DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 13 Tahun 2025

Nomor: 13
Tahun: 2025
Ditetapkan: 15 Mei 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Ini Berisi 7 (tujuh) Bab dan 10 (sepuluh) Pasal diantaranya Ketentuan Umum; Dasar Pengenaan; Penghitungan, Pembayaran Dan Pelaporan; Pengembalian Kelebihan Pembayaran; Sinergi Pemungutan; Rekonsiliasi Pajak; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemungutan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Bentuk Sinergi Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; : 1. 2. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2024 tentang Kabupaten Indragiri Hulu di Provinsi Riau (Leembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6963); 3. 4,

5.Peraturan... S. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 688 1);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 1); 8 MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMUNGUTAN OPSEN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DAN BENTUK SINERGI PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DAN OPSEN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang di maksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hulu.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan ounsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Provinsi adalah Provinsi Riau. Gubernur adalah Gubernur Riau. Bupati adalah Bupati Indragiri Hulu. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan dan/atau retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. OU Bw
8.Pajak... 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang- undangan di bidang mineral dan batu bara. Pajak MBLB adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Opsen Pajak MBLB adalah Opsen yang dikenakan oleh provinsi atas pokok Pajak MBLB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang. 8. 9. 19, Pemungutan... 19, Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak, penentuan besarnya Pajak yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pemungutan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan bentuk sinergi pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan:

a.untuk memberikan kepastian hukum dalam pemungutan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan bentuk sinergi pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang dapat dipertanggungjawabkan; untuk melaksanakan tugas, fungsi, hak dan kewajiban dalam pelaksanaan pemungutan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan bentuk sinergi pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; untuk mengefektifkan dan mengefisienkan pemungutan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan bentuk sinergi pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; dan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan penerimaan pendapatan asli daerah. b. c. d.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi: a. b c. d. e

(2)dasar pengenaan,; penghitungan, pembayaran dan pelaporan; pengembalian kelebihan pembayaran; sinergi pemungutan; dan rekonsiliasi pajak.

BAB II

DASAR PENGENAAN

Pasal 5

Dasar pengenaan Opsen Pajak MBLB merupakan Pajak MBLB terutang. (1 Saat terutangnya Opsen Pajak MBLB ditetapkan pada saat terutangnya Pajak MBLB.

(3)Wilayah...
(3)
(4)
(2)Wilayah Pemungutan Opsen Pajak MBLB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB. Besaran pokok Opsen Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak sebesar 25% (dua puluh lima persen) dengan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pemungutan Opsen MBLB yang terutang dilaksanakan atas pokok Pajak terutang bersamaan dengan Pemungutan Pajak MBLB terutang. (S)

BAB III

PENGHITUNGAN, PEMBAYARAN DAN PELAPORAN

Pasal 6

Penghitungan, pembayaran, dan pelaporan Opsen Pajak MBLB terutang dilakukan bersamaan dengan penghitungan, pembayaran, dan pelaporan Pajak MBLB. Pembayaran Opsen Pajak MBLB terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke kas Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Riau dilakukan bersamaan dengan pembayaran Pajak MBLB ke kas Daerah kabupaten dalam SSPD Pajak MBLB. Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat

(2)tidak dilakukan oleh Wajib Pajak, Bupati melakukan Penagihan. Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), termasuk Penagihan sanksi administratif atas Opsen Pajak MBLB. Dalam hal Bupati telah menerima pembayaran atas Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati menyetorkan bagian Opsen Pajak MBLB ke kas daerah Provinsi paling lama 3 (tiga) hari kerja. Penagihan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pendapatan daerah. Pelaporan Opsen Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam SPTPD Pajak MBLB. Pelaksanaan penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3} sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai penagihan Pajak Daerah. (1
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(3)

BAB IV

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 7

Dalam hal Wajib Pajak mengajukan kelebihan pembayaran Pajak MBLB kepada Bupati, pengembalian kelebihan pembayaran Pajak MBLB termasuk memperhitungkan pengembalian kelebihan pembayaran Opsen Pajak MBLB. Dalam hal permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Bupati menerbitkan SKPDLB Pajak MBLB. (1

(3)Salinan...
(3)
(4)
(1)
(2)
(4)Salinan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan. Berdasarkan salinan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Gubernur menindaklanjuti kelebihan pembayaran Opsen Pajak MBLB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai kelebihan pembayaran Pajak MBLB termasuk memperhitungkan pengembalian kelebihan pembayaran Opsen Pajak MBLB mempedomani Peraturan Bupati yang mengatur tentang pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Daerah. (S)

BAB V

SINERGI PEMUNGUTAN

Pasal 8

Dalam rangka optimalisasi penerimaan Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB Pemerintah Daerah bersinergi dengan Pemerintah Provinsi. Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk kerja sama. Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

a.pertukaran dan/atau pemanfaatan data dan/atau informasi perpajakan, perizinan, serta data dan/ atau informasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b.pengawasan Wajib Pajak bersama sesuai dengan . ketentuan peraturan perundang-undangan;
c.pemanfaatan program atau kegiatan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang perpajakan,
d.pendampingan dan dukungan kapasitas di bidang perpajakan; dan
e.peningkatan pengetahuan dan kemampuan aparatur atau sumber daya manusia di bidang perpajakan. Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam perjanjian kerja sama dan ditindaklanjuti dalam rencana kerja yang disepakati bersama sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB VI

REKONSILIASI PAJAK

Pasal 9

Bupati bersama dengan Gubernur dan bank tempat pembayaran Pajak MBLB melakukan rekonsiliasi data (1 penerimaan Pajak MBLB serta Opsen Pajak MBLB setiap triwulan.

(2)Rekonsiliasi...
(2)Rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencocokkan:
1. a.SPTPD;
2. b.SSPD;
3. c.rekening koran bank; dan
4. d.dokumen penyelesaian kekurangan pembayaran Pajak dan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak.
(3)Hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatanya dalam Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu. Ditetapkan di Rengat pada tanggal 15 Mei 2025 BUPATI INDRAGIRI HULU, ttd ADE AGUS HARTANTO Diundangkan di Rengat pada tanggal 15 Mei 2025 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU ttd PAINO BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI TAHUN 2025 NOMOR 13

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…