DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 22 Tahun 2025

Nomor: 22
Tahun: 2025
Ditetapkan: 25 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Perubahan Penjabaran Kelima atas Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 37 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut: a. mengubah ketentuan dalam Pasal 9, yaitu mengenai anggaran belanja operasi yang terdiri atas belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial; b. mengubah ketentuan Pasal 10 dan Pasal 11 mengenai belanja pegawai; c. mengubah ketentuan Pasal 12 mengenai belanja barang dan jasa; d. mengubah ketentuan Pasal 17 mengenai uraian lebih lanjut APBD yang tercantum dalam Lampiran.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang... 10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); . Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang3. Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); . Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem4, Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang5. Pemerintahan Daerah (Llembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2024 tentang Kabupaten Indragiri Hulu di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 148, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6963); 6. 7. . Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang8. Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lkembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6177);
11.Peraturan... 9. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847); Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Llembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323); Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067); Te
21.Peraturan... Menetapkan:
21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentangNe Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648); MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 37 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 37 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2024 Nomor 37) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan :
1.Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2025 Nomor 3);
2.Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2025 Nomor 7);
3.Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 10 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2025 Nomor 10);
4.Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 19 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2025 Nomor 19); diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal...

Pasal 9

Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a_— direncanakan sebesar’ Rp. 1.349.901.040.886 (satu triliun tiga ratus empat puluh sembilan miliar sembilan ratus satu juta empat puluh ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah) yang terdiri atas:

a.belanja pegawai;
b.belanja barang dan jasa;
c.belanja hibah; dan
d.belanja bantuan sosial. Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 885.392.023.421 (delapan ratus delapan puluh lima miliar tiga ratus sembilan puluh dua juta dua puluh tiga ribu empat ratus dua puluh satu rupiah). Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat

(1)huruf b direncanakan sebesar Rp. 454.059.459.365 (empat ratus lima puluh empat miliar lima puluh sembilan juta empat ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah). Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufc direncanakan sebesar Rp. 10.249.558.100 (sepuluh miliar dua ratus empat puluh sembilan juta lima ratus lima puluh delapan ribu seratus rupiah). Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf d direncanakan sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah). (S) Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 885.392.023.421 (delapan ratus delapan puluh lima miliar tiga ratus sembilan puluh dua juta dua puluh tiga ribu empat ratus dua puluh satu rupiah) yang terdiri atas: a. b. c. belanja gaji dan tunjangan ASN; belanja Tambahan Penghasilan ASN; tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN; . belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;d. belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH; belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan belanja Pegawai BLUD. e. f. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal... g.

Pasal 11

Anggaran Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a direncanakan sebesar Rp. 516.535.961.033 (lima ratus enam belas miliar lima ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus enam puluh satu ribu tiga puluh tiga rupiah) yang terdiri atas: . belanja Gaji Pokok ASN; . belanja Tunjangan Keluarga ASN; . belanja Tunjangan Jabatan ASN; . belanja Tunjangan Fungsional ASN; . belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN; belanja Tunjangan Beras ASN; . belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN; . belanja Pembulatan Gaji ASN;

i.belanja uran Jaminan Kesehatan ASN;
j.belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN; dan
k.belanja Iuran Jaminan Kematian ASN. Belanja Gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat

(1)huruf a direncanakan sebesar Rp. 384.197.823.104 (tiga ratus delapan puluh empat miliar seratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh tiga ribu seratus empat rupiah) yang terdiri atas:
1. a.belanja Gaji Pokok PNS; dan
2. b.belanja Gaji Pokok PPPK. Belanja Gaji pokok PNS sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf a direncanakan sebesar Rp. 265.267.290.006 (dua ratus enam puluh lima miliar dua ratus enam puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh ribu enam rupiah). Belanja Gaji pokok PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf b direncanakan sebesar Rp. 118.930.533.098 (seratus delapan belas miliar sembilan ratus tiga puluh juta lima ratus tiga puluh tiga ribu sembilan puluh delapan rupiah). Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 39.134.800.675 (tiga puluh sembilan miliar seratus tiga puluh empat juta delapan ratus ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah) yang terdiri atas:
1. a.belanja Tunjangan Keluarga PNS; dan
2. b.belanja Tunjangan Keluarga PPPK. Belanja Tunjangan Keluarga PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a direncanakan sebesar Rp. 26.430.950.879 (dua puluh enam miliar empat ratus tiga puluh juta sembilan ratus lima puluh ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan rupiah). Belanja Tunjangan Keluarga PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b direncanakan sebesar Rp. 12.703.849.796 (dua belas miliar tujuh ratus tiga juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah). moa d. Je Je
(2)
(6)
(8)Belanja...
