DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 29 Tahun 2025

Nomor: 29
Tahun: 2025
Ditetapkan: 21 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 41

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang pembentukan: 1. unit pelaksana teknis daerah instalasi farmasi; 2. unit pelaksana teknis bersifat fungsional puskesmas; dan 3. unit pelaksana teknis bersifat khusus RSUD Indrasari Rengat.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Kesehatan; d. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeritahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887); 2. Menetapkan : Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2024 tentang Kabupaten Indragiri Hulu Di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6963); Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6952); Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1039); Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2016 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2024 Nomor 2). 4. 5. 7. 8. MEMUTUSKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS KESEHATAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. 2. Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hulu. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu. Bupati adalah Bupati Indragiri Hulu. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hulu. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu dalam penyelenggaraan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah otonom. 4. 5. 10.

(4)
(1)Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hulu. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hulu. Pusat Kesehatan Masayarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif dengan mengutamakan promotif dan preventif di wilayah kerjanya. Rumah Sakit Umum Daerah Indrasari Rengat yang selanjutnya disebut RSUD Indrasari Rengat adalah Rumah Sakit Daerah yang berjenis umum. Klaster adalah pengelompokan sasaran pelayanan kesehatan primer berdasarkan siklus hidup yang bertujuan menjamin setiap warga negara mendapatkan pelayanan kesehatan yang lengkap dan berkualitas. 6. 7, 8. 9.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk:

a.unit pelaksana teknis Daerah instalasi farmasi;
b.unit pelaksana teknis bersifat fungsional Puskesmas; dan
c.unit pelaksana teknis bersifat knusus RSUD Indrasari Rengat Unit pelaksana teknis Daerah instalasi farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan unit pelaksana yang menyelenggarakan kegiatan kefarmasian. Unit pelaksana teknis bersifat fungsional Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama. Unit pelaksana teknis bersifat khusus RSUD Indrasari Rengat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan institusi pelayanan kesehatan yang dikelola oleh pemerintah daerah yang diklasifikasikan sebagai rumah sakit umum daerah kelas C. (1

BAB III

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Unit pelaksana teknis Daerah instalasi farmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a berkedudukan dibawah Dinas Kesehatan dan bertanggung jawab melaporkan kegiatan kepada Kepala Dinas Kesehatan.

(2)
(3)
(4)
(5)
(1)
(3)Unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. Unit pelaksana teknis bersifat khusus RSUD Indrasari Rengat memiliki hak otonomi dalam pengelolan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian. Kegiatan teknis operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat. Kegiatan teknis penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu melaksanakan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas Dinas Kesehatan.

Pasal 4

Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Instalasi Farmasi terdiri atas :

a.Kepala;
b.Sub bagian Tata Usaha; dan
c.Kelompok Jabatan Fungsional. Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis bersifat fungsional Puskesmas terdiri atas:
a.Kepala; dan
b.Klaster. Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis besifat khusus RSUD Indrasari Rengat terdiri atas :
a.Direktur.
b.Bagian tata usaha, terdiri dari :
1. 1.Subbagian Program;
2. 2.Subbagian Umum; dan
3. 3.Subbagian Keuangan.
c.Bidang Keperawatan, terdiri dari :
1. 1.Seksi Pelayanan Keperawatan; dan 2.Seksi Sumber Daya Manusia dan Logistik Keperawatan.
d.Bidang Pelayanan, terdiri dari :
1. 1.Seksi Pelayanan Medik; dan
2. 2.Seksi Penunjang Medik.
e.Bidang Penyelenggaraan Rekam Medik dan Administrasi Pelayanan Terpadu Rumah Sakit terdiri dari :
1. 1.Seksi Rekam Medik; dan
2. 2.Seksi Administrasi Pelayanan Terpadu Rumah Sakit.

Pasal 5

Unit Pelaksana Teknis Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah, RSUD Indrasari Rengat dipimpin oleh Direktur, Bagian dipimpin oleh Kepala Bagian, Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian dan Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang serta Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi. (1

(2)Bagan Struktur Organisasi UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam lampiran I, II dan Iil yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

(1)Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah instalasi farmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a merupakan Pejabat Pengawas (eselon IV.a).
(2)Kepala Sub bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b merupakan Pejabat Pengawas eselon (IV.b). b

Pasal 7

Kepala Unit Pelaksana Teknis bersifat fungsional Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a merupakan Pejabat Fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.

Pasal 8

(1)Direktur Unit Pelaksana Teknis besifat khusus RSUD Indrasari Rengat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3 ) huruf a merupakan Pejabat Administrator (eselon III.a);
(2)Kepala Bagian dan Kepala Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c, d dan e merupakan Pejabat Administrator (eselon III.b);
(3)Kepala Subbagian dan Kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b angka 1, angka 2, dan angka 3, dan huruf c angka 1 dan angka 2, dan huruf d angka 1 dan angka 2 dan huruf e angka 1 dan angka 2 merupakan Pejabat Pengawas (eselon IV.a).

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 9

(1)Unit Pelaksana Teknis Daerah Instalasi Farmasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Kesehatan di Instalasi Farmasi.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Pelaksana Teknis Daerah Instalasi Farmasi menyelenggarakan fungsi :
1. a.penyusunan program kerja dan rencana kerja operasional pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Instalasi Farmasi;
2. b.penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pada subbagian tata usaha, kelompok jabatan fungsional Instalasi Farmasi;
3. c.penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pada subbagian tata usaha, kelompok jabatan fungsional Instalasi Farmasi;
4. d.penyelenggaraan koordinasi dan lintas program dan lintas sektoral terkait;
5. e.penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan rencana teknis dibidang pengelolaan sediaan farmasi (obat dan vaksin, perbekalan kesehatan dan alat kesehatan dilingkungan Unit Pelaksana Teknis Daerah);
6. f.penyelenggaraan pengadaan persediaan farmasi dan perbekalan kesehatan;
7. g.penyelenggaraan penerimaan, penyimpanan dan pendistribusian sediaan farmasi, perbekalan kesehatan dan alat kesehatan;
8. h.penyelenggaraan, penyusunan, pencatatan, pendistribusian dan pelaporan sediaan farmasi, perbekalan kesehatan dan alat kesehatan; dan
9. i.pelaksanakan tugas lainnya yang diberikan Pimpinan terkait tugas dan fungsinya.

Pasal 10

Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Instalasi Farmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada subbagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsional Instalasi Farmasi. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Instalasi Farmasi menyelenggarakan fungsi :

a.penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Instalasi Farmasi;
b.penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas dilingkungan Unit Pelaksana Teknis Daerah Instalasi Farmasi;
c.penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas Kesehatan; dan
d.pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai tugas dan fungsinya. (1

Pasal 11

Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas: a. b. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Tata Usaha; membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan; . melaksanakan koordinasi penyusunan Standar Operasional c. Prosedur; . mengagendakan dan mendistribusikan surat menyurat; .melaksanakan fasilitas administrasi kepegawaian dan d. e. administrasi keuangan; melaksanakan koordinasi penyusunan Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja, Peta Jabatan, Proyeksi Kebutuhan Pegawai, Standar Kompetensi, dan Evaluasi Jabatan; f. . melaksanakan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi; h.melaksanakan penyusunan kebutuhan, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor;

i.melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Tata Usaha; dan J. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Isi peraturan

Teks41PDFHirarki

Memuat teks peraturan…