DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 32 Tahun 2025

Nomor: 32
Tahun: 2025
Ditetapkan: 27 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bupati ini ditetapkan sebagai pedoman bagi pejabat yang berwenang untuk memberikan cuti kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa. Peraturan Bupati ini bertujuan untuk: a. sebagai pedoman dalam pelaksanaan cuti Kepala Desa dan Perangkat Desa; b. untuk menjaga stabilitas penyelenggaraan pemerintahan di Desa; dan c. terwujudnya pelayanan administrasi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Ruang lingkup Peraturan bupati ini meliputi: a. kewenangan pemberian cuti; b. jenis cuti; dan c. ketentuan lain-lain.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Cuti Kepala Desa dan Perangkat Desa. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Udang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2024 tentang Kabupaten Indragiri Hulu di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6963);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321); SALINAN
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 3 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2017 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 3 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2019 Nomor 4); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG CUTI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hulu.
2.Bupati adalah Bupati Indragiri Hulu.
3.Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pembangunan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Indragiri Hulu.
4.Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
5.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
6.Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
7.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8.Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa beserta Perangkat Desa lainnya yang bertugas membantu Kepala Desa dalam menyelenggarakan pemerintahan Desa.
9.Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.
10.Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi pejabat yang berwenang untuk memberikan cuti kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini yaitu :

a.sebagai pedoman dalam pelaksanaan cuti Kepala Desa dan Perangkat Desa;
b.untuk menjaga stabilitas penyelenggaraan pemerintahan di Desa; dan
c.terwujudnya pelayanan administrasi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

a.kewenangan pemberian cuti;
b.jenis cuti; dan
c.ketentuan lain-lain.

BAB II

KEWENANGAN PEMBERIAN CUTI

Pasal 5

(1)Bupati berwenang memberikan cuti.
(2)Bupati melimpahkan kewenangan pemberian cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Camat dengan tembusannya disampaikan kepada Dinas.
(3)Kepala Desa berwenang memberikan cuti kepada Perangkat Desa dengan tembusannya disampaikan kepada Camat.
(4)Apabila Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dan ayat (3) berhalangan sementara/berhalangan tetap, maka cuti diberikan oleh pejabat yang ditunjuk berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(5)Dalam memberikan cuti bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, pejabat yang berwenang mempertimbangkan secara obyektif berkaitan dengan disiplin kerja pemohon cuti.

BAB III

JENIS CUTI

Pasal 6

Cuti bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa terdiri dari :

a.cuti tahunan;
b.cuti sakit;
c.cuti bersalin;
d.cuti karena alasan penting;
e.cuti besar; dan
f.cuti bersama.

Pasal 7

(1)Kepala Desa dan Perangkat Desa yang telah bekerja paling sedikit 1 (satu) tahun secara terus menerus berhak atas cuti tahunan.
(2)Lamanya cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu 12 (dua belas) hari kerja dalam satu tahun.
(3)Untuk mendapatkan cuti tahunan, Kepala Desa dan Perangkat Desa mengajukan permohonan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang;
(4)Selama Kepala Desa dan Perangkat Desa melaksanakan Cuti Tahunan, pejabat yang berwenang mengangkat Pelaksana Harian (Plh).

Pasal 8

Cuti tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a yang tidak diambil dalam tahun berjalan, dapat diakumulasikan pada tahun berikutnya untuk paling lama 18 (delapan belas) hari kerja termasuk cuti tahunan dalam tahun yang sedang berjalan.

Pasal 9

(1)Cuti tahunan dapat ditangguhkan pelaksanaannya oleh pejabat yang berwenang, apabila terdapat kepentingan dinas yang terganggu akibat pelaksanaan cuti tersebut.
(2)Cuti tahunan yang ditangguhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diambil dalam tahun berikutnya selama 18 (delapan belas) hari kerja termasuk cuti tahunan yang sedang berjalan.

Pasal 10

(1)Kepala Desa dan Perangkat Desa berhak atas cuti sakit.
(2)Kepala Desa dan Perangkat Desa yang sakit berhak atas izin sakit paling lama 3 (tiga) hari, dengan ketentuan memberitahukan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang.
(3)Kepala Desa dan Perangkat Desa yang sakit lebih dari 3 (tiga) hari berhak atas cuti sakit, dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 6 (enam) bulan.
(4)Selama cuti sakit dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Perangkat Desa yang belum sembuh dan melebihi 6 (enam) bulan, maka Perangkat Desa diberhentikan dengan hormat dari jabatannya.
(5)Perangkat Desa Perempuan yang mengalami gugur kandungan berhak atas cuti sakit selama 1½ (satu setengah) bulan.
(6)Untuk mendapatkan cuti sakit, Kepala Desa dan Perangkat Desa mengajukan permohonan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang, dengan melampirkan surat keterangan dokter.
(7)Kepala Desa dan Perangkat Desa yang mengajukan cuti sakit kurang dari 1 (satu) bulan, Pejabat yang berwenang mengangkat Pelaksana Harian (Plh).
(8)Kepala Desa dan Perangkat Desa yang mengajukan cuti sakit lebih dari 1 (satu) bulan, pejabat yang berwenang mengangkat Pelaksana Tugas (Plt)

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…