(8)
(12)
(13)
(14)
(16)
(17)Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 5.544.938.852 (lima miliar lima ratus empat puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah) yang terdiri atas:
1. a.belanja Tunjangan Jabatan PNS; dan
2. b.belanja Tunjangan Jabatan PPPK. Belanja Tunjangan Jabatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a direncanakan sebesar_ Rp. 5.535.766.200 (lima miliar lima ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus enam puluh enam ribu dua ratus rupiah). Belanja Tunjangan Jabatan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b direncanakan sebesar Rp. 9.172.652 (sembilan juta seratus tujuh puluh dua ribu enam ratus lima puluh dua rupiah). Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 211.471.194.154 (dua puluh satu miliar empat ratus tujuh puluh satu juta seratus sembilan puluh empat ribu seratus lima puluh empat rupiah) yang terdiri atas :
3. a.belanja Tunjangan Fungsional PNS; dan
4. b.belanja Tunjangan Fungsional PPPK. Belanja Tunjangan Fungsional PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf a direncanakan sebesar Rp. 21.235.407.299 (dua puluh satu miliar dua ratus tiga puluh lima juta empat ratus tujuh ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah). Belanja Tunjangan Fungsional PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf b direncanakan sebesar Rp. 235.786.855 (dua ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah). Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 10.416.209.016 (sepuluh miliar empat ratus enam belas juta dua ratus sembilan ribu enam belas rupiah) yang terdiri atas:
5. a.belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS; dan
6. b.belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK. Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf a direncanakan sebesar Rp. 3.538.739.750 (tiga miliar lima ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah). Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf b direncanakan sebesar Rp. 6.877.469.266 (enam miliar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh enam rupiah). Belanja Tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 23.099.020.199 (dua puluh tiga miliar sembilan puluh sembilan juta dua puluh ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah) yang terdiri atas:
7. a.belanja Tunjangan beras PNS; dan
8. b.belanja Tunjangan beras PPPK.
(9)
(10)
(11)15)
(18)Belanja...
(18)Belanja Tunjangan beras PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (17) hurufa direncanakan sebesar Rp. 14.563.458.073 (empat belas miliar lima ratus enam puluh tiga juta empat ratus lima puluh delapan ribu tujuh puluh tiga rupiah).
(19)Belanja Tunjangan beras PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (17) huruf b direncanakan sebesar Rp. 8.535.562.126 (delapan miliar lima ratus tiga puluh lima juta lima ratus enam puluh dua ribu seratus dua puluh enam rupiah).
(20)Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 2.391.446.478 (dua miliar tiga ratus sembilan puluh satu juta empat ratus empat puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh delapan rupiah) terdiri atas:
1. a.belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS; dan
2. b.belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPK.
(21)Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (20) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.190.205.881 (dua miliar seratus sembilan puluh juta dua ratus lima ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah).
(22)Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (20) huruf b direncanakan sebesar Rp. 201.240.597 (dua ratus satu juta dua ratus empat puluh ribu lima ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
(23)Belanja Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 7.792.162 (tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu seratus enam puluh dua rupiah) yang terdiri atas:
1. a.belanja Pembulatan Gaji PNS; dan
2. b.belanja Pembulatan Gaji PPPK.
