DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 25 Tahun 2025

Nomor: 25
Tahun: 2025
Ditetapkan: 30 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: 1. Maksud dan tujuan Peraturan Bupati ini untuk: a. menjadi pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional Universal Health Coverage di Kabupaten Imdragiri Hulu; b. menciptakan tertib administrasi dalam pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat di daerah.; 2. Ruang lingkup Peraturan Bupati ini yang meliputi: a. peserta dan kepesertaan; b. mekanisme kepesertaan jaminan kesehatan; c. pembiayaan; d. rekonsiliasi; e. pertanggungjawaban; dan f. pengawasan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Universal Health Coverage Segmen Pekerja Bukan Penerima Upah Dan Bukan Pekerja Pemerintah Daerah; a. d. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem2. Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456); Undang-Undang Nomor 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887); Undang-Undang Nomor 42 tahun 2024 tentang Kabupaten Indragiri Hulu di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 82); Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3026) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); 3. 4, 6. 7. 8. 9, MEMUTUSKAN :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. 2. 3. 4. Oo ON 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hulu. Bupati adalah Bupati Indragiri Hulu. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hulu. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hulu. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Indragiri Hulu. Desa adalah Desa di Kabupaten Indragiri Hulu. Kelurahan adalah perangkat daerah kabupaten atau kota yang berada di wilayah kecamatan. Lurah adalah pimpinan koodinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kelurahan. Dokumen Kependudukan adalah Dokumen Resmi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Orang tidak mampu adalah Orang yang mempunyai sumber mata pencaharian, gaji atau upah, yang hanya mampu memenuhi kehidupan dasar yang layak namun tidak mampu membayar iuran bagi dirinya dan keluarganya Bayi Baru Lahir adalah Bayi atau anak yang lahir dari Ibu Kandung yang telah terdaftar sebagai Peserta Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah Badan Penyelenggaraan Jaminan sosial Kesehatan Cabang Rengat Jaminan Kesehatan adalah Jaminan berupa perlindungan kesehatan agar Peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau yang iurannya dibayar oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah. Universal Health Coverage adalah sistem penjaminan kesehatan yang memastikan semua penduduk yang telah terdaftar sebagai Peserta Program JKN sesuai dengan ketentuan berlaku. Rekonsiliasi adalah Pertemuan yang dilakukan untuk melakukan kegiatan penyandingan dan mengkonfirmasi data untuk mendapatkan kesepakatan. Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut PBPU dan BP Pemda adalah Peserta yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas If] yang didaftarkan dan dibayarkan iurannya oleh Pemerintah Daerah. 5.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional Universal Health Coverage di Kabupaten Indragiri Hulu.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini untuk menciptakan tertib administrasi dalam pengelolaan Jaminan Kesehatan masyarakat di Daerah. Ji

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan ini meliputi : peserta dan kepesertaan; mekanisme kepesertaan Jaminan kesehatan; pembiayaan; Rekonsiliasi; Pertanggungjawaban; dan pengawasan. a. d. €. f. BAB PESERTA DAN KEPESERTAAN

Pasal 5

(1)Peserta PBPU dan BP Pemda adalah :
1. a.Penduduk yang berdomisili dan memiliki Dokumen Kependudukan yang. dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan kriteria tidak mampu yang dinyatakan oleh Kepala Desa atau Lurah diketahui oleh Camat setempat dalam Surat Keterangan Tidak Mampu; Bayi Baru Lahir yang lahir dari Ibu Kandung dan terdaftar sebagai Peserta Jaminan Kesehatan yang didaftarkan oleh Pemerintah. Bayi Baru Lahir yang belum memiliki Nomor Induk Kependudukan dapat didaftarkan dengan menggunakan Nomor Kartu Keluarga dan dapat memanfaatkan identitas tersebut yang berlaku selama 3 (tiga) bulan, terhitung dari tanggal lahir bayi tersebut; dan Warga yang mendaftarkan Bayi Baru Lahir untuk segara mengurus Nomor Induk Kependudukan Bayi Baru Lahir tersebut. b. c. d.
(2)Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi anggota keluarga yang telah terdaftar sebagai peserta segmen lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
(3)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati pada awal tahun, dengan menyisakan kuota untuk peserta baru dan bayi baru lahir.

