi 200.1.6.1 200.1.6.2 200.1.6.3 200.1.6.4 Ketahanan Sumberdaya Alam dan Kesenjangan Perekonomian Ketahanan Perdagangan Fiskal dan Moneter Perilaku Perekonomian Masyarakat Ketahanan Lembaga Sosial Ekonomi Investasi, Kebijakan di bidang Pemilu yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih 200.2.2.1 200.2.2.2 200.2.2.3 200.2.2.4 200.2.2.5 Daftar Penduduk Potensial Pemilih (DP4) Pemilu Daftar Pemilih Sementara (DPS) Daftar Pemilih Tambahan Keputusan KPU tentang Daftar Pemilih Tetap (DPT) Rekapitulasi (DPT) Daftar Pemilih Tetap Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu 200.2.3.1 200.2.3.2 200.2.3.3 200.2.3.4 Dokumen pendaftaran peserta Pemilu dari partai politik Dokumen hasil verifikasi administrasi dan faktual partai politik Dokumen pendaftaran peserta Pemilu dari Calon Perseorangan Dokumen hasil verifikasi administrasi dan faKtual Penetapan Peserta Pemilu 200.2.4.1 200.2.4.2 200.2.4.3 200.2.4.4 270.04.05 Penetapan Daerah Pemilihan dan Jumlah Kursi Anggota Keputusan KPU tentang penetapan daerah pemilihan dan jumlah_ kursi Anggota DPR Keputusan KPU tentang penetapan daerah pemilihan dan jumlah_ kursi Anggota DPR Keputusan KPU tentang penetapan daerah pemilihan dan jumlah kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota Peta Daerah Pemilihan Pencalonan Pemilu 200.2.5.1 200.2.5.2 200.2.5.3 Petunjuk teknis pencalonan Surat pencalonan pendaftaran Daftar bakal calon \ 200.2.6 200.2.7 200.2.8 200.2.9 200.2.10 200.2.11 200.2.5.4 Dokumen persyaratan masing-masing bakal calon 200.2.5.5 Dokumen verifikasi administrasi 200.2.5.6 Daftar Calon Sementara dan Calon Tetap Kampanye Pemilu 200.2.6.1 Keputusan KPU tentang penetapan jadwal kampanye 200.2.6.2 Nama juru kampanye/pelaksana kampanye 200.2.6.3 Peringatan tertulis/penghentian kegiatan kampanye Dana Kampanye 200.2.7.1 Pedoman audit dana kampanye 200.2.7.2 Laporan dana kampanye peserta Pemilu 200.2.7.3 Laporan hasil audit dana kampanye Pemungutan dan Penghitungan Suara 200.2.8.1 Keputusan KPU tentang desain dan spesifikasi surat suara 200.2.8.2 Master surat suara 200.2.8.3 Surat suara yang terpakai 200.2.8.4 Surat Suara Tidak terpakai (rusak, salah, dan tidak digunakan) 200.2.8.5 Formulir pemilu di Pemerintah Daerah Penetapan Hasil Pemilu Perselisihan Hasil Pemilu 200.2.10.1 Surat-surat mengenai Perselisihan Hasil Pemilu 200.2.10.2 Jawaban dan kesimpulan termohon 200.2.10.3 Salinan Putusan lembaga peradilan Laporan hasil penyelenggaraan Pemilu 300 KEAMANAN DAN KETERTIBAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA300.1 300.2 300.1.1 300.1.2 300.1.3 300.1.4 300.1.5 300.1.6 Kebijakan di bidang Polisi Pamong Praja yang dilakukan di Pemerintah Daerah Tata Operasional dan Prasarana Sarana Polisi Pamong Praja 300.1.2.1 Tata Operasiona Polisi Pamong Praja 300.1.2.2 Sarana Prasarana Polisi Pamong Praja Peningkatan Kapasitas SDM Polisi Pamong Praja Perlindungan Masyarakat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perlindungan Hak-Hak Sipil dan Hak Asasi Manusia PENANGGULANGAN BENCANA, PENCARIAN, DAN PERTOLONGAN 300.2.1 300.2.2 Kebijakan di bidang Penanggulangan Bencana yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Perencanaan Penanggulangan Bencana, Pencarian, dan Pertolongan 300.2.2.1 Rencana dan_ standardisasi dan pengawakan dan perbekalan 300.2.2.2 Kurikulum dan silabus, evaluasi dan monitoring \ 300.2.3 300.2.4 300.2.5 300.2.6 300.2.7 300.2.8 300.2.9 300.2.10 300.2.11 300.2.12 300.2.2.3 300.2.2.4 300.2.2.5 300.2.2.6 Tenaga pencarian pertolongan, penyiapan potensi pencarian dan pertolongan Permasyarakatan pencarian dan pertolongan, sertifikasi pencarian dan pertolongan Perencanaan dan standardisasi, penyelenggaraan operasi SAR, Siaga dan latihan, tempat latihan Registrasi BEACON Pencegahan dan Kesiapsiagaan Potensi Pencarian dan Pertolongan Bina Ketenagaan dan Pemasyarakatan 300.2.5.1 300.2.5.2 300.2.5.3 300.2.5.4 300.2.5.5 Rencana Pendidikan dan Pelatihan Penyiapan tenaga dan potensi Pencarian dan Pertolongan Pemasyarakatan dan Sertifikasi Pencarian dan Pertolongan Pemasyarakatan Pencarian dan Pertolongan (Sosialisasi dan Penyuluhan) Sertifikasi Pencarian dan Pertolongan Operasi Pencarian dan Pertolongan Rencana Komunikasi Pengembangan dan Standardisasi Operasi Komunikasi 300.2.8.1 300.2.8.2 300.2.8.3 Operasi Peralatan Komunikasi (Berita SAR) Operasi Peralatan Deteksi Dini (Berita SAR) Registrasi BEACON Inventarisasi dan Pemeliharaan Pengembangan Sistem Informasi Penyajian dan Layanan Informasi Pelapooran dan Evaluasi 300.2.12.1 300.2.12.2 300.2.12.3 300.2.12.4 Laporan Harian Laporan Bulanan Laporoan Tahunan Evaluasi 400 KESEJAHTERAAN RAKYAT 400.1 PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL 400.1.1 Kebijakan di bidang Pembangunan Daerah Tertinggal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah 400.1.2 Pembangunan Sumber Daya 400.1.2.1 Fasilitasi Pendidikan ketrampilan Pengembangan Sumber Daya 400.1.2.2 Fasilitasi Kesehatan Pengembangan Sumber Daya 400.1.2.3 Fasilitasi Sumber daya hayati dan Pengembangan Sumber Daya 400.1.2.4 Fasilitasi Mineral, energi dan lingkungan hidup 400.1.2.5 Fasilitasi Teknologi dan inovasi 400.1.2.6 Koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan sumber daya \ 400.1.3 400.1.4 400.1.5 400.1.6 400.1.2.7 Pemantauan dan evaluasi Peningkatan Infrastruktur 400.1.3.1 400.1.3.2 400.1.3.3 400.1.3.4 400.1.3.5 400.1.3.6 400.1.3.7 Fasilitasi Transportasi peningkatan infrastruktur Fasilitasi Informasi dan Telekomunikasi dalam peningkatan infrastruktur Fasilitasi Sosial dalam peningkatan infrastruktur Fasilitasi Ekonomi dalam peningkatan infrastruktur Fasilitasi energi dalam peningkatan infrastruktur Koordinasi pelaksanaan peningkatan infrastruktur Pemantauan dan evaluasi kebijakan Pembinaan Ekonomi dan Dunia Usaha 400.1.4.1 400.1.4.2 400.1.4.3 400.1.4.4 400.1.4.5 400.1.4.6 400.1.4.7 400.1.4.8 400.1.4.9 400.1.4.10 400.1.4.11 400.1.4.12 400.1.4.13 400.1.4.14 Fasilitasi Invenstasi ekonomi dan dunia usaha Fasilitasi Kelembagaan ekonomi dan dunia usaha Fasilitasi Usaha menengah Fasilitasi Kemitraan usaha pembinaan mikro, kecil dan Fasilitasi Pengembangan komoditas unggulan Koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan ekonomi dan dunia usaha Pemantauan dan evaluasi Identifikasi dan pengembangan usaha perdesaan tertinggal Fasilitasi pengembangan ekonomi perdesaan tertinggal Monitoring dan evaluasi Ekonomi desa inventarisasi ekonomi usaha tertinggal Identifikasi dan inventarisasi pengembangan masyarakat dan desa tertinggal Fasilitasi pengembangan masyarakat dan desa tertinggal Monitoring dan evaluasi Masyarakat tertinggal Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Pembinaan Lembaga Sosial dan Budaya 400.1.5.1 400.1.5.2 400.1.5.3 400.1.5.4 400.1.5.5 400.1.5.6 400.1.5.7 Penguatan kapasitas lembaga lokal Penguatan organisasi masyarakat Pemberdayaan masyarakat Kerjasama antar lembaga sosial dan budaya Ketenagakerjaan Koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan lembaga sosial dan budaya Pemantauan dan evaluasi Pengembangan Daerah Khusus \ 400.2 400.1.6.1 400.1.6.2 400.1.6.3 400.1.6.4 400.1.6.5 400.1.6.6 400.1.6.7 Fasilitasi pengembangan Daerah perbatasan Fasilitasi pengembangan Daerah rawan konflik dan bencana Fasilitasi pengembangan Daerah Perdesaan Fasilitasi pengembangan Daerah pulau terpencil dan terluar Fasilitasi pengembangan Wilayah strategis Koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan daerah khusus Pemantauan dan evaluasi PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Kebijakan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dilakukan oleh Pemerintah 400.2.1 400.2.2 400.2.3 400.2.4 400.2.5 Daerah Pengarusutamaan Gender Ekonomi, Politik Sosial dan Hukum 400.2.2.1 Data gender 400.2.2.2 Advokasi dan fasilitasi Perlindungan Perempuan (Kekerasan, Masalah Sosial, Tenaga Kerja, Korban Perdagangan) 400.2.3.1 Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan 400.2.3.2 400.2.3.3 400.2.3.4 400.2.3.5 400.2.3.6 400.2.3.7 Perlindungan Anak (Hak Sipil, Data perlindungan perempuan Advokasi dan fasilitasi Monitoring, evaluasi dan analisa kebijakan perlindungan perempuan Sistem aplikasi dan jaringan informasi gender Analisis dan gender Partisipasi publik untuk kesejahteraan ibu penyajian informasi Masalah _Sosial, Kekerasan Terhadap Anak, Anak Berkebutuhan Khusus, Anak Berhadapan Dengan Hukum) 400.2.4.1 400.2.4.2 400.2.4.3 400.2.4.4 400.2.4.5 Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Data perlindungan anak Advokasi dan fasilitasi Monitoring, evaluasi dan kebijakan perlindungan anak Partisipasi publik untuk kesejahteraan anak analisa Tumbuh Kembang Anak (Pendidikan, Kesehatan, Partisipasi, Lingkungan dan Penanaman Nilai-Nilai Luhur, Pengembangan Kota Layak Anak) 400.2.5.1 400.2.5.2 400.2.5.3 400.2.5.4 400.2.5.5 Pemenuhan Hak Anak Data Klaster Hak Anak Data tumbuh kembang anak Advokasi dan fasilitasi Monitoring, evaluasi dan_ analisa kebijakan tumbuh kembang anak \ 400.3 400.2.5.6 Penyelenggaraan pengasuhan anak parenting pola 400.2.6 Penghargaan terkait gender (Anugerah Parahita Ekapraya/APE) 400.2.7 Penghargaan Kabupaten Layak Anak 400.2.8 Penghargaan Desa Ramah Perempuan Peduli Anak PENDIDIKAN 400.3.1 Kebijakan di bidang Pendidikan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah 400.3.2 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nonformal, Informal 400.3.2.1 Bahan Ajar (Alat Permainan Edukatif) 400.3.2.2 Pelatihan Sosial 400.3.2.3 Peringatan Hari anak 400.3.2.4 Block Grant 400.3.3 Pendidikan Masyarakat 400.3.3.1 Penyelenggaraan Program 400.3.3.2 Penilaian dan pemberian bantuan sosial 400.3.3.3 Pembinaan Program 400.3.3.4 Lomba/Pemberian Penghargaan 400.3.3.5 Pameran 400.3.3.6 Rakor 400.3.3.7 Sosialisasi 400.3.3.8 Sertifikasi dan Akreditasi 400.3.4 Kursus/Pelatihan Pendidik dan Tenaga Pendidik 400.3.5 Pendidikan Dasar dan Menengah Pertama 400.3.5.1 Kurikulum, bahan ajar 400.3.5.2 Block Grant 400.3.5.3 Pelatihan, Bimtek, sosialisasi, 400.3.5.4 Lomba, penghargaan, penganugerahan 400.3.5.5 Bantuan operasional sekolah (BOS) 400.3.5.6 Bantuan Siswa Miskin 400.3.6 Pendidikan khusus/Layanan Khusus 400.3.6.1 Kurikulum, Bahan ajar, alat bantu pembelajaran 400.3.6.2 Block Grant 400.3.6.3 Lomba, festival 400.3.6.4 Sosialisasi, bimtek 400.3.6.5 Pendataan 400.3.6.6 Kelembagaan 400.3.7 Pembinaan Pendidik dan Tenaga Pendidik 400.3.7.1 Pendataan dan Pemeetaan 400.3.7.2 Uji Kompetensi Guru 400.3.7.3 Sertifikasi Guru 400.3.7.4 Penghargaan guru dan tenaga kependidikan 400.3.7.5 Peningkatan kesejahteraan guru 400.3.7.6 Sosialisasi, bimtek 400.3.7.7 Block Grant 400.3.8 Sekolah Menengah Atas 400.3.8.1 Kurikulum 400.3.8.2 Bahan Ajar 400.3.8.3 Pelatihan 400.3.8.4 Block grant t \ 400.4 400.3.9 400.3.10 400.3.11 400.3.12 400.3.13 400.3.8.5 400.3.8.6 400.3.8.7 400.3.8.8 Bimbingan teknis/sosialisasi Lomba, Sayembara, festival Bantuan operasional Sekolah (BOS) Bantuan siswa miskin Pendidikan Khusus-Layanan Khusus 400.3.9.1 400.3.9.2 400.3.9.3 400.3.9.4 400.3.9.5 400.3.9.6 400.3.9.7 400.3.9.8 400.3.9.9 Bahan ajar Petunjuk Teknis Block grant Sosialisasi, bimtek Lomba, sayembara, jambore, festival Kurikulum/bahan pembelajaran Alat bantu pembelajaran Pendataan Kelembagaan (Unit kesehatan sekolah, Pendidikan jasmani adaptif, pendidikan inklusi Pendidik dan Tenaga Pendidik 400.3.10.1 400.3.10.2 400.3.10.3 400.3.10.4 400.3.10.5 400.3.10.6 400.3.10.7 400.3.10.8 Pendataan dan Pemetaan Uji Kompetensi Guru Setifikasi Guru Penilaian prestasi pengawas sekolah Penghargaan guru kependidikan Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga pendidik Block grant Bimbingan teknis/sosialisasi kerja guru dan dan tenaga Penilaian Pendidikan 400.3.11 400.3.12 400.3.13 Penilaian Akademik Penilaian Non Akademik Analisis dan Sistem Penilaian Informasi Data dan Statistik Pendidikan 400.3.12.1 400.3.12.2 Data peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan Data Satuan Pendidikan dan Proses Pembelajaran Prasarana dan Sarana Pendidikan 400.3.13.1 400.3.13.2 400.3.13.3 KEOLAHRAGAAN Kebijakan di bidang Keolahragaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Pengelolaan Olahraga Pendidikan 400.4.1 400.4.2 400.4.3 400.4.2.1 400.4.2.2 400.4.2.3 Prasarana Pendidikan Sarana Pendidikan Monitoring dan Evaluasi Olahraga Pendidikan Dasar dan Menengah Olahraga Pendidikan Tinggi Olahraga Pendidikan Nonformal dan Informal Pengelolaan Olahraga Rekreasi 400.4.3.1 Olahraga Massal \ 400.5 400.4.3.2 Olahraga Tradisional 400.4.3.3 Olahraga Petualangan, Tantangan dan wisata 400.4.4 Pengelolaan Pembinaan Sentra dan sekolah Khusus Olahraga 400.4.4.1 Olahraga Pendidikan 400.4.4.2 Olahraga Rekreasi 400.4.4.3 Olahraga Prestasi 400.4.4.4 Sekolah Khusus Olahraga 400.4.5 Pengembangan Olahraga Tradisional dan Layanan Khusus 400.4.5.1 Olahraga Tradisional 400.4.5.2 Layanan Khusus 400.4.6 Kemitraan dan Penghargaan Olahraga 400.4.6.1 Kemitraan Keolahragaan 400.4.6.2 Penghargaan Olahraga 400.4.7 Pembibitan dan IPTEK Olahraga 400.4.7.1 Pembibitan Olahraga 400.4.7.2 Kompetisi 400.4.7.3 IPTEK Olahraga 400.4.8 Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan 400.4.8.1 Tenaga Keolahragaan 400.4.8.2 Organisasi Keolahragaan 400.4.9 Industri dan Promosi Olahraga 400.4.9.1 Industri Olahraga 400.4.9.2 Promosi Olahraga 400.4.10 Olahraga Prestasi 400.4.10.1 Daerah 400.4.10.2 Nasional 400.4.10.3 Internasional 400.4.11 Standardisasi dan Infrastruktur Olahraga 400.4.11.1 Standardisasi Keolahragaan 400.4.11.2 Akreditasi dan Sertifikasi Keolahragaan 400.4.11.3 Infrastruktur Olahraga KEPEMUDAAN 400.5.1 Kebijakan di bidang Kepemudaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah 400.5.2 Peningkatan Tenaga dan Sumber Daya Pemuda 400.5.2.1 Penelusuran (Duta Kepemudaan) 400.5.2.2 Pengkajian (Rekomendasi Kepemudaan melalui forum kepemudaan) 400.5.2.3 Pengembangan 400.5.3 Peningkatan Wawasan Pemuda 400.5.3.1 Wawasan Kebangsaan 400.5.3.2 Wawasan Lingkungan 400.5.3.3 Wawasan Sosial dan Hukum 400.5.4 Peningkatan Kapasitas Pemuda 400.5.4.1 Kapasitas Iman dan Taqwa 400.5.4.2 Kapasitas IPTEK 400.5.4.3 Pemanfaatan IPTEK 400.5.5 Peningkatan Kreativitas Pemuda (Pemetaan Kreativitas/seni kepemudaan) 400.5.5.1 Pengkajian \ 400.6 400.5.5.2 Pengembangan 400.5.5.3 Pendayagunaan (fasilitasi) 400.5.6 Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda 400.5.6.1 Kepemimpinan: Penelusuran, Pengaderan, Pendayagunaan 400.5.6.2 Kepeloporan Pemuda: Kesukarelawanan. Pengembangan kepedulian, pendampingan 400.5.7 Kewirausahaan 400.5.7.1 Kelembagaan 400.5.7.2 Pengaderan 400.5.7.3 Perintisan 400.5.8 Organisasi Kepemudaan dan Pengawasan Kepramukaan 400.5.8.1 Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan: Kelembagaan dan Sumberdaya 400.5.8.2 Pemberdayaan Organisasi Kemahasiswaan: Kelembagaan dan Sumberdaya 400.5.8.3 Pemberdayaan Organisasi Kepelajaran: Kelembagaan dan Sumberdaya 400.5.8.4 Pengawasan Kepramukaan: Kelembagaan, Program dan Sumberdaya 400.5.9 Standardisasi dan Infrastruktur Pemuda 400.5.9.1 Standardisasi 400.5.9.2 Infrastruktur Pemuda 400.5.10 Kemitraan dan Penghargaan Pemuda 400.5.10.1 Kemitraan 400.5.10.2 Penghargaan Pemuda KEBUDAYAAN 400.6.1 Kebijakan di bidang Kebudayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah 400.6.2 Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman 400.6.2.1 Registrasi Nasional 400.6.2.2 Pelindungan 400.6.2.3 Pengembangan dan Pemanfaatan 400.6.2.4 Eksplorasi dan Dokumentasi 400.6.3 Pembinaan Kesenian dan Perfilman 400.6.3.1 Pembinaan Seni Pertunjukan 400.6.3.2 Pembinaan Seni Rupa 400.6.3.3 Pembinaan Seni Literasi dan apresiasi film 400.6.3.4 Dokumentasi dan Publikasi 400.6.4 Sejarah dan Nilai Budaya 400.6.4.1 Sejarah 400.6.4.2 Pemetaan nilai 400.6.4.3 Verifikasi dan Perumusan Nilai 400.6.4.4 Dokumentasi dan Publikasi 400.6.4.5 Dokumentasi sejarah dan nilai sejarah 400.6.4.6 Publikasi sejarah dan nilai sejarah 400.6.5 Internalisasi Nilai dan Diplomasi Budaya 400.6.5.1 Internalisasi nilai budaya 400.6.5.2 Kekayaan budaya \f 400.6.5.3 Warisan budaya nasional dan dunia 400.6.5.4 Diplomasi budaya 400.7. KESEHATAN 400.7.1 Kebijakan di bidang Kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah 400.7.2 Upaya Kesehatan Dasar 400.7.2.1 Pelayanan kedokteran keluarga 400.7.2.2 Praktek klinis dokter di pelayanan kesehatan primer 400.7.2.3 Pelaksanaan kesehatan primer 400.7.2.4 Kesehatan gigi dan mulut_ di puskesmas 400.7.2.5 Kesehatan gigi dan mulut di rumah sakit 400.7.2.6 ICD 10, Destistry & Stomatology 400.7.2.7 Infeksi menular lewat transfusi darah 400.7.2.8 Penyakit mulut di tingkat primer 400.7.2.9 Pembiayaan darah 400.7.2.10 Penggunaan darah rasional 400.7.2.11 Unit transfusi darah, bank darah rumah sakit dan jejaring pelayanan darah 400.7.2.12 Pelayanan kesehatan di daerah terpencil, sangat terpencil dan kepulauan 400.7.2.13. Akreditasi puskesmas 400.7.2.14 Puskesmas berprestasi 400.7.3 Upaya Kesehatan Rujukan 400.7.3.1 Pelayanan kesehatan rujukan 400.7.3.2 Pelayanan’ kedokteran, organisasi profesi dan konsorsium upaya kesehatan (KUK) 400.7.3.3 Pelayanan rumah sakit privat 400.7.3.4 Pelayanan kesehatan rumah sakit khusus.~ dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya 400.7.3.5 Pelayanan kesehatan rumah sakit pendidikan 400.7.3.6 Pelayanan pasien jaminan kesehatan 400.7.3.7 Fasilitas pelayanan kesehatan asing dan perdagangan jasa 400.7.3.8 Badan pengawas rumah sakit 400.7.3.9 Perizinan dan penetapan kelas rumah sakit kelas A dan Penanam Modal Asing (PMA) 400.7.3.10 Akreditasi rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya 400.7.4 Keperawatan dan keteknisian medik 400.7.4.1 Pelayanan Keperawatan Dasar 400.7.4.2 Pelayanan keperawatan profesional di rumah sakit 400.7.4.3 Pelayanan Keperawatan di Rumah Sakit Umum 400.7.4.4 Pelayanan Keperawatan di Rumah Sakit Khusus \ f 400.7.5 400.7.6 400.7.7 400.7.8 400.7.9 400.7.10 400.7.11 400.7.4.5 Bina pelayanan kebidanan Penunjang medik dan sarana kesehatan 400.7.5.1 400.7.5.2 400.7.5.3 400.7.5.4 400.7.5.5 400.7.5.6 400.7.5.7 Mikrobiologi dan imunologi Patologi dan toksilogi Radiologi Perizinan dan sertifikasi Sarana dan prasarana kesehatan Peralatan medis di fasilitas pelayanan kesehatan Aplikasi sarana dan prasarana alat kesehatan Kesehatan Jiwa 400.7.6.1 400.7.6.2 400.7.6.3 400.7.6.4 400.7.6.5 400.7.6.6 Surveilans, Matra 400.7.7.1 400.7.7.2 400.7.7.3 400.7.7.4 Imunisasi, Kesehatan jiwa di non §fasilitas pelayanan kesehatan Bina kesehatan jiwa_ di __fasilitas pelayanan kesehatan Etikolegal dan asesmen Pencegahan dan penanggulangan narkotika dan sejenisnya Etikolegal dan asesmen Kesehatan jiwa kelompok beresiko Karantina dan Kesehatan Surveilans dan respon kejadian luar biasa Imunisasi Karantina kesehatan dan kesehatan di pelabuhan Kesehatan matra Pengendalian penyakit menular langsung 400.7.8.1 400.7.8.2 400.7.8.3 400.7.8.4 400.7.8.5 Pengendalian tuberkolosis Pengendalian AIDS dan_penyakit menular seksual Pengendalian infeksi saluran pernafasan akut Pengendalian diare dan infeksi saluran pencernaan Pengendalian kusta dan frambusia Pengendalian penyakit bersumber binatang 400.7.9.1 400.7.9.2 400.7.9.3 400.7.9.4 Pengendalian malaria Pengendalian arbovirosis Pengendalian zoonosis Pengendalian filariasis dan kecacingan Pengendalian penyakit tidak menular 400.7.10.1 400.7.10.2 400.7.10.3 400.7.10.4 400.7.10.5 Pengendalian penyakit jantung dan pembuluh darah Pengendalian penyakit diabetes melitus dan penyakit metabolik Penyakit kanker Penyakit kronis dan generatif Gangguan akibat kecelakaan dan tindak kekerasan Penyehatan lingkungan 400.7.11.1 400.7.11.2 400.7.11.3 Penyehatan air dan sanitasi dasar Pemukiman dan tempat umum Kawasan dan sanitasi darurat £ \ 400.7.12 400.7.13 400.7.14 400.7.15 400.7.16 400.7.17 400.7.18 400.7.19 400.7.20 400.7.21 400.7.11.4 Higien sanitasi pangan 400.7.11.5 Pengamanan limbah, udara, radiasi Pengembangan dan penapisan teknologi pengendalian penyakit dan pengendalian lingkungan Gizi 400.7.13.1 Gizi makro 400.7.13.2 Gizi mikro 400.7.13.3 Gizi klinik dan diatetik 400.7.13.4 Konsumsi makanan dan jasa makanan 400.7.13.5 Kewaspadaan gizi Kesehatan ibu 400.7.14.1 Kesehatan ibu hamil 400.7.14.2 Kesehatan ibu bersalin dan nifas 400.7.14.3 Kesehatan maternal dengan pencegahan komplikasi 400.7.14.4 Keluarga berencana 400.7.14.5 Perlindungan kesehatan reproduksi Kesehatan anak 400.7.15.1 Kelangsungan hidup bayi 400.7.15.2 Kelangsungan anak balita dan pra sekolah 400.7.15.3 Kewaspadaan penanganan balita beresiko 400.7.15.4 Kualitas hidup anak usia sekolah dan remaja 400.7.15.5 Perlindungan kesehatan anak Kesehatan Tradisional alternatif dan komplementer 400.7.16.1 Kesehatan tradisional keterampilan 400.7.16.2 Kesehatan tradisional ramuan 400.7.16.3 Kesehatan alternatif dan komplementer 400.7.16.4 Penapisan dan kemitraan Kesehatan kerja dan Olah raga 400.7.17.1 Pelayanan kesehatan kerja 400.7.17.2 Kapasitas kerja 400.7.17.3 Lingkungan kerja 400.7.17.4 Kemitraan kesehatan kerja 400.7.17.5 Kesehatan perkotaan 400.7.17.6 Kesehatan olahraga Obat Publk dan perbekalan kesehatan 400.7.18.1 Harga obat publik 400.7.18.2 Pengadaan obat 400.7.18.3 Perbekalan kesehatan Produksi dan distribusi alat kesehatan 400.7.19.1 Alat kesehatan 400.7.19.2 Produsen dan distributor alat kesehatan dan obat 400.7.19.3 Produk diagnostik in vitro dan perbekalan kesehatan rumah tangga Kefarmasian 400.7.20.1 Pelayanan kefarmasian 400.7.20.2 Farmasi klinis 400.7.20.3 Farmasi Komunitas 400.7.20.4 Penggunaan obat rasional Produksi dan distribusi kefarmasian 400.7.21.1 Obat tradisional \ 400.7.22 400.7.23 400.7.24 400.7.25 400.7.26 400.7.27 400.7.28 400.7.29 400.7.21.2 Kosmetik dan makanan 400.7.21.3 Narkotika, psikotropika, prekursor farmasi dan sediaan farmasi khusus 400.7.21.4 Kemandirian obat dan bahan baku obat Surat Keterangan, Sertifikasi dan Perijinan 400.7.22.1 Surat keterangan 400.7.22.2 Sertifikasi dan perijinan Penanggulangan Krisis Kesehatan 400.7.23.1 Pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan 400.7.23.2 Tanggap darurat dan pemulihan 400.7.23.3 Pemantauan dan informasi 400.7.23.4 Penanggulangan’ krisis kesehatan dalam bidang pengendalian penyakit dan penyehatan 400.7.23.5 Pelayanan kesehatan reproduksi situasi bencana Pengembangan dan Jaminan Kesehatan 400.7.24.1 Tersedianya data NHA setiap tahun 400.7.24.2 Tersedianya dokumen teknis penguatan pelaksanaan JKN Intelegensia Kesehatan 400.7.25.1 Pemeliharaan dan peningkatan kemampuan inteligensia kesehatan 400.7.25.2 Penanggulangan masalah inteligensia kesehatan Kesehatan Haji 400.7.26.1 Pelayanan dan pendayagunaan sumber daya kesehatan haji 400.7.26.2 Peningkatan kesehatan dan pengendalian faktor risiko kesehatan haji Promosi Kesehatan 400.7.27.1 Sarana Promosi Kesehatan 400.7.27.2 Pembinaan advokasi dan kemitraan serta pemberdayaan peran 400.7.27.3 Pengembangan pesan promosi kesehatan 400.7.27.4 Hari Kesehatan Data dan Informasi 400.7.28.1 Statistik kesehatan 400.7.28.2 Analisis dan diseminasi informasi 400.7.28.3 Pengembangan sistem informasi dan bank data kesehatan Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen 400.7.29.1 Penilaian obat tradisional, suplemen makanan dan kosmetik 400.7.29.2 Standardisasi obat tradisional, kosmetik dan produk komplimen 400.7.29.3 Inspeksi dan sertifikasi obat tradisional, kosmetik dan produk komplimen 400.7.29.4 Obat Asli Indonesia \ 400.8 400.9 400.7.30 400.7.31 Pengawasan Keamanan Pangan dan_ Bahan Berbahaya 400.7.30.1 Penilaian keamanan pangan 400.7.30.2 Standardisasi produk pangan 400.7.30.3 Inspeksi dan sertifikasi produk pangan 400.7.30.4 Surveilan dan penyuluhan keamanan pangan 400.7.30.5 Pengawasan produk dan_ bahan berbahaya Rekam Medis AGAMA DAN KEPERCAYAAN 400.8.1 400.8.2 400.8.3 SOSIAL 400.9.1 400.9.2 400.9.3 Kebijakan di bidang Agama dan Kepercayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Fasilitasi 400.8.2.1 Data Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Prov/Kab/Kota 400.8.2.2 Pelaksanaan Kerukunan Umat Beragama dan Kepercayaan 400.8.2.3 Pelestarian Nilai-Nilai Keagamaan dan Kepercayan 400.8.2.4 Kasus Keagamaan 400.8.2.5 Kasus Aliran Keagamaan Pembinaan Kepercayaan Kepada Tuhan YME 400.8.3.1 Kelembagaan dan kepercayaan 400.8.3.2 Pembinaan Kerukunan Hidup Beragama 400.8.3.3 Komunitas Kepercayaan 400.8.3.4 Pengetahuan dan ekspresi budaya tradisional 400.8.3.5 Lingkungan Budaya dan Pranata Sosial Kebijakan di bidang Sosial yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kesejahteraan Sosial Anak 400.9.2.1 Kesejahteraan sosial anak balita 400.9.2.2 Kesejahteraan sosial anak terlantar 400.9.2.3 Kesejahteraan sosial anak berhadapan dengan hukum 400.9.2.4 Kesejahteraan sosial anak dengan kecatatan 400.9.2.5 Kesejahteraan sosial anak yang membutuhkan perlindungan khusus Rehabilitasi Sosial 400.9.3.1 Rehabilitasi sosial orang dengan kecacatan tubuh dan bekas penderita penyakit kronis, netra dan rungu wicara, mental 400.9.3.2 Kelembagaan dan advokasi social 400.9.3.3 Asistensi dan pemeliharaan kesejahteraan social 400.9.4 Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial 400.9.4.1 Gelandangan, pengemis dan pemulung \ 400.9.5 400.9.6 400.9.7 400.9.8 400.9.9 400.9.10 400.9.12 400.9.13 400.9.4.2 400.9.4.3 400.9.4.4 Tuna susila dan korban_traffking perempuan Warga binaan lembaga pemasyarakatan meliputi penyiapan, reintegrasi Pelayanan sosial orang dengan HIV / AIDS dan kelompok minoritas Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA Pelayanan sosial lanjut usia 400.9.6.1 400.9.6.2 400.9.6.3 Pelayanan sosial dalam dan luar panti Pengembangan kelembagaan meliputi pembinaan lembaga, kerjasama lembaga Advokasi dan_ pelayanan sosial kedaruratan Pengumpulan dan Pengelolaan sumber dana bantuan sosial Perlindungan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial 400.9.9.1 400.9.9.2 400.9.9.3 400.9.9.4 Ketahanan sosial masyarakat meliputi keserasian sosial, penguatan Sumber Daya Tanggap darurat meliputi darurat, advokasi sosial Pemulihan sosial meliputi penguatan sosial, reintegrasi sosial Kerjasama meliputi pemerintah, kerjasama pemerintah bantuan kerjasama non Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam 400.9.10.1 400.9.10.2 400.9.10.3 400.9.10.4 400.9.11 400.9.11.1 400.9.11.2 400.9.11.3 400.9.11.4 Kesiapsiagaan dan mitigasi Tanggap darurat meliputi darurat, advokasi sosial Pemulihan sosial dan penguatan sosial Kerjasama Jaminan Sosial Seleksi dan vrifikasi Asuransi kesejahteraan sosial meliputi kelembagaan, pengelolaan premi Bantuan langsung dan_ tunjangan berkelanjutan meliputi pendampingan dan penyaluran Kerjasama bantuan Pemberdayaan keluarga dan kelembagaan Sosial 400.9.12.1 400.9.12.2 400.9.12.3 400.9.12.4 400.9.12.5 Ketahanan keluarga Asistensi keluarga dan pemberdayaan perempuan Tenaga kesejahteraan masyarakat dan organisasi sosial Kemitraan dunia usaha Karang taruna meliputi kelembagaan, pengembangan kapasitas sosial Pemberdayaan komunitas adat terpencil 400.9.13.1 400.9.13.2 Persiapan pemberdayaan Pemberdayaan sumber daya manusia F 400.10 400.9.14 400.9.15 400.9.13.3 400.9.13.4 400.9.13.5 Penanggulangan Perdesaan 400.9.14.1 400.9.14.2 400.9.14.3 400.9.14.4 400.9.14.5 400.9.14.6 Penggalian dan pengembangan potensi Keserasian dan penguatan komunitas adat terpencil Kerjasama kelembagaan Kemiskinan Perkotaan dan Identifikasi dan analisis Pengembangan kapasitas Penataan sosial lingkungan kumuh Advokasi sosial dan pengembangan aksesibilitas Bantuan Langsung Kerjasama Kelembagaan Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial 400.9.15.1 400.9.15.2 400.9.15.3 400.9.15.4 Penghargaan dan keluarga pahlawan Pelestarian nilai-nilai dan keperintisan Pengembangan kesetiakawanan sosial Pengelolaan taman makam pahlawan kesejahteraan kepahlawanan PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA Kebijakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Pemerintahan Desa dan Kelurahan 400.10.1 400.10.2 400.10.3 400.10.4 400.10.5 400.10.6 400.10.2.1 400.10.2.2 400.10.2.3 400.10.2.4 400.10.2.5 Fasilitasi Kelurahan Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan Fasilitasi Permusyawaratan Desa Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa Pengembangan Kapasitas Desa Pengembangan Desa dan Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat 400.10.3.1 400.10.3.2 400.10.3.3 400.10.3.4 400.10.3.5 Lembaga Masyarakat Pembangunan Partisipatif Pendataan Potensi Masyarakat Pengembangan Kawasan Perdesaan Pelatihan Masyarakat Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat 400.10.4.1 400.10.4.2 400.10.4.3 400.10.4.4 400.10.4.5 Budaya Nusantara Pemberdayaan Perempuan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kesejahteraan Sosial Tenaga Kerja Perdesaan Usaha Ekonomi Masyarakat 400.10.5.1 400.10.5.2 400.10.5.3 400.10.5.4 400.10.5.5 Sumberdaya Perdesaan Usaha Pertanian dan Pangan Usaha Perkreditan dan Simpan Pinjam Produksi dan Pemasaran Usaha Ekonomi dan Keluarga Ekonomi Perdesaan dan Masyarakat Tertinggal Alam dan Teknologi Tepat Guna \ 400.11 400.12 400.10.7 400.10.6.1 400.10.6.2 400.10.6.3 400.10.6.4 400.10.6.5 Fasilitasi Konservasi dan Rehabilitasi Lingkungan Perdesaan Fasilitasi Pemanfaatan Lahan dan Pesisir Perdesaan Fasilitasi Prasarana Perdesaan Fasilitasi Pemetaan Kebutuhan dan Pengkajian Teknologi Perdesaan Pemasyarakatan dan Kerjasama Teknologi Perdesaan dan Sarana Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN Kebijakan di bidang Pertamanan dan Pemakaman yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah 400.11.1 400.11.2 400.11.3 400.11.4 400.11.5 400.11.6 400.11.7 400.11.8 Pertamanan 400.11.2.1 400.11.2.2 400.11.2.3 Pemakaman 400.11.3.1 400.11.3.2 400.11.3.3 Jalur Hijau 400.11.4.1 400.11.4.2 400.11.4.3 Perencanaan Pertamanan Taman Kota Tata Hias dan Ornamen Kota Perencanaan Pemakaman Pemakaman Pelayanan Pemakaman Perencanaan Jalur Hijau Jalur Hijau Jalan Jalur Hijau Penyempurna dan Tepian Air Peran Serta Masyarakat Pengawasan dan Penindakan Pengelolaan Data Evaluasi dan Pelaporan KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL Kebijakan di bidang Kependudukan dan Catatan Sipil yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Pendaftaran Penduduk 400.12.1 400.12.2 400.12.3 400.12.4 400.12.2.1 400.12.2.2 400.12.2.3 400.12.2.4 400.12.2.5 Identitas Penduduk Pindah Datang Penduduk Dalam Wilayah NKRI Pindah Datang Penduduk Antar Negara Pendataan Penduduk Rentan Monitoring Evaluasi dan Dokumentasi Pencatatan Sipil 400.12.3.1 400.12.3.2 400.12.3.3 400.12.3.4 400.12.3.5 Kelahiran dan Kematian Perkawinan dan Perceraian Pengangkatan Pengakuan Pengesahan Anak serta Perubahan Pencatatan Kewarganegaraan Monitoring Evaluasi dan Dokumentasi dan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 400.12.4.1 400.12.4.2 Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Kelembagaan Informasi Administrasi Kependudukan \ 400.12.5 400.12.6 400.13 KELUARGA BERENCANA Kebijakan di400.13.1 400.13.2 400.13.3 400.13.4 400.13.5 400.13.6 400.13.7 400.13.8 400.13.9 400.12.4.3 400.12.4.4 400.12.4.5 Pengelolaan data Administrasi Kependudukan Penyajian dan Layanan_ Informasi Administrasi Kependudukan Monitoring Evaluasi dan Dokumentasi Pengembangan Kebijakan Kependudukan 400.12.5.1 400.12.5.2 400.12.5.3 400.12.5.4 400.12.5.5 Kuantitas Penduduk Kualitas Penduduk Mobilitas Penduduk Perlindungan dan Pemberdayaan Penduduk Pengembangan Wawasan Kependudukan, Monitoring dan Evaluasi Penyerasian Kependudukan 400.12.6.1 400.12.6.2 400.12.6.3 400.12.6.4 400.12.6.5 Indikator Kependudukan Proyeksi Penduduk Perencanaan Kependudukan Penyerasian Kebijakan Kependudukan dengan Lembaga Non Pemerintah Pelaksanaan Penyerasian Kebijakan Kependudukan dengan Lembaga Pemerintah bidang Keluarga Berencana yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Analisis penduduk 400.13.2.1 400.13.2.2 Fasilitas penduduk 400.13.3.1 400.13.3.2 pengaduan pengaduan kebijakan pengendalian Pengumpulan dan pengolahan data Evaluasi dan pelaporan kebijakan pengendalian Penyiapan fasilitas Evaluasi dan pelaporan Profil dan proyeksi penduduk 400.13.4.1 400.13.4.2 Data profil dan proyeksi penduduk Evaluasi data profil dan proyeksi penduduk Penetapan parameter pengendalian penduduk 400.13.5.1 400.13.5.2 Penetapan sasaran parameter Evaluasi sasaran parameter Pemanfaatan perencanaan pengendalian penduduk 400.13.6.1 400.13.6.2 Pemanfaatan profil dan proyeksi Pemanfaatan parameter Pengembangan Sistem 400.13.7.1 400.13.7.2 Pengembangan Sistem Jalur Pendidikan Formal Pengembangan Sistem Jalur Pendidikan Nonformal dan Informal Pengembangan Materi 400.13.8.1 400.13.8.2 Pengembangan Materi Jalur Pendidikan Formal Pengembangan Materi Jalur Pendidikan Nonformal dan Informal Monitoring dan Evaluasi \ 400.13.10 400.13.11 400.13.12 400.13.13 400.13.14 400.13.15 400.13.16 400.13.17 400.13.18 400.13.19 400.13.20 400.13.21 400.13.22 400.13.23 400.13.24 400.13.25 400.13.26 400.13.9.1 Monitoring dan Evaluasi Jalur Pendidikan Formal 400.13.9.2 Monitoring dan Evaluasi Jalur Pendidikan Nonformal dan Informal Analisis Sosial Analisis Ekonomi Analisis Dampak Politik, Pertahanan dan Keamanan Analisis Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Bina Keluarga Berencana Rumah Sakit dan Klinik Pemerintah Jaminan pelayanan dan penyediaan sarana keluarga berencana Kualitas pelayanan keluarga berencana pemerintah 400.13.16.1 Standarisasi pelayanan keluarga berencana pemerintah 400.13.16.2 Monitoring dan evaluasi pelayanan keluarga berencana pemerintah Bina keluarga berencana rumah sakit dan klinik swasta Jaminan dan berencana swasta Kualitas pelayanan keluarga berencana swasta ketersediaan sarana_ keluarga 400.13.19.1 Standarisasi pelayanan keluarga berencana swasta 400.13.19.2 Monitoring dan Evaluasi pelayanan keluarga berencana swasta Akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana jalur wilayah tertinggal, terpencil dan perbatasan 400.13.20.1 Peningkatan akses pelayanan keluarga berencana wilayah tertinggal, terpencil, dan perbatasan 400.13.20.2 Peningkatan kualitas pelayanan keluarga berencana wilayah tertinggal, terpencil, dan perbatasan Akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana wilayah miskin perkotaan 400.13.21.1 Peningkatan akses pelayanan keluarga berencana wilayah miskin perkotaan 400.13.21.2 Peningkatan kualitas pelayanan keluarga berencana wilayah miskin perkotaan Kesertaan keluarga berencana pria 400.13.22.1 Peningkatan akses keluarga berencana pria 400.13.22.2 Peningkatan partisipasi keluarga berencana pria Kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak Pencegahan PMS dan HIV/AIDS Pencegahan kanker alat reproduksi dan penanggulangan infertilitas Pelembagaan bina keluarga Balita dan anak 400.13.26.1 Pengembangan kelompok bina keluarga Balita dan anak 400.13.26.2 Pengembangan kemitraan bina keluarga dan anak \ 400.13.27 400.13.28 400.13.29 400.13.30 400.13.31 400.13.32 400.13.33 400.13.34 400.13.35 400.13.36 400.13.37 400.13.38 400.13.39 Monitoring dan evaluasi bina keluarga Balita dan anak 400.13.27.1 Monitoring bina keluarga Balita dan anak 400.13.27.2 Evaluasi dan pelaporan bina keluarga Balita dan anak Pelembagaan bina ketahanan remaja 400.13.28.1 Pelembagaan bina ketahanan remaja jalur pendidikan 400.13.28.2 Pelembagaan bina ketahanan remaja jalur masyarakat Monitoring dan evaluasi bina ketahanan remaja 400.13.29.1 Monitoring bina ketahanan remaja 400.13.29.2 Evaluasi dan pelaporan bina ketahanan remaja Pengembangan Program Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan 400.13.30.1 Pengembangan Program Bina Ketahanan keluarga Lansia 400.13.30.2 Pengembangan Program Bina Ketahanan kKeluarga Rentan Pelembagaan Bina Ketahanan keluarga Lansia dan Rentan 400.13.31.1 Pengembangan Kelompok Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan 400.13.31.2 Pengembangan Kemitraan Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan Monitoring dan evaluasi bina ketahanan keluarga Lansia dan Rentan 400.13.32.1 