(24)Belanja Pembulatan Gaji PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (23) huruf a direncanakan sebesar Rp. 4.510.571 (empat juta lima ratus sepuluh ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah).
(25)Belanja Pembulatan Gaji PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (23) huruf b direncanakan sebesar Rp. 3.281.591 (tiga juta dua ratus delapan puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah).
(26)Belanja Turan Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 26.911.501.514,76 (dua puluh enam miliar sembilan ratus sebelas juta lima ratus satu ribu lima ratus empat belas rupiah tujuh puluh enam sen) yang terdiri atas:
1. a.belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS; dan
2. b.belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK.
(27)Belanja Turan Jaminan Kesehatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (26) huruf a direncanakan sebesar Rp. 19,990.503.410 (sembilan belas miliar sembilan ratus sembilan puluh juta lima ratus tiga ribu empat ratus sepuluh rupiah).
(28)Belanja...
(28)
(29)
(30)
(31)
(32)
(33)
(34)
(35)Belanja luran Jaminan Kesehatan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (26) huruf b direncanakan sebesar Rp. 6.920.998.104,76 (enam miliar sembilan ratus dua puluh juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu seratus empat rupiah tujuh puluh enam sen). Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 886.422.893,05 (delapan ratus delapan puluh enam miliar empat ratus dua puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah lima sen) yang terdiri atas:
1. a.belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS; dan
2. b.belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (29) huruf a direncanakan sebesar Rp. 603.438.808 (enam ratus tiga juta empat ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus delapan rupiah). Belanja Juran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (29) huruf b direncanakan sebesar Rp. 282.984.085,05 (dua ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu delapan puluh lima rupiah lima sen). Belanja Turan Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 2.474.811.985,19 (dua miliar empat ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus sebelas ribu sembilan ratus delapan puluh iima rupiah sembilan belas sen) yang terdiri atas:
3. a.belanja Iuran Jaminan Kematian PNS; dan
4. b.belanja Turan Jaminan Kematian PPPK. Belanja JIuran Jaminan Kematian PNS_ sebagaimana dimaksud pada ayat (32) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.691.238.414 (satu miliar enam ratus sembilan puluh satu juta dua ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus empat belas rupiah). Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (32) huruf b direncanakan sebesar Rp. 783.573.571,19 (tujuh ratus delapan puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah sembilan belas sen). Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 huruf b direncanakan sebesar Rp. 340.093.614.565 (tiga ratus empat puluh miliar sembilan puluh tiga juta enam ratus empat belas ribu lima ratus enam puluh lima rupiah) yang terdiri atas:
5. a.tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN;
6. b.tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN;
7. c.tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN;
8. d.tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN;
9. e.tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN; dan
10. f.tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN. Je Je
(36)Belanja...
(36)
(37)
(38)
(39)
(41)
(42)Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (35) huruf a direncanakan sebesar Rp. 92.491.264.230 (sembilan puluh dua miliar empat ratus sembilan puluh satu juta dua ratus enam puluh empat ribu dua ratus tiga puluh rupiah) yang terdiri atas:
1. a.tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS; dan
2. b.tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK. Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (36) huruf a direncanakan sebesar Rp. 84.700.530.054 (delapan puluh empat miliar tujuh ratus juta lima ratus tiga puluh ribu lima puluh empat rupiah). Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (36) huruf b direncanakan sebesar Rp. 7.790.734.176 (tujuh miliar tujuh ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus tiga puluh empat ribu seratus tujuh puluh enam rupiah). Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (35) huruf b direncanakan sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) yang omerupakan Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PPPK sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah). Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (35) huruf c direncanakan sebesar Rp. 14.171.043.796 (empat belas miliar seratus tujuh puluh satu juta empat puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah) yang terdiri atas:
3. a.tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS Rp. 12.970.253.136 (dua belas miliar sembilan ratus tujuh puluh juta dua ratus lima puluh tiga ribu seratus tiga puluh enam rupiah); dan
4. b.tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK Rp. 1.200.790.660 (satu miliar dua ratus juta tujuh ratus sembilan puluh ribu enam ratus enam puluh rupiah). Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (35) huruf d direncanakan sebesar Rp. 1.969.898.727 (satu miliar sembilan ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) berupa belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS sebesar Rp. 1.969.898.727 (satu miliar sembilan ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah). Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (35) huruf e direncanakan sebesar Rp. 100.436.510.061 (seratus miliar empat ratus tiga puluh enam juta lima ratus sepuluh ribu enam puluh satu rupiah) yang terdiri atas:
5. a.tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS; dan
6. b.tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK.
