DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 31 Tahun 2025

Nomor: 31
Tahun: 2025
Ditetapkan: 27 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bupati ini ditetapkan sebagai pedoman dalam penanganan pengaduan masyarakat agar lebih sistematis, efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan Bupati ini bertujuan untuk: a. menyesuaikan penanganan pengaduan masyarakat secara cepat, tepat, tertib, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, terbebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan pemerintah daerah; c. meningkatkan koordinasi antara lembaga/instansi dalam menyelesaikan pengaduan masyarakat; dan d. meningkatkan partisipasi masyarakat secra tertib dan turut serta bertanggungjawab dalam pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan masyarakat. Ruang lingkup Peraturan bupati ini meliputi: a. kriteria pengaduan masyarakat; b. tata cara penanganan pengaduan masyarakat; c. perlindungan terhadap pelapor; dan d. pendanaan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan dan Perlindungan Pelapor; a. c. d. e. Mengingat : Menetapkan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2024 tentang Kabupaten Indragiri Hulu di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6963); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembahran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1726). Te 4. Ne 7. MEMUTUSKAN : : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PENGADUAN DAN PERLINDUNGAN PELAPOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. 2. 3. Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hulu. Bupati adalah Bupati Indragiri Hulu. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok maupun badan hukum. 4. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Inspektorat Daerah yang selanjutnya disebut Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu. Inspektur adalah Inspektur Daerah Kabupaten Indragiri Hulu. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah Aparatur Pemerintah Daerah, Calon Aparatur Sipil Negara, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, dan/atau orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan, yang bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Instansi Pemerintah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan dalam hal ini adalah Auditor, Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) dan/atau pegawai yang bertugas di Inspektorat dan/atau Inspektorat pembantu wilayah. Pelanggaran adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan ASN dan/atau Penyelenggara Pemerintah Daerah yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam Kerja. Pelapor Pelanggaran yang selanjutnya disebut Pelapor adalah ASN dan/atau masyarakat yang menyampaikan informasi adanya dugaan Pelanggaran. Terlapor adalah ASN dan/atau Penyelenggara Pemerintah Daerah yang diduga melakukan Pelanggaran. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Perlindungan Pelapor adalah upaya pemberian bantuan kepada Pelapor untuk memberikan rasa aman atas Pelaporan Pelanggaran yang disampaikan dan risiko Tindakan Balasan yang ditimbulkan. Pengaduan adalah penyampaian keluhan yang disampaikan pengadu kepada pengelola pengaduan pelayanan publik atas pelayanan pelaksana yang tidak sesuai dengan standar pelayanan, atau pengabaian kewajiban dan/atau pelanggaran larangan oleh penyelenggara. Pengaduan masyarakat adalah bentuk penerapan dari pengawasan Masyarakat yang disampaikan oleh masyarakat kepada Aparatur Pemerintah Daerah, berupa sumbangan pikiran, saran, gagasan atau keluhan/Pengaduan yang bersifat membangun. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. 5. 6. 7. 8. 9. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional- Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat yang selanjutnya disebut SP4N-LAPOR adalah aplikasi layanan penyampaian semua aspirasi dan pengaduan masyarakat secara online yang terintegrasi dalam pengelolaan pengaduan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Daerah dan dikelola oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang komunikasi dan informatika. Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Tipikor adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Whistle Blowing System adalah sebuah mekanisme penyampaian Pengaduan dugaan Tipikor yang telah terjadi atau akan terjadi yang melibatkan pegawai dan orang lain yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam organisasi tempatnya bekerja. Penanganan pengaduan masyarakat adalah proses kegiatan yang meliputi pencatatan, penelaahan, penanganan Pengaduan Masyarakat, pelaporan, pemantauan tindak lanjut dan pengarsipan. Pemeriksaan adalah suatu proses sistemik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai kondisi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara kondisi dengan kriteria yang telah ditetapkan. Klarifikasi adalah proses penjernihan atau kegiatan dengan memberikan penjelasan mengenai permasalahan yang diadukan pada proporsi yang sebenarnya kepada sumber Pengaduan dan instansi terkait. Konfirmasi adalah proses kegiatan untuk mendapatkan penegasan mengenai keberadaan terlapor yang terindentifikasi, baik bersifat perorangan, kelompok. Pengelolaan pengaduan adalah kegiatan penanganan pengaduan sesuai dengan mekanisme dan tata cara pengelolaan pengaduan.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai acuan atau pedoman dalam penanganan pengaduan masyarakat agar lebih sistematis, efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan kepada Masyarakat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