Monitoring Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan 400.13.32.2 Evaluasi dan pelaporan bina ketahanan keluarga Lansia dan Rentan Pengembangan program usaha ekonomi keluarga Peningkatan teknologi dan permodalan_ usaha ekonomi keluarga Peningkatan manajemen usaha ekonomi keluarga 400.13.35.1 Pengembangan administrasi dan keuangan kelompok usaha ekonomi keluarga 400.13.35.2 Pengemangan pemasaran’ kelompok usaha ekonomi keluarga Monitoring dan evaluasi usaha ekonomi keluarga Pengembangan Program Pusat pelayanan Keluarga Sejahtera Pelembagaan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera 400.13.38.1 Pengembangan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera 400.13.38.2 Pengembangan Kemiitraan Pelayanan Keluarga Sejahtera Monitoring dan Evaluasi Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera Pusat \ 400.13.40 400.13.41 400.13.42 400.13.43 400.13.44 400.13.45 400.13.46 400.13.47 400.13.48 400.13.49 400.13.50 400.13.51 400.13.52 400.13.39.1 Monitoring Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera 400.13.39.2 Evaluasi dan pelaporan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera Pengembangan advokasi dan komunikasi, informasi, edukasi 400.13.40.1 Perencanaan advokasi komunikasi, informasi, edukasi 400.13.40.2 Evaluasi dan pelaporan advokasi dan komunikasi, informasi, edukasi Advokasi dan pencitraan Komunikasi, Informasi dan Edukasi 400.13.42.1 Promosi 400.13.42.2 Sarana produksi media komunikasi 400.13.42.3 Produk media komunikasi Hubungan dengan lembaga pemerintah pusat dan provinsi Hubungan dengan lembaga pemerintah kabupaten dan kota dan 400.13.44.1 Pengembangan hubungan~ dengan lembaga pemerintah kabupaten dan kota 400.13.44.2 Penguatan hubungan dengan lembaga pemerintah kabupaten dan kota Hubungan dengan lembaga nonpemerintah 400.13.45.1 Pengembangan hubungan’ dengan lembaga nonpemerintah 400.13.45.2 Penguatan hubungan dengan lembaga nonpemerintah Tenaga Lini Lapangan 400.13.46.1 Pengembangan tenaga lini lapangan 400.13.46.2 Monitoring dan evaluasi tenaga lini lapangan Institusi Masyarakat Pedesaan 400.13.47.1 Pengembangan institusi masyarakat pedesaan 400.13.47.2 Monitoring dan evaluasi_institusi masyarakat pedesaan Mekanisme Operasional lini lapangan 400.13.48.1 Pengembangan operasional lini lapangan 400.13.48.2 Monitoring dan evaluasi mekanisme operasional lini lapangan Pengembangan sistem pencatatan dan pelaporan 400.13.49.1 Perumusan pola sistem pencatatan dan pelaporan mekanisme 400.13.49.2. Monitoring dan evaluasi sistem pencatatan dan pelaporan Pengumpulan dan pengolahan data Analisis dan evaluasi 400.13.51.1 Analisis dan evaluasi pengendalian penduduk 400.13.51.2 Analisis dan evaluasi keluarga berencana dan keluarga sejahtera Sistem aplikasi dan bank data 400.13.52.1 Pengembangan sistem aplikasi \ 400.14 400.13.53 400.13.54 400.13.52.2 Pengelolaan bank data Infrastruktur teknologi informasi 400.13.53.1 Pengembangan infrastruktur teknologi informasi 400.13.53.2 Pemeliharaan infrastruktur teknologi informasi Dokumentasi dan penyebarluasan informasi 400.13.54.1 Dokumentasi dan perpustakaan 400.13.54.2. Pengelolaan situs BKKBN dan media konferensi HUBUNGAN MASYARAKAT 400.14.1 400.14.2 400.14.3 400.14.4 400.14.5 400.14.6 400.14.7 400.14.8 400.14.9 400.14.10 400.14.11 400.14.12 Keprotokolan 400.14.1.1 Penyelenggaraan acara_ kedinasan (upacara, pelantikan, peresmian, dan jamuan termasuk acara peringatan hari-hari besar) 400.14.1.2 Buku tamu Keprotokolan 400.14.1.3 Agenda kegiatan pimpinan daerah 400.14.1.4 Kunjungan dinas dalam dan_luar negeri Daftar nama/alamat kantor /pejabat Dokumentasi/ liputan kegiatan dinas pimpinan, acara kedinasan dan peristiwa-peristiwan bidang masing-masing, dalam berbagai media: kertas, foto/ video/ rekaman suara/ multi media Pengumpulan, pengolahan dan penyajian informasi kelembagaan 400.14.4.1 Kliping koran 400.14.4.2 Brosur /Leaflet/poster /plakat 400.14.4.3 Pengumuman /pemberitaan Hubungan antar lembaga dan Pemerintahan Daerah 400.14.5.1 Hubungan antar lembaga pemerintah 400.14.5.2 Hubungan dengan organisasi sosial / LSM 400.14.5.3 Hubungan dengan perusahaan 400.14.5.4 Hubungan dengan Perguruan Tinggi/ sekolah, termasuk magang, Pendidikan Sistem Ganda (PSG)/ Praktek Kerja Lapang (PKL) 400.14.5.5 Forum Kehumasan 400.14.5.6 Hubungan dengan Media Massa Dengar pendapat/hearing DPRD Bahan/materi pidato/sidang Muspida Provinsi/Kota/Kabupaten Penerbitan Majalah, buletin, koran dan jurnal Publikasi melalui media cetak maupun elektronik Pameran /sayemara/lomba/festival, pembuatan spanduk dan iklan Penghargaan/tanda kenang-kenangan Ucapan Terimakasih, Ucapan Selamat, Bela Sungkawa, Permohonan Maaf \ 500 PEREKONOMIAN 500.1 500.2 KETAHANAN PANGAN 500.1.1 500.1.2 500.1.3 500.1.4 500.1.5 500.1.6 500.1.7 500.1.8 Kebijakan di bidang Ketahanan Pangan yang dilakukan Pemerintah Daerah Ketersediaan dan Kerawanan Pangan 500.1.2.1 500.1.2.2 500.1.2.3 Ketersediaan Pangan Akses Pangan Kerawanan Pangan Distribusi dan Cadangan Pangan 500.1.3.1 500.1.3.2 500.1.3.3 Penganekaragaman Pangan 500.1.4.1 500.1.4.2 500.1.4.3 Distribusi Pangan Harga Pangan Cadangan Pangan Konsumsi dan_ Ketahanan Konsumsi Pangan Penganekaragaman Pangan Keamanan Pangan Segar Penguatan Kelembagaan Ketahanan Pangan 500.1.5.1 500.1.5.2 Dewan Ketahanan Pangan Penghargaan Ketahan Pangan Swasembada Pangan (Kearifan Lokal) Bimbingan Teknis Evaluasi PERDAGANGAN Kebijakan di bidang Perdagangan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Perdagangan Dalam Negeri 500.2.1 500.2.2 500.2.3 500.2.2.1 500.2.2.2 500.2.2.3 500.2.2.4 500.2.2.5 500.2.2.6 500.2.2.7 500.2.2.8 500.2.2.9 500.2.2.10 500.2.2.11 500.2.2.12 500.2.2.13 500.2.2.14 500.2.2.15 500.2.2.16 500.2.2.17 Bina Usaha Penguatan Usaha Bisa Usaha Jasa Perdangan Bina Usaha Dagang Asing dan Keagenan Informasi Perusahaan Pelaku Pasar Iklim Usaha dan Bimbingan Teknis Usaha Dagang Kecil Menengah Fasilitasi Usaha dan Pemasaran Usaha Dagang Kecil Menengah Pengembangan Produk Lokal Pencitraan Produk Dalam Negeri Pengembangan Sarana Distribusi Pengelolaan Sarana Distribusi Kelembagaan dan Kerjasama Pengembangan Sistem Logistik Informasi dan Bimbingan Teknis Penyedia Jasa Logistik Informasi Pasar Informasi Hasil Industri Barang Strategis Bahan Pokok Agro Standarisasi dan Perlindungan Konsumen 500.2.3.1 500.2.3.2 500.2.3.3 500.2.3.4 500.2.3.5 Kelembagaan dan informasi standar Kerjasama Standarisasi Perumusan dan penerapan standar Tata usaha Kerjasama, informasi, dan publikasi \ 500.3 500.2.4 500.2.5 500.2.6 500.2.3.6 500.2.3.7 500.2.3.8 500.2.3.9 500.2.3.10 500.2.3.11 500.2.3.12 500.2.3.13 500.2.3.14 500.2.3.15 500.2.3.16 500.2.3.17 500.2.3.18 Analisa penyelenggaraan perlindungan konsumen Bimbingan konsumen dan_ pelaku usaha Fasilitas kelembagaan Produk pertambangan dan industri Produk kehutanan Jasa Kerjasama Sarana dan Kerjasama Kelembagaan dan dan penilaian UTTP dan Standar Ukuran Pengawasan Balai pengelolaan Standar Nasional Satuan Ukuran Balai Pengujian UTTP aneka pertanian, kimia dan Perdagangan Berjangka Komoditi 500.2.4.1 500.2.4.2 500.2.4.3 500.2.4.4 500.2.4.5 500.2.4.6 500.2.4.7 500.2.4.8 500.2.4.9 Pengkajian pasar Pengawasan Transaksi Pengawasan Keuangan dan Audit Pengkajian pasar Pengembangan Pasar Sistem informasi Pembinaan pasar lelang dan sistem resi gudang Pengawasan pasar lelang Pengawasan sistem gudang Bimbingan Teknis Evaluasi KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH Kebijakan di bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kelembagaan Koperasi dan UKM 500.3.1 500.3.2 500.3.3 500.3.4 500.3.2.1 500.3.2.2 500.3.2.3 500.3.2.4 Produksi 500.3.3.1 500.3.3.2 500.3.3.3 500.3.3.4 500.3.3.5 Pembiayaan 500.3.4.1 500.3.4.2 500.3.4.3 500.3.4.4 500.3.4.5 Organisasi dan Badan Hukum Koperasi Tata Laksana Koperasi dan UKM Keanggotaan Koperasi Pengendalian dan Akuntabilitas Pertanian Tanaman Hortikultura Kehutanan dan Perkebunan Perikanan dan Peternakan Industri Kerajinan dan Pertambangan Ketenagalistrikan dan Aneka Usaha Pangan dan Program Pendanaan Pengembangan dan Simpan Pinjam Urusan Permodalan Asuransi dan Jasa Keuangan Pembiayaan dan Penjaminan Kredit Pengendalian \ 500.4 500.3.4.6 Lembaga Pengelola Dana KUKM (LPDB) Bergulir 500.3.5 Pemasaran dan Jaringan Usaha 500.3.5.1 Perdagangan Dalam Negeri 500.3.5.2 Ekspor dan Impor 500.3.5.3 Sarana dan Prasarana Pemasaran 500.3.5.4 Kemitraan dan Jaringan Usaha 500.3.5.5 Informasi dan Publikasi Bisnis 500.3.5.6 Lembaga Layanan Pemasaran LLP Koperasi dan UKM 500.3.6 Pengembangan Sumber Daya Manusia 500.3.6.1 Pengembangan Kewirausahaan 500.3.6.2 Kebijakan Pendidikan Koperasi dan UKM 500.3.6.3 Peran Serta Masyarakat 500.3.6.4 Monitoring dan Evaluasi Diklat Koperasi dan UKM 500.3.6.5 Advokasi 500.3.7 Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha 500.3.7.1 Produktifitas dan Mutu 500.3.7.2 Restrukturisasi Usaha 500.3.7.3 Pemberdayaan Lembaga Pengembangan Bisnis (LPB) 500.3.7.4 Fasilitasi Investasi UKMK 500.3.7.5 Pengembangan Sarana Bisnis 500.3.8 Pengkajian Sumber Daya UKMK 500.3.8.1 Penelitian Koperasi 500.3.8.2 Penelitian UKM 500.3.8.3 Penelitian Sumber Daya 500.3.8.4 Pengembangan Perkaderan UMK 500.3.9 Kerja Sama Hubungan Antar Lembaga 500.3.10 Pedagang Kaki Lima (PKL) 500.3.10.1 Peraturan Perundang-Undangan 500.3.10.2 Sarana dan Prasarana 500.3.11 Monitoring dan Evaluasi KEHUTANAN 500.4.1 Kebijakan di bidang Kehutanan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah 500.4.2 Penyuluhan 500.4.2.1 Program Kerja Penyuluhan 500.4.2.2 Materi Penyuluhan 500.4.2.3 Program Penyuluhan 500.4.2.4 Sarana Penyuluhan 500.4.2.5 Pengembangan Tenaga Penyuluhan 500.4.2.6 Pelaksanaan Penyuluhan 500.4.2.7 Pemberdayaan Masyarakat 500.4.2.8 Deseminasi 500.4.2.9 Evaluasi, dan Laporan 500.4.3 Planologi Kehutanan 500.4.3.1 Perencanaan Makro Kawasan Hutan 500.4.3.2 Penataan Ruang Kawasan Hutan 500.4.3.3 Statistik dan Jaringan Komunikasi Data Kehutanan 500.4.3.4 Pengukuhan dan Penataaan Kawasan Hutan \ 500.4.4 500.4.3.5 500.4.3.6 500.4.3.7 500.4.3.8 500.4.3.9 500.4.3.10 500.4.3.11 500.4.3.12 500.4.3.13 500.4.3.14 500.4.3.15 500.4.3.16 Perubahan Fungsi dan Peruntukan Kawasan Hutan Informasi dan Dokumentasi Kawasan Hutan Inventarisasi Sumber Daya Hutan Pemantauan Sumber Daya Hutan Pemetaan Sumber Daya Hutan Jaringan Data Spasial Penggunaan Kawasan Hutan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Penggunaan Kawasan Hutan Informasi Penggunaan Kawasan Hutan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan Penyiapan Areal Pemanfaatan Hutan Informasi Wilayah Pengelolaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan Bina Usaha Kehutanan 500.4.4.1 500.4.4.2 500.4.4.3 500.4.4.4 500.4.4.5 500.4.4.6 500.4.4.7 500.4.4.8 500.4.4.9 500.4.4.10 500.4.4.11 500.4.4.12 500.4.4.13 500.4.4.14 500.4.4.15 500.4.4.16 500.4.4.17 500.4.4.18 500.4.4.19 500.4.4.20 500.4.4.21 500.4.4.22 500.4.4.23 500.4.4.24 500.4.4.25 500.4.4.26 500.4.4.27 500.4.4.28 500.4.4.29 500.4.4.30 500.4.4.31 500.4.4.32 Data areal HPH /HTI/IUPHHK SK HPH/HTI/IUPHHK Kerjasama Pembatalan/Penolakan Perpanjangan Modal dan Peralatan Investasi Industri Peralatan Tenaga Kerja Pemegang Saham Neraca Perusahaan Rencana Karya Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Rencana Karya Pengusahaan Hutan (RKPH) Rencana Karya Tahunan Pengusahaan Hutan (RKT) Rencana Karya Lima Pengusahaan Hutan (RKL) Target Produksi RKT dan Beban Kerja Produksi Kayu Produksi non kayu Industri Kayu HPH/HTI/IUPHHK Industri Kayu Non HPH/HTI/IUPHHK Industri Non Kayu Hutan Tanaman Industri Pulp Hutan Tanaman Industri Pertukangan Pelanggaran dan Sanksi Pemblokiran Denda Pencabutan Areal HPH/HTI/IUPHHK Pola Pemanfaatan Hutan Produksi Tahun Penataan Pemanfaatan Hutan Produksi Informasi Sumber Daya Hutan Produksi Pengembangan Investasi Usaha Penyiapan Pemanfaatan Hutan Alam \ 500.4.5 500.4.6 500.4.4.33 500.4.4.34 500.4.4.35 500.4.4.36 500.4.4.37 500.4.4.38 500.4.4.39 500.4.4.40 500.4.4.41 500.4.4.42 500.4.4.43 500.4.4.44 500.4.4.45 500.4.4.46 500.4.4.47 500.4.4.48 500.4.4.49 Rencana Kerja Pemanfaatan Hutan Alam/Rencana Kerja Usaha Produksi Hasil Produksi Hutan Alam Penilaian Kinerja Usaha Pemanfaatan Hutan Alam Pengembangan Hutan Tanaman Industri Pengembangan Hutan Tanaman Rakyat Pengembangan Rencana Kerja dan Produksi Hutan Tanaman/Rencana Kerja Usaha Produksi Penilaian Kinerja Pengembangan Usaha Pemanfaatan Hutan Tanaman Pembiayaan Hutan Tanaman Penerimaan Negara Bukan Pajak Hasil Hutan Peredaran Hasil Hutan Pengukuran dan Pengujian Hutan Penertiban Peredaran Hasil Hutan Hasil Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan Pengendalian Bahan Baku dan Industri Primer Hasil Hutan Penilaian Kinerja Industri dan Pemasaran Hasil Hutan Pembinaan HPH/HTI/IUPHHK Pembinaan TPTI/TPT)/Silvikultur Standardisasi dan Lingkungan 500.4.5.1 500.4.5.2 500.4.5.3 500.4.5.4 500.4.5.5 500.4.5.6 500.4.5.7 500.4.5.8 500.4.5.9 500.4.5.10 500.4.5.11 Standardisasi Sarana Pengujian Hasil Hutan Pengembangan Pemasaran Hasil Hutan Pengendalian Lingkungan Angkutan Hasil Hutan Tanda Pengenal Perusahaan Tata Usaha Hasil Hutan Legalitas Tata Usaha Hasil Hutan Palu Tok Kualitas Tata Usaha Hasil Hutan Pass Angkutan Hasil Hutan Sertifikat Ekspor Hasil Hutan Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam 500.4.6.1 500.4.6.2 500.4.6.3 500.4.6.4 500.4.6.5 500.4.6.6 500.4.6.7 500.4.6.8 Flora dan Fauna yang Dilindungi Flora dan Fauna yang Tidak Dilindungi Lembaga Konservasi/Kebun Binatang Konvensi Keanekaragaman Hayati Kawasan Konservasi Pengamanan Hutan Program dan Evaluasi Penyidikan dan Perlindungan Penyidikan dan Perlindungan Wilayah Hutan \ 500.5 500.4.7 500.4.8 500.4.6.9 500.4.6.10 500.4.6.11 500.4.6.12 500.4.6.13 Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Polisi Kehutanan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Pemanfaatan Jasa Wisata Alam Bina Cinta Alam Kader Konservasi Sumber Daya Alam Data organisasi pencinta alam dan kader konservasi SDA Lingkungan dan dan Perhutanan Sosial 500.4.7.1 500.4.7.2 500.4.7.3 500.4.7.4 500.4.7.5 500.4.7.6 500.4.7.7 500.4.7.8 500.4.7.9 500.4.7.10 500.4.7.11 500.4.7.12 500.4.7.13 500.4.7.14 500.4.7.15 Pengelolaan Benih Kebun Benih Tegakan Benih Pengadaan Benih Pengujian dan Penyimpanan Benih Lalu Lintas Angkutan Benih Pembibitan Lalu Lintas Angkutan Benih Pengembangan Usaha Perbenihan Pengendalian Peredaran Benih Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tanaman Reboisasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Perhutanan Sosial Pengendalian Perladangan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan 500.4.8.1 500.4.8.2 500.4.8.3 500.4.8.4 500.4.8.5 Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Kehutanan Monitoring dan Evaluasi Penelitian Diseminasi Gelar Teknologi Forum Komunikasi Pengembangan Penelitian dan KELAUTAN DAN PERIKANAN Kebijakan di bidang Kelautan dan Perikanan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Perikanan Tangkap 500.5.1 500.5.2 500.5.2.1 500.5.2.2 500.5.2.3 500.5.2.4 500.5.2.5 500.5.2.6 500.5.2.7 500.5.2.8 500.5.2.9 500.5.2.10 500.5.2.11 Data dan Statistik Perikanan Tangkap Rancang Bangun dan Kelaikan Kapal Perikanan Rancang Bangun dan Kelaikan Alat Tangkap Ikan Pendaftaran Kapal Perikanan Pengawakan Kapal dan Ketenagakerjaan Perikanan Perbantuan dan Evaluasi Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Alokasi Usaha Penangkapan Ikan Tata Pengusahaan Penangkapan Ikan Verifikasi Dokumen Penangkapan Ikan Pelayanan Dokumen Penangkapan Ikan Pemantauan dan Evaluasi Pelayanan Usaha Penangkapan Ikan \ 500.5.3 500.5.4 500.5.2.12 500.5.2.13 500.5.2.14 500.5.2.15 500.5.2.16 Kelembgaan Usaha Penangkapan Investasi dan Permodalan Usaha Kenelayanan Pembinaan Pengelolaan Usaha Pemantauan dan_ Evaluasi Penangkapan Ikan Usaha Perikanan Budidaya 500.5.3.1 500.5.3.2 500.5.3.3 500.5.3.4 500.5.3.5 500.5.3.6 500.5.3.7 500.5.3.8 500.5.3.9 500.5.3.10 500.5.3.11 500.5.3.12 500.5.3.13 500.5.3.14 500.5.3.15 500.5.3.16 Potensi Lahan dan Air Prasarana dan Sarana Budidaya Air Tawar Pengelolaan Induk Perbenihan ikan air tawar Perbenihan Skala Kecil Informasi dan Distribusi Pembenihan Budidaya Air Tawar Budidaya Ikan Hias Sertifikasi Budidaya Perikanan Data dan Statistik Perikanan Budidaya Hama dan Penyakit Ikan Perlindungan Lingkungan Budidaya Investasi dan Permodalan Usaha Budidaya Kewirausahaan Budidaya Pelayanan Usaha Budidaya Kelembagaan dan Ketenagaakerjaan Promosi Usaha dan Budaya Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan 500.5.4.1 500.5.4.2 500.5.4.3 500.5.4.4 500.5.4.5 500.5.4.6 500.5.4.7 500.5.4.8 500.5.4.9 500.5.4.10 500.5.4.11 500.5.4.12 500.5.4.13 500.5.4.14 500.5.4.15 500.5.4.16 500.5.4.17 500.5.4.18 500.5.4.19 Standarisasi Pengolahan Hasil Pengembangan Produk Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Industri Pengolahan Sarana dan Prasarana Pengolahan Hasil Standarisasi Non Konsumsi Promosi dan Jaringan Ikan Hias Pengembangan Industri Sarana dan Prasarana Pengembangan Produk Non Konsumsi Kelembagaan Pemasaran Dalam Negeri Analisis dan Informasi Pasar Dalam Negeri Jaringan Distribusi dan Kemitraan Pemasaran Dalam Negeri Promosi dan Kerja Sama Pemasaran Dalam Negeri Sarana dan Prasarana Pemasaran Dalam Negeri Kelembagaan Pemasaran Luar Negeri Analisis dan Informasi Pemasaran Luar Negeri Pengembangan Ekspor Pengembangan Impor Promosi dan Kerja Sama Pemasaran Luar Negeri Pengembangan Produk \ 500.5.5 500.5.6 500.5.4.20 500.5.4.21 500.5.4.22 500.5.4.23 500.5.4.24 Pelayanan Usaha Kemitraan Usaha Ketenagakerjaan Pemasaran Investasi dan Permodalan Informasi dan Promosi Pengolahan dan Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil 500.5.5.1 500.5.5.2 500.5.5.3 500.5.5.4 500.5.5.5 500.5.5.6 500.5.5.7 500.5.5.8 500.5.5.9 500.5.5.10 500.5.5.11 500.5.5.12 500.5.5.13 500.5.5.14 500.5.5.15 500.5.5.16 500.5.5.17 500.5.5.18 500.5.5.19 500.5.5.20 Rencana Tata Ruang Laut Nasional dan Perairan Yurisdiksi Rencana Tata Ruang dan Zona Wilayah | Rencana Tata Ruang dan Zona Wilayah Il Informasi dan Evaluasi Spasial Jejaring, Data, dan Informasi Konservasi Konservasi Wawasan Konservasi Jenis Ikan Pemanfaatan Kawasan dan Jenis Ikan Mitigasi Bencana Lingkungan Pendayagunaan Sumber Kelautan Penanggulangan Pencemaran Sumber Daya Pesisir dan Laut Rehabilitasi dan Reklamasi Identifikasi Pulau-Pulau Terkecil Pengelolaan Ekosistem Pulau-Pulau Terkecil Investasi dan Promosi Pulau-Pulau Terkecil Sarana dan Prasarana Pulau-Pulau Terkecil Akses Permodalan Akses Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Sosial Budaya Masyarakat Pengembangan Usaha Daya Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan 500.5.6.1 500.5.6.2 500.5.6.3 500.5.6.4 500.5.6.5 500.5.6.6 500.5.6.7 500.5.6.8 500.5.6.9 500.5.6.10 500.5.6.11 Pengawasan Penangkapan Wilayah Barat Pengawasan Penangkapan Wilayah Timur Pengawasan Pengangkutan, Pengolahan dan Pemasaran Pengawasan Usaha Budidaya Pengawasan Ekosistem Perairan dan Kawasan Konservasi Pengawasan Pencemaran Perairan Pengawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Terkecil Pengawasan _Jasa Kelautan dan Sumber Daya NonHayati Logistik dan Operasional Wilayah Barat Logistik dan Operasional Wilayah Timur Perawatan Kapal Pengawas \ 500.6 500.5.7 PERTANIAN 500.6.1 500.6.2 500.6.3 500.6.4 500.5.6.12 500.5.6.13 500.5.6.14 500.5.6.15 500.5.6.16 500.5.6.17 500.5.6.18 500.5.6.19 500.5.6.20 Pengawakan Kapal Pengawas Sistem Pemantauan Pemantauan Pemanfaatan Daya Kelautan Pemantauan Sumber Daya Perikanan Pengembangan Infrastruktur Pengawasan Penyidikan Penanganan Barang Bukti dan Awak Kapal Kerja Sama Penegakan Hukum dan Fasilitas PPNS Perikanan Pemantauan dan Evaluasi Penanganan Pelanggaran Sumber Karantina Ikan 500.5.7.1 500.5.7.2 500.5.7.3 500.5.7.4 500.5.7.5 500.5.7.6 500.5.7.7 500.5.7.8 500.5.7.9 500.5.7.10 500.5.7.11 500.5.7.12 500.5.7.13 500.5.7.14 500.5.7.15 500.5.7.16 500.5.7.17 500.5.7.18 500.5.7.19 500.5.7.20 500.5.7.21 Pemeriksaan Ikan Penahanan Pengasingan Pengamatan Pengakuan Penolakan Pemusnahan Persyaratan lalu Lintas Pemasukan Persyaratan lalu Lintas Pengeluaran Permohonan Sertifikat Pemasukan Formulir Pemasukan Sertifikat Evaluasi dan Monitoring Sertifikat Surat Perintah Rekomendasi Penutupan Suatu Area Pelanggaran Lalu Lintas Ikan Pengawasan Peraturan Perkarantinaan Pengawasan Pelaksanaan Operasional Instalasi Karantina Sementara Lokasi Karantina Kebijakan di bidang Pertanian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Perlindungan hortikultura 500.6.2.1 500.6.2.2 500.6.2.3 500.6.2.4 Perlindungan Tanaman Buah Perlindungan Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat Perlindungan Tanaman Florikultura Dampak iklim dan Persyaratan Teknis Perbenihan Hortikultura 500.6.3.1 500.6.3.2 500.6.3.3 Penilaian Varietas Pengawasan Mutu Benih Budidaya dan Pascapanen Florikultura Perluasan dan Pengelolaan Lahan 500.6.4.1 500.6.4.2 500.6.4.3 500.6.4.4 Basis Data Lahan Pengendalian Lahan Optimasi, Rehabilitasi dan Konservasi Lahan Perluasan Kawasan Tanaman Pangan \ 500.6.5 500.6.6 500.6.7 500.6.8 500.6.9 500.6.10 500.6.11 500.6.12 500.6.13 500.6.4.5 Perluasan Kawasan Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan Pengelolaan Air Irigasi 500.6.5.1 Pengembangan Sumber Air 500.6.5.2 Pengembangan Jaringan dan Optimasi Air 500.6.5.3 Iklim, Konservasi Air dan Lingkungan Hidup 500.6.5.4 Kelembagaan Pembiayaan Pertanian 500.6.6.1 Pembiayaan Program 500.6.6.2 Pembiayaan Syariah dan Kerja Sama 500.6.6.3 Pembiayaan agribisnis 500.6.6.4 Kelembagaan dan Pemberdayaan agribisnis Pupuk Pestisida 500.6.7.1 Pupuk Organik dan Pembenah Tanah 500.6.7.2 Pupuk Anorganik 500.6.7.3 Pestisida 500.6.7.4 Pengawasan Pupuk dan Pestisida Alat dan Mesin Pertanian 500.6.8.1 Pengembangan Alat dan Mesin Pertanian 500.6.8.2 Pengawasan dan Peredaran Alat dan Mesin Pertanian 500.6.8.3 Kelembagaan dan Pelayanan Alat dan Mesin Pertanian Perbenihan Tanaman Pangan 500.6.9.1 Penilaian Varietas dan Pengawasan Mutu Benih 500.6.9.2 Produksi Benih Serealia 500.6.9.3 Produksi Benih Aneka Kacang dan Umbi 500.6.9.4 Kelembagaan Benih Budidaya Serealia 500.6.10.1 Padi Irigasi dan Rawa 500.6.10.2 Padi Tadah Hujan dan Lahan Kering 500.6.10.3 Jagung 500.6.10.4 Serealia Lain Budidaya Aneka Kacang dan Umbi 500.6.11.1 Kedelai 500.6.11.2 Ubi Kayu 500.6.11.3 Aneka Kacang 500.6.11.4 Aneka Umbi Tanaman Pangan 500.6.12.1 Pengeloalan Data Organisasi Pengganggu Tumbuhan 500.6.12.2 Dampak Perubahan Iklim 500.6.12.3 Teknoogi Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan 500.6.12.4 Pengelolaan Pengendalian Hama Tepadu Pascapanen Tanaman Pangan 500.6.13.1 Padi 500.6.13.2 Jagung dan Serealia alin 500.6.13.3 Kedelai dan Aneka Kacang \ 500.6.14 500.6.15 500.6.16 500.6.17 500.6.18 500.6.19 500.6.20 500.6.21 500.6.22 500.6.23 500.6.24 500.6.25 500.6.26 500.6.27 500.6.13.4 Aneka Umbi Pengolahan Hasil Pertanian 500.6.14.1 Tanaman Pangan 500.6.14.2 Holtikurtura 500.6.14.3 Perkebunan 500.6.14.4 Peternakan Mutu dan Standariasi 500.6.15.1 Standardisasi 500.6.15.2 Penerapan dan Pengawasan Jaminan Mutu 500.6.15.3 Akreditasi dan Kelembagaan 500.6.15.4 Kerjasama dan Harmonisasi Pengembangan Usaha dan Investasi 500.6.16.1 Kemitraan dan Kewirausahaan 500.6.16.2 Investasi 500.6.16.3 Promosi Dalam Negeri 500.6.16.4 Promosi Luar Negeri Pemasaran Domestik 500.6.17.1 Informasi Pasar 500.6.17.2 Pemantauan Pasar dan Stabilisasi Harga 500.6.17.3 Sarana dan Kelembagaan Pasar 500.6.17.4 Jaringan Pemasaran Administrasi Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan, antara lain: Rencana Kerja, TOR/ Proposal, Pembentukan Tim Kerja dan Surat menyurat Hasil Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan 500.6.19.1 Hasil Penelitian dan Pengembangan 500.6.19.2 Hasil Pengkajian dan Kebijakan dan Strategi Diseminasi Publikasi Hasil Penelitian/ Pengkajian 500.6.21.1 Pameran, Temu Lapang, Temu Bisnis, Demlot, Seminar Lokakarya, Temu Karya, Workshop 500.6.21.2 Jurnal, Buletin, Monograf, Prosiding, dan Pubikasi lainnya Bimbingan Teknis Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan Forum Komunikasi Penelitian dan Pengembangan Data Penelitian dan Pengembangan Evaluasi Penelitian/ Pengkajian dan Pengembangan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) 500.6.26.1 Hak Cipta 500.6.26.2 Hak Paten Sederhana 500.6.26.3 Hak Paten Biasa 500.6.26.4 Hak Merek 500.6.26.5 Pendaftaran Varietas Tanaman 500.6.26.6 Permohonan Hak PVTT Tanaman Semusim dan Tahunan 500.6.26.7 Permohonan HKI yang ditolak Pelayanan Perijinan Pertanian 500.6.27.1 Sarana | (bidang pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian) \ 500.7 500.8 500.6.27.2 Sarana II (bidang benih tanaman, bahan penelitian, teknis pangan segar asal tumbuhan, teknis pengalihan saham perkebunan) 500.6.27.3 Sarana III (bidang bibit, karkas, daging, dan jeroan, pakan ternak, obat hewan, dan teknis sumber’ daya genetik ternak) 500.6.28 Pelayanan Hukum 500.6.28.1 Sertifikasi 500.6.28.2 Pertimbangan Hukum 500.6.29 Karantina Pertanian 500.6.29.1 Karantina Tumbuhan 500.6.29.2 Karantina Hewan 500.6.30 Bimbingan Teknis 500.6.31 Evaluasi PETERNAKAN 500.7.1 Kebijakan di bidang Peternakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah 500.7.2 Peternakan dan Kesehatan Hewan 500.7.2.1 Perbibitan Ternak, Antara lain: Produksi Bibit Ternak Ruminansia, Produksi Bibit Ternak Non Ruminansia, Penilaian dan Pelepasan Bibit ternak, Pengembangan Bibit Ternak, Surat Rekomendasi & Persetujuan Pemasukan/ Pengeluaran 500.7.2.2 Pakan Ternak 500.7.2.3 Budidaya Ternak 500.7.2.4 Kesehatan Hewan, Antara iain: Pengamatan Penyakit Hewan, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan, Perlindungan Hewan, Kelembagaan dan Sumber Daya Kesehatan Hewan, Pengawasan Obat Hewan 500.7.2.5 Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pascapanen, Antara lain: Pascapanen, Higien Sanitasi, Pengawasan Sanitary dan Keamanan Produk MHewan, Zoonosis dan Kesejahteraan Hewan, Pengujian dan_ Sertifikasi Produk Hewan, Surat Rekomendasi & Persetjuan Pemasukan/ Pengeluaran 500.7.3 Bimbingn Teknis 500.7.4 Evaluasi PERKEBUNAN 500.8.1 Kebijakan di bidang Perkebunan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah 500.8.2 Tanaman Semusim 500.8.2.1 Identifikasi dan Pendayagunaan Sumber Daya Tanaman Semusim 500.8.2.2 Perbenihan Tanaman Semusim \ 500.9 500.8.2.3 Budidaya Teknologi Budidaya Tanaman Semusim 500.8.2.4 Pemberdayaan Tanaman Semusim 500.8.3 Tanaman Rempah & Penyegar 500.8.3.1 Identifikasi dan Pendayaguunaan Sumber Daya Tanaman Rempah & Penyegar 500.8.3.2 Perbenihan Tanaman Rempah & Penyegar 500.8.3.3 Budidaya Tanaman Rempah & Penyegar 500.8.3.4 Pemberdayaan dan Kelembagaan Tanaman Rempah & Penyegar 500.8.4 Tanaman Tahunan 500.8.4.1 Identifikasi dan Pendayagunaan Sumber Daya, Tanaman Tahunan 500.8.4.2 Perbenihan Tanaman Tahunan 500.8.4.3 Budidaya Tanaman Tahunan 500.8.4.4 Pemberdayaan dan Kelembagaan Tanaman Tahunan 500.8.5 Perlindungan Perkebunan 500.8.5.1 Identifikasi dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Semusim, Perlindungan Perkebunan 500.8.5.2 Identifikasi dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Rempah dan Penyegar 500.8.5.3 Identifikasi dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Tahunan 500.8.5.4 Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran 500.8.6 Pascapanen dan Pembinaan Usaha 500.8.6.1 Pascapanen Tanaman Semusim, Rempah dan Penyegar 500.8.6.2 Pascapanen Tanaman Tahunan 500.8.6.3 Bimbingan Usaha dan Perkebunan Berkelanjutan 500.8.6.4 Gangguan Usaha dan Penanganan Konflik 500.8.7 Bimbingan Teknis Perkebunan 500.8.8 Evaluasi Perkebunan PERINDUSTRIAN 500.9.1 Kebijakan di bidang Perindustrian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah 500.9.2 Iklim Usaha dan Kerja Sama 500.9.2.1 Industri Manufaktur 500.9.2.2 Industri Agro 500.9.2.3 Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi 500.9.2.4 Industri Kecil dan Menengah 500.9.3 Promosi Industri 500.9.3.1 Industri Manufaktur 500.9.3.2 Promosi Industri Agro \ 500.10 500.9.4 500.9.5 500.9.6 500.9.7 500.9.8 500.9.9 500.9.10 500.9.11 500.9.12 500.9.13 500.9.14 500.9.15 500.9.16 500.9.3.3 Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi 500.9.3.4 Industri Kecil dan Menengah Standarisasi dan Teknologi 500.9.4.1 Industri Manufaktur 500.9.4.2 Industri Agro 500.9.4.3 Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi 500.9.4.4 Industri Kecil dan Menengah Hak dan Kekayaan Intelektual 500.9.5.1 Industri Manufaktur 500.9.5.2 Industri Agro 500.9.5.3 Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi 500.9.5.4 Industri Kecil dan Menengah Industri Hijau 500.9.6.1 Industri Manufaktur 500.9.6.2 Industri Agro 500.9.6.3 Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi 500.9.6.4 Industri Kecil dan Menengah Analisis Kerja Sama Industri Unggulan Kabupaten/Kota Monitoring dan Evaluasi Kompetensi Inti Industri (Provinsi dan Kabupaten/Kota) Pengembangan Infrastruktur Pendukung Pengembangan Kawasan Industri Fasilitasi Pengembangan Kawasan [ndustri Kerja Sama Ketahanan Industri Internasional Standarisasi 500.9.12.1 Standar 500.9.12.2 Penyiapan Penerapan 500.9.12.3 Infrastruktur Standar Pengkajian Kebijakan dan Iklim Usaha Industri 500.9.13.1 Kebijakan Industri 500.9.13.2 Perpajakan dan Tarif 500.9.13.3 Pengembangan Model Industrial Pengkajian Industri Hijau dan Lingkungan Hidup 500.9.14.1 Industri Hijau 500.9.14.2 Lingkungan Hidup 500.9.14.3 Energi Teknologi dan Hak Kekayaan Intelektual 500.9.15.1 Pengkajian dan Penerapan Kebijakan Teknologi Industri 500.9.15.2 Pengkajian dan Penerapan_ Inovasi Teknologi Industri 500.9.15.3 Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual Monitoring dan Evaluasi Kompetensi Industri ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 500.10.1 500.10.2 Kebijakan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Rekomendasi Kegeologian 500.10.2.1 Mitigasi Gunung Api, Gempa Bumi, Tsunami, dan Gerakan Tanah 500.10.3 500.10.4 500.10.5 500.10.6 500.10.2.2 500.10.2.3 500.10.2.4 500.10.2.5 500.10.2.6 500.10.2.7 Air Tanah Lingkungan Pertambangan Panas Bumi Geosains Pengukuran Time Electromagnetic (TDEM) Kelayakan Lingkungan dan Geologi Tata Domain Penelitian Kegeologian 500.10.3.1 500.10.3.2 500.10.3.3 500.10.3.4 500.10.3.5 Administrasi pelaksanaan penelitian Administrasi tenaga penelitian Administrasi penggunaan peralatan penelitian Log-book peralatan survei/peralatan uji/kalibrasi Hasil penelitian dan kegeologian penyelidikan 500.10.3.6 Sumber Daya Geologi 500.10.3.7 Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan 500.10.3.8 Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi 500.10.3.9 Survei Geologi Inventarisasi dan evaluasi kegeologian 500.10.4.1 Sumber Daya Geologi 500.10.4.2 Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi 500.10.4.3 Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan 500.10.4.4 Survei Geologi 500.10.4.5 Konservasi Administrasi Pelayanan Kegeologian dan Penyajian Data dan Informasi 500.10.5.1 500.10.5.2 500.10.5.3 500.10.5.4 Peta potensi dan sebaran Air Tanah dan_— Geologi Lingkungan Mitigasi Bencana Gunungapi, Gerakan Tanah, Gempa Bumi dan Tsunami, Semburan Lumpur/Gas serta kebakaran Batubara Survei Geologi Tata Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi 500.10.6.1 500.10.6.2 500.10.6.3 500.10.6.4 500.10.6.5 500.10.6.6 500.10.6.7 Rencana Induk Jaringan Gas Bumi Rencana dan Realisasi Investasi Penetapan Harga Minyak Mentah Penetapan Bagii Hasil Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Minyak dan Gas Bumi Pelaksanaan Pengujian PNBP Verifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Rekomendasi Kemampuan_ Produksi Barang dan Jasa Dalam Negeri Pemeriksaan dan 500.10.7 500.10.8 500.10.6.8 Rencana Kebutuhan Impor Barang (RKIB) dan Rencana Impor Barang (RIB) Pembinaan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi 500.10.7.1 500.10.7.2 500.10.7.3 500.10.7.4 500.10.7.5 500.10.7.6 500.10.7.7 500.10.7.8 Penyiapan dan Penawaran Wilayah Kerja (WK) Minyak dan Gas Bumi (Konvensional dan Non Konvensional) Eksplorasi Minyak dan Gas Bumi (antara lain: Pemanfaatan Data Migas untuk presentasi makalah, publikasi makalah, pembukaan_ data, Izin Pengiriman Data ke Luar Negeri, Izin Pengiriman Data ke Luar Negeri, Unitisasi Lapangan Minyak dan Gas Bumi, Rekomendasi Pengalihan Interest, Rekomendasi Penyisihan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi, Penyiapan Dokumen Pengakhiran Kontrak, Laporan Data Survei Seismik, Laporan Data Pemboran Sumur Eksplorasi per semester, Laporan Data Pemboran Sumur Eksplorasi Tahunan) Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi (antara lain: Rekomendasi Penggunaan Data Eksploitasi (publikasi makalah, analisa laboratorium, Reprocessing), Penetapan Pengusahaan Minyak Bumi dari Sumur Tua, Penetapan Pengusahaan Lapangan Produksi yang Dikembalikan Kepada Pemerintah, Buku Cadangan Minyak dan Gas Bumi, Data Cadangan Strategis/Penyangga Minyak dan Gas Bumi, Laporan Hasil Pemantauan Data Produksi Minyak dan Gas_ Bumi, Laporan Hasil Inventarisasi Mutu Minyak dan Gas Bumi) Pengembangan lapangan Minyak dan Gas Bumi (POD) Perpanjangan Kontrak KKS Penetapan Alokasi dan Harga Gas Partisipasi Interest Tumpang Tindih Lahan Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi 500.10.8.1 500.10.8.2 Perumusan pedoman, prosedur, layanan serta pengawasan Usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan Niaga Minyak Bumi dan Gas Bumi, Hasil Olahan dan Bahan Bakar Lain, Antara lain: Pedoman dan Prosedur, Layanan Usaha (Izin/rekomendasi/penandasahan), Pengawasan Fasilitasi dan pertimbangan pelanggaran \ 500.10.9 500.10.10 500.10.8.3 Penetapan Harga dan Subsidi Bahan Bakar yang’ ditetapkan dengan Keputusan Menteri Teknik dan Lingkungan 500.10.9.1 500.10.9.2 500.10.9.3 500.10.9.4 500.10.9.5 500.10.9.6 500.10.9.7 500.10.9.8 500.10.9.9 500.10.9.10 Perumusan pelaksanaan dan pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) / Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Registrasi Nomor Pelumas Terdaftar (NPT), Antara lain: Berkas permohonan, Berita Acara_ Hasil Evaluasi, Salinan’ Sertifikat NPT, Register NPT Buku Register Welding Procedure Specification (WPS)/ Procedure Qualification Record (PQR) Register dan Sertifikat Kualifikasi Juru Las Keselamatan Hulu Minyak dan Gas Bumi, Antara lain: Pemeriksaan Teknis dan Pengujian Instalasi dan Peralatan, Pemeriksaan Kalibrasi Teknis, Pengawasan Keselamatan Operasi Keselamatan Hilir Minyak dan Gas Bumi, Antara lain: Pemeriksaan Teknis dan Pengujian Instalasi dan Peralatan, Pemeriksaan Kalibrasi Teknis, Pengawasan Keselamatan Operasi Keselamatan Kerja dan Lindungan Lingkungan Dokumen Persetujuan Penunjukkan Kepala/Wakil Kepala Teknik Tambang Hulu dan Hilir, Antara lain: Dokumen Permohonan Pengajuan persetujuan penunjukkan Calon kepala/wakil kepala teknik tambang minyak dan gas bumi, Surat Undangan Presentasi, Makalah Presentasi, Surat Persetujuan/ Pengesahan penunjukan kepala/wakil Kepala Teknik Tambang Minyak dan Gas Bumi Penghargaan Keselamatan Kerja, Antara lain: urat Permohonan Mendapatkan Penghargaan, Surat Penugasan Dalam Rangka Verifikasi, Berkas Hasil Evaluasi Verifikasi, Salinan Tanda Penghargaan, Dokumen Pengajuan dan_ penilaian Tanda Penghargaan Keselamatan Minyak dan Gas Bumi Usaha penunjang Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi 500.10.10.1 Perencanaan Program Kerja Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi \ 500.10.11 500.10.12 500.10.13 500.10.10.2 Pengadaan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi 500.10.10.3. Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi 500.10.10.4 Pengawasan dan Evaluasi Pembangunan Infrastuktur Minyak dan Gas Bumi Penyiapan Program Energi Terbarukan dan Konservasi Energi 500.10.11.1 Usulan Wilayah Kerja Panas Bumi 500.10.11.2 Usul Program Aneka Energi Pemerintah Daerah dan Lembaga 500.10.11.3. Penyiapan Program Pemanfaatan Energi 500.10.11.4 Proyeksi Kebutuhan Energi dari EBT 500.10.11.5 Perencanaan Pemanfaatan Energi dari EBT 500.10.11.6 Penyusunan Neraca Energi 500.10.11.7 Road Map di Bidang EBT Panas Bumi 500.10.12.1 Penerbitan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) 500.10.12.2 Sertifikasi Kelayakan Penggunaan Instalasi (SKPI) 500.10.12.3 Sertifikasi Kelayakan Penggunaan Peralatan 500.10.12.4 Rekomendasi Bahan Peledak 500.10.12.5 Perizinan penggunaan gudang bahan peledak 500.10.12.6 Izin Tangki Bahan Bakar Cair 500.10.12.7 Persetujuan sertifikasi Welding Prosedure Specifikation (WPS) dan Prosedure Qualification Record (PQR) dan kualifikasi Juru LasQualification Record (PQR) dan kualifikasi Juru Las 500.10.12.8 Penerbitasn Izin Usaha Panas Bumi (IUP) 500.10.12.9 Penerbitan Izin Panas Bumi (IPB) 500.10.12.10 Penerbitan Izin Pemanfaatan Langsung (IPL) 500.10.12.11 Penetapan kapasitas usaha_ panas bumi 500.10.12.12 Penetapan kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) 500.10.12.13 Pengawasan Eksplorasi dan Eksploitasi Panas Bumi 500.10.12.14 Pelaksanaan Kerja Sama Panas Bumi 500.10.12.15 Inventarisasi, Verifikasi dan Evaluasi Obvitnas Bidang Panas Bumi 500.10.12.16 Monitoring Pelaksanaan Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) pada_ Kegiatan Pengusahaan Panas Bumi 500.10.12.17 Pembinaan dan Pengawasan Investasi Panas Bumi Bioenergi \ 500.10.14 500.10.15 500.10.16 500.10.13.1 500.10.13.2 500.10.13.3 500.10.13.4 500.10.13.5 Penerbitan Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (BNN) Pengadaan Bahan Bakar Nabati (BBN) Penerbitan Rekomendasi Ekspor - Impor Penetapan Indeks Harga Pasar BBN (HIP BBN) Evaluasi/Revisi HIP BBN 500.10.13.6 Database Pengusahaan Bioenergi 500.10.13.7 500.10.13.8 500.10.13.9 Aneka Energi 500.10.14.1 500.10.14.2 500.10.14.3 500.10.14.4 500.10.14.5 Penetapan Badan Usaha sebagai Pengelola Energi Biomassa atau Biogas untuk Pembangkit Listrik Penetapan Spesifikasi Bahan Bakar Nabati Usul Program Bioenergi Pemerintah Daerah dan Lembaga Penerbitan Izin Usaha Aneka Energi Penetapan Kapasitas Usaha Rekomendasi Kompetensi dan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Rekomendasi Persetujuan Perubahan Pemegang Saham Persetujuan Rencana Impor Barang (RIB) Konservasi Energi 500.10.15.1 500.10.15.2 500.10.15.3 500.10.15.4 500.10.15.5 500.10.15.6 500.10.15.7 500.10.15.8 500.10.15.9 Audit Energi melalui kemitraan Konservasi Energi Monitoring Implementasi hasil audit program energi melalui program kemitraan konservasi energi Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan manajamen energi di pengguna energi di atas 6.000 TOE Pengawasan sertifikasi label dan tanda hemat energi pada lampu swabalast Penyusunan daftar peralatan/teknologi efisiensi Penyusunan emisi energi gas rumah kaca Pemberian insentif dan disinsentif konservasi energi Profil investasi efisiensi energi Invesment Grade Audit (IGA) 500.10.15.10 Bimbingan Teknis Bidang EBTKE Perencanaan EBTKE 500.10.16.1 500.10.16.2 500.10.16.3 500.10.16.4 dan Pembangunan _Infrastruktur Usul Pembangunan Infrastruktur Pemerintah Daerah dan Lembaga Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Bidang EBTKE Evaluasi Program Kerja 500.10.17 Bina Program Tenaga Listrik 500.10.18 500.10.19 500.10.17.1 Investasi dan pendanaan tenaga listrik, Antara lain: Dokumen grant/hibah/loan agreement luar negeri, Monitoring loan pembangunan infrastruktur penyediaan tenaga listrik, Laporan penanganan permasalahan infrastruktur penyediaan tenaga listrik, Laporan kegiatan investasi dan pendanaan tenaga listrik 500.10.17.2 Pengembangan listrik pedesaan, Antara lain: Data program listrik perdesaan, Data rasio elektrifikasi (RE) dan Rasio Desa Berlistrik (RD), Monitoring dan_ evaluasi _listrik perdesaan, Listrik untuk masyarakat tidak mampu 500.10.17.3. Data dan Informasi Ketenagalistrikan Bina Usaha Ketenagalistikan 500.10.18.1 Penyiapan Usaha Ketenagalistrikan, Antara lain: Pelayanan izin usaha penyediaan tenaga listrik (10, IUPL-S, dan IUPL), Bimbingan Usaha Ketenagalistrikan, Data laporan berkala pemegang Izin 500.10.18.2 Harga dan Subsidi Listrik 500.10.18.3 Hubungan komersial tenaga listrik 500.10.18.4 Perlindungan konsumen listrik, Antara lain: Penanganan pengaduan konsumen listrik, Dokumen Pengawasan tingkat mutu pelayanan tenaga_ listrik, Dokumen_ Evaluasi realisasi tingkat mutu pelayanan tenaga_ listrik, Dokumen_ evaluasi pemberian kompensasi pinalti tingkat mutu pelayanan PT PLN (Persero) Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan 500.10.19.1 Kelaikan teknik dan keselamatan ketenagalistrikan 500.10.19.2 Penyiapan kompetensi dan pengawasan tenaga teknik ketenagalistrikan 500.10.19.3. Usaha penunjang_ ketenagalistrikan, Antara lain: Dokumen Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL), Dokumen Izin Pemanfaatan Jaringan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Telematika (IPJ Telematika), Dokumen Penandasahan Rencana Impor Barang (RIB) 500.10.19.4 Perlindungan lingkungan ketenagalistrikan, Antara lain: Dokumen forum keselamatan instalasi pemanfaatan tenaga listrik, Dokumen pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup sektor ketenagalistrikan, 500.10.20 500.10.21 500.10.22 500.10.23 500.10.24 500.10.25 Sertifikasi 500.10.20.1 500.10.20.2 500.10.20.3 500.10.20.4 500.10.20.5 Laporan pembinaan dan pengawasan lingkungan, Dokumen _perhitungan faktor emisi Clean Development Mechansim (CDM) Dokumen Sertifikasi Produk peralatan dan pemanfaatan tenaga listrik Dokumen Penunjukan Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK) Dokumen Penerbitan Sertifikasi Laik Operasi (SLO) Instalasi Tenaga Listrik Dokumen Pembinaan dan pengawasan sertifikat laik operasi (SLO) instalasi tenaga listrik Registrasi Sertifikasi Akreditasi Ketenagalistrikan Standarisasi Kompetensi Standardisasi Nasional Indonesia (SNI) Bidang Ketenagalistrikan 500.10.23.1 500.10.23.2 500.10.23.3 500.10.23.4 Perumusan rancangan SNI ketenagalistrikan Forum konsensus' rancangan bidang ketenagalistrikan Program pemberlakuan SNI bidang ketenagalistrikan Dokumen pengawasan penerapan SNI wajib bidang ketenagalistrikan bidang SNI wajib Standardisasi Usaha Penunjang Ketenagalistrikan 500.10.24.1 500.10.24.2 500.10.24.3 500.10.24.4 500.10.24.5 Bina Program 500.10.25.1 500.10.25.2 500.10.25.3 500.10.25.4 500.10.25.5 500.10.25.6 500.10.25.7 500.10.25.8 Klasifikasi usaha penunjang ketenagalistrikan Kualifikasi usaha penunjang ketenagalistrikan Dokumen penunjukan LIT (Lembaga Inspeksi Teknis) Laporan berkala pemegang penunjukan LIT Laporan hasil pengawasan penunjukan Mineral dan Batubara Penyiapan dan Perencanaan Program Mineral dan Batubara Rencana Induk Mineral dan Batubara Pengembangan Investasi dan Kerja Sama Bidang Mineral dan Batubara Data dan Informasai Mineral dan Batubara Pelaporan Program Mineral dan Batubara Perencanaan, Penyiapan dan Penawaran Wilayah Kerja (WK) Mineral dan Batubara melalui lelang reguler Data dan Informasi Wilayah Mineral dan Batubara Perencanaan Produksi Batubara Mineral dan \ 500.10.26 500.10.27 500.10.25.9 Pembinaan Pengusahaan Mineral 500.10.26.1 500.10.26.2 500.10.26.3 500.10.26.4 500.10.26.5 500.10.26.6 500.10.26.7 500.10.26.8 500.10.26.9 Pengembangan dan Pemanfaatan Mineral dan Batubara Ketenagakerjaan Pemberdayaan masyarakat sekitar tambang Penyelesaian perselisihan usaha pertambangan mineral Rekomendasi kegiatan usaha pertambangan mineral Laporan/data kegiatan eksplorasi mineral Pengawasan produksi dan pemasaran mineral (logam, bukan logam batuan, radioaktif, dan mineral jarang) Perizinan usaha pertambangan mineral Kontrak Karya (KK) Pengelolaan barang Kontrak Karya (KK) 500.10.26.10 Persetujuan Obyek Vital Nasional 500.10.26.11 500.10.26.12 500.10.26.13 500.10.26.14 500.10.26.15 500.10.26.16 500.10.26.17 (OBVITNAS) Persetujuan perubahan saham direksi, komisaris, pada perusahaan mineral Teguran kepada pengusahan Kontrak Karya (KK) Tanggapan kepada pemerintah daerah terkait usaha pertambangan mineral Pedoman/petunjuk teknis pertambangan mineral termasuk rancangan awal sampul_ dengan rancangan akhir Pelaporan usaha pertambangan mineral Penghargaan usaha pertambangan mineral Penerbitan sertifikat clear and clean (CnC) Izin Usaha Pertambangan (IUP) Mineral Pembinaan Pengusahaan Batubara 500.10.27.1 Ketenagakerjaan 500.10.27.2 500.10.27.3 500.10.27.4 500.10.27.5 500.10.27.6 Pemberdayaan masyarakat sekitar tambang Penyelesaian perselisihan usaha pertambangan batubara Rekomendasi kegiatan usaha pertambangan batubara Laporan/data kegiatan eksplorasi batubara Pengawasan produksi dan pemasaran batubara (bitumen padat, batuan aspal, batubara dan gambut), Antara lain: Laporan Produksi dan Penjualan Batubara PKP2B, IUP hingga Laporan Kontrak Penjualan Pertambangan Batubara \ 500.10.28 500.10.29 500.10.27.7 500.10.27.8 500.10.27.9 500.10.27.10 500.10.27.11 500.10.27.12 500.10.27.13 500.10.27.14 500.10.27.15 500.10.27.16 500.10.27.17 Perizinan Usaha Pertambangan Batubara Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara (PKP2B) Pengelolaan Barang Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara (PKP2B), Antara lain: Persetujuan Pengadaan Barang Modal (Masterlist) Persetujuan Obyek Vital Nasional (OBVITNAS) Persetujuan perubahan saham direksi, komisaris, pada perusahaan Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara (PKP2B) Teguran kepada pengusahan Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara (PKP2B) Tanggapan kepada pemerintah daerah terkait usaha pertambangan batubara Pedoman/petunjuk teknis pertambangan mineral termasuk rancangan awal sampul dengan rancangan akhir Pelaporan usaha pertambangan batubara Penghargaan usaha_ pertambangan batubara Penerbitan sertifikat clear and clean (CnC) Izin Usaha Pertambangan (IUP) Batubara Penerimaan Negara 500.10.28.1 Penerimaan Negara Bukan Pajak 500.10.28.2 Penetapan Bagi Hasil Penerimaan 500.10.28.3 Negara Bukan Pajak (PNBP) Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengujian PNBP Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara 500.10.29.1 500.10.29.2 500.10.29.3 500.10.29.4 500.10.29.5 Perumusan RSNI (Rancangan Standar Nasional Indonesia)/ RSKKNI (Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia), Antara lain: Draft Rancangan, Rancangan Standar Nasional Pengawasan Standardisasi Persetujuan Penunjukkan Kepala/Wakil Kepala Teknik Tambang Pengawasan Keselamatan Kegiatan dan Keselamatan Pekerja, Antara lain: Laporan Kecelakaan Tambang/Statistik hingga Laporan Hasil Pemeriksaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pemeriksaan teknis dan pengujian instalasi dan peralatan tambang, Antara lain: Pemeriksaan dan Pengujian Instalasi dan Peralatan \ 500.10.30 500.10.29.6 Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) 500.10.29.7. Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) 500.10.29.8 Rekomendasi bahan kimia 500.10.29.9 Pengawasan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan, Antara lain: Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL)/Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) hingga Surat Penetapan Jaminan Pasca Tambang 500.10.29.10 Laporan berkala teknik dan lingkungan pertambangan/ laporan tahunan, Antara iain: Laporan Bulanan Terjadinya Pencemaran (LPL- 5) pelaksanaan reklamasi 500.10.29.11 Pemberian Penghargaan, Antara lain: Pemberian Penghargaan Lingkungan Pertambangan, Pemberian Penghargaan Keselematan Kerja, Dokumen Pengajuan dan Penilaian Tanda Penghargaan lingkungan Pertambangan, Dokumen Pengajuan dan Penilaian Tanda Penghargaan Keselamatan 500.10.29.12 Pengawasan lingkungan pertambangan 500.10.29.13 Usaha Jasa Mineral dan Batubara 500.10.29.14 Pembinaan dan pengawasan usaha jasa mineral dan batubara 500.10.29.15 Rekomendasi Teknis, Antara lain: Pengajuan Rekomendasi Teknis, Hasil Evaluasi 500.10.29.16 Persetujuan Teknis, Antara lain: Pengajuan Persetujuan Teknis, Hasil Evaluasi 500.10.29.17 Pengawasan Teknis 500.10.29.18 Pengawasan Konservasi Mineral dan Batubara 500.10.29.19 Peminaan Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara, Antara lain: Sosialisasi Standardisasi, Bimbingan Teknis Program Penelitian dan Pengembangan 500.10.30.1 Rencana Penelitian dan Pengembangan 500.10.30.2 Pengembangan dan inovasi 500.10.30.3. Dokumen penerapan/pemanfaatan/pendayagun aan/replikasi/prototipe hasil penelitian/pengkajian/pengembangan /inovasi 500.10.30.4 Advokasi dan fasilitasi penelitian, pengembangan dan inovasi \ 500.10.31 500.10.32 500.10.33 500.10.34 500.10.35 500.10.30.5 500.10.30.6 500.10.30.7 500.10.30.8 500.10.30.9 500.10.30.10 500.10.30.11 500.10.30.12 500.10.30.13 Diseminasi hasil penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi Pembinaan penelitian/Pengembangan, pengkajian, dan penerapan_ ilmu pengetahunan dan teknologi Jaringan Sistem Nasional! Penelitian, Pengembangan dan Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi Data dan informasi hasil penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi Master proceeding/ jurnal penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi Hak atas kekayaan intelektual (HaKI) Forum komunikasi penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi Layanan jasa penelitian, pengembangan, penerapan IPTEK Sertifikasi personil peneliti bidang Sumber Daya Mineral Sarana Litbang 500.10.31.1 Administrasi penggunaan peralatan 500.10.31.2 Log-book Peralatan Survei/Peralatan Afiliasi 500.10.32.1 500.10.32.2 500.10.32.3 500.10.32.4 Uji Kalibrasi Proyek Percontohan Promosi dan Layanan Jasa Teknologi Pembinaan Penelitian dan Pengembangan Penyajian Informasi Penelitian dan Pengembangan Kegeologian 500.10.33.1 500.10.33.2 500.10.33.3 500.10.33.4 Pemetaaan dan penelitian geologi, geokimia, dan geofisika kelautan Energi Kelautan dan Kewilayahan Penelitian Energi dan kewilayahan pantai Penelitian sumber daya energi dan mineral kelautan Penelitian Sumber Daya Mineral Kelautan Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi 500.10.34.1 500.10.34.2 500.10.34.3 500.10.34.4 500.10.34.5 500.10.34.6 500.10.34.7 Teknologi Eksplorasi Teknologi Eksploitasi Laboratorium Study Teknologi Proses Teknologi Aplikasi Produk Teknologi Gas Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral Batubara \ 500.10.36 500.11.1 500.11.2 500.11.3 500.11.5 500.11.6 500.10.35.1 500.10.35.2 500.10.35.3 Teknologi Eksploitasi Tambang dan Pengolahan Sumber Daya Teknologi Pengolahan Pemanfaatan mineral Teknologi Pemanfaatan Batubara dan Penelitian dan Pengembangan Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan 500.10.36.1 500.10.36.2 500.10.36.3 500.10.36.4 500.11 PERHUBUNGAN Energi baru terbarukan Teknologi Ketenagalistrikan Lingkungan dan Konservasi Energi Penelitian dan Pengembangan Teknologi PLTSa (Pembangkit Listrik Tenaga Sampah) dan_ Konservasi Energi Kebijakan di bidang Perhubungan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Jaringan Prasarana dan Pelayanan 500.11.2.1 500.11.2.2 500.11.2.3 500.11.2.4 500.11.2.5 500.11.2.6 500.11.2.7 500.11.2.8 500.11.2.9 Penentuan lokasi terminal barang tipe pengumpul dan tipe penunjang Penentuan lokasi terminal penumpang tipe A, tipe B, dan tipe C Penetapan lokasi terminal barang utama Standar pelayanan minimal pengoperasian terminal Jaringan trayek angkutan antar kota/provinsi Jaringan lintas pada jaringan jalan primer Penetapan kelas jalan primer Kualifikasi teknis petugas terminal Jaringan transportasi jalan sekunder Pengembangan Transportasi Jalan 500.11.3.1 500.11.3.2 500.11.4 500.11.4.1 500.11.4.2 500.11.4.3 500.11.4.4 Sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan Pengembangan transportasi jalan Pengujian Kendaraan Bermotor Pengesahan hasil uji tipe kendaraan bermotor Sertifikasi uji tipe kendaraan bermotor Sertifikasi tenaga penguji kendaraan bermotor Akreditasi unit pengujian kendaraan bermotor Teknologi Kendaraan Bermotor 500.11.5.1 500.11.5.2 500.11.5.3 500.11.5.4 Sertifikasi rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor Pelaksanaan kalibrasi peralatan uji kendaraan bermotor Persyaratan teknis kendaraan bermotor Harmonisasi dan standardisasi regulasi kendaraan bermotor dan laik jalan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas \ 500.11.7 500.11.8 500.11.9 500.11.10 500.11.11 500.11.6.1 500.11.6.2 Analisa dampak lalu_ lintas jalan nasional di luar kawasan perkotaan Manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan nasional Perlengkapan Jalan 500.11.7.1 500.11.7.2 500.11.7.3 500.11.7.4 500.11.7.5 Pedoman teknis perlengkapan jalan Penimbangan kendaraan bermotor di jalan Akreditasi unit penimbangan kendaraan bermotor Kualifikasi teknis petugas penimbangan kendaraan bermotor Pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan jalan di jalan nasional Angkutan Penumpang 500.11.8.1 500.11.8.2 500.11.8.3 500.11.8.4 500.11.8.5 500.11.8.6 500.11.8.7 500.11.8.8 Tarif angkutan ekonomi Izin trayek angkutan penumpang untuk trayek lintas batas negara Izin trayek antar kota antar provinsi Izin operasi angkutan pariwisata dan angkutan penumpang tidak dalam trayek yang wilayah pelayanannya bersifat lintas batas negara & antar kota/provinsi Penilaian kinerja angkutan umum Pemberian subsidi angkutan umum Angkutan perintis Penghargaan perusahaan umum penumpang_ kelas perusahaan angkutan Angkutan Barang 500.11.9.1 500.11.9.2 500.11.9.3 500.11.9.4 500.11.9.5 Sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan Tarif angkutan barang Izin operasi angkutan barang tertentu Pembinaan angkutan barang Izin dispensasi angkutan jalan Monitoring Operasional 500.11.10.1 500.11.10.2 500.11.10.3 Pengendalian operasional Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pengawasan, penertiban dan pemberian sanksi administratif terhadap pelanggaran operasional kendaraan angkutan umum_ yang menjadi kewenangan Berkas Pelanggaran Perda Bimbingan Teknis Penyidik Pegawai Negeri Sipil 500.11.11.1 Pedoman Teknis 500.11.11.2 500.11.11.3 Penyidikan pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bimtek PPNS \ 500.11.12 500.11.13 500.11.14 