(40)
(43)Belanja...
(43)
(44)
(45)
(46)
(47)Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (42) huruf a direncanakan sebesar Rp. 73.106.587.713 (tujuh puluh tiga miliar seratus enam juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga belas rupiah). Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (42) huruf b direncanakan sebesar Rp. 27.329.922.348 (dua puluh tujuh miliar tiga ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh dua ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah). Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat
(35)huruf f direncanakan sebesar Rp. 131.014.897.751 (seratus tiga puluh satu miliar empat belas juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah) yang terdiri atas:
1. a.belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Hotel;
2. b.belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Restoran;
3. c.belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Hiburan;
4. d.belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame;
5. e.belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Penerangan Jalan;
6. f.belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Parkir;
7. g.belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Air Tanah;
8. h.belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak _Daerah-Pajak Sarang Burung Walct;
9. i.belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
10. j.belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan;
11. k.belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
12. l.belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD;
13. m.belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD; dan
14. n.belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah- Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (45) hurufa direncanakan sebesar Rp. 25.344.371 (dua puluh lima juta tiga ratus empat puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah). Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah- Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (45) huruf b direncanakan sebesar Rp. 149.237.603 (seratus empat puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus tiga rupiah).
(48)Belanja...
(48)
(49)(SO)
(51)
(52)
(53)
(54)
(55)(S7)
(58)Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah- Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (45) huruf c direncanakan sebesar Rp. 3.917.186 (tiga juta sembilan ratus tujuh belas ribu seratus delapan puluh enam rupiah). Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah- Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (45) huruf d direncanakan sebesar Rp. 64.633.344 (enam puluh empat juta enam ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah). Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah- Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat
(45)huruf e direncanakan sebesar Rp. 61.860.111 (enam puluh satu juta delapan ratus enam puluh ribu seratus sebelas rupiah). Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah- Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (45) huruf f direncanakan sebesar Rp. 13.984.000 (tiga belas juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah). Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah- Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (45) huruf g direncanakan sebesar Rp. 2.104.797 (dua juta seratus empat ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah). Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah- Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (45) huruf h direncanakan sebesar Rp. 9.730.937 (sembilan juta tuyuh ratus tiga puluh ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah). Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah- Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (45) huruf i direncanakan sebesar Rp. 6.138.003 (enam juta seratus tiga puluh delapan ribu tiga rupiah). Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah- Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (45) huruf j direncanakan sebesar Rp. 290.102.528 (dua ratus sembilan puluh juta seratus dua ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah). Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah- Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (45) huruf k direncanakan sebesar Rp. 876.959.066 (delapan ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu enam puluh enam rupiah). Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (45) huruf 1 direncanakan sebesar Rp. 126.177.386.800 (seratus dua puluh enam miliar seratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus rupiah). Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (45) huruf m direncanakan sebesar Rp. 2.649.750.000 (dua miliar enam ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
(56)
(59)Belanja...
