DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 9 Tahun 2025

Nomor: 9
Tahun: 2025
Ditetapkan: 20 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 91

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Ini Berisi 15 (lima belas) Bab dan 91 (sembilan puluh satu) Pasal diantaranya Ketentuan Umum; Pendaftaran, Pendataan Dan Pemutakhiran Basis Data; Penilaian; Penetapan Besaran Pajak Terutang; Penerbitan Dan Penyampaian Sppt; Pembayaran Dan Penyetoran; Pelaporan; Pembetulan Ketetapan; Pemeriksaan; Penagihan; Keberatan Dan Banding; Gugatan; Pengurangan, Keringanan, Pembebasan, Penghapusan Atau Penundaan Pembayaran Atas Pokok Pajak, Dan/Atau Sanksinya; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; 1. 2. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 3. 4. 5. b Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2032) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 2024 tentang Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 881);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024 Nomor 4); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hilir. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. Bupati adalah Bupati Indragiri Hilir. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda atau dengan nama lain adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di Bidang Pendapatan Daerah. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pejabat adalah pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak, menerbitkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Surat Pencabutan Sita, Pengumuman Lelang, Surat Penentuan Harga Limit, Pembatalan Lelang, Surat Perintah Penyanderaan, dan surat lain yang diperlukan untuk penagihan pajak sehubungan dengan Penanggung Pajak tidak melunasi sebagian atau seluruh utang pajak menurut undang-undang dan peraturan daerah. Pemeriksa Pajak yang selanjutnya disebut Pemeriksa adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Daerah atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah, yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan Pemeriksaan. L 3. 4. 5. 6. 7. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan. Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang_ dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Subjek PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/ atau memperoleh manfaat atas Bangunan. Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan. Nomor Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NOP adalah nomor identitas objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dengan ketentuan tertentu. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti. Pemungutan adalah suatu' rangkaian kegiatan mulai_ dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai_kegiatan Penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat LSPOP adalah Lampiran surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan lampiran tidak terpisahkan dari bagian SPOP. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan 8. 9. 1 22. 23. 24. 20. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang- undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wayib Pajak. Surat Tanda Terima Setoran yang selanjutnya disingkat STTS adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yarig telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas umum daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan atau dokumen lain yang dipersamakan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang Pajak dari semua jenis Pajak, masa Pajak, dan tahun Pajak. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. Penanggung pajak adalah orang pribadi atau Badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak atau Wajib Retribusi untuk melunasi Utang Pajak atau utang Retribusi. L 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan Penagihan Pajak yang meliputi Penagihan Seketika dan Sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan dan penyanderaan. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan Retribusi dan/atau untuk tuyuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan retribusi Daerah. Pendaftaran adalah serangkaian kegiatan untuk menghimpun informasi secara komprehensif terkait objek dan subjek PBB-P2 dengan cara mengisi formulir isian tertentu. Pendataan adalah semua kegiatan yang ditujukan untuk memperoleh, mengumpulkan, melengkapi dan menatausahakan data objek dan subjek PBB-P2 sebagai salah satu bahan yang digunakan dalam menetapkan besarnya PBB-P2 terutang. Penilaian Objek Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disebut Penilaian PBB-P2 adalah kegiatan untuk menentukan Nilai Jual Objek Pajak yang akan dijadikan dasar pengenaan PBB-P2, dengan menerapkan pendekatan perbandingan harga, pendekatan biaya, dan/ atau pendekatan kapitalisasi pendapatan. Nilai Indikasi Rata-Rata yang selanjutnya disingkat NIR adalah nilai pasar rata-rata yang dapat mewakili nilai tanah dalam suatu zona nilai tanah. Zona Nilai Tanah yang selanjutnya disingkat ZNT adalah zona geografis yang terdiri atas satu atau lebih objek pajak yang mempunyai satu NIR yang sama, dan dibatasi oleh batas penguasaan/ pemilikan objek pajak dalam satuan wilayah administrasi pemerintahan desa/ kelurahan tanpa terikat pada batas blok. Daftar Biaya Komponen Bangunan yang selanjutnya disingkat DBKB adalah tabel untuk menilai bangunan berdasarkan pendekatan biaya yang terdiri dari biaya komponen utama, biaya komponen material, dan biaya komponen fasilitas, untuk setiap jenis penggunaan bangunan. Basis Data adalah kumpulan informasi objek dan Subjek PBB-P2 serta data pendukung lainnya dalam suatu' wilayah administrasi Pemerintahan Kabupaten serta disimpan dalam media penyimpanan data. Validasi Data Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut Validasi Data PBB-P2 adalah salah satu upaya yang sangat penting untuk bisa menghasilkan data yang berkualitas sehingga bisa menghasilkan informasi yang benar. Pemutakhiran Basis Data adalah suatu kegiatan memperbaharui atau menyesuaikan data yang ada berdasarkan validasi dan verifikasi Objek dan Subjek serta tunggakan Wajib Pajak PBB-P2.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemungutan PBB P2 di Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk mewujudkan pelaksanaan pemungutan PBB-P2 yang efektif, efisien dan akuntabel serta memiliki kepastian hukum. 4

