Anggaran Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a direncanakan sebesar Rp. 515.561.335.656 (lima ratus lima belas miliar lima ratus enam puluh satu juta tiga ratus tiga puluh lima ribu enam ratus lima puluh enam rupiah) yang terdiri atas:
a.belanja Gaji Pokok ASN;
b.belanja Tunjangan Keluarga ASN;
c.belanja Tunjangan Jabatan ASN;
d.belanja Tunjangan Fungsional ASN;
e.belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN;
f.belanja Tunjangan Beras ASN;
g.belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN;
h.belanja Pembulatan Gaji ASN;
i.belanja luran Jaminan Kesehatan ASN;
j.belanja Turan Jaminan Kecelakaan Kerja ASN; dan
k.belanja Iuran Jaminan Kematian ASN.
Belanja Gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a direncanakan sebesar Rp. 383.686.292.219 (tiga ratus delapan puluh tiga miliar enam ratus delapan puluh enam juta dua ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus sembilan belas rupiah) yang terdiri atas:
a.belanja Gaji Pokok PNS; dan
b.belanja Gaji Pokok PPPK.
(3)Belanja Gaji pokok PNS sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf a direncanakan sebesar Rp. 264.585.350.476 (dua ratus enam puluh empat miliar lima ratus delapan puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah).
(4)Belanja Gaji pokok PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf b direncanakan sebesar Rp. 119.100.941.743 (seratus sembilan belas miliar seratus juta sembilan ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah).
(5)Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.
39.106.257.810 (tiga puluh sembilan miliar seratus enam juta dua ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus sepuluh rupiah) yang terdiri atas:
a.belanja Tunjangan Keluarga PNS; dan
b.belanja Tunjangan Keluarga PPPK.
(6)Belanja...
e. f. 6. Je (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
(15)Belanja Tunjangan Keluarga PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a direncanakan sebesar Rp.
26.405.163.496 (dua puluh enam miliar empat ratus lima juta seratus enam puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah). Belanja Tunjangan Keluarga PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b direncanakan sebesar Rp. 12.701.094.314 (dua belas miliar tujuh ratus satu juta sembilan puluh empat ribu tiga ratus empat belas rupiah). Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 5.457.667.146 (lima miliar empat ratus lima puluh tujuh juta enam ratus enam puluh tujuh ribu seratus empat puluh enam rupiah) yang terdiri atas:
a.belanja Tunjangan Jabatan PNS; dan
b.belanja Tunjangan Jabatan PPPK.
Belanja Tunjangan Jabatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a direncanakan sebesar Rp. 5.446.101.200 (lima miliar empat ratus empat puluh enam juta seratus satu ribu dua ratus rupiah). Belanja Tunjangan Jabatan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b direncanakan sebesar Rp. 11.565.946 (sebelas juta lima ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah). Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 21.454.634.154 (dua puluh satu miliar empat ratus lima puluh empat juta enam ratus tiga puluh empat ribu seratus lima puluh empat rupiah) yang terdiri atas :
a.belanja Tunjangan Fungsional PNS; dan
b.belanja Tunjangan Fungsional PPPK.
Belanja Tunjangan Fungsional PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf a direncanakan sebesar Rp. 21.221.437.299 (dua puluh satu miliar dua ratus dua puluh satu juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah). Belanja Tunjangan Fungsional PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf b direncanakan sebesar Rp. 233.196.855 (dua ratus tiga puluh tiga juta seratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah). Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 100.416.995.722 (sepuluh miliar empat ratus enam belas juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah) yang terdiri atas:
a.belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS; dan
b.belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK.
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf a direncanakan sebesar Rp. 3.539.526.456 (tiga miliar lima ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus dua puluh enam ribu empat ratus lima puluh enam rupiah).
(16)Belanja...
(16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24)
(25)Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf b direncanakan sebesar Rp.
6.877.469.266 (enam miliar delapan ratus tujuh puluh tuyuh juta empat ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh enam rupiah). Belanja Tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 23.067.280.759 (dua puluh tiga miliar enam puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh ribu tujuh ratus lima puluh sembilan rupiah) yang terdiri atas:
a.belanja Tunjangan beras PNS; dan
b.belanja Tunjangan beras PPPK.
