DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 36 Tahun 2025

Nomor: 36
Tahun: 2025
Ditetapkan: 18 September 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bupati ini disusun untuk mengantisipasi dampak yang ditimbulkan oleh rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur terhadap lalu lintas di sekitarnya. Peraturan Bupati ini bertujuan untuk: a. memprediksi dampak yang ditimbulkan oleh rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur; b. menentukan bentuk peningkatan/perbaikan yang diperlukan untuk mengakomodasi perubahan yang terjadi akibat rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur; c. menyelaraskan kebijakan-kebijakan mengenai tata guna lahan dengan kondisi lalu lintas, jumlah dan lokasi akses, serta alternatif peningkatan/perbaikan; d. mengidentifikasi masalah-masalah yang dapat mempengaruhi putusan pengembang atau pembangun dalam meneruskan rencana-rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur; e. sebagai alat pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas; dan f. menjadi alat pengendali bagi pemerintah daerah untuk mengevaluasi dampak lalu lintas dari rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur. Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi: a. Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin); b. penyusunan Andalalin; c. penilaian hasil Andalalin; d. pengawasan andalalin; dan e. sanksi administratif.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. 2. up Daerah adalah Kabupaten Indragin Hulu. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Kabupaten Indragin Hulu. Bupati adalah Bupati [ndragiri Hulu. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Indragini Hulu. Kepala Dinas Perhubungan’ adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten [ndragiri Hulu. Analisis Dampak Lalu Lintas yang selanjutnya disingkat Andalalin adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan vang selanjutnya disingkat LLAJ adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan. Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bag: Lalu Lintas umum, vang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/ atau air, serta di atas permukaan air, kecuali Jalan rel dan Jalan kabel. 3. 6. 7. 8. 9. 10. Ll. 12. 13. 14. 16. Dokumen Andalalin adalah hasil studi/kajian mengenai dampak suatu kegiatan dan/atau usaha tertentu terhadap lalu lintas vang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan vang terdiri dari dokumen kerangka acuan, dokumen analisis kinerja lalu lintas, dan dokumen manajemen dan rekayasa lalu lintas. Tim Evaluasi Penilai adalah tm yang menilai_ serta mengevaluasi Dokumen Andalalin yang disampaikan oleh Pengembang atau Pembangun. Tim Monitoring dan Evaluasi adalah tim yang bertugas mengawasi dan mengevaluasi implementasi pelaksanaan dokumen hasil Andalalin yang disampaikan oleh Pengembang atau Pembangun. Dampak Lalu Lintas adalah pengaruh yang mengakibatkan perubahan tingkat pelayanan lalu lintas menjadi tingkat yang lebih rendah, diakibatkan oleh suatu kegiatan dan/ atau usaha pada unsur jaringan transportasi jalan. Manajemen dan Rekayvasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan. keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Pengembang atau Pembangun adaah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan yang menurut hukum sah sebagai pemilik yang akan membangun atau mengembangkan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur. Bangkitan dan Tarikan Lalu Lintas angkutan jalan adalah jumlah kendaraan masuk atau keluar rata-rata per han atau selama jam puncak, vang dibangkitkan dan/ atau ditarik oleh adanya rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur. n1r 15

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk mengantisipasi dampak yang ditimbulkan oleh rencana pembangunan pusat kegiatan. permukiman dan insfrastruktur terhadap lalu lintas di sekitarnya.