(59)
(60)
(61)
(62)
(63)
(64)
(65)
(66)
(67)Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (45) huruf n direncanakan sebesar Rp. 683.749.005 (enam ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu lima rupiah). Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 huruf c direncanakan sebesar Rp. O (nol rupiah) yang terdiri atas:
1. a.belanja Honorarium; dan
2. b.belanja Jasa Pengelolaan BMD. Belanja Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (60) huruf a direncanakan sebesar Rp. 0 (nol rupiah) yang terdiri atas:
3. a.belanja Honorarium Pengadaan Barang /Jasa; dan
4. b.belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ). Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (61) huruf a direncanakan sebesar Rp.O (nol rupiah). belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) sebagaimana dimaksud pada ayat (61) huruf b direncanakan sebesar Rp. O (nol rupiah). Belanja Jasa Pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (60) huruf b direncanakan sebesar Rp. O (nol rupiah) yang merupakan Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 huruf d direncanakan sebesar Rp. 224.908.749.200 (dua puluh empat miliar sembilan ratus delapan juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) yang terdiri atas: belanja Uang Representasi DPRD; . belanja Tunjangan Keluarga DPRD; belanja Tunjangan Beras DPRD; belanja Uang Paket DPRD; belanja Tunjangan Jabatan DPRD; belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD; belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD; belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD; belanja Tunjangan Reses DPRD; belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
5. k.belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD;
6. l.belanja Tunjangan Transportasi DPRD; dan
7. m.belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD. Belanja Uang Representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (65) huruf a direncanakan sebesar Rp. 892.290.000 (delapan ratus sembilan puluh dua juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah). Belanja Tunjangan Keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (65) huruf b direncanakan sebesar Rp. 124.920.600 (seratus dua puluh empat juta sembilan ratus dua puluh ribu enam ratus rupiah). roam ooo op
(68)Belanja... i j
(68)
(69)
(70)
(71)
(72)
(73)
(74)
(75)
(76)
(77)
(78)
(79)Belanja Tunjangan Beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (65) huruf c direncanakan sebesar Rp. 162.220.800 (seratus enam puluh dua juta dua ratus dua puluh ribu delapan ratus rupiah). Belanja Uang Paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (65) huruf d direncanakan sebesar Rp. 76.482.000 (tujuh puluh enam juta empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah). Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (65) huruf e direncanakan sebesar Rp. 1.293.820.500 (satu miliar dua ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah). Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (65) huruf f direncanakan sebesar Rp. 129,124.980 (seratus dua puluh sembilan juta seratus dua puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah). Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (65) huruf g direncanakan sebesar Rp. 22.463.340 (dua puluh dua juta empat ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh rupiah). Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (65) huruf h direncanakan sebesar Rp. 5.040.000.000 (lima miliar empat puluh juta rupiah). Belanja Tunjangan Reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (65) huruf i direncanakan sebesar Rp. 840.000.000 (delapan ratus empat puluh miliar rupiah). Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (65) huruf j direncanakan sebesar Rp. 40.285.980 (empat puluh juta dua ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah). Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (65) huruf k direncanakan sebesar Rp. 6.479.406.000 (enam miliar empat ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus enam ribu rupiah) yang terdiri atas:
1. a.belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD;
2. b.belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD;
3. c.belanja Jaminan Kematian DPRD; dan
4. d.belanja Tunjangan Perumahan DPRD. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (76) huruf a direncanakan sebesar Rp. 103.158.000 (seratus tiga juta seratus lima puluh delapan ribu rupiah). Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (76) huruf b direncanakan sebesar Rp. 3.708.000 (tiga juta tujuh ratus delapan ribu rupiah). Belanja Jaminan Kematian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (76) huruf c direncanakan sebesar Rp. 13.740.000 (tiga belas juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah).
(80)Belanja...
(80)
(81)
(82)
(83)
(84)
(85)
(1)Belanja Tunjangan Perumahan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (76) huruf d direncanakan sebesar Rp. 6.358.800.000 (enam miliar tiga ratus lima puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah). Belanja Tunjangan Transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (65) huruf | direncanakan sebesar Rp. 9.744.000.000 (sembilan miliar tujuh ratus empat puluh empat juta rupiah). Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (65) huruf m direncanakan sebesar Rp. 63.735.000 (enam puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah). Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e direncanakan sebesar Rp. 660.868.418 (enam ratus enam puluh juta delapan ratus enam puluh delapan ribu empat ratus delapan belas rupiah) yang terdiri atas: . belanja Gaji Pokok KDH/WKDH; . belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH; . belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH; . belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH; . belanja Tunjangan PPh /Tunjangan Khusus KDH/WKDH; belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH; . belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH; . belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH; belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH; dan belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f direncanakan sebesar Rp. 646.340.205 (enam ratus empat puluh enam juta tiga ratus empat puluh ribu dua ratus lima rupiah) yang terdiri atas:
1. a.belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD; dan
2. b.belanja Dana Operasional KDH/WKDH. Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf g direncanakan sebesar Rp. 2.546.490.000 (dua miliar lima ratus empat puluh enam juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang merupakan belanja Pegawai BLUD Rp. 2.546.490.000 (dua miliar lima ratus empat puluh enam juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah). a. d. e. Sor py gq ih Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Belanja Barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 454.059.459.365 (empat ratus lima puluh empat miliar lima puluh sembilan juta empat ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah) yang terdiri atas:

a.belanja... . belanja Barang; . belanja Jasa; . belanja Pemeliharaan; . belanja Perjalanan Dinas; . belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain /masyarakat; belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS);
g.belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP); dan
h.belanja Barang dan Jasa Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 57.836.137.179 (lima puluh tujuh miliar delapan ratus tiga puluh enam juta seratus tiga puluh tujuh juta seratus tujuh puluh sembilan rupiah) yang terdiri atas:
a.belanja Barang Pakai Habis;
b.belanja Barang Tak Habis Pakai; dan
c.belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi. Belanja Barang Pakai Habis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp. 56.927.772.176 (lima puluh enam miliar sembilan ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu seratus tujuh puluh enam rupiah) yang terdiri atas: belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi; belanja Bahan-Bahan Kimia; belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas; belanja Bahan-Bahan Baku; belanja Bahan-isi Tabung Pemadam Kebakaran; . belanja Bahan-isi Tabung Gas; belanja Bahan-Bahan Lainnya; belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan; belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar; belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium; belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel; belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya; . belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya; belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis kantor; belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover; belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak; belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos; belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/ Administrasi Tender;
s.belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer;
t.belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik;
u.belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga ono Op m

(2)
(3)a. c. d. e. f. 1 n, 3 9 awe)
1. v.belanja...
(4)
1. v.belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendramata;
2. w.belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya;
3. x.belanja Obat-Obatan-Obat;
4. y.belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya;
5. z.belanja barang untuk diual/diserahkan kepada masyarakat; aa. belanja Natura dan Pakan-Natura; bb. belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya; cc. belanja Makanan dan Minuman Rapat; dd. belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu; ee. belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan; ff. belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan; gg. belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH; hh.belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan Anggota DPRD; ii. belanja Pakaian Dinas Harian (PDH); jj. belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL); kk. belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR); ll. belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU); mm. belanja Pakaian Penyelamatan; nn. belanja Pakaian Siaga; oo. belanja Pakaian Pelatihan Kerja; pp. belanja Pakaian Adat Daerah; qq. belanja Pakaian Batik Tradisional; rr. belanja Pakaian Olahraga; dan ss. belanja Pakaian Paskibraka. Belanja Barang Tak Habis Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp. 290.407.391 (dua ratus sembilan puluh juta empat ratus tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah) yang merupakan Belanja Komponen-Komponen Lainnya_ Rp. 290.407.391 (dua ratus sembilan puluh juta empat ratus tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah). Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kkriteria Kapitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp. 617.957.612 (enam ratus tujuh belas juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus dua belas rupiah) yang terdiri atas:
6. a.belanja Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan;
7. b.belanja Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur- Alat Ukur-Alat Ukur Lainnya
8. c.belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel; d.belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin;
9. e.belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Rapat Pejabat; (S)
10. f.belanja...