BAB IV

MEKANISME KEPESERTAAN JAMINAN KESEHATAN

Pasal 6

Calon peserta mendaftarkan satu keluarganya sebagai Peserta BPBU dan BP Pemda ke Kantor Dinas Sosial dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:

a.fotocopy kartu tanda penduduk atau biodata Warga Negara Indonesia;
b.fotocopy kartu keluarga;
c.surat keterangan tidak mampu yang dinyatakan oleh Kepala Desa atau lurah dan diketahui oleh camat tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
d.surat keterangan dirawat dari fasilitas kesehatan, jika yang bersangkutan sedang dalam keadaan sakit; dan
e.surat keterangan hamil dari Fasilitas Kesehatan, jika yang bersangkutan sedang dalam keadaan hamil. Petugas dari Dinas Sosial melakukan verifikasi Kepesertaan BPJS Kesehatan data calon peserta. Apabila dari hasil verifikasi menyatakan yang bersangkutan berstastus sebagai peserta BPJS Kesehatan aktif, petugas akan memberikan keterangan/penjelasan kepada pendaftar tersebut bahwa sudah terdaftar di BPJUS Kesehatan dan berstatus aktif. Apabila status Kepesertaan BPJS Kesehatan non aktif, maka Petugas Dinas Sosial akan menginput data calon peserta untuk didaftarkan sebagai Peserta PBPU dan BP Pemda, untuk calon peserta yang sedang dirawat selanjutnya dapat langsung diusulkan ke BPJS Kesehatan sebagai peserta baru. Petugas BPJS Kesehatan akan menginput data calon peserta dan akan aktif dalam waktu 1x24 jam bagi peserta yang dalam kondisi dirawat dan/atau dalam keadaan hamil. Untuk calon peserta yang tidak dalam kondisi dirawat dan/atau hamil, berkas permohonan pendaftaran akan di masukan dalam daftar tunggu aktivasi peserta Jaminan Kesehatan, menyesuaikan dengan kuota yang telah ditetapkan; Pembatasan jumlah penerimaan calon peserta disesuaikan dengan jumlah kuota yang telah ditentukan; Prosedur Pengaktifan Calon Peserta PBPU dan BP Pemda yang masuk pada daftar tunggu tercantum dalam Lampiran Il yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, dan dapat diajukan sebagai Pengganti Peserta BPBU dan BP Pemda yang dinonaktifkan dengan tahapan sebagai berikut : (1

(7)
(8)
(9)
(1)
1. a.BPJS Kesehatan mengirimkan Surat Pemberitahuan Jumlah Kuota Peserta PBPU dan BP Pemda yang belum terpenuhi ke Dinas Kesehatan;
2. b.Dinas Kesehatan selanjutnya mengirimkan surat kepada Dinas Sosial untuk meminta data daftar tunggu Calon Peserta PBPU dan BP Pemda untuk diajukan sebagai Peserta Jaminan Kesehatan Peserta BPBU dan BP Pemda;
3. c.setelah data calon Peserta BPBU dan BP Pemda diterima oleh Dinas Kesehatan, selanjutnya data tersebut dikirim kapada BPJS Kesehatan untuk dilakukan proses pengaktifannya; dan
4. d.untuk data Calon Peserta PBPU dan BP Pemda yang tidak lolos dari proses verifikasi BPJS Kesehatan, datanya dikembalikan kepada Dinas Kesehatan untuk dikonfirmasi ulang kepada Dinas Sosial. Mekanisme Pendaftaran Calon Peserta PBPU dan BP Pemda tercantum dalam Lampiran HI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Status Kepesertaan Jaminan Kesehatan BPBU dan BP Pemda dapat dinonaktifkan apabila Penerima Jaminan Kesehatan dianggap tidak memenuhi_ kriteria dan persyaratan menjadi Peserta Jaminan Kesehatan BPBU dan BP Pemda, apabila:

a.meninggal dunia, dengan mekanisme:
1. 1.Dinas Sosial menyurati Dinas Kesehatan terkait Surat Keterangan Kematian yang bersumber dari laporan Kepala Desa atau Lurah. Dinas Kesehatan menyampaikan data tersebut kepada pihak BPJS Kesehatan untuk dinonaktifkan kepesertaannya;
2. 2.Dinas Kesehatan menerima Surat Keterangan Kematian yang bersumber dari Kepala Desa tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, untuk kemudian surat tersebut diteruskan kepada BPJS Kesehatan untuk diproses penonaktifan kepesertaannya; dan
3. 3.BPJS Kesehatan mengirimkan Surat Konfirmasi hasil validasi data peserta meninggal dunia berdasarkan Web Service Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada Dinas Kesehatan untuk kemudian Dinas Kesehatan menjadikannya sebagai dasar membuat permohonan penonaktifan peserta tersebut kepada BPJS Kesehatan. Je