Pasal 3

Tujuan dilakukannya penyelenggaraan Andalalin untuk:

a.memprediksi dampak vang ditimbulkan oleh rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan instfrastruktur; menentukan bentuk peningkatan/perbaikan yang diperlukan untuk mengakomodasi perubahan yang terjadi akibat rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan insfrastruktur; menvyelaraskan kebijakan-kebijakan mengenai tata guna lahan dengan kondisi lalu lintas, jumlah dan lokasi akses, serta alternatif peningkatan/perbaikan: mengidentifikasi masalah-masalah yang dapat mempengaruhi putusan pengembang atau pembangun dalam meneruskan rencana-rencana pembangunan pusat kegiatan. permukiman dan insfrastruktur yang diusulkan; sebagai alat pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan manajemen dan rekavasa lalu lintas: dan d. €,
f.menjadi alat pengendali bagi Pemerintah Daerah untuk mengevaluasi dampak lalu lintas dari rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan instrastruktur.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

a.Andalalin
b.penyusunan Andalalin;
c.penilaian hasil Andalalin;
d.pengawasan Andalalin: dan
e.sanksi Administratif.

BAB II

ANDALALIN

Pasal 5

(1)Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan. permukiman dan infrastruktur vang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran LLAJ wajib dilakukan Andalalin.
(2)Rencana pembangunan pusat kegiatan. permukiman dan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pembangunan baru dan pengembangan.
(3)Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bangunan untuk :
1. a.kegiatan perdagangan dan perbelanjaan;
2. b.kegiatan perkantoran,
3. c.kegiatan industn dan pergudangan;
4. d.kKepiatan pariwisata;
5. e.fasilitas pendidikan terdiri atas:
  1. 1.sekolah/universitas; dan - 2. lembaga kursus; fasilitas pelayanan umum terdiri atas;
  2. 1.rumah sakit; dan
  3. 2.bank.
6. g.pusat kegiatan lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan tarikan lalu lintas.
(4)Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beripa :
1. a.perumahan dan permukiman:
2. b.rumah susun dan apartemen:
3. c.permukiman lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas.
(5)Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: f.
1. a.akses ke dan dari jaian tol;
2. b.terminal:
3. c.pool kendaraan:
4. d.fasilitas parkir untuk umum:
5. e.jalan layang (flyover);
6. f.lintas bawah (under pass}; zg. jembatan; dan/atau
7. h.infrastruktur lainnya yang dapat menimbulkan lJainnya yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas.
(1)
(2)
(3)
(4)
(3)
(6)
(1)

Pasal 6

Pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur yang wajib dilakukan Andalalin sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat

(1)digolongkan dalam 3 (tiga) kategori skala dampak Bangkitan Lalu Lintas vang diimbulkan sebagai berikut:
1. a.kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas tinggi:
2. b.kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas sedang; dan
3. c.kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas rendah; Kategori skala dampak Bangkitan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kniteria sebagai berikut :
4. a.kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas tinggi merupakan kegiatan yang membangkitkan perjalanan lebih dari 1.500 (seribu lima ratus) perjalanan per jam;
5. b.kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas sedang merupakan kegiatan yang membangkitkan perjalanan antara 500 jlima ratus) sampai dengan 1.500 (scribu lima ratus) perjalanan per jam: dan
6. c.kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas rendah merupakan kegiatan yang membangkitkan pernalanan antara 100 [serratus] sampai dengan 499 (empat ratus sernbilan puluh sembilan) perjalanan per jam. Kategori skala dampak Bangkitan Lalu Lintas yang ditimbulkan pada rencana pembangunan pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a sampai dengan hurufe dihitung berdasarkan:
7. a.luas lantai bangunan; atau
8. b.luas lahan. Kategori skala dampak Bangkitan Lalu Lintas vang ditimbulkan pada rencana pembangunan pusat kegiatan sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (3) huruf f dilakukan dengan kriteria yang dihitung berdasarkan :
9. a.jumlah siswa yang mampu ditampung atau diterima untuk ‘dididik; atau
10. b.jumlah siswa yang mampu ditampung dalam satuan waktu tertentu. Kategori skala dampak Bangkitan Lalu Lintas yang ditimbulkan pada rencana pembangunan pusat kegiatan sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (3) huruf g dilakukan dengan kriteria vang dihitung berdasarkan :
11. a.jumlah tempat tidur; atau
12. b.luas bangunan. Kategori skala dampak Bangkitan Lalu Lintas vang ditimbulkan pada rencana pembangunan pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf h sampai dengan huruf m dilakukan dengan kriteria vang dihitung berdasarkan: jumlah dispenser; . Jumlah kamar: jumlah tempat duduk; atau luas lantai bangunan. a, b. d.

Pasal 7

Kategori skala dampak Bangkitan Lalu Lintas vang ditimbulkan pada rencana pembangunan infastruktur dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf a sampai dengan huruf d dilakukan dengan kriteria yang dihitung berdasarkan volume lalu lintas sesuai dengan :

a.hirarki;
b.tipe: atau
c.kelas.

(2)Kategori skala dampak Bangkitan Lalu Lintas yang ditimbulkan pada rencana pembangunan infastruktur scbagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf e dan hurnuf f dilakukan dengan kriteria yang dihitung berdasarkan kapasitas,
(3)Kategori skala dampak Bangkitan Lalu Lintas yang ditimbulkan pada rencana pembangunan infastruktur lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) hurufg sampai dengan hurufj dilakukan dengan kriteria yang dihitung berdasarkan volume lalu lintas;
(4)Rencana pembangunan infrastruktur lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan jalan akses dari/ke jalan eksisting; dan
(5)Dalam hal rencana pembangunan _infrastruktur lain scbagaimana dimaksud pada ayat (4) menghubungkan jalan yang belum pernah ada, tidak wajib dilakukan Andalalin.

Pasal 8

Kriteria ukuran minimal rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur vang wajib dilakukan Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasa! 9, dan Pasal 10, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

(1} Dalam hal rencana pengembangan pusat kegiatan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4) lebih besar dari 30° (tiga puluh persen} dari kondisi awal harus dilakukan Andalalin;

(2)Dalam hal rencana pengembangan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) lebih besar dari 50%. (lima puluh persen) dari fasilitas utama atau pokok wajib dilakukan Andalalin;
(3)Perubahan terhadap fungsi peruntukan bangunan dari fungsi awal wajib dilakukan Andalalin; dan
(4)Dalam hal pembangunan dan pengembangan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang mempunyai_ kniteria dibawah kriteria minimal Andalahin maka perlu menyusun kajian Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas:

BAB III

PENYUSUNAN ANDALALIN

Pasal 10

(1)Pengembang atau Pembangun pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib melakukan Andalalin sesuai dengan skala dampak Bangkitan Lalu Lintas.
(2)Untuk kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas tinggi, Pengembang atau Pembangun diwajibkan untuk menyampaikan dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas yang disusun oleh tenaga ahli yang memiliki Sertifikat Kompetensi Penyusun Analisis Dampak Lalu Lintas.
(3)
(4)Untuk kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas sedang, Pengembang atau Pembangun diwajibkan untuk menyampaikan rekomendas: teknis penanganan dampak lalu lintas yang disusun oleh tenaga ahli yang memulki Sertifikat Kompetensi Penyvusun Analisis Dampak Lalu Lintas; dan Untuk kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas rendah, Pengembang atau Pembangun diwajibkan untuk:

1.memenuhi standar teknis penanganan dampak lalu lintas vang ditetapkan oleh Menten: dan
2.menyampaikan gambaran umum lokasi dan rencana pembangunan atau pengembangan yang akan dilaksanakan.

Pasal 11

Kegiatan Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 aya! (1} hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil Andalalin. Dokumen hasil Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

a.perencanaan dan metodologi Andalalin, meliputi :
l.penjclasan rencana pembangunan baru, pengembangan atau peningkatan kepadatan;
1. 2.cakupan owwilayah kajian berdasarkan rencana pembangunan atau pengembangan;
2. 3.karakteristuk dan intensitas tata guna lahan eksisting maupun kondisi yang akan datang:
3. 4.metode analisis bangkitan/tarikan perjalanan, distribusi