(7)
(8)
(9)
1. f.belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Lemari dan Arsip Pejabat;
2. g.belanja Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Baju Pengaman h.belanja Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga; dan
3. i.belanja Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir. Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 193.681.705.422 (seratus sembilan puluh tiga miliar enam ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus lima ribu empat ratus dua puluh dua rupiah) yang terdiri atas: . belanja Jasa Kantor; . belanja Turan Jaminan/Asuransi; . belanja Sewa Tanah; . belanja Sewa Peralatan dan Mesin; . belanja Sewa Gedung dan Bangunan; belanja Sewa Aset Tetap Lainnya; . belanja Jasa Konsultansi Konstruksi; . belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi; belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment); belanja Beasiswa Pendidikan PNS; . belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan; belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah; dan
(6)AOS AO Oo Ji —.
1. m.belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah. Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 17.456.060.742 (tujuh belas miliar empat ratus lima puluh enam juta enam puluh ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah) yang terdiri atas:
2. a.belanja Pemeliharaan Tanah;
3. b.belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin;
4. c.belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan; dan
5. d.belanja Pemeliharaan Jalan Jaringan dan Irigasi. Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf d direncanakan sebesar Rp. 32.726.738.800 (tiga puluh dua miliar tujuh ratus dua puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) yang merupakan belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 16.784.856.241 (enam belas miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta delapan ratus lima puluh enam ribu dua ratus empat puluh satu rupiah) yang terdiri atas:
1. a.belanja uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/ Masyarakat; dan
2. b.belanja Jasa yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain / Masyarakat. Je
(10)Belanja...
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 0 (nol rupiah). Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 59.554.717.569 (lima puluh sembilan miliar lima ratus lima puluh empat juta tujuh ratus tujuh belas ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah). Belanja Barang dan Jasa Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 64.715.220.412 (enam puluh empat miliar tujuh ratus lima belas juta dua ratus dua puluh ribu empat ratus dua belas rupiah). Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat
(1)huruf c direncanakan sebesar Rp. 10.249.558.100 (sepuluh miliar dua ratus empat puluh sembilan juta lima ratus lima puluh delapan ribu seratus rupiah) yang terdiri atas:
1. a.belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat;
2. b.belanja Hibah kepada Badan, lembaga, organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia; dan
3. c.belanja hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf a direncanakan sebesar Rp. O (nol rupiah). Belanja Hibah kepada Badan, lembaga, organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum _ Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf b direncanakan sebesar Rp. 7.876.368.100 (tujuh miliar delapan ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus enam puluh delapan ribu seratus rupiah). Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf c direncanakan sebesar Rp. 2.373.190.000 (dua miliar tiga ratus tujuh puluh tiga juta seratus sembilan puluh ribu rupiah). Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 200.000.0000 (dua ratus juta rupiah). Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b direncanakan sebesar Rp. 159.951.718.959 (seratus lima puluh sembilan miliar sembilan ratus lima puluh satu juta tujuh ratus delapan belas ribu sembilan ratus lima puiuh sembilan rupiah) yang terdiri atas:
4. a.belanja Modal Tanah;
5. b.belanja Modal Peralatan dan Mesin;
6. c.belanja Modal Gedung dan Bangunan;
7. d.belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi; dan
8. e.belanja Modal Aset Tetap Lainnya. Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat
(18)huruf a direncanakan sebesar Rp. 0 (nol rupiah).
(20)Belanja...
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (18) huruf b direncanakan sebesar Rp. 24.415.477.818 (dua puluh empat miliar empat ratus lima belas juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus delapan belas rupiah) yang terdiri atas: . belanja Modal Alat Besar; . belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur; belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga; . belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar; . belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan; belanja Modal Alat Laboratorium . belanja Modal Komputer; . belanja Modal Alat Eksplorasi belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian;
1. j.belanja Modal Rambu-Rambu;
2. k.belanja Modal Peralatan Olahraga; dan
  1. 1.belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD. Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (18) huruf c direncanakan sebesar Rp. 47.153.042.363 (empat puluh tujuh miliar seratus lima puluh tiga juta empat puluh dua ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah) yang terdiri atas:
3. a.belanja Modal Bangunan Gedung;
4. b.belanja Modal Monumen; dan
5. c.belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (18) huruf d direncanakan sebesar Rp. 74.124.326.347 (tujuh puluh empat miliar seratus dua puluh empat juta tiga ratus dua puluh enam ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah) yang terdiri atas:
6. a.belanja Modal Jalan dan Jembatan;
7. b.belanja Modal Bangunan Air;
8. c.belanja Modal Instalasi; dan
9. d.belanja Modal Jaringan. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (18) huruf e direncanakan sebesar Rp. 14.258.872.431 (empat belas miliar dua ratus lima puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah) yang terdiri atas:
10. a.belanja Modal Bahan Perpustakaan;
11. b.belanja Modal Barang Bercorak Kesenian / Kebudayaan /Olahraga;
12. c.belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS;
13. d.belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP. Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c direncanakan sebesar Rp. 5.817.898.793 (lima miliar delapan ratus tujuh belas juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah) yang merupakan Belanja Tidak Terduga. Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d direncanakan sebesar Rp. 246.240.341.711 (dua ratus empat puluh enam miliar dua ratus empat puluh juta tiga ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus sebelas rupiah) yang terdiri atas: mo
(25)
1. a.belanja...
(26)
(27)
1. a.belanja Bagi Hasil; dan
2. b.belanja Bantuan Keuangan. Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (25) huruf a direncanakan sebesar Rp. 6.372.666.429 (enam miliar tiga ratus tujuh puluh dua juta enam ratus enam puluh enam ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah) yang terdiri atas:
3. a.belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa Rp. 5.897.476.574 (lima miliar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah); dan
4. b.belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa Rp. 475.189.855 (empat ratus tujuh puluh lima juta seratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah). Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (25) huruf b~ direncanakan sebesar’ Rp. 239.867.675.282 (dua ratus tiga puluh sembilan miliar delapan ratus enam puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah) yang terdiri atas:
5. a.belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa Rp.0O (nol rupiah); dan
6. b.belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten / Kota Kepada Desa Rp. 239.867.675.282 (dua ratus tiga puluh sembilan miliar delapan ratus enam puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah). Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang terdiri dari: 1. 2. 3. 4. LampiranI : Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2025; Lampiran II : Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2025; Lampiran IIa : Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah berupa Uang yang Diterima serta SKPD Pemberi Hibah Tahun Anggaran 2025; Lampiran IIb: Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah berupa Barang yang Diterima serta SKPD Pemberi Hibah Tahun Anggaran 2025;

5.Lampiran... 10. 11. 12. 13. 14. Lampiran [Va : Lampiran IVb : Lampiran Va : Lampiran Vb : Lampiran VIa : Lampiran VIb : Lampiran Vic : Lampiran VII : Lampiran VIII: Lampiran IX Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial berupa Uang yang Diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2025; Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial berupa Barang yang Diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2025; Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum yang Diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2025; Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Bantuan Keuangan bBersifat Khusus yang Diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2025; Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten Tahun Anggaran 2025; Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kota Tahun Anggaran 2025; Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2025; Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2025; Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2025; Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2025; 5. 6. 7, 8. 9. 15, Lampiran...
15.Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu dalam Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara Tahun Anggaran 2025. Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah. Ditetapkan di Rengat pada tanggal 25 Juli 2025 ™~ . BUPATI INDRAGIRI HULU, ttd 1674 SENS ft 805 ADE AGUS HARTANTOC 3 Diundangkan di Rengat pada tanggal 25 Juli 2025 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU, ttd SYAHRUDDIN BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2025 NOMOR 22

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…