DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 16 Tahun 2025

Nomor: 16
Tahun: 2025
Ditetapkan: 26 Mei 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 29

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Ini Berisi 11 (sebelas) Bab dan 27 (dua puluh tujuh) Pasal diantaranya Ketentuan Umum; Pelaksana Perjalanan Dinas; Prinsip Perjalanan Dinas; Perjalanan Dinas; Biaya Perjalanan Dinas; Penentuan Jumlah Hari Perjalanan Dinas; Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas; Tata Cara Pembayaran Perjalanan Dinas; Pengendalian Internal; Format Laporan Pertanggungjawaban; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan dan pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas dalam negeri bagi Pemerintahan Desa, perlu adanya pengaturan terkait mekanisme pelaksanaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perjalanan Dinas Kepala Desa, Perangkat Desa, Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, dan Lembaga Kemasyarakatan/Adat Desa. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah bebeapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Udang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 10. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2024 tentang Kabupaten Indragiri Hulu di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2024 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6963) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321); Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber_ dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57). Peraturan Menteri Dalam Neygeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor6); A, 1H 5, 6. 7. 8. 9. Ne Menetapkan :
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara RepublikIndonesia Tahun 2018 Nomor 611); MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, DAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN/ADAT DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hulu
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Indragiri Hulu.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa Kabupaten Indragiri Hulu.
7.Kecamatan adalah Bagian wilayah dari daerah Kabupaten Indragiri Hulu yang dipimpin oleh Camat.
8.Camat adalah Pemimpin dan_ koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
9.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 10.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19, 20. 21. 22. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Perangkat Desa adalah unsur_ staf yang membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Seksi, Kepala Urusan dan Kepala Dusun. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa yang terdiri dari Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM). Personil yang melaksanakan tugas pemerintah desa adalah personil yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menghadiri undangan dari instansi tertentu. dan memiliki keahlian dan atau kKetrampilan yang dibutuhkan pada pertemuan dimaksud. Pejabat yang berwenang adalah Camat, Kepala Desa dan Ketua BPD. Surat Tugas selanjutnya disingkat ST adalah surat perintah yang dikeluarkan oleh Pejabat berwenang kepada penerima perintah untuk melaksanakan tugas dinas. Surat Perjalanan dinas selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang diterbitkan dan ditandatangani oleh pejabat berwenang sebagai dasarpelaksanaan Perjalanan Dinas. Perjalanan dinas Dalam Daerah adalah Perjalanan dinas di dalam wilayah Kabupaten Indragiri Hulu termasuk ibu kota Kabupaten untuk kepentingan Pemerintahan Desa atas perintah pejabat berwenang. Perjalanan dinas Luar Daerah adalah Perjalanan dinas di luar wilayah Kabupaten Indragiri Hulu untuk kepentingan Pemerintahan Desa atas perintah pejabat berwenang. Uang Harian adalah uang penggantian biaya keperluan sehari-hari dalam menjalankan Perintah Perjalanan dinas untuk keperluan uang makan, uang saku dan transportasi lokal.
23.Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu dan dibayarkan sekaligus sehingga tidak perlu dilaporkan bukti- buktipenggunaannya.
24.Biaya riil (at cost) adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
25.Perhitungan rampung adalah perhitungan biaya perjalanan yang dihitungsesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku. 26.Rombongan adalah pelaksana Perjalanan dinas luar daerah diluar Kabupaten Indragiri Hulu minimal berjumlah 3 orang. 27.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDesa,adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
28.Titik koordinat adalah titik perpotongan garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan lokasi geografis di Bumi. Koordinat biasanya dinyatakan dalam format alfanumerik.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan perjalanan dinas yang tertib administrasi dan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas

Pasal 3

(1)Peraturan Bupati ini bertujuan : a.agar terlaksananya tertib pertanggungjawaban perjalanan dinas berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas; b.agar pelaksanaan perjalanan dinas yang selektif; dan
1. c.agar meningkatkan akuntabilitasi penggunaan dana perjalanan dinas
(2)Peraturan Bupati ini mengatur mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban Perjalanan dinas yang anggarannya dibebankan pada APBDesa.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi : ruang lingkup perjalanan dinas; prinsip perjalanan dinas; perjalanan dinas; biaya perjalanan dinas; penentuan jumlah hari perjalanan dinas; pertanggungjawaban perjalanan dinas; tata cara pembayaran perjalanan dinas; . pengendali internal; dan format laporan pertanggungjawaban; Oo AO OP

BAB II

PELAKSANA PERJALANAN DINAS

Pasal 5

Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada:

a.Kepala Desa;
b.BPD;
c.Perangkat Desa;
d.LKD; dan
e.LAD.

BAB III

PRINSIP PERJALANAN DINAS

Pasal 6

Perjalanan dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagaiberikut : a.

(1)selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang diprioritaskan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan jabatan yang melekat; . ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja yang baik; efisien, yaitu penggunaan belanja desa dengan memperhatikan frekuensi dan jumlah harinya dibatasi; dan akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan Perjalanan dinas dan pembebanan Perjalanan Dinas.

BAB IV

PERJALANAN DINAS

Pasal 7

Perjalanan dinas digolongkan menjadi :

a.Perjalanan Dinas dalam Daerah;
b.Perjalanan Dinas luar daerah di wilayah Daerah; dan
c.Perjalanan Dinas luar daerah di luar wilayah Daerah. Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada 2 ayat (1) dilakukan dalamrangka:
a.pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan meliputi; rapat, konsultasi, koordinasi, pertemuan, seminar, kunjungan kerja, studi banding, survei lapangan, pengumpulan data, pemeriksaan, pameran; dan/atau
b.ditugaskan untuk menempuh _pendidikan, latihan dan bimbingan teknis yang diadakan diluar tempat kedudukan.

Pasal 8

Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dilaksanakan pada wilayah Kecamatan. Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, dilaksanakan pada wilayah Kecamatan di Daerah. Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c dilaksanakan ke Kabupaten lain di Provinsi Riau, ke Ibukota Provinsi, dan ke Daerah lain di luar Provinsi Riau, termasuk ke Ibukota Negara. (1 (2 (3

Pasal 9

(1)Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dan huruf b, ditandatangani oleh Kepala Desa.
(2)SPD dikeluarkan oleh Kepala Desa.

Pasal 10

(1)ST perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), ditandatangani oleh pejabat sebagai berikut:
1. a.Camat untuk perjalanan dinas bagi:
  1. 1.Kepala Desa;
  2. 2.Pimpinan BPD.
2. b.Kepala Desa untuk perjalanan dinas luar daerah bagi:
  1. 1.perangkat desa; dan
  2. 2.LKD/LAD; dan
3. c.Ketua BPD untuk Perjalanan dinas anggota BPD.
(2)Apabila ST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah ditandatangani, diterbitkan SPD yang ditandatangani oleh Kepala Desa.

Isi peraturan

Teks29PDFHirarki

Memuat teks peraturan…