Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 37 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2024 Nomor 37) sebagaimana telah diubah .
Memuat teks peraturan…
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; . Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 2. Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara’ Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 3. . Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem4. Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2024 tentang Kabupaten Indragiri Hulu di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 148, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6963); Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 5. 6. 7. 8.
Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp. 1.652.042.622.153 (satu triliun enam ratus lima puluh dua miliar empat puluh dua juta enam ratus dua puluh dua ribu seratus lima puluh tiga rupiah) yang bersumber dari:
Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp. 1.761.911.000.349 (satu triliun tujuh ratus enam puluh satu miliar sembilan ratus sebelas juta tiga ratus empat puluh sembilan rupiah) yang terdiri atas:
Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 885.392.023.421 (delapan ratus delapan puluh lima miliar tiga ratus sembilan puluh dua juta dua puluh tiga ribu empat ratus dua puluh satu rupiah) yang terdiri atas:
Anggaran Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a direncanakan sebesar Rp. 515.561.335.656 (lima ratus lima belas miliar lima ratus enam puluh satu juta tiga ratus tiga puluh lima ribu enam ratus lima puluh enam rupiah) yang terdiri atas:
Belanja Barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 454.072.159.132 (empat ratus lima puluh empat miliar tuyuh puluh dua juta seratus lima puluh sembilan ribu seratus tiga puluh dua rupiah) yang terdiri atas: . belanja Barang; . belanja Jasa; . belanja Pemeliharaan; . belanja Perjalanan Dinas; . belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat; belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS);
Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang terdiri dari:
Membuka PDF…
Peraturan yang disebut di Menimbang dan Mengingat.
Peraturan Daerah (Perda)