Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu
Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) adalah lembaga pemerintahan daerah yang bertanggung jawab menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayahnya. Keberadaan lembaga ini sangat signifikan dalam pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan infrastruktur, dan pengelolaan sumber daya daerah. Ruang lingkup operasional Pemkab Inhu meliputi regulasi, pelayanan publik, dan program pembangunan, dengan fokus pada peningkatan kualitas belanja daerah, perlindungan pelayanan dasar di sektor kesehatan dan pendidikan, serta pembangunan infrastruktur untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
Diperbarui 19 minggu lalu
Deskripsi, Mandat, dan Kewenangan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu
Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) mengemban mandat fundamental untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayahnya. Kehadiran lembaga ini sangat signifikan karena menjadi ujung tombak dalam pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan infrastruktur, serta pengelolaan sumber daya daerah demi kemajuan dan kemandirian lokal.
Ruang lingkup tugas Pemerintah Kabupaten Inhu mencakup aspek regulasi, pelayanan publik, dan program pembangunan yang komprehensif. Melalui kewenangan ini, Pemkab Inhu menetapkan peraturan daerah, menyediakan layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, serta menjalankan program-program yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan.
Dalam menjalankan mandatnya, Pemerintah Kabupaten Inhu memiliki program strategis yang berfokus pada peningkatan kualitas belanja daerah, perlindungan pelayanan dasar di sektor kesehatan dan pendidikan, serta penguatan infrastruktur. Intervensi ini bertujuan untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan publik, serta pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Inhu.
Meskipun fokus utamanya adalah pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten Inhu turut berkontribusi pada isu-isu nasional melalui implementasi kebijakan pemerintah pusat di daerah. Dengan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Pemkab Inhu secara tidak langsung mendukung stabilitas ekonomi dan sosial nasional.
Warga negara berinteraksi dengan Pemerintah Kabupaten Inhu untuk berbagai layanan esensial, mulai dari pendaftaran dan perizinan usaha, pengurusan administrasi kependudukan, hingga akses layanan kesehatan dan pendidikan. Lembaga ini menjadi pintu utama bagi masyarakat dalam memenuhi hak-hak dasar dan kewajiban administratif mereka.
Sebagai kesimpulan, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu adalah lembaga pemerintahan daerah yang vital dalam menyelenggarakan pembangunan dan pelayanan publik di wilayahnya. Dengan fokus pada peningkatan kualitas belanja, efisiensi program, serta perlindungan pelayanan dasar, Pemkab Inhu berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan nasional.
DokumenLihat semua
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 3 Tahun 2019
Dalam Peraturan ini berisi 13 (tiga belas) bab dan 40 (empat puluh) pasal, diantaranya membahas tentang; Ketentuan Umum; Keanggotaan BPD; Pemberhentian Anggota BPD; Kelembagaan BPD; Fungsi Dan Tugas BPD; Hak, Kewajiban, Wewenang Dan Larangan Anggota BPD; Peraturan Tata Tertib BPD; Hubungan Kerja BPD Dengan Lembaga Lain di Desa; Pembinaan Dan Pengawasan; Pendanaan; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 4 Tahun 2019
Dalam Peraturan daerah ini berisi 7 pasal
- Peraturan Bupati (Perbup)
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 22 Tahun 2025
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Perubahan Penjabaran Kelima atas Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 37 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut: a. mengubah ketentuan dalam Pasal 9, yaitu mengenai anggaran belanja operasi yang terdiri atas belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial; b. mengubah ketentuan Pasal 10 dan Pasal 11 mengenai belanja pegawai; c. mengubah ketentuan Pasal 12 mengenai belanja barang dan jasa; d. mengubah ketentuan Pasal 17 mengenai uraian lebih lanjut APBD yang tercantum dalam Lampiran.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 4 Tahun 2022
Perda ini mengatur Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 semula sebesar Rp1.423.785.922.922 bertambah sebesar Rp.271.153.508.645 sehingga menjadi Rp1.694.939.431.567
- Peraturan Bupati (Perbup)
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 23 Tahun 2025
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang perubahan ketentuan dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 20 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Kas Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun Anggaran 2025.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 3 Tahun 2023
Dalam Peraturan ini berisi 6 (Enam) pasal yang mengatur pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berupa laporan keuangan.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 2 Tahun 2020
Peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Pembentukan, Tempat Kedudukan dan Wilayah Kerja, Maksud dan Tujuan, Kegiatan Usaha,Jangka waktu Berdiri, Modal, Organ, Rapat Dewan Pengawas dan Direksi, Perencanaan dan Pelaporan, Tahun Buku dan Penggunaan Laba, Kerjasama, Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat, Pembinaan dan Pengawasan, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 6 Tahun 2024
Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp. 1.509.154.519.153 (satu triliun lima ratus sembilan miliar seratus lima puluh empat juta lima ratus sembilan belas ribu seratus lima puluh tiga rupiah), yang bersumber dari: a. Pendapatan Asli Daerah (PAD); b. Pendapatan Transfer; dan c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.