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini : og me ao op

(1)
(2)
(3)
(4)(S)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)pendaftaran, pendataan dan pemutakhiran basis data; penilaian; penetapan besaran pajak terutang; penerbitan dan penyampaian SPPT; pembayaran dan penyetoran; pelaporan; pembetulan ketetapan; pemeriksaan; penagihan; keberatan dan banding; gugatan; dan pengurangan, keringanan, pembebasan, penghapusan atau penundaan pembayaran atas pokok pajak, dan/atau sanksinya.

BAB II

PENDAFTARAN, PENDATAAN DAN PEMUTAKHIRAN BASIS DATA

Pasal 5

Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan wajib mendaftarkan diri kepada Bapenda Pendaftaran Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan dengan tujuan untuk mendapatkan NOP yang diterbitkan oleh Kepala Bapenda. Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mendaftarkan diri, Kepala Bapenda secara jabatan menerbitkan NOP berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Bapenda. Formulir Pendaftaran Wajib Pajak dapat diperoleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dengan cara mengambil sendiri ke Kantor Bapenda dan/atau dapat mengakses secara online melalui sistem yang disiapkan oleh Bapenda Wajib Pajak mendaftarkan Objek Pajak kepada Bapenda dengan cara mengisi SPOP dan/atau LSPOP. SPOP dan/atau LSPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani disampaikan ke Bapenda selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya SPOP dan/atau LSPOP oleh Subjek Pajak atau kuasanya. Dalam hal formulir pendaftaran, SPOP dan/atau.§ LSPOP ditandatangani oleh selain Subjek Pajak yang bersangkutan, harus dilampiri Surat Kuasa dari Subjek Pajak. Terhadap penerimaan berkas pendaftaran, Bapenda memberikan tanda terima pendaftaran. Berdasarkan keterangan Wajib Pajak dan data yang ada pada formulir pendaftaran, Bapenda menerbitkan:

a.NOP; dan
b.SPPT PBB-P2. Bapenda menyerahkan SPPT PBB-P2 selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak pendaftaran dilakukan oleh Wajib Pajak. Bentuk dan Lampiran Formulir Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bapenda.

Pasal 6

Persyaratan pengajuan permohonan pendaftaran objek pajak dan subjek pajak terdiri atas : a. b. we

(1)
(2)
(3)
(1)
(2)
(3)
(4)fotokopi KTP Wajib Pajak; surat tanda bukti hak atas Bumi dan/atau Bangunan yaitu : 1. fotokopi bukti hak kepemilikan atas Bumi dan/atau Bangunan;

2.fotokopi bukti hak pengelolaan atas Bumi dan/atau Bangunan; atau
3.fotokopi bukti hak penguasaan atas Bumi dan/atau Bangunan. foto Objek Pajak; dan/atau pendaftaran secara kolektif dapat dengan menyampaikan Daftar Kolektif Data Wajib Pajak dan Objek Pajak dengan melampirkan surat pengantar/keterangan kepala desa/lurah.

Pasal 7

Pendaftaran PBB-P2 dengan cara mutasi dikarenakan terjadinya peralihan hak atas Bumi dan/atau Bangunan, meliputi:

