DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 12 Tahun 2025

Nomor: 12
Tahun: 2025
Ditetapkan: 15 Mei 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Ini Berisi 9 (sembilan) Bab dan 20 (dua puluh) Pasal diantaranya Ketentuan Umum; Jenis Pajak Dan Retribusi; Target Penerimaan Pajak Dan Retribusi; Indikator Penganggaran Pajak Dan Retribusi; Persetujuan Penetapan Target Penerimaan Pajak Dan Retribusi; Monitoring Dan Evaluasi; Format Perhitungan Target; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penetapan Target Penerimaan Pajak dan Retribusi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 1. 2. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); . Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan3. Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); . Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2024 tentang4. Kabupaten Indragiri Hulu di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6963); . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 20205. tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

6.Peraturan... 2 Menetapkan . Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 6. Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); . Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 7. Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881); . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 8. tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);Te . Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 5 9. Tahun 2022 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 3); 10.Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 1); MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENETAPAN TARGET PENERIMAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. 2. 5. Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hulu. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan ounsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Bupati adalah Bupati Indragiri Hulu. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Target Penerimaan adalah rencana Penerimaan yang tercantum dalam ketentuan peraturan perundang- undangan yang mengatur mengenai APBD. 4,

6.Anggaran... 3 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Penerimaan Daerah adalah uang masuk ke Kas Daerah. Realisasi Penerimaan adalah pencapaian jumlah Penerimaan yang dihimpun sampai dengan batas waktu tertentu dalam periode 1 (satu) tahun anggaran. Outlook Penerimaan adalah nilai Penerimaan yang diperkirakan dapat direalisasikan dalam periode 1 (satu) tahun anggaran. Trajectory Penerimaan yang selanjutnya disebut Trajectory adalah akumulasi Penerimaan yang diperkirakan akan terealisasi setiap bulan yang dinyatakan dalam persentase terhadap Target Penerimaan dalam periode 1 (satu) tahun anggaran. Laporan Semester Pertama APBD adalah laporan pemerintah terkait pelaksanaan APBD semester pertama yang memuat Realisasi Penerimaan semester pertama, prognosis semester kedua, dan Outlook Penerimaan tahun anggaran bersangkutan. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah Kontribusi Wajib kepada Daerah yang terutang oleh Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang- Undang dengan tidak mendapatkan imbalan_ secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor. 6. 7, 8. 9.
20.Jasa... 4 20. 21 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29, 30. 31. 32. 33. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati. . Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
22.Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau dipermukaan bumi untuk dimanfaatkan. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga collocalia, yaitu collocalia fuchliap haga, collocalia maxina, collocalia esculanta, dan collocalia linchi. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
34.Perizinan... 5
34.Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyusunan Target Pajak dan Retribusi dalam APBD.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan: a. b. untuk memberikan kepastian hukum dalam penyusunan Target Pajak dan Retribusi dalam APBD; dan untuk melaksanakan tugas, fungsi, hak, dan kewajiban dalam pelaksanaan penetapan Target Pajak dan Retribusi dalam APBD.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi: Boop ya ho jenis Pajak dan Retribusi; target penerimaan Pajak dan Retribusi; indikator penganggaran Pajak dan Retribusi; persetujuan penetapan target penerimaan Pajak dan Retribusi; penyesuaian target penerimaan Pajak dan Retribusi; monitoring dan evaluasi; dan format perhitungan target.

BAB II

JENIS PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 5

Jenis Pajak yang dipungut Daerah, terdiri atas: mo Boop PBB-P2; BPHTB; PBJT; Pajak Reklame; Pajak Air Tanah; Pajak MBLB; Pajak Sarang Burung Walet; Opsen PKB; dan Opsen BBNKB. 6

(1)‘Pasal 6 Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati terdiri atas:
1. a.PBB-P2;
2. b.Pajak Reklame;
3. c.PAT;
4. d.Opsen PKB; dan
5. e.Opsen BBNKB. Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang dibayar sendiri berdasarkan perhitungan oleh Wajib Pajak terdiri atas:
6. a.BPHTB;
7. b.PBJUT atas:
  1. 1.Makanan dan/atau Minuman;
  2. 2.Tenaga Listrik;
  3. 3.Jasa Perhotelan;
  4. 4.Jasa Parkir; dan
  5. 5.Jasa Kesenian dan Hiburan. Pajak MBLB; dan Pajak Sarang Burung Walet.
(2)me

Pasal 7

Jenis Retribusi yang dipungut Daerah, terdiri atas: a. b. Cc. Retribusi Jasa Umum; Retribusi Jasa Usaha; dan Retribusi Perizinan Tertentu. Je

Pasal 8

(1)Jenis Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf
(2)a, meliputi:
1. a.pelayanan kesehatan;
2. b.pelayanan kebersihan;
3. c.pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
4. d.pelayanan pasar. Jenis Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, meliputi:
5. a.penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya; penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan; penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila; pelayanan rumah pemotongan hewan ternak; pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga; penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
6. g.pemanfaatan aset Daerah. d. e. f.
(3)Jenis... 7
(3)Jenis Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, meliputi:
1. a.PBG; dan
2. b.penggunaan TKA.

BAB III

TARGET PENERIMAAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 9

(1)Target penerimaan Pajak untuk Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah jumlah penerimaan Pajak Daerah.
(2)Target penerimaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)disusun untuk satu tahun anggaran. (3} Target penerimaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)disusun per jenis Pajak dalam persentase angka, secara bertahap sampai mencapai angka sebesar 100% (seratus persen).
(4)Target penerimaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)disusun oleh tim.
(5)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi Pengelolaan Pajak Daerah.

Pasal 10

(1)Target penerimaan Retribusi untuk Jenis_ Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 adalah jumlah penerimaan Retribusi Daerah.
(2)Target penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk satu tahun anggaran.
(3)Target penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun per jenis Retribusi dalam persentase angka, secara bertahap sampai mencapai angka sebesar 100% (seratus persen).
(4)Target penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh tim.
(5)Tim sebagaimana mana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi pengelolaan Retribusi Daerah. 8
(1)
(2)

BAB IV

INDIKATOR PENGANGGARAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 11

Indikator Penganggaran Pajak dan Retribusi dalam APBD mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

a.kebijakan makro ekonomi Daerah; dan
b.potensi Pajak dan Retribusi. Kebijakan makro ekonomi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufa meliputi: struktur ekonomi Daerah; proyeksi pertumbuhan ekonomi Daerah, ketimpangan pendapatan,; indeks pembangunan manusia; kemandirian fiskal; tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan; dan . daya saing Daerah. Kebijakan makro ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselaraskan dengan kebijakan makro ekonomi regional dan kebijakan makro ekonomi yang mendasari penyusunan APBN. sp mo ao gp

Pasal 12

Selain pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) penyusunan target penerimaan Pajak dan Retribusi memperhatikan: a. b. Cc. d. target penerimaan tahun sebelumnya, realisasi penerimaan tahun sebelumnya; prediksi atau proyeksi penerimaan tunggakan Pajak dan/atau Retribusi yang akan datang; dan tarif Pajak dan/atau Retribusi.

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…