(2)
(2)
(3)
1. b.pindah dokumen kependudukan keluar daerah, dapat dinonaktifkan dengan mekanisme;
  1. 1.BPJS Kesehatan mengirimkan Surat Konfirmasi hasil validasi data peserta pindah domisili berdasarkan Web Service Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada Dinas Kesehatan, untuk kemudian Dinas Kesehatan menjadikannya sebagai dasar membuat permohonan Penonaktifan peserta tersebut kepada BPJS Kesehatan; dan
  2. 2.Dinas Kesehatan menerima laporan perpindahan penduduk yang keluar Daerah dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dikirimkan pada minggu keempat setiap bulannya, untuk kemudian dikirimkan usulan penonaktifan kepesertaanya ke BPJS Kesehatan.
2. c.pindah segmen kepesertaan, dapat dinonaktifkan dengan mekanisme, peserta yang ingin pindah segmen kepesertaan dari PBPU dan BP Pemda datang ke Dinas Kesehatan dengan membawa Surat Pernyataan pengunduran diri sebagai peserta Penerima Jaminan Kesehatan PBPU dan BP Pemda, untuk selanjutnya disampaikan kepada BPJS Kesehatan untuk dialihkan segmen kepesertaannya.
3. d.Bayi Baru Lahir yang berumur lebih dari 3 (tiga) bulan yang belum memiliki Nomor Induk Kependudukan, dapat dinonaktifkan dengan mekanisme Dinas Kesehatan memverifikasi usia Peserta Jaminan Kesehatan Bayi Baru lahir berumur lebih dari 3 (tiga) bulan yang belum memiliki Nomor Induk Kependudukan, kemudian Dinas Kesehatan Mengirimkan Surat Permohonan Penonaktifannya kepada BPJS Kesehatan. Mekanisme Penonaktifan Peserta PBPU dan BP Pemda dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 8

Besaran iuran Jaminan Kesehatan Peserta BPBU dan BP Pemda berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- undangan. Besaran iuran dan bantuan iuran peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan dalam nota kesepakatan antara BPJS Kesehatan dengan Pemerintah Daerah. Pembiayaan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah. (1

Pasal 9

BPJS kesehatan mengirimkan tagihan, data peserta yang akan dibayarkan, dan berita acara rekonsiliasi jumlah peserta dan Tagihan Peserta Jaminan Kesehatan kepada Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan melakukan proses verifikasi Jumlah Peserta Jaminan Kesehatan yang akan dibayarkan iurannya. Setelah data Jumlah Peserta yang akan dibayarkan iurannya selesai diverfikasi, data dikonfirmasi kembali kepada pihak BPJS Kesehatan untuk di telaah lebih lanjut. Pembayaran dapat diproses setelah adanya persetujuan rekonsiliasi jumlah peserta dan tagian iuran yang ditandatangani oleh Kepala BPJUS Kesehatan Cabang Rengat dan Kepala Dinas Kesehatan. Mekanisme pembayaran iuran Jaminan Kesehatan Nasional segmen pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja pemerintah oleh Dinas Kesehatan kepada BPJS Kesehatan tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

REKONSILIASI

Pasal 10

Rekonsiliasi data tagihan dilakukan tiap bulan oleh Dinas Kesehatan dan BPJS Kesehatan yang hasilnya dituangkan didalam Berita Acara; Pembayaran Iuran Peserta PBPU dan BP Pemda ke BPJS Kesehatan berdasarkan hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1); Apabila dari hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat perbedaan atau selisih maka akan diperhitungkan pada tagihan bulan berikutnya.

BAB VII

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 11

Laporan pertanggungjawaban keuangan terkait pelaksanaan Jaminan Kesehatan nasional Universal Health Coverage bagi penduduk Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…