a.pemecahan menjadi beberapa bidang tanah;
b.perubahan data Subjek Pajak dan Objek Pajak karena Subjek Pajak dan Objek Pajak menjadi beberapa orang dan beberapa bidang; dan c. penggabungan Objek Pajak. Pendaftaran PBB-P2 dengan cara mutasi dilakukan dengan mengajukan permohonan kepada Kepala Bapenda. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dengan mengisi formulir surat permohonan yang disediakan Bapenda dan dilampiri dengan :
a.fotokopi KTP Wajib Pajak/Subjek Pajak atau Kuasanya apabila dikuasakan;
b.surat kuasa bermeterai cukup apabila permohonan diajukan oleh Kuasanya;
c.SPOP dan/atau LSPOP yang telah diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh pemohon;
d.asli SPPT PBB-P2 Tahun Pajak berjalan;
e.telah melunasi PBB-P2 5 (lima) tahun terakhir, kecuali untuk proses mutasi gabung, NOP yang dihapus wajib lunas untuk semua kewajiban Pajak yang Terutang sebelum tahun berjalan;
f.fotokopi surat tanda bukti hak kepemilikan/ pengelolaan/ penguasaan atas Bumi dan/ atau Bangunan; dan/atau
g.pendaftaran secara kolektif dapat dengan menyampaikan Daftar Kolektif Data Wajib Pajak dan Objek Pajak dengan melampirkan surat pengantar/keterangan kepala desa/lurah.

Pasal 8

Dalam hal Wajib Pajak tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif, Kepala Bapenda dapat melakukan penonaktifan atau penghapusan NOP, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak Dalam hal penonaktifan dan/atau penghapusan NOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan permohonan Wajib Pajak, Kepala Bapenda harus menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap. Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diterbitkan setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan, permohonan Wayjib Pajak dianggap disetujui. Penonaktifan dan/atau penghapusan NOP dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan 3 4 Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang Wajib Pajak:

a.tidak memiliki tunggakan Pajak; dan
b.tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa_ keberatan, banding, gugatan, atau peninjauan kembali.

Pasal 9

(1)Pendataan Objek Pajak dilakukan oleh Bapenda.
(2)Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat atau Petugas yang ditunjuk dan dapat bekerjasama dengan Pemerintah Kecamatan, Desa/Kelurahan dengan menggunakan formulir SPOP/LSPOP dan/atau rekapitulasi data kolektif yang dilakukan sekurang-kurangnya untuk satu wilayah administrasi desa/kelurahan, dengan menggunakan alternatif kegiatan sebagai berikut :
1. a.Pendataan dengan penyampaian dan pengembalian SPOP dan/atau LSOP;
2. b.Pendataan dengan identifikasi Objek Pajak;
3. c.Pendataan dengan verifikasi data Objek Pajak; dan
4. d.Pendataan dengan pengukuran bidang Objek Pajak.
(3)Formulir pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima Bapenda harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Subjek Pajak atau Kuasanya.
(4)Dalam hal pelaksanaan pendataan ditemukan Objek Pajak yang belum terdaftar, maka terhadap Objek Pajak tersebut diwajibkan melakukan pendaftaran sesuai ketentuan dalam Pasal 5. (S) Pendataan terhadap pajak yang memerlukan pendataan secara khusus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.
(6)Pedoman Pelaksanaan Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bapenda.

Pasal 10

(1)Berdasarkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Objek Pajak diberikan NOP.
(2)Struktur NOP terdiri dari 18 (delapan belas) digit, yaitu. digit ke-1 dan ke-2 merupakan kode Provinsi; digit ke-3 dan ke-4 merupakan kode Kabupaten; digit ke-S sampai dengan digit ke-7 merupakan kode Kecamatan; digit ke-8 sampai dengan digit ke-10 merupakan kode Kelurahan/ Desa;
1. e.digit ke-11 sampai dengan digit ke-13 merupakan kode Nomor Urut Blok;
2. f.digit ke-14 sampai dengan digit ke-17 merupakan kode Urut Objek Pajak; dan
3. g.digit ke-18 merupakan kode Tanda Khusus.
(3)Pendataan terhadap mutasi utuh, tidak menghilangkan NOP induk.
(4)Pendataan terhadap mutasi pecah, masing-masing penerima pecahan mendapatkan NOP baru, dan sisa Bumi dan/atau Bangunan tetap menggunakan NOP induk.
(5)Pendataan terhadap mutasi pecah tanpa ada sisa Bumi dan/atau Bangunan, maka NOP diberikan kepada salah satu penerima mutasi pecah dan sisanya diterbitkan NOP baru.
(6)NOP lama tetap berlaku sepanjang belum dilakukan perubahan. a. a0 7 if +{

Pasal 11

Dalam melakukan kegiatan pendataan dan/atau pemeliharaan basis data PBB-P2, Bapenda dapat bekerja sama dengan pihak-pihak yang berkompeten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks91PDFHirarki

Memuat teks peraturan…