Belanja Tunjangan beras PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (17) huruf a direncanakan sebesar Rp. 14.529.328.773 (empat belas miliar lima ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah). Belanja Tunjangan beras PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (17) huruf b direncanakan sebesar Rp. 8.537.951.986 (delapan miliar lima ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah). Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 2.373.798.432 (dua miliar tiga ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah) terdiri atas:
a.belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS; dan
b.belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPK.
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (20) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.172.557.835 (dua miliar seratus tujuh puluh dua juta lima ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah). Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (20) huruf b direncanakan sebesar Rp. 201.240.597 (dua ratus satu juta dua ratus empat puluh ribu lima ratus sembilan puluh tujuh rupiah). Belanja Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 7.788.616 (tujuh juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus enam belas rupiah) yang terdiri atas:
a.belanja Pembulatan Gaji PNS; dan
b.belanja Pembulatan Gaji PPPK.
Belanja Pembulatan Gaji PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (23) huruf a direncanakan sebesar Rp. 4.507.025 (empat juta lima ratus tujuh ribu dua puluh lima rupiah). Belanja Pembulatan Gaji PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (23) huruf b direncanakan sebesar Rp. 3.281.591 (tiga juta dua ratus delapan puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah).
(26)Belanja...
(26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33)
(34)Belanja Turan Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.
26.633.462.743,76 (dua puluh enam miliar enam ratus tiga puluh tiga juta empat ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah tujuh puluh enam sen) yang terdiri atas:
a.belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS; dan
b.belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK.
Belanja Turan Jaminan Kesehatan PNS_ sebagaimana dimaksud pada ayat (26) huruf a direncanakan sebesar Rp. 19.712.464.639 (sembilan belas miliar tujuh ratus dua belas juta empat ratus enam puluh empat ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah). Belanja Turan Jaminan Kesehatan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (26) huruf b direncanakan sebesar Rp. 6.920.998.104,76 (enam miliar sembilan ratus dua puluh juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu seratus empat rupiah tujuh puluh enam sen). Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 886.362.623,05 (delapan ratus delapan puluh enam miliar tiga ratus enam puluh dua juta enam ratus dua puluh tiga rupiah lima sen) yang terdiri atas:
a.belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS; dan
b.belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK.
Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (29) huruf a direncanakan sebesar Rp. 603.378.538 (enam ratus tiga juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah). Belanja furan Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (29) huruf b direncanakan sebesar Rp. 282.984.085,05 (dua ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu delapan puluh lima rupiah lima sen). Belanja Turan Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 2.470.795.431,19 (dua miliar empat ratus tuyuh puluh juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah sembilan belas sen) yang terdiri atas:
a.belanja Iuran Jaminan Kematian PNS; dan
b.belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK.
Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS_ sebagaimana dimaksud pada ayat (32) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.687.221.860 (satu miliar enam ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus dua puluh satu ribu delapan ratus enam puluh rupiah). Belanja luran Jaminan Kematian PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (32) huruf b direncanakan sebesar Rp. 783.573.571,19 (tujuh ratus delapan puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah sembilan belas sen). Je
(35)Belanja...
(35)Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana
(36) (37) (38) (39)
(40)dimaksud pada Pasal 10 huruf b direncanakan sebesar Rp.
340.991.129.714 (tiga ratus empat puluh miliar sembilan ratus sembilan puluh satu juta seratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus empat belas rupiah) yang terdiri atas:
a.tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN;
b.tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN;
c.tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN;
d.tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN;
e.tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN;
dan
f.tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN.
Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (35) huruf a direncanakan sebesar Rp. 92.706.809.067 (sembilan puluh dua miliar tujuh ratus enam juta delapan ratus sembilan ribu enam puluh tujuh rupiah) yang terdiri atas:
a.tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS;
dan
b.tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK.
Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (36) huruf a direncanakan sebesar Rp. 84.779.110.054 (delapan puluh empat miliar tujuh ratus,tujuh puluh sembilan juta seratus sepuluh ribu lima puluh empat rupiah). Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (36) huruf b direncanakan sebesar Rp. 7.927.699.013 (tujuh miliar sembilan ratus dua puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga belas rupiah). Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (35) huruf b direncanakan sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) yang merupakan Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PPPK sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah). Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (35) huruf c direncanakan sebesar Rp. 14.161.013.796 (empat belas miliar seratus enam puluh satu juta tiga belas ribu tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah) yang terdiri atas:
a.tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS Rp. 12.970.253.136 (dua belas miliar sembilan ratus tujuh puluh juta dua ratus lima puluh tiga ribu seratus tiga puluh enam rupiah); dan
b.tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK Rp. 1.190.760.660 (satu miliar seratus sembilan puluh jJuta tujuh ratus enam puluh ribu enam ratus enam puluh rupiah).