a.menyelesaikan penanganan pengaduan masyarakat secara cepat, tepat, tertib, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada Masyarakat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan; mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, terbebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Pemerintah Daerah; meningkatkan koordinasi antara lembaga/instansi dalam menyelesaikan pengaduan masyarakat; dan meningkatkan partisipasi masyarakat secara tertib dan turut serta bertanggungjawab dalam pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pelayanan masyarakat. b. d.

Pasal 4

Ruang lingkup peraturan bupati ini meliputi: a

(1)
(2)kriteria pengaduan masyarakat; tata cara penanganan pengaduan masyarakat; pelindungan terhadap pelapor; dan pendanaan.

BAB II

KRITERIA PENGADUAN MASYARAKAT

Pasal 5

d. Kriteria Pengaduan Masyarakat meliputt:

a.obyektif dan tidak bersifat fitnah;
b.menginformasikan adanya indikasi terjadinya pelanggaran, penyimpangan, penyelewengan, dan penyalahgunaan wewenang serta kesalahan yang dilakukan oleh aparatur;
c.ditujukan atau ditembuskan kepada Pemerintah Daerah; dan
d.identitas pelapor jelas dan memberikan bukti awal adanya indikasi pelanggaran. Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelompokkan sebagai berikut: penyalahgunaan wewenang; penyimpangan/menghambat dalam pelayanan Masyarakat; pelanggaran disiplin pegawai; penyimpangan dalam pengelolaan anggaran; dugaan Tipikor; pelayanan publik; pungutan liar; kepegawaian; penanganan kehilangan barang/aset Daerah; dan pelanggaran ketentuan Peraturan Perundang-undangan.cor pg ho Bo op

BAB III

TATA CARA PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT

Pasal 6

1) Penyampaian pengaduan masyarakat atas elaporanp pelanggaran dilakukan dengan cara langsung dan/ atau tidak langsung. (2} Pengaduan masyarakat dengan cara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disampaikan secara langsung tatap muka kepada Pengelola melalui ruang layanan/meja pengaduan, dituangkan dalam formulir yang disediakan oleh Inspektorat Daerah.

(3)Pengaduan masyarakat dengan cara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disampaikan melalui media resmi dalam bentuk surat, telepon, e-mail, website atau aplikasi, minimal memuat unsur: indikasi Pelanggaran yang diketahui; tempat Pelanggaran tersebut terjadi; waktu Pelanggaran tersebut terjadi; pihak-pihak yang terlibat; dan bagaimana Pelanggaran tersebut dilakukan.
(4)Penyampaian Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai dengan dokumen/bukti pendukung dan identitas Pelapor. (S) Identitas Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) minimal memuat:
1. a.nama;
2. b.alamat;
3. c.nomor telepon; dan/ atau
4. d.alamat surat elektronik.
(6)Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi;
1. a.SP4N-LAPOR; dan
2. b.Whistle Blowing System.
(7)Format formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. a. d. e.