500.11.15 500.11.16 500.11.17 500.11.18 500.11.11.4 Pengusulan pengangkatan dan pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Analisa dan Evaluasi Jaringan Jaringan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan 500.11.12.1 Pendataan jaringan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan 500.11.12.2 Analisis serta informasi jaringan transportasi sungai, danau, & penyeberangan Pengembangan Jaringan Jaringan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan 500.11.13.1 Pengembangan dan penetapan jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan (peta jaringan, blueprint jaringan) 500.11.13.2 Pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM) lalu lintas dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan Rancang Bangun Sarana Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan Bimbingan Perawatan Sarana Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan 500.11.15.1 Perawatan dan pemeliharaan sarana sungai, danau dan penyeberangan 500.11.15.2 Pengawakan dan registrasi sarana angkutan sungai dan danau danau dan penyeberangan Rancang Bangun Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan 500.11.16.1 Perencanaan dan pembangunan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan 500.11.16.2 Pemberian sertifikasi pelabuhan penyeberangan 500.11.16.3. Rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan penyeberangan di lintas nasional dan internasional 500.11.16.4 Penyelenggaraan, pemeliharaan, perawatan dan perbaikan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan Kualifikasi teknis petugas pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan Manajemen' Lalu Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan 500.11.18.1 Manajemen lalu lintas 500.11.18.2 Tata cara berlalu lintas di sungai, danau dan penyeberangan 500.11.18.3. Penyidik Pegawai Negeri Sipil bidang lalu lintas dan angkutan sungai & danau 500.11.18.4 Sertifikasi inspektur sungai dan danau dan pejabat pemberangkatan angkutan sungai dan danau \ 500.11.19 500.11.20 500.11.21 500.11.22 500.11.23 500.11.24 500.11.25 Alur dan Perambuan Lalu Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan 500.11.19.1 Pengerukan alur pelayaran sungai, danau dan kolam pelabuhan penyeberangan 500.11.19.2 Penetapan kelas alur dan peta alur pelayaran sungai dan danau 500.11.19.3 Perambuan sungai, danau- dan penyeberangan Bimbingan Usaha Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan 500.11.20.1 Penyelenggaraan angkutan sungai, danau dan penyeberangan 500.11.20.2 Persetujuan operasi kapal penyeberangan di lintas nasional dan internasional Tarif dan Keperintisan 500.11.21.1 Perhitungan tarif, pemantauan tarif angkutan dan jasa pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan 500.11.21.2 Kriteria dan pelaksanaan pelayanan keperintisan Bina Sistem Transportasi Perkotaan 500.11.22.1 Jaringan Transportasi Perkotaan 500.11.22.2 Transportasi perkotaan yang berbasis jalan, jalan rel dan perairan daratan 500.11.22.3. Transportasi perkotaan untuk kawasan perkotaan yang melebihi satu wilayah administrasi provinsi Lalu Lintas Perkotaan 500.11.23.1 Manajemen dan rekayasa lalu lintas perkotaan 500.11.23.2 Manajemen dan rekayasa lalu lintas perkotaan di jalan nasional dalam kawasan perkotaan 500.11.23.3. Penanganan lalu lintas perkotaan berbasis teknologi di wilayah Angkutan Perkotaan 500.11.24.1 Penyelenggaraan angkutan perkotaan dalam trayek 500.11.24.2 Jaringan trayek perkotaan 500.11.24.3 Penentuan dan pemenuhan alokasi kebutuhan angkutan perkotaan dalam trayek yang wilayah pelayanannya melebihi satu wilayah administrasi provinsi Pengaduan Moda Transportasi Perkotaan 500.11.25.1 Penyelenggaraan angkutan perkotaan tidak dalam trayek untuk angkutan penumpang dan/atau barang 500.11.25.2 Pengaduan moda transportasi perkotaan yang menghubungkan antar simpul (bandara, pelabuhan, stasiun, dan terminal) di kawasan perkotaan yang melebihi satu wilayah administrasi provinsi \ 500.11.25.3. Penentuan dan pemenuhan alokasi kebutuhan angkutan perkotaan tidak dalam trayek yang wilayah pelayanannya melebihi satu wilayah administrasi provinsi 500.11.26 Dampak Transportasi Perkotaan 500.11.26.1 Penyelenggaraan transportasi perkotaan berwawasan lingkungan 500.11.26.2 Penanganan dampak transportasi di kawasan perkotaan 500.11.26.3. Masterplan pengembangan teknologi transportasi ramah lingkungan 500.11.26.4 Pelaksanaan analisis dampak lalu lintas di jalan nasional dalam kawasan kota 500.11.26.5 Rekomendasi hasil analisis dampak lalu lintas di jalan nasional dalam kawasan perkotaan 500.11.26.6 Masterplan transportasi perkotaan 500.11.27 Monitoring dan Evaluasi Manajemen Keselamatan 500.11.27.1 Monitoring dan evaluasi data kecelakaan 500.11.27.2 Kualifikasi unit pengkajian 500.11.27.3. Pengembangan sistem informasi manajemen keselamatan lalu_ lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan 500.11.28 Pengembangan Keselamatan 500.11.28.1 Program keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan 500.11.28.2 Harmonisasi kebijakan 500.11.29 Promosi dan Kemitraan Keselamatan 500.11.29.1 Promosi Keselamatan: penyuluhan, publikasi dan destinasi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan 500.11.29.2 Kemitraan keselamatan antar lembaga dan masyarakat di bidang keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan 500.11.30 Bina Keselamatan Angkutan Umum 500.11.30.1 Keselamatan Pengusahaan Angkutan Umum 500.11.30.2 Keselamatan Awak Angkutan Umum dan awak kapal sungai dan danau 500.11.31 Audit Keselamatan 500.11.31.1 Pedoman audit keselamatan sarana, prasarana, sumber daya manusia 500.11.31.2 Identifikasi daerah rawan kecelakaan jalan dan pelaku transportasi jalan dan sungai, danau dan penyeberangan 500.11.31.3. Audit faktor keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan serta laik fungsi jalan 500.11.32 Inspeksi Keselamatan \ | 500.12 500.11.33 500.11.32.1 500.11.32.2 500.11.32.3 Parkir 500.11.33.1 500.11.33.2 500.11.33.3 Pedoman keselamatan Inspeksi keselamatan sarana, prasarana, sumber daya manusia, dan pelaku transportasi jalan dan sungai, danau dan penyeberangan Investigasi kecelakaan sungai, danau dan penyeberangan serta laik fungsi jalan Surat Tugas Juru Parkir Izin tempat khusus parkir swasta Surat Tugas TKP Pemerintah KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Kebijakan di bidang Komunikasi dan Informatika yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Telekomunikasi 500.12.1 500.12.2 500.12.3 500.12.4 500.12.5 500.12.6 500.12.7 500.12.2.1 500.12.2.2 500.12.2.3 500.12.2.4 Penyiaran 500.12.3.1 500.12.3.2 Telekomunikasi Layanan Jaringan Telekomunikasi Layanan Jasa Telekomunikasi Penomoran Telekomunikasi Informatika Kelayakan Sistem Telekomunikasi dan Pemetaan Penyelenggaraan Radio dan Televisi Database Penyelenggaraan Radio dan Televisi Khusus, Penyiaran Publik dan Kewajiban Universal 500.12.4.1 500.12.4.2 500.12.4.3 500.12.4.4 500.12.4.5 Telekomunikasi Khusus Pemerintah Daerah Telekomunikasi Pemerintah Daerah Layanan Khusus Penyiaran Pelayanan Kewajiban Universal Pengembangan Infrastruktur Khusus Non Pengendalian Informatika 500.12.5.1 500.12.5.2 500.12.5.3 500.12.5.4 Monitoring dan Evaluasi Telekomunikasi Monitoring dan Telekomunikasi Monitoring dan Evaluasi Penyiaran Pencegahan dan Penertiban Jaringan Evaluasi Jasa e- Government 500.12.6.1 500.12.6.2 500.12.6.3 500.12.6.4 500.12.6.5 e- Business 500.12.7.1 500.12.7.2 Tata Kelola e-Government Teknologi dan Infrastruktur e- Government Interoperabilitas dan Interkonektivitas e-Government Aplikasi Layanan Kepemerintahan Aplikasi Layanan Publik Tata Kelola e-Business Teknologi dan Infrastruktur e- Business \ 500.12.8 500.12.9 500.12.10 500.12.11 500.12.12 500.12.13 500.12.14 500.12.15 500.12.16 500.12.17 500.12.18 500.12.7.3 Interoperabilitas dan Interkonektivitas e-Business 500.12.7.4 Aplikasi Layanan e-Busniness Pemberdayaan Informatika Masyarakat 500.12.8.1 Pemberdayaan Informatika Masyarakat Perkotaan 500.12.8.2 Pemberdayaan Informatika Masyarakat Pedesaan Pemberdayaan Industri Informatika 500.12.9.1 Industri Infrastruktur dan Layanan Aplikasi Informatika 500.12.9.2 Industri Perangkat Informatika Pengguna 500.12.9.3 Industri Perangkat Lunak 500.12.9.4 Industri Konten Multimedia Keamanan Informasi 500.12.10.1 Tata Kelola Keamanan Informasi 500.12.10.2 Teknologi Keamanan Informasi 500.12.10.3. Monitoring, Evaluasi dan Tanggap Darurat Keamanan Informasi 500.12.10.4 Penyidikan dan Penindakan 500.12.10.5 Budaya Keamanan Informasi Komunikasi Publik 500.12.11.1 Tata Kelola Komunikasi Publik 500.12.11.2 Pengelolaan Opini Publik 500.12.11.3. Layanan Komunikasi Publik Pengolahan dan Penyediaan Informasi 500.12.12.1 Informasi Politik, Hukum, dan Keamanan 500.12.12.2 Informasi Perekonomian 500.12.12.3. Informasi Kesejahteraan Rakyat Pengelolaan Media Publik 500.12.13.1 Media Cetak 500.12.13.2 Media Online 500.12.13.3. Media Luar Ruang dan Audio Visual Kemitraan Komunikasi 500.12.14.1 Kemitraan Pemerintah dan Lembaga Negara 500.12.14.2 Kemitraan Media dan Dunia Usaha 500.12.14.3. Kemitraan Organisasi Kemasyarakatan dan Profesi Infrastruktur Informatika 500.12.15.1 Jaringan 500.12.15.2 Piranti Teknologi Informatika 500.12.15.3. Keamanan Informatika Sistem dan Data 500.12.16.1 Portal dan Konten 500.12.16.2 Pengumpulan dan Pengolahan Data 500.12.16.3. Pengembangan Aplikasi Pusat Kerjasama 500.12.17.1 Kerja Sama daerah 500.12.17.2 Kerja Sama Bilateral Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat 500.12.18.1 Pelayanan Informasi 500.12.18.2 Hubungan Masyarakat 500.12.18.3. Bimbingan Teknis \ 500.12.19 Evaluasi 500.13 PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 500.13.1 500.13.2 500.13.3 500.13.4 500.13.5 500.13.6 500.14 STATISTIK 500.14.1 500.14.2 Kebijakan di bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Pengembangan Destinasi Wisata 500.13.2.1 Perancangan Destinasi dan Investasi Pariwisata 500.13.2.2 Pengembangan Daya Tarik Wisata 500.13.2.3 Industri Pariwisata 500.13.2.4 |Pemberdayaan Masyarakat Destinasi Pariwisata 500.13.2.5 Pengembangan Wisata Minat Khusus, Konvensi, Insentif, dan Event Pemasaran Pariwisata 500.13.3.1 Pengembangan Pasar dan Informasi Pariwisata 500.13.3.2 Promosi Pariwisata Luar Negeri 500.13.3.3 Promosi Pariwisata Dalam Negeri 500.13.3.4 Pencitraan Indonesia Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya 500.13.4.1 Pengembangan industri Perfilman 500.13.4.2 Pengembangan Seni Pertunjukan dan Industri Musik 500.13.4.3 Pengembangan Seni Rupa Ekonomi Kreatif Berbasi Media, Desain, dan IPTEK 500.13.5.1 Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Media 500.13.5.2 Desain dan Arsitektur 500.13.5.3 Kerjasama dan Fasilitasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 500.13.6.1 Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Kepariwisataan 500.13.6.2 Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Ekonomi Kreatif 500.13.6.3 Pengembangan SDM_ Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif 500.13.6.4 Kompetensi Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Kebijakan di bidang Statistik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Sensus Penduduk, Pertanian, dan Ekonomi 500.14.2.1 Perencanaan 500.14.2.2 Persiapan, Antara lain: Penyusunan rancangan organisasi kegiatan sensus, Penyusunan Kuesioner, Penyusunan konsep dan definisi, Penyusunan metodologi (cakupan, organisasi, lapangan, ukuran statistik, prosedur), Penyusunan buku pedoman (pencacahan, pengawasan, pengolahan), Penyusunan peta wilayah kerja dan muatan peta wilayah, \ Penyusunan pedoman sosialisasi, Sosialisasi kegiatan kepada stakeholder dan sumber data (leaflet, poster, pertemuan), Pelaksanaan pertemuan koordinasi (intern dan ekstern), Pelaksanaan pelatihan instruktur (TOT), Pelaksanaan pelatihan petugas, Penyusunan program pengolahan (rule validasi, pemeriksaan data entri, tabulasi), Pelatihan petugas pengolahan, Perancangan tabel, Pelaksanaan Ujicoba 500.14.2.3 Pelaksanaan Lapangan 500.14.2.4 Pengolahan, Antara lain: Pengelolaan dokumen (penerimaan/ pengiriman, pengelompokkan/Batching), Pemeriksaan dokumen dan pengkodean (Editing/Coding), Perekaman data (entri, scanner), Tabulasi Data, Pemeriksaan tabulasi, Laporan konsistensi tabulasi 500.14.2.5 Analisis dan Penyajian Hasil Sensus 500.14.2.6 Diseminasi hasil sensus 500.14.3 Survei 500.14.3.1 Perencanaan 500.14.3.2 Persiapan 500.14.3.3 Pelaksanaan Lapangan, Antara lain: Pelaksanaan listing, Pemilihan sampel, Pengumpulan data, Pemeriksaan, Pengawasan Lapangan, Monitoring kualitas 500.14.3.4 Pengolahan, Antara lain: Pengelolaan dokumen (penerimaan/ pengiriman, pengelompokkan/ Batching), Pemeriksaan dokumen dan pengkodean (Editing/Coding), Perekaman data (entri, scanner), Tabulasi Data, Pemeriksaan tabulasi, Laporan konsistensi tabulasi 500.14.3.5 Analisis dan Penyajian Hasil Survei, Antara lain: Pembahasan angka hasil pengolahan, Penyusunan 500.14.3.6 Diseminasi hasil Survei 500.14.4 Konsolidasil Data Statistik 500.14.4.1 Kompilasi Data 500.14.4.2 Analisis data 500.14.4.3 Penyusunan Publikasi 500.14.5 Evaluasi dan Pelaporan Sensus, Survei, dan Konsolidasi Data Statistik 500.15 KETENAGAKERJAAN 5900.15.1 Kebijakan di bidang Ketenagakerjaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah 500.15.2 Perencanaan Tenaga Kerja \ 500.15.3 500.15.4 500.15.5 500.15.6 500.15.7 500.15.8 500.15.9 500.15.10 500.15.2.1 Perencanaan Tenaga Kerja Perusahaan Pemerintah 500.15.2.2 Perencanaan Tenaga Kerja Perusahaan Swasta Pengembangan Standarisasi Kompetensi 500.15.3.1 Penerapan Standar Kompetensi 500.15.3.2 Pengembangan Standarisasi Kompetensi 500.15.3.3 Pengembangan Program Pelatihan Ketenagakerjaan 500.15.3.4 Pengembangan Program Pelatihan Produktivitas dan Kewirausahaan 500.15.3.5 Pengembangan Program Pelatihan Ketransmigrasian Bina Lembaga dan Sarana Pelatihan Kerja 500.15.4.1 Akreditasi dan Sistem Informasi Kelembagaan 500.15.4.2 Pengembangan Sarana dan Fasilitas Lembaga Pelatihan 500.15.4.3 Pengembangan Standar Mutu (PSM) Lembaga Pelatihan 500.15.4.4 Sistem Pendanaan dan Kerjasama Antar Lembaga Bina Instruktur dan Tenaga Pelatihan 500.15.5.1 Instruktur dan PSM Lembaga Pelatihan Pemerintah 500.15.5.2 Instruktur Lembaga Pelatihan Swasta 500.15.5.3 Tenaga Pelatihan 500.15.5.4 Sistem Informasi Instruktur, PSM, dan Tenaga Pelatihan Bina Pemagangan 500.15.6.1 Pemagangan Dalam Negeri 500.15.6.2 Pemagangan Luar Negeri 500.15.6.3 Perizinan dan Advokasi Pemagangan 500.15.6.4 Promosi dan Jenjang Pemagangan Produktivitas dan Kewirausahaan 500.15.7.1 Pengembangan Promosi dan Kerjasama Produktivitas dan Kewirausahaan 500.15.7.2 Pengembangan Sistem dan Peningkatan Produktivitas 500.15.7.3 Pengembangan Pengukuran dan Kajian Produktivitas 500.15.7.4 Pengembangan Kewirausahaan Pengembangan Pasar Kerja 500.15.8.1 Informasi Pasar Kerja 500.15.8.2 Analisis Pasar Kerja 500.15.8.3 Bursa Kerja 500.15.8.4 Analisis Jabatan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri 500.15.9.1 Antar Kerja 500.15.9.2 Penempatan Tenaga Kerja Khusus 500.15.9.3 Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan 500.15.9.4 Pemberdayaan Pengantar Kerja Perluasan Kesempatan Kerja dan Pengembangan Tenaga Kerja Sektor Informal 500.15.11 500.15.12 500.15.13 500.15.14 500.15.15 500.15.16 500.15.17 500.15.18 500.15.10.1 Tenaga Kerja Mandiri dan Sektoral Informal 500.15.10.2 Pengembangan Padat Karya 500.15.10.3. Terapan Teknologi Tepat Guna 500.15.10.4 Pemberdayaan Pendampingan dan Kerjasama Antar Lembaga Standardisasi Profesi 500.15.11.1 Sistem Informasi dan Registrasi 500.15.11.2 Pembakuan Akreditasi Persyaratan Kerja, Kesejahteraan, dan Analisis Diskriminasi 500.15.12.1 Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerjasama Bersama 500.15.12.2 Perjanjian Kerja 500.15.12.3. Kesejahteraan Pekerja 500.15.12.4 Analisis Diskriminasi Syarat Kerja Kelembagaan dan Pemasyarakatan Hubungan Industrial 500.15.13.1 Organisasi Pekerja dan Pengusaha 500.15.13.2 Kelembagaan Hubungan Industrial 500.15.13.3. Pemasyarakatan Hubungan Industrial Pengupahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 500.15.14.1 Pengupahan 500.15.14.2 Jaminan Sosial Tenaga Kerja Dalam Hubungan Kerja Pencegahan dan Penyelesaian Pelestarian Hubungan Industrial 500.15.15.1 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial 500.15.15.2 Penyelenggaraan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 500.15.15.3. Pemberdayaan Kelembagaan- dan Tenaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Pengawasan Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja 500.15.16.1 Pengawasan Norma Kerja 500.15.16.2 Pengawasan Norma Hubungan Kerja dan Perlindungan Berserikat 500.15.16.3. Pengawasan Norma Penempatan dan Latihan Tenaga Kerja Pengawasan Norma Kerja Perempuan dan Anak 500.15.17.1 Pengawasan Norma Kerja Perempuan 500.15.17.2 Pengawasan Norma Kerja Anak 500.15.17.3. Kerjasama Lintas Sektoral 500.15.17.4 Advokasi Tenaga Kerja Perempuan dan Anak Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja 500.15.18.1 Pengawasan Norma Mekanik, Pesawat Uap dan Bejana Tekan 500.15.18.2 Pengawasan Norma Konstruksi Bangunan, Listrik dan Penanggulangan Kebakaran 500.15.18.3. Pengawasan Norma Kesehatan Kerja \ 500.15.19 500.15.20 500.15.21 500.15.22 500.15.18.4 Pengawasan Norma Lingkungan Kerja dan Bahan Berbahaya 500.15.18.5 Pengawasan Norma Kelembagaan, Keahlian dan Sistem Manajemen K3 Laporan Hasil Pengawasan Ketenagaakerjaan Bina Penegakan Hukum 500.15.20.1 Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan 500.15.20.2. Penyidikan Norma Ketenagakerjaan 500.15.20.3. Pengembangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil 500.15.20.4 Kerjasama Penegakan Hukum Pengkajian dan Bimbingan Teknis_ Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 500.15.21.1 Analisis dan Standardisasi bidang K 3 500.15.21.2 Hasil kajian, perekayasaan dan penerapan teknologi dan alih teknologi K 3 