(41)Belanja...
(41) (42) (43) (44)
(45)Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (35) huruf d direncanakan sebesar Rp. 1.969.898.727 (satu miliar sembilan ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) berupa belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS sebesar Rp.
1.969.898.727 (satu miliar sembilan ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah). Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (35) huruf e direncanakan sebesar Rp. 100.529.051.635 (seratus miliar lima ratus dua puluh sembilan juta lima puluh satu ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah) yang terdiri atas:
a.tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS;
dan
b.tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK.
Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (42) huruf a direncanakan sebesar Rp. 73.129.687.713 (tujuh puluh tiga miliar seratus dua puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga belas rupiah). Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (42) huruf b direncanakan sebesar Rp. 27.399.363.922 (dua puluh tujuh miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah). Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat
(35)huruf f direncanakan sebesar Rp. 131.614.356.489 (seratus tiga puluh satu miliar enam ratus empat belas juta tiga ratus lima puluh enam ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah) yang terdiri atas:
a.belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Hotel;
b.belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Restoran;
c.belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Hiburan;
d.belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame;
e.belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Penerangan Jalan;
f.belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Parkir;
g.belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Air Tanah;
h.belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Sarang Burung Walet;
i.belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
j.belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan;
k.belanja...
(46) (47) (48)
(49)(SO)
(51) (52) (53) (54) (55)
k.belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
l.belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD;
m.belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD;
dan
n.belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN.
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah- Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (45) hurufa direncanakan sebesar Rp. 32.610.134 (tiga puluh dua juta enam ratus sepuluh ribu seratus tiga puluh empat rupiah). Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah- Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (45) huruf b direncanakan sebesar Rp. 195.217.974 (seratus sembilan puluh lima juta dua ratus tujuh belas ribu sembilan ratus tuyuh puluh empat rupiah). Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah- Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (45) huruf c direncanakan sebesar Rp. 7.401.904 (tujuh juta empat ratus satu ribu sembilan ratus empat rupiah). Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah- Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (45) huruf d direncanakan sebesar Rp. 98.539.019 (sembilan puluh delapan juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan belas rupiah). Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah- Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat
(45)huruf e direncanakan sebesar Rp. 81.279.017 (delapan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh belas rupiah).
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah- Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (45) huruf f direncanakan sebesar Rp. 15.067.784 (lima belas juta enam puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah). Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah- Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (45) huruf g direncanakan sebesar Rp. 2.732.755 (dua juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah). Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah- Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (45) huruf h direncanakan sebesar Rp. 12.575.296 (dua belas juta lima ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah). Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah- Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (45) huruf i direncanakan sebesar Rp. 4.748.791 (empat juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah). Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah- Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (45) huruf j direncanakan sebesar Rp. 410.611.113 (empat ratus sepuluh juta enam ratus sebelas ribu seratus tiga belas rupiah).
(56)Belanja...
(56) (57) (58) (59) (60) (61) (62) (63) (64)
(65)Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah- Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (45) huruf k direncanakan sebesar Rp.
1.242.686.897 (satu miliar dua ratus empat puluh dua juta enam ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah). Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (45) huruf | direncanakan sebesar Rp. 126.177.386.800 (seratus dua puluh enam miliar seratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus rupiah). Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (45) huruf m direncanakan sebesar Rp. 2.649.750.000 (dua miliar enam ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (45) huruf n direncanakan sebesar Rp. 683.749.005 (enam ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu lima rupiah). Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 huruf c direncanakan sebesar Rp. O (nol rupiah) yang terdiri atas:
a.belanja Honorarium; dan
b.belanja Jasa Pengelolaan BMD.
Belanja Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (60) huruf a direncanakan sebesar Rp. 0 (nol rupiah) yang terdiri atas:
a.belanja Honorarium Pengadaan Barang /Jasa; dan
b.belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBUJ).
Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (61) huruf a direncanakan sebesar Rp.O (nol rupiah). belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) sebagaimana dimaksud pada ayat (61) huruf b direncanakan sebesar Rp. 0 (nol rupiah). Belanja Jasa Pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (60) huruf b direncanakan sebesar Rp. O (nol rupiah) yang merupakan Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 huruf d direncanakan sebesar Rp. 24.908.749.200 (dua puluh empat miliar sembilan ratus delapan juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) yang terdiri atas: belanja Uang Representasi DPRD; belanja Tunjangan Keluarga DPRD; belanja Tunjangan Beras DPRD; belanja Uang Paket DPRD; belanja Tunjangan Jabatan DPRD; belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD; belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD; a. d. e. f. g.
h.belanja...
(66) (67) (68) (69) (70) (71) (72) (73) (74) (75) (76)
h.belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD;
. belanja Tunjangan Reses DPRD;
j.belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
k.belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD;
l.belanja Tunjangan Transportasi DPRD; dan
m.belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD.
Belanja Uang Representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (65) huruf a direncanakan sebesar Rp. 892.290.000 (delapan ratus sembilan puluh dua juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah). Belanja Tunjangan Keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (65) huruf b direncanakan sebesar Rp. 124.920.600 (seratus dua puluh empat juta sembilan ratus dua puluh ribu enam ratus rupiah). Belanja Tunjangan Beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (65) huruf c direncanakan sebesar Rp. 162.220.800 (seratus enam puluh dua juta dua ratus dua puluh ribu delapan ratus rupiah). Belanja Uang Paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (65) huruf d direncanakan sebesar Rp. 76.482.000 (tujuh puluh enam juta empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah). Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (65) huruf e direncanakan sebesar Rp. 1.293.820.500 (satu miliar dua ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah). Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (65) huruf f direncanakan sebesar Rp. 129.124.980 (seratus dua puluh sembilan juta seratus dua puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah). Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (65) huruf g direncanakan sebesar Rp. 22.463.340 (dua puluh dua juta empat ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh rupiah). Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (65) huruf h direncanakan sebesar Rp. 5.040.000.000 (lima miliar empat puluh juta rupiah). Belanja Tunjangan Reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (65) huruf i direncanakan sebesar Rp. 840.000.000 (delapan ratus empat puluh miliar rupiah). Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (65) huruf j direncanakan sebesar Rp. 40.285.980 (empat puluh juta dua ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah). Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (65) huruf k direncanakan sebesar Rp. 6.479.406.000 (enam miliar empat ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus enam ribu rupiah) yang terdiri atas:
a.belanja...
(77) (78) (79) (80) (81) (82) (83) (84)
a.belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD;
b.belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD;
c.belanja Jaminan Kematian DPRD; dan
d.belanja Tunjangan Perumahan DPRD.
Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (76) huruf a direncanakan sebesar Rp. 103.158.000 (seratus tiga juta seratus lima puluh delapan ribu rupiah). Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (76) huruf b direncanakan sebesar Rp. 3.708.000 (tiga juta tujuh ratus delapan ribu rupiah). Belanja Jaminan Kematian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (76) huruf c direncanakan sebesar Rp. 13.740.000 (tiga belas juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah). Belanja Tunjangan Perumahan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (76) huruf d direncanakan sebesar Rp. 6.358.800.0000 (enam miliar tiga ratus lima puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah). Belanja Tunjangan Transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (65) huruf 1 direncanakan sebesar Rp. 9.744.000.000 (sembilan miliar tujuh ratus empat puluh empat juta rupiah). Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD_ sebagaimana dimaksud pada ayat (65) huruf m direncanakan sebesar Rp. 63.735.000 (enam puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah). Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e direncanakan sebesar Rp. 737.978.646 (tujuh ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus empat puluh enam rupiah) yang terdiri atas:
a.belanja Gaji Pokok KDH/WKDH;
b.belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH;
c.belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH;
d.belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH;
e.belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH;
f.belanja Pembulatan Gaji K.DH/WKDH;
g.belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH;
h.belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH;
i.belanja Turan Jaminan Kematian KDH/WKDH; dan
j.belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah.
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f direncanakan sebesar Rp. 646.340.205 (enam ratus empat puluh enam juta tiga ratus empat puluh ribu dua ratus lima rupiah) yang terdiri atas:
a.belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD; dan
b.belanja Dana Operasional KDH/WKDH.
(85)Belanja...
(85) (1) (2)
(3)Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf g direncanakan sebesar Rp. 2.546.490.000 (dua miliar lima ratus empat puluh enam juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang merupakan belanja Pegawai BLUD Rp. 2.546.490.000 (dua miliar lima ratus empat puluh enam juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah).
Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: