Dalam Peraturan Ini Berisi 4 (empat) Bab dan 12 (dua belas) Pasal diantaranya Ketentuan Umum; Pembebasan Retribusi PBG Bagi MBR; Kriteria MBR; Ketentuan Penutup.
Memuat teks peraturan…
menetapkan Peraturan Bupati mengenai pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dalam mendukung percepatan pelaksanaan program pembangunan tiga juta rumah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah; ¢. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Ts Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Te
BAB I
Dalam Peraturan Bupati ini yang di maksud dengan: 1. 2. 10. 11. 12. Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hulu. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Bupati adalah Bupati Indragiri Hulu. Dinas Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Indragiri Hulu. Kepala Dinas Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Kepala Dinas Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Indragiri Hulu. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Perpajakan dan/atau Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/ atau perizinan. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat Retribusi PBG adalah pungutan atas penerbitan persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemberian insentif fiskal berupa Pembebasan Retribusi PBG bagi MBR.
Peraturan Bupati ini bertujuan :
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
BAB II
BAB III
Kriteria MBR merupakan indikator dalam menentukan masyarakat yang termasuk MBR. Kriteria MBR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada besaran penghasilan. Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan:
Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dihitung berdasarkan kemampuan membayar biaya pembangunan atau perolehan Rumah layak huni. Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai penghasilan paling banyak untuk pemberian kemudahan perolehan atau bantuan pembangunan Rumah.
Biaya perolehan atau pembangunan Rumah layak huni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dihitung sesuai jenis Rumah yang diperoleh berdasarkan:
Permohonan pembebasan Retribusi PBG dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) harus memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagai berikut:
Penyampaian surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) dapat dilakukan:
Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Bupati atau Kepala Dinas Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu’) meneliti pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1). Dalam hal permohonan tidak memenuhi_ ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Bupati atau Kepala Dinas Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengembalikan permohonan dengan menyampaikan surat yang berisi pengembalian permohonan. Dalam hal permohonan’ dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Retribusi masih dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1). (1
Membuka PDF…