500.15.21.3. Bimbingan Teknis dan_ Evaluasi Pengkajian K 3 500.15.21.4 Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pelayanan K3 Pengembangan SDM dan Kompetensi K3 500.15.22.1 Program, Analisis dan Standardisasi Pengembangan SDM dan Kompetensi K3 500.15.22.2 Penyebarluasan Informasi Pengembangan SDM dan Kompetensi K3 500.15.22.3. Kerjasama Tingkat Nasional Bidang Pengembangan SDM dan Kompetensi K3 500.15.22.4 Kerjasama Tingkat Regional Bidang Pengembangan SDM dan Kompetensi K3 500.15.22.5 Kerjasama Tingkat Internasional Bidang Pengembangan SDM_ dan Kompetensi K3 500.15.22.6 Bimbingan Teknis dan_ Evaluasi Pengembangan SDM dan Kompetensi K3 500.16 PENANAMAN MODAL 500.16.1 500.16.2 500.16.3 Kebijakan di bidang Penanaman Modal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Perencanaan Penanaman Modal 500.16.2.1 Perencanaan Industri Agribisnis dan Sumber Daya Alam Lainnya 500.16.2.2 Perencanaan Industri Manufaktur 500.16.2.3 Perencanaan Jasa dan Kawasan 500.16.2.4 Perencanaan Infrastruktur Pengembangan Iklim Penanaman Modal 500.16.3.1 Deregulasi Penanaman Modal 500.16.3.2 Pengembangan Potensi Daerah 500.16.3.3 Pemberdayaan Usaha 500.16.3.4 Pemberdayaan Usaha Pembinaan dan Penyuluhan \ 500.17 500.18 500.16.3.5 Pemberdayaan Usaha Kemitraan Usaha 500.16.3.6 Pemberdayaan Usaha Pelayanan Usaha 500.16.4 Promosi Penanaman Modal 500.16.4.1 Pengembangan Promosi 500.16.4.2 Analisis Strategi Promosi 500.16.4.3 Fasilitasi Promosi Luar Negeri 500.16.4.4 Promosi Sektoral 500.16.4.5 Fasilitasi Promosi Daerah 500.16.4.6 Pameran dan Sarana Promosi 500.16.5 Kerja Sama Penanaman Modal 500.16.5.1 Kerja Sama Bilateral dan Mulitilateral 500.16.5.2 Kerja Sama Regional 500.16.5.3 Kerja Sama Dunia Usaha Internasional 500.16.6 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 500.16.6.1 Pemantauan Penanaman Modal 500.16.6.2 Data Realisasi Penanaman Modal 500.16.6.3 Bimbingan Sosialisasi Ketentuan Penanaman Modal 500.16.6.4 —_ Fasilitasi Penyelesaian Masalah 500.16.6.5 Pengawasan Penanaman Modal 500.16.6.6 Pencabutan/Pembatalan Perizinan Penanaman Modal 500.16.7 Pelayanan Penanaman Modal 500.16.7.1 Pelayanan Aplikasi 500.16.7.2 Pelayanan Perijinan 500.16.7.3 Pelayanan Konsultasi Perijinan 500.16.7.4 Pelayanan Non Perijinan 500.16.7.5 Pelayanan Fasilitas PERTANAHAN 500.17.1 Kebijakan di bidang Pertanahan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah 500.17.2 Pengadaan dan Penataan Administrasi Pertanahan 500.17.2.1 Fasilitasi Pengadaan Tanah 500.17.2.2 Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Pertanahan 500.17.2.3 Data dan Informasi Pertanahan 500.17.2.4 Advokasi dan Pengendalian 500.17.3. Penatagunaan dan Penguatan Hak Atas Tanah 500.17.3.1 Penatagunaan Tanah 500.17.3.2 Data dan Pemetaan Tematik 500.17.3.3 Penguatan Atas Tanah 500.17.4 Sengketa Tanah 500.17.4.1 Pengkajian dan Penanganan Sengketa 500.17.4.2 Advokasi dan Pengendalian TRANSMIGRASI 500.18.1 Kebijakan di bidang Transmigrasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah 500.18.2 Penyediaan Tanah Transmigrasi 500.18.2.1 500.18.2.2 500.18.2.3 500.18.2.4 Fasilitasi Pengadaan Tanah Pengurusan Legalitas Tanah Dokumentasi Pertanahan Advokasi Pertanahan \ 500.18.3 500.18.4 500.18.5 500.18.6 500.18.7 500.18.8 500.18.9 500.18.10 Pembangunan Pemukiman dan Infrastruktur Kawasan Transmigrasi 500.18.3.1 500.18.3.2 500.18.3.3 500.18.3.4 Penyiapan Lahan Penyiapan Sarana Penyiapan Prasarana Evaluasi Kelayakan Permukiman Fasilitasi Penempatan Transmigrasi 500.18.4.1 500.18.4.2 500.18.4.3 500.18.4.4 Penyiapan Calon Transmigrasi Penyiapan Perpindahan Pelaksanaan Perpindahan Penataan dan Adaptasi Partisipasi Masyarakat 500.18.5.1 500.18.5.2 500.18.5.3 500.18.5.4 Promosi dan Motivasi Kerjasama Kelembagaan Kerjasama Antar Daerah Pelayanan Investasi Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi 500.18.6.1 500.18.6.2 500.18.6.3 500.18.6.4 500.18.6.5 Perencanaan Teknis Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Bina Sistem Informasi Perencanaan Pengembangan Kawasan Perencanaan Pengembangan Masyarakat Perencanaan Pengembangan Pusat Pertumbuhan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Masyarakat 500.18.7.1 500.18.7.2 500.18.7.3 500.18.7.4 Bantuan Pangan dan Kesehatan Fasilitas Sosial Budaya Pengembangan Kelembagaan Bina Pendampingan Masyarakat Transmigrasi Pengembangan Usaha 500.18.8.1 500.18.8.2 500.18.8.3 500.18.8.4 Kewirausahaan Produksi Pengolahan Hasil dan Pemasaran Lembaga Ekonomi dan permodalan Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan 500.18.9.1 500.18.9.2 500.18.9.3 500.18.9.4 Analisis dan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pengembangan Sarana Pengembangan Prasarana Evaluasi Pengembangan Sarana dan Prasarana Penyerasian Lingkungan 500.18.10.1 500.18.10.2 500.18.10.3 500.18.10.4 Persiapan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Adaptasi dan Mitigasi Lingkungan Evaluasi Perkembangan Permukiman Transmigrasi Evaluasi Perkembangan Pertumbuhan Pusat \ 600 PEKERJAAN UMUM DAN KETENAGAAN PEKERJAAN UMUM Kebijakan di bidang Pekerjaan Umum yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Penatagunaan Sumber Daya Air 600.1 600.1.1 600.1.2 600.1.3 600.1.4 600.1.5 600.1.6 600.1.7 600.1.8 600.1.2.1 600.1.2.2 600.1.2.3 600.1.2.4 600.1.2.5 Perencanaan Wilayah Sungai Kelembagaan Pemanfaatan Sumber Daya Air Hidrologi dan Lingkungan Sumber Daya Air Pengaturan dan Pemantauan Pengembangan Jaringan Sumber Daya Air 600.1.3.1 600.1.3.2 600.1.3.3 600.1.3.4 Perencanaan Sumber Daya Air Manajemen Mutu Informasi dan Data Sumber Daya Air Keterpaduan Pemrograman Pengelolaan Pengelolaan Sumber Daya Air 600.1.4.1 600.1.4.2 600.1.4.3 600.1.4.4 Pengelolaan Sungai dan Pantai Pengelolaan Irigasi dan Rawa Pengelolaan Bendungan, Danau, Situ, dan Embung Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air 600.1.5.1 600.1.5.2 600.1.5.3 600.1.5.4 600.1.5.5 Pengendalian Lumpur Operasi dan Pemeliharaan Sungai dan Pantai Operasi dan Pemeliharaan Irigasi dan Rawa Operasi dan Pemeliharaan Bendungan, Danau, Situ, dan Embung Operasi dan Pemeliharaan Air Tanah dan Air Baku Operasi dan Pemeliharaan Pengendalian Lumpur Sidoarjo Sidoarjo (Bencana Lokal Lingkup Nasional) 600.1.6.1 600.1.6.2 600.1.6.3 600.1.6.4 600.1.6.5 Perencanaan Pengendalian Lumpur Sidoarjo Pemrograman Pengendalian Lumpur Sidoarjo Pelaksanaan Pengendalian Lumpur Sidoarjo Pengendalian Dampak Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan akibat Lumpur Sidoarjo Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pengembangan Jaringan Jalan 600.1.7.1 600.1.7.2 600.1.7.3 Keterpaduan Perencanaan Sistem Jaringan Jalan Lingkungan dan Keselamatan Jalan Pembangunan Jalan 600.1.8.1 600.1.8.2 600.1.8.3 Standar dan Pedoman Manajemen Konstruksi Pengelolaan Gedometrik, Perkerasan, dan Drainage \ 600.1.9 600.1.10 600.1.11 600.1.12 600.1.13 600.1.14 600.1.15 600.1.16 600.1.8.4 Pengelolaan Geoteknik dan Manajemen Lereng Preservasi Jalan 600.1.9.1 600.1.9.2 600.1.9.3 600.1.9.4 Standar dan Pedoman Perencanaan Teknis Teknik Rekonstruksi Teknik Pemeliharaan Jalan Pengelolaan Jembatan 600.1.10.1 600.1.10.2 600.1.10.3 600.1.10.4 Standar dan Pedoman Perencanaan Teknis Teknik Jembatan Teknik Terowongan dan Khusus Jembatan Pengelolaan Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan, dan Fasilitas Jalan Daerah 600.1.11.1 600.1.11.2 600.1.11.3 Bimbingan Teknik Jalan Daerah Pengembangan Jalan Metropolitan dan Kota Besar Pembinaan Hambatan Teknik Jalan Bebas Pengaturan Jalan Tol 600.1.12.1 600.1.12.2 600.1.12.3 600.1.12.4 Persiapan pengusahaan jalan tol Pengadaan Investasi Jalan Tol Teknik Pengaturan Jalan Tol Pengambilalihan hak pengusahaan jalan tol Keterpaduan Infrastruktur Permukiman 600.1.13.1 600.1.13.2 Keterpaduan Perencanaan dan Kemitraan Keterpaduan Pembiayaan dan Pelaksanaan Pengembangan Kawasan Permukiman 600.1.14.1 600.1.14.2 600.1.14.3 600.1.14.4 600.1.14.5 Perencanaan Teknis Kawasan Permukiman Perkotaan Kawasan Permukiman Pedesaan Kawasan Permukiman Khusus Kelembagaan Pembinaan Penataan Bangunan 600.1.15.1 600.1.15.2 600.1.15.3 600.1.15.4 600.1.15.5 Perencanaan Teknis Penataan Bangunan Gedung Pengelolaan Rumah Negara Penataan Bangunan dan Lingkungan Khusus Kelembagaan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 600.1.16.1 600.1.16.2 600.1.16.3 600.1.16.4 600.1.16.5 600.1.16.6 600.1.16.7 Perencanaan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum Perkotaan Sistem Penyediaan Air Minum Pedesaan Sistem Penyediaan Air Minum Khusus Kelembagaan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Pengelolaan Laboratorium dan Bengkel Kerja \ 600.2 600.1.17 600.1.18 Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman 600.1.17.1 Perencanaan Teknis 600.1.17.2 Pengelolaan Air Limbah 600.1.17.3 Pengelolaan Persampahan 600.1.17.4 Penyehatan Lingkungan Permukiman Khusus 600.1.17.5 Kelembagaan 600.1.17.6 Pengelolaan Laboratorium dan Bengkel Kerja Pemantauan dan Evaluasi PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN 600.2.1 600.2.2 600.2.3 600.2.4 600.2.5 600.2.6 600.2.7 Kebijakan di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Perencanaan Pembiayaan Perumahan 600.2.2.1 600.2.2.2 600.2.2.3 Keterpaduan Perencanaan Strategi Pembiayaan dan Analisa Pasar Perumahan Kemitraan Pola Pembiayaan Perumahan 600.2.3.1 600.2.3.2 600.2.3.3 Pola Pembiayaan Perumahan Rumah Umum Pola Pembiayaan Perumahan Rumah Swadaya dan Mikro Perumahan Pola Investasi Perumahan Pendayagunaan Sumber Pembiayaan Perumahan 600.2.4.1 600.2.4.2 600.2.4.3 600.2.4.4 600.2.4.5 Sumber Pembiayaan Primer Sumber Pembiayaan Sekunder Sumber Tabungan Perumahan dan Pembiayaan Lainnya Sistem Pembiayaan Perumahan Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan Perencanaan Penyediaan Perumahan 600.2.5.1 600.2.5.2 600.2.5.3 600.2.5.4 Keterpaduan Perencanaan Analisa Teknik Rencana Pengembangan Lingkungan Hunian Kemitraan dan Kelembagaan Penyediaan Rumah Susun 600.2.6.1 600.2.6.2 600.2.6.3 600.2.6.4 Perencanaan Teknik Penyediaan Penghunian, Pemanfaatan Pengelolaan Pengalihan, dan Penyediaan Rumah Khusus 600.2.7.1 600.2.7.2 600.2.7.3 600.2.7.4 600.2.7.5 600.2.7.6 Perencanaan Teknik Penyediaan dan Pengelolaan Rumah Tapak Khusus Bimbingan teknis dan supervisi Penyelenggaraan Bantuan Swadaya Perencanaan Teknik Fasilitas Backlog Rumah Swadaya dan Rumah Tidak Layak Huni Rumah \ 600.2.8 600.2.9 600.2.10 600.2.11 600.2.12 600.2.13 600.2.14 600.2.15 600.2.16 600.2.17 600.2.18 600.2.7.7 Pelaksanaan Bantuan Simultan Penyediaan Rumah Umum dan Komersial 600.2.8.1 600.2.8.2 600.2.8.3 Perencanaan Teknik Pemberian Bantuan Rumah Umum Fasilitasi Hunian Berimbang Fasilitasi Penyediaan Lahan600.2.8.4 Perumahan Investasi Infrastruktur 600.2.9.1 Pelaksanaan Kebijakan Investasi Infrastruktur 600.2.9.2 Sinkronisasi Investasi Infrastruktur 600.2.9.3 Fasilitasi dan Mitigasi Risiko Investasi Infrastruktur 600.2.9.4 Pasar Infrastruktur Penyelenggaraan Jasa Konstruksi 600.2.10.1 Sistem Penyelenggaraan 600.2.10.2 Kontrak Konstruksi 600.2.10.3 Konstruksi Berkelanjutan 600.2.10.4 Manajemen Mutu Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi 600.2.11.1 Kelembagaan 600.2.11.2 Material dan Peralatan Konstruksi 600.2.11.3 Teknologi Konstruksi dan Produksi Dalam Negeri 600.2.11.4 Usaha Jasa Konstruksi Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi 600.2.12.1 Standar dan Materi Kompetensi 600.2.12.2 Penerapan Kompetensi 600.2.12.3 Pengembangan Profesi Jasa Konstruksi 600.2.12.4 Pengembangan Produktivitas Peningkatan Kerjasama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi 600.2.13.1 Peningkatan Kerjasama 600.2.13.2 Pemberdayaan Jasa Konstruksi Peningkatan Jasa Konstruksi 600.2.14.1 Koordinasi dan Sinkronisasi Rencana Kerja 600.2.14.2 Pelaksanaan Pengendalian Mutu Penerapan Teknologi Konstruksi 600.2.15.1 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Kerjasama Penerapan Teknologi Konstruksi 600.2.15.2 Pengembangan Materi 600.2.15.3 Pendayagunaan Material dan Peralatan Konstruksi Rencana Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Perumahan Rakyat (PUPR) 600.2.16.1 Antar Sektor 600.2.16.2 Antar Wilayah Pengembangan Kawasan Strategis 600.2.17.1 Keterpaduan Infrastruktur Kawasan Strategis 600.2.17.2 Pengembangan Infrastruktur Antarkawasan Strategis Pengembangan Kawasan Perkotaan \ 600.3 600.4 600.2.19 600.2.18.1 600.2.18.2 600.2.18.3 600.2.18.4 600.2.18.5 Pengembangan Infrastruktur Kawasan Metropolitan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Kota Besar dan Kota Baru Pengembangan Infrastruktur Kawasan Kota Kecil dan Pedesaan Analisa Manfaat dan Pembiayaan Sinkronisasi Program dan Pembiayaan Infrastruktur Perumahan Rakyat (PUPR) Skema Pemantauan dan Evaluasi TATA RUANG (TATA KOTA) Kebijakan di bidang Tata Ruang yang dilakukan Pemerintahan Daerah 600.3.1 600.3.2 600.3.3 600.3.4 Perencanaan 600.3.2.1 600.3.2.2 600.3.2.3 600.3.2.4 600.3.2.5 600.3.2.6 600.3.2.7 Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RT/RW) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Rencana Tata Ruang Strategis Kabupaten Rencana Tata Bangun Lingkungan (RTBL) Rencana Pengembangan Sistem Sarana dan Prasarana Kabupaten Rencana Teknis Prasarana Kota Rencana Teknis Rencana Peremajaan dan Pengembangan Kotas Prasarana Kota Pemanfaatan dan Pengendalian 600.3.3.1 600.3.3.2 600.3.3.3 Pemetaan 600.3.4.1 600.3.4.2 600.3.4.3 600.3.4.4 LINGKUNGAN HIDUP 600.4.1 600.4.2 600.4.3 600.4.4 600.4.5 Kebijakan di Evaluasi dan Penata Ruang Ijin Pemanfaatan Ruang Pembatalan Ijin Pemanfaatan Ruang Pengawasan Peta Dasar Survey Pemetaan Ruang Darat Survey Pemetaan Ruang Air Survey Pemetaan Ruang Udara bidang Lingkungan Hidup- yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Perencanaan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 600.4.2.1 600.4.2.2 Inventarisasi, Penerapan ekoregion, dan rencana_ perlindungan’ dan pengelolaan Lingkungan Evaluasi Pemanfaatan Sumber Daya Alam Penerapan Kebijakan Wilayah dan Sektor 600.4.3.1 600.4.3.2 Evaluasi Penerapan Perencanaan Lingkungan Hidup Ekonomi Lingkungan Dampak Lingkungan \ 600.4.6 600.4.7 600.4.8 600.4.9 600.4.10 600.4.11 600.4.12 600.4.13 600.4.14 600.4.15 600.4.5.1 Bimtek Dampak Lingkungan 600.4.5.2 Penerapan sistem kebijakan Dampak lingkungan 600.4.5.3 Evaluasi dan Tindak Lanjut Pemantauan dan Pengawasan 600.4.6.1 Manufaktur Prasarana dan Jasa 600.4.6.2 Pertambangan Energi, Minyak dan Gas 600.4.6.3 Agro Industri dan Usaha Skala Kecil 600.4.6.4 Udara Sumber Bergerak Evaluasi dan Pengembangan 600.4.7.1 Manufaktur, Prasarana, dan Jasa 600.4.7.2 Pertambangan Energi, Minyak dan Gas 600.4.7.3 Agro Industri dan Usaha Skala Kecil 600.4.7.4 Udara Sumber Bergerak Keanekaragaman Hayati dan pengendalian Kerusakan Lahan 600.4.8.1 Pengembangan 600.4.8.2 Pemanfaatan 600.4.8.3 Pengelolaan Sumber Daya Genetik 600.4.8.4 Keamanan Hayati 600.4.8.5 Pengendalian kerusakan Lahan Kerusakan Ekosistem Perairan Darat 600.4.9.1 Kerusakan Ekosistem 600.4.9.2 Rawa Mitigasi dan pelestarian Fungsi Atmosfer 600.4.10.1 Perangkat mitigasi 600.4.10.2 Inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca 600.4.10.3 Pengendalian Bahan Perusak Ozon 600.4.10.4 Pengendalian Kerusakan Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan Adaptasi Perubahan Iklim 600.4.11.1 Perangkat Adaptasi Perubahan Iklim antara lain: Pengembangan perangkat Adaptasi Perubahan Iklim, Pemantauan dan Evaluasi Adaptasi Perusahaan Iklim 600.4.11.2 Kerentanan Perubahan Iklim Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun 600.4.12.1 Registrasi dan Notifikasi 600.4.12.2 Pemantauan Bahan Berbahaya dan Beracun 600.4.12.3 Evaluasi dan Tindak Lanjut Verifikasi Pengelolaan Limbah bahan Berbahaya dan beracun 600.4.13.1 Pengumpulan dan pemanfaatan 600.4.13.2 Pengangkutan dan Pengolahan 600.4.13.3 Penimbunan dan Dumping 600.4.13.4 Notifikasi dan Rekomendasi Limbah Lintas batas Pengelolaan Limbah B3 dan Pemulihan Kontaminasi Limbah B3 600.4.14.1 Pemantauan 600.4.14.2 Tanggap darurat dan pemelihan Kontaminasi Pengelolaan Sampah 600.4.15.1 Pembatasan sampah \ 600.4.16 600.4.17 600.4.18 600.4.19 600.4.20 600.4.21 600.4.22 600.4.23 600.4.24 600.4.25 600.4.26 700 PENGAWASAN 600.4.15.2 Daur Ulang dan Pemanfaatan Sampah 600.4.15.3 Pembentukan Dewan Adipura 600.4.15.4 Penetapan pemenang adipura Hukum Administrasi Lingkungan 600.4.16.1 Pengelolaan dan pengembangan pengaduan 600.4.16.2 Penataan hukum administrasi lingkungan Penyelesaian Sengketa Lingkungan 600.4.17.1 Penyelesaian sengketa Melalui Pengadilan 600.4.17.2 Penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan Penegakan hukum pidana lingkungan 600.4.18.1 Penyidikan 600.4.18.2 Koordinasi penuntutan, evaluasi, dan tindak lanjut 600.4.18.3 Koordinasi pembinaan penyidik PNS Komunikasi Lingkungan 600.4.19.1 Pengembangan Komunikasi 600.4.19.2 Publikasi dan Kampanye Penguatan Inisiatif Masyarakat 600.4.20.1 Komunitas Pendidikan Lingkungan 600.4.20.2 Kearifan Lingkungan Peningkatan Peran Masyarakat 600.4.21.1 Masyarakat Perkotaan 600.4.21.2 Masyarakat Pedesaan Peningkatan Peran Organisasi Kemasyarakatan 600.4.22.1 Organisasi Sosial Masyarakat 600.4.22.2 Organisasi Profesi Dunia Usaha Data dan Informasi Lingkungan 600.4.23.1 Pengelolaan Data 600.4.23.2 Pengelolaan Informasi 600.4.23.3 Pengembangan Perangkat Lunak 600.4.23.4 Pengembangan Sistem dan Layanan Jaringan Kelembagaan Lingkungan 600.4.24.1 Kelembagaan dan Tata Laksana 600.4.24.2 Fasilitasi Standar Pelayanan Minimal Standarisasi dan teknologi 600.4.25.1 Standarisasi Manajemen dan dan Pengujian Lingkungan 600.4.25.2 Standarisasi Kompetensi Keahlian dan Lembaga Penyedia Jasa Lingkungan 600.4.25.3 Teknologi Ramah Lingkungan Pusat Sarana Pengendalian Dampak Lingkungan 600.4.26.1 Pemantauan dan Kajian Kualitas Lingkungan 600.4.26.2 Laboratorium Rujukan dan Pengujian 700.1 PENGAWASAN INTERNAL 700.1.1 Rencana Pengawasan 700.1.1.1 Rencana Strategis Pengawasan 700.1.1.2 Rencana Kerja Pengawas Tahunan 700.1.1.3 Rencana Kinerja Tahunan \ 700.1.2 800 