Pasal 7

Pelayanan pengaduan bagi Penyandang Disabilitas wajib menerapkan Pelayanan yang meliputi:

a.pendampingan, penerjemahan, asistensi, dan penyediaan fasilitas yang mudah diakses di tempat layanan publik tanpa biaya tambahan; penyediaan prasarana dan sarana yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas; teknologi bagi penyandang disabilitas dapat dilengkapi dengan fasilitas:
1. 1.audio;
2. 2.tanda taktual (simbol-simbol yang bisa diraba);
3. 3.huruf braille; dan
4. 4.informasi atau isyarat visual. adanya petugas layanan publik yang responsif dan paham interaksi dengan penyandang disabilitas sesuai dengan kebutuhan ragam disabilitas; penyediaan loket prioritas bagi penyandang disabilitas; akomodasi yang layak disesuaikan dengan kebutuhan penyandang disabilitas; menyediakan tempat duduk dan area khusus bagi penyandang disabilitas; mencantumkan simbol aksesibilitas penyandang disabilitas di setiap lokasi pelayanan; mendahulukan penyandang disabilitas dari pengguna layanan lainnya; dan peminjaman kursi roda c. d. e. g- h. ‘.

Pasal 8

Penanganan pengaduan melalui SP4N-LAPOR, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang komunikasi dan informatika yang ditetapkan sebagai admin Daerah SP4N-LAPOR. Penanganan pengaduan melalui SP4N-LAPOR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima melalui admin Daerah dan diteruskan kepada pimpinan Perangkat Daerah melalui admin instansi sesuai kewenangannya untuk segera memperoleh penanganan, dan Setelah memperoleh penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah memberikan tanggapan balik kepada masyarakat yang melapoérkan Pengaduan sesuai mekanisme dan prosedur Pengelolaan Pengaduan pada SP4N-LAPOR. (1

Pasal 9

(1)Penanganan pengaduan melalui Whistle Blowing System Daerah, dilaksanakan oleh Inspektur dengan menugaskan tim untuk melaksanakan telaahan atas Pengaduan.
(2)
(1)
(3)Kegiatan atas telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur dengan menugaskan Auditor dan PPUPD untuk dapat melaksanakan survey pendahuluan dan/ atau audit lebih lanjut berkaitan dengan Pengaduan, paling sedikit meliputi pada:
1. a.penelitian kelengkapan identitas Pelapor;
2. b.penelitian kelengkapan unsur Pelaporan Pelanggaran;
3. c.penelitian dokumen/bukti pendukung yang disampaikan Pelapor; dan
4. d.penyusunan kesimpulan Inspektur menindaklanjuti hasil telaahan dan/atau audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan menyampaikan hasilnya kepada Pelapor.
(3)

Pasal 10

Penanganan pengaduan masyarakat dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: pencatatan; penelaahan; penanganan; pelaporan hasil penanganan; pemantauan tindak lanjut hasil penanganan; dan pengarsipan.mo Boo p

Pasal 11

Pencatatan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 hurufa, adalah pencatatan tidak langsung yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang menjadi satu kesatuan dengan Aplikasi Pengaduan SP4N-Lapor dan Whistle Blowing System. Pencatatan selain yang tertuang pada ayat (1) dicatat secara langsung oleh petugas pengelola pengaduan dengan minimal memuat data:

a.surat pengaduan yang memuat nomor dan tanggal agenda, tanggal surat Pengaduan, kategori, serta perihal;
b.identitas pelapor yang memuat nama, nomor induk kependudukan, alamat, serta pekerjaan; dan
c.identitas terlapor yang memuat nama, nomor induk pegawai, alamat, jabatan, serta instansi terlapor. Dalam hal Pengaduan yang disampaikan belum memenuhi kelayakan dan kelengkapan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Petugas Pelayanan Pengaduan menginformasikan kepada Pengadu untuk melengkapi informasi Pengaduan dengan batas waktu paling lama 10 (sepuluh) hari.

(2)
(1)
(1)Apabila dalam batas waktu paling lama 10 (sepuluh) hari Pengadu tidak melengkapi informasi Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pengaduan dapat diarsipkan.
(4)

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…