DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 18 Tahun 2025

Nomor: 18
Tahun: 2025
Ditetapkan: 2 Juni 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Ini Berisi 4 (empat) Bab dan 8 (delapan) Pasal diantaranya Ketentuan Umum; GDPK Daerah; Pendanaan; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan Tahun 2021-2046; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679); Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2024 tentang Kabupaten Indragiri Hulu di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6963); a. d. 4,

5.Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614); Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 310); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157). 7. MEMUTUSKAN: : PERATURAN BUPATI TENTANG GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN TAHUN 2021-2046IN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 1. 2. 3. 4.

(1)Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hulu. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu. Bupati adalah Bupati Indragiri Hulu. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu. Pembangunan kependudukan adalah upaya mewujudkan sinergi, sinkronisasi dan harmonisasi pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengarahan mobilitas, serta penataan administrasi kependudukan. Grand Design Pembangunan Kependudukan yang selanjutnya disingkat GDPK adalah arahan kebijakan yang dituangkan dalam program 5 (lima} tahun pembangunan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang dijabarkan dalam Peta jalan (raad map) Pembangunan Kependudukan Kabupaten untuk mewujudkan target pembangunan kependudukan. 5. 6.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pembangunan kependudukan agar terarah, efektif, efisien, terukur, dan mambawa manfaat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

(2)Peraturan Bupati ini bertujuan: a. b. meningkatkan kualitas penduduk untuk menjadi faktor penting dalam mencapai kemajuan bangsa; dan mewujudkan keseimbangan persebaran penduduk yang serasi dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan.
(1)
(2)
(3)
(1)
(2)
(1)
(2)GDPK Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di susun dengan sistematika sebagai berikut :
1. a.BABI Pendahuluan;
2. b.BABII Analis Situasi Kependudukan dan Capaian Pembangunan;
3. c.BABII Proyeksi Kependudukkan;
4. d.BAB IV Visi, Misi dan Isu_ Strategis Pembangunan Kependudukan;
5. e.BAB V Kebiyakan dan Strategis Pembangunan Kependudukan Daerah;
6. f.BAB VI Peta Jalan (Roadmap);
7. g.BAB VII Penutup. GDPK Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB II

GDPK DAERAH Pasal 3 GDPK Daerah di tetapkan untuk Periode 25 (dua puluh lima) Tahun yang dimulai dari Tahun 2021.

Pasal 4

GDPK Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) dituangkan dalam program 5 (lima) tahunan Pembangunan Kependudukan Kabupaten Hulu. GDPK Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan perencanaan pembangunan.

Pasal 5

Pelaksanaan GDPK Daerah diselenggarakan oleh Perangkat Daerah terkait dengan mengikutsertakan peran masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk pelaksanaan GDPK Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Perumus dan Tim Koordinasi Pelaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, yang terdiri atas unsur Pemerintah Daerah dari Satuan Kerja Perangkat Daerah Terkait, Instansi Lembaga Vertikal dan Institusi/Lembaga Perguruan Tinggi.

Pasal 6

Pendanaan Pelaksanaan Kebyakan GDPK Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indragiri Hulu dan sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan. ; BAB IV

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2021 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan Kabupaten Indragiri Hulu (Berita daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2021 Nomor 42 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Ditetapkan di Rengat “Ww pada tanggal 2 Juni 2025 BUPATI INDRAGIRI HULU, ttd ADE AGUS HARTANTO Diundangkan di Rengat pada tanggal 2 Juni 2025 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU, ttd PAINO BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2025 NOMOR 18

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…