KEPEGAWAIAN 800.1 SUMBER DAYA MANUSIA 800.1.1 800.1.2 700.1.1.4 700.1.1.5 Rencana dan Penetapan_ Kinerja Tahunan Rakor Pengawasan Tingkat Daerah Pelaksanaan Pengawasan 700.1.2.1 700.1.2.2 700.1.2.3 700.1.2.4 700.1.2.5 700.1.2.6 700.1.2.7 700.1.2.8 700.1.2.9 Laporan Hasil Audit (LHA), Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Laporan Hasil Pemeriksaan Operasional (LHPO), Laporan Hasil Evaluasi (LHE), Laporan Akuntan (LA), Laporan Auditor Independen (LAI) yang memerlukan tindak lanjut (TL) Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI) yang mengandung' unsur_ Tindak Pidana Korupsi (TPK) dan memerlukan tindak lanjut Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI) yang mengandung unsur_ Tindak Pidana Korupsi (TPK) dan_ tidak memerlukan tindak lanjut Laporan Perkembangan Penanganan Surat Pengaduan Masyarakat Laporan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Temuan Laporan Perkembangan Barang Milik Negara Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Laporan Kegiatan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan dan Review Good Corporate Governance (GCG) Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara 800.1.1.1 800.1.1.2 800.1.1.3 800.1.1.4 Perencanaan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara Antara lain: Bahan penyusunan rencana kebutuhan, Analisis Kebutuhan, Pengolahan data kebutuhan Perencanaan Pertimbangan Formasi Antara lain: Pertimbangan teknis penetapan formasi ASN, Pertimbangan teknis penetapan formasi ikatan dinas Penetapan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara Standarisasi Jabatan Antara lain: Informasi Jabatan, Kompetensi Jabatan, Klasifikasi Jabatan Formasi dan Pengadaan Pegawai 800.1.2.1 Formasi ASN Antara lain: Usulan formasi, Usulan permintaan formasi kepada Menpan RB dan Kepala BKN, Persetujuan Formasi, Penetapan Formasi, Penetapan Formasi Khusus 800.1.3 800.1.4 800.1.5 800.1.6 800.1.2.2 800.1.2.3 800.1.2.4 800.1.2.5 800.1.2.6 800.1.2.7 800.1.2.8 Proses Rekrutmen/Pengadaan ASN Antara lain: Proses Rekrutmen ASN, Penetapan Pengumuman_ Kelulusan ASN Pengumuman Kelulusan ASN Berkas Lamaran Yang Tidak Diterima Pengangkatan ASN Open Biding (Seleksi Terbuka Jabatan) Pengelolaan Sistem Rekrutmen ASN Fasilitasi Penyelenggaraan Seleksi ASN Mutasi Pegawai 800.1.3.1 800.1.3.2 800.1.3.3 800.1.3.4 800.1.3.5 800.1.3.6 Usulan Alih Status, Pindah Instansi, Pindah Wilayah Kerja, Diperbantukan, Dipekerjakan, Penugasan Sementara, Mutasi antar Perwakilan, Mutasi ke dan dari Perwakilan, Pemindahan Sementara, Persetujuan/Pertimbangan Kepala BKN Kenaikan Pangkat/Golongan/Jabatan Pengangkatan dan Pemberhentian Jabatan Struktural/Fungsional Perubahan Data Dasar/ Status/Kedudukan Hukum Pegawai Peninjauan Masa Kerja Badan Pertimbangan Jabatan dan Pangkat (BAPERJAKAT) Pengembangan Karir 800.1.4.1 800.1.4.2 800.1.4.3 800.1.4.4 800.1.4.5 Usulan Tugas Belajar/ Ijin Belajar/ Diklat/. Kursus/ Magang/ Ujian Dinas/ Praktek Kerja di Instansi lain/ Pertukaran antar ASN dengan pegawai swasta Penyesuaian ijazah Penyusunan Sistem Karier Standar Kinerja Pegawai (SKP) dan Penilaian Prestasi Kerja Angka Kredit Antara lain: Pengajuan Daftar Usul Pengajuan Angka Kredit, Penilaian Daftar Usul Pengajuan Angka Kredit Kinerja Aparatur Sipil Negara 800.1.5.1 800.1.5.2 800.1.5.3 Hasil Penilaian Kinerja dan Standar Kerja Pengelolaan Database dan Analisis Sistem Informasi Kinerja Evaluasi dan Pemantauan Penilaian Kinerja dan Standar Kinerja Kode Etik, Disiplin, Pemberhentian dan Pensiun ASN 800.1.6.1 800.1.6.2 800.1.6.3 800.1.6.4 800.1.6.5 800.1.6.6 Kode Etik Pegawai Disiplin Pemberhentian Dengan Hormat Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Pemberhentian Sementara Pensiun ASN Antara lain: Administrasi Pensiun ASN, Penetapan Pensiun ASN, 800.1.7 800.1.8 800.1.9 800.1.10 800.1.11 800.1.12 Penetapan Pertimbangan Teknis Pensiun ASN, Pensiun Pejabat Negara dan Janda/ Dudanya Bantuan Hukum Status dan Kedudukan Pegawai 800.1.8.1 800.1.8.2 800.1.8.3 800.1.8.4 Status Kepegawaian Kedudukan Kepegawaian Keberatan Pegawai Perselisihan/Sengketa Kepegawaian Sistem Informasi Kepegawaian 800.1.9.1 800.1.9.2 800.1.9.3 800.1.9.4 Pengolahan Data dan __ Informasi Kepegawaian Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Pengembangan Sistem Pengelolaan Arsip Kepegawaian Elektonik Sistem Pengelolaan Arsip Kepegawaian Fisik Pengawasan dan pengendalian 800.1.10.1 800.1.10.2 800.1.10.3 800.1.10.4 800.1.10.5 800.1.10.6 Formasi, Pengadaan dan Pasca Diklat Kepangkatan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Dalam Jabatan Gaji dan Tunjangan, Kesejahteraan dan Kinerja Kode Etik, Disiplin, dan Pensiun ASN Pemberhentian Laporan Hasil Pengawasan’~ dan Pengendalian Sanggahan terhadap Permasalahan Tenaga Honorer Administrasi Pegawai 800.1.11.1 800.1.11.2 800.1.11.3 800.1.11.4 800.1.11.5 800.1.11.6 800.1.11.7 800.1.11.8 800.1.11.9 800.1.11.10 800.1.11.11 800.1.11.12 800.1.11.13 Kesejahteraan 800.1.12.1 800.1.12.2 800.1.12.3 800.1.12.4 800.1.12.5 800.1.12.6 Surat Perintah Dinas/Surat Tugas Cuti Sakit Cuti Bersalin Cuti Tahunan Cuti Alasan Penting Cuti Besar Cuti Di luar Tanggungan Negara Karpeg/KPE/Karis/Karsu Keanggotaan Organisasi Kedinasan Laporan Pajak Penghasilan Pribadi (LP2P) Keterangan Penerimaan Pembayaran Penghasilan Pegawai (KP4) Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Pengurusan Kenaikan Gaji Berkala, Mutasi Gaji/ tunjangan Pegawai Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Asuransi Pegawai/BPJS Tabungan Perumahan Bantuan Sosial Pakaian Dinas Layanan Pegawai Karena Dinas Profesi/ yang Meninggal ‘ 800.2 800.1.13 800.1.14 800.1.12.7 800.1.12.8 800.1.12.9 800.1.12.10 Pemberian Tali Kasih Pemberian Piagam Penghargaan dan Tanda Jasa Olahraga dan Rekreasi Rekam Medis Administrasi Perseorangan 800.1.13.1 800.1.13.2 800.1.13.3 800.1.13.4 800.1.13.5 Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Pejabat Negara dan pejabat lainnya yang disetarakan Sekretaris Daerah ASN berjasa/terlibat dalam peristiwa berskala nasional Penilaian Kompetensi 800.1.14.1 800.1.14.2 Penilaian Kompetensi Hasil Penilaian Kompetensi PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Kebijakan di bidang Pendidikan dan Pelatihan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Pendidikan dan Pelatihan 800.2.1 800.2.2 800.2.3 800.2.4 800.2.2.1 800.2.2.2 800.2.2.3 800.2.2.4 800.2.2.5 800.2.2.6 800.2.2.7 800.2.2.8 800.2.2.9 Widyaiswara 800.2.3.1 800.2.3.2 800.2.3.3 800.2.3.4 800.2.3.5 800.2.3.6 Sistem Informasi dan pembinaan diklat Pedoman-pedoman kediklatan Kurikulum-kurikulum diklat Modul-modul diklat Panduan fasilitator Saran/rekomendasi diklat Notulen sosialisasi/Rapat Koordinasi Kebijakan Diklat Monitoring dan evaluasi program dan pembinaan diklat Konsultasi, advokasi, asistensi diklat program penyelenggaraan Seleksi Widyaiswara Sertifikasi Widyaiswara Monitoring dan evaluasi Widyaiswara Penilaian Widyaiswara dan pengembangan Penyelenggaraan Diklat 800.2.4.1 800.2.4.2 800.2.4.3 800.2.4.4 800.2.4.5 800.2.4.6 Konsultasi, advokasi dan asistensi Widyaiswara Sistem Informasi Pembinaan Widyaiswara Perencanaan; peserta, pengajar, penjadwalan Penyelenggaraan Diklat Penyelenggaraan Penyelenggaraan Diklat Konsultasi, advokasi, asistensi penyelenggaraan diklat Pengembangan bahan-= ajar dan metodologi pembelajaran Sistem informasi diklat Monitoring Penyelenggara Diklat \ 800.2.5 900 KEUANGAN KEUANGAN DAERAH Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 900.1 900.1.1 900.1.2 900.1.3 900.1.4 800.2.4.7 Alumni 900.1.1.1 900.1.1.2 900.1.1.3 900.1.1.4 Monitoring dan evaluasi Pasca diklat Penyusunan Prioritas Plafon Anggaran (PPA) Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKASKPD) Penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) Penyusunan Anggaran 900.1.2.1 900.1.2.2 900.1.2.3 900.1.2.4 Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) kecamatan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kota Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RDPA) SKPD yang telah disetujui Sekretaris Daerah Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD yang telah disahkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Pelaksanaan Anggaran 900.1.3.1 900.1.3.2 900.1.3.3 900.1.3.4 900.1.3.5 900.1.3.6 900.1.3.7 900.1.3.8 900.1.3.9 900.1.3.10 Surat Penyedia Dana (SPP, SPM dan SP2D): UP, GU, TU, LS Pendapatan Belanja Pembiayaan Daerah Dokumen Penatausahaan Keuangan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Daftar Gaji Kartu Gajji Data Rekening Bendahara Umum Daerah (BUD) Laporan Keuangan Pinjaman/Hibah Luar Negeri 900.1.4.1 900.1.4.2 900.1.4.3 900.1.4.4 Permohonan Pinjaman/Hibah Luar Negeri (Blue Book) Dokumen Kesanggupan Negara Donor untuk Membiayai (Green Book) Dokumen Memorandum of Understanding (MoU), dan dokumen sejenisnya Dokumen Loan Agremeent (PHLN) Antara lain: Draft Agreement, Legal Opinion, Surat Menyurat dengan Lender \ 900.1.5 900.1.6 900.1.7 900.1.4.5 900.1.4.6 900.1.4.7 900.1.4.8 900.1.4.9 900.1.4.10 900.1.4.11 900.1.4.12 900.1.4.13 900.1.4.14 Pengelolaan Alokasi dan Relokasi Penggunaan Dana Luar Negeri, antara lain: usulan luncuran dana Aplikasi Penarikan Dana BLN berikut lampirannya Dokumen Otorisasi Penarikan Dana (Payment Advice) Dokumen Realisasi Pencairan Dana Bantuan Luar Negeri, yaitu: Surat Perintah Pencairan Dana, SPM beserta lampirannya, al SPP, Kontrak, BA, dan data pendukung lainnya. Replenishment (Permintaan Penarikan Dana dari Negara Donor) meliputi antara lain: No Objection Letter (NOL), Project Implementation, Notification of Contract, Withdrawal Authorization (wa), Staff Appraisal Report Report /Laporan Laporan Hutang Daerah Completion Report/Annual Report Ketentuan/Peraturan yang menyangkut Pinjaman/Hibah Luar Negeri APBD/Dana_ Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) 900.1.6.1 900.1.6.2 900.1.6.3 900.1.6.4 Manual Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) Dokumen Kebijakan Akuntansi Arsip Data Komputer dan Berita Acara Rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca Bulanan /Triwulanan /Semesteran Penyaluran Anggaran Tugas Pembantuan 900.1.7.1 900.1.7.2 900.1.7.3 900.1.7.4 Surat Penetapan Pemimpin Proyek/Bagian Proyek, Bendahara, atas Penggunaan Anggaran Kegiatan Pembantuan, termasuk Specimen Tanda Tangan Berkas Permintaan Pembayaran (SPP) dan lampirannya: SPP-SPP-Daftar Perincian Penggunaan SPPR-SPDR-L, SPM-LS, SPM-DU, bilyet giro, SPM Nihil, Penagihan/Invoice, Faktur Pajak, Bukti Penerimaan Kas/Bank beserta Bukti Pendukungnya a.l.: Copy Faktur Pajak dan Nota Kredit Bank, Permintaan Pelayanan Jasa/Service Report dan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Buku Rekening Bank Keputusan Pembukuan Rekening \ 900.1.8 900.1.9 900.1.10 900.1.11 900.1.7.5 Pembukuan anggaran terdiri antara lain: Buku Kas Umum (BKU), Buku Pembantu, Register dan Buku Tambahan, Daftar Pembukuan Pencairan/Pengeluaran (DPP), Daftar Himpunan Pencairan (DHP), dan Rekening Koran Penerimaan Anggaran Tugas Pembantuan 900.1.8.1 Berkas Penerimaan Keuangan Pelaksanaan dan Tugas Pembantuan termasuk Dana Sisa atau Pengeluaran lainnya 900.1.8.2 Berkas Penerimaan Pajak termasuk PPh 21, PPh 22, PPh 23, dan PPn dan Denda Keterlambatan Menyelesaikan Pekerjaan Penyusunan Anggaran Pilkada dan Biaya Bantuan Pemilu Dari APBD meliputi: Kebijakan Keuangan Pilkada dan Penyusunan Anggaran Bantuan Pemilu, Peraturan/Pedoman/Standar Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Operasional dan Kontingensi untuk Biaya Pilkada dan Bantuan Pemilu, Bahan Usulan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Pilkada KPUD dan Panwasda_ Kota, PPK, PPS, KPPS~ dan Permohonan Pengajuan RKA KPUD dan Panwas, Berkas Pembahasan RKA Pilkada dan Bantuan Pemilu, Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) Pilkada dan Bantuan Pemilu Kota, Dokumen Rancangan Anggaran Satuan Kerja (DRASK) Pilkada KPUD dan Panwas Kota dan Bantuan Biaya Pemilu dari APBD, Berkas Pembentukan Dana Cadangan Pilkada, Bahan Rapat Rancangan Peraturan Daerah tentang Pilkada, dan Bantuan Biaya Pemilu dari APBD, Nota Persetujuan DPRD tentang Perda APBD Pilkada dan Bantuan Biaya Pemilu dari APBD Pelaksanaan Anggaran PILKADA dan Anggaran Biaya Bantuan Pemilu 900.1.10.1 Berkas Penetapan Bendahara dan Atasan Langsung Bendahara KPUD, Bendahara Panwasda dan Bendahara pada Panitia Pilkada dan Pemilu 900.1.10.2 Berkas Penerimaan Komisi, Rabat Pembayaran Pengadaan Jasa, Bunga, Pelaksanaan Pilkada/Pemilu 900.1.10.3 Berkas setor sisa dana Pilkada/Pemilu termasuk setor komisi pengadaan barang/jasa, rabat, bunga, jasa giro Berkas Penyaluran Biaya Pemilu termasuk diantaranya Bukti Transfer Bank 900.1.10.4 Pedoman Dokumen Penyediaan Pembiayaan Kegiatan Operasional (PPKO) Pemilu termasuk Perubahan/Pergeseran/Revisinya Pemeriksaan/Pengawasan Keuangan Daerah \ 900.1.12 900.1.13 900.1.11.1 900.1.11.2 900.1.11.3 900.1.11.4 Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan Internal Laporan Aparat Pemeriksa Fungsional Dokumen Penyelesaian Kerugian Daerah Anggaran Daerah 900.1.12.1 900.1.12.2 Anggaran Daerah Dukungan Teknis Anggaran Daerah Pendapatan dan Investasi Daerah 900.1.13.1 900.1.13.2 900.1.13.3 900.1.13.4 900.1.13.5 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Antara lain: fasilitasi pelaksanaan kebijakan standardisasi pajak daerah dan retribusi daerah, penyiapan bahan perumusan bimbingan teknis pajak daerah dan retribusi daerah, penyiapan bahan perumusan analisis dan evaluasi, pemantauan pajak daerah dan retribusi daerah, penyiapan bahan perumusan kebijakan fasilitasi pemberian insentif pajak daerah dan retribusi daerah Badan Usaha Milik Daerah Antara lain: fasilitasi serta bimbingan teknis di bidang usaha milik daerah lembaga keuangan, fasilitas serta bimbingan teknis di bidang badan usaha milik daerah lembaga non_ keuangan, penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi badan usaha milik daerah Badan Layanan Umum Daerah Antara lain: analisis, standardisasi teknis, fasilitasi serta bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah, Pembinaan pelaksanaan kebijakan, standardisasi teknis, prosedur dan kriteria, fasilitasi serta bimbingan teknis penerapan pola pengelolaan keuangan keuangan badan layanan umum daerah, Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah Pengelolaan Kekayaan Daerah Antara lain: fasilitasi serta bimbingan teknis pengelolaan kekayaan, Fasilitasi serta bimbingan teknis investasi daerah, Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan kekayaan dan investasi daerah Pinjam Dan Obligasi Daerah Antara lain: fasilitasi pelaksanaan kebijakan [- 900.1.14 900.1.15 pinjaman dan hibah kepada pemerintah daerah dan/atau badan usaha milik daerah, Fasilitasi pelaksanaan kebijakan obligasi daerah, Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dana bergulir yang bersumber dari APBN, Bimbingan teknis obligasi daerah, dana bergulir serta penyertaan modal daerah, Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pinjaman dan_hibah, obligasi daerah, dan dana bergulir, dan penyertaan modal daerah Fasilitasi Dana Perimbangan 900.1.14.1 900.1.14.2 900.1.14.3 900.1.14.4 900.1.14.5 Pelaksanaan Daerah Fasilitasi Dana Alokasi Umum Antara lain: Koordinasi penyiapan data dasar penghitungan, dan rekonsiliasi dana alokasi umum, Sosialisasi dan supervisi dana alokasi umum, Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi dana alokasi umum Fasilitasi Dana Alokasi Khusus Antara lain: Koordinasi penyiapan data dasar, Sosialisasi dan supervisi dana alokasi khusus, penyiapan pelaksanaan monitoring, evaluasi dana_alokasi khusus, Penyiapan pelaksanaan monitoring, evaluasi dana_alokasi khusus Dana Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam Antara lain: Koordinasi penyiapan data dasar perhitungan, dan rekonsiliasi dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam, Sosialisasi dan supervisi dana bagi hasil pajak dan sumber daya_ alam, Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam Dana Otonomi Khusus dan Dana Transfer Lainnya Antara lain: Sosialisasi dan supervisi dana otonomi khusus, Sosialisasi dan supervisi dan transfer lainnya, Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dan otonomi khusus dan dana transfer lainnya Dukungan Teknis’ Fasilitasi Dana Perimbangan Antara lain: Penyiapan sinkronisasi kebijakan dan perimbangan, Penyiapan dukungan teknis dana perimbangan, Penyiapan data dan informasi untuk penyusunan laporan dana perimbangan Dan Pertanggungjawaban Keuangan \ 900.1.15.1 900.1.15.2 900.1.15.3 900.1.15.4 900.1.15.5 Akuntansi Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Antara iain: Fasilitasi serta bimbingan teknis di bidang akuntansi dan pertangungjawaban keuangan daerah, Penyiapan evaluasi rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban keuangan daerah Pembinaan Kinerja dan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah Antara lain: Fasilitasi serta bimbingan teknis di bidang pembinaan kinerja dan kapasitas pengelolaan keuangan daerah, Penyiapan evaluasi rancangan peraturan daerah pertangungjawaban keuangan daerah Pembinaan dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah Antara fain: Fasilitasi serta bimbingan teknis di bidang pembinaan’ dan_ evaluasi pengelolaan keuangan daerah, Penyiapan evaluasi rancangan peraturan daerah pertangungjawaban keuangan daerah Kajian Kebijakan dan Bantuan Keterangan Ahli Antara lain: Penyiapan bahan bantuan keterangan ahli di bidang keuangan daerah, Penyiapan evaluasi rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban keuangan daerah Data Informasi dan Pengelolaan Keuangan Daerah Antara iain: Penyiapan sinkronisasi kebijakan pelaksanaan pertangungjawaban pelaksanaan keuangan daerah, Penyiapan data dan informasi untuk penyusunan laporan pertangungjawaban pelaksanaan keuangan daerah, Pengelolaan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah Yi. BUPATI INDRAGIRI HILIRY \\ H. ERISMAN YAHYA
Membuka PDF…