Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 37 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2024 Nomor 37) sebagaimana telah diubah.
Memuat teks peraturan…
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; Mengingat... Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; . Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 2. Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Llembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2024 tentang Kabupaten Indragiri Hulu di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 148, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6963); Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor i171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 3. 4, 6. 7. 8. 9.
Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp. 1.452.559.469.153 (satu triliun empat ratus lima puluh dua miliar lima ratus lima puluh sembilan juta empat ratus enam puluh sembilan ribu seratus lima puluh tiga rupiah) yang bersumber dari:
Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.240.880.011.634 (satu triliun dua ratus empat puluh miliar delapan ratus delapan puluh juta sebelas ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah) yang terdiri atas:
Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp. 1.562.427.847.349 (satu triliun lima ratus enam puluh dua miliar empat ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah) yang terdiri atas:
Belanja Barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 378.563.233.759 (tiga ratus tujuh puluh delapan miliar lima ratus enam puluh tiga juta dua ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh sembilan rupiah) yang terdiri atas: . belanja Barang; . belanja Jasa; belanja Pemeliharaan; . belanja Perjalanan Dinas; . belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat; belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS);
Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang terdiri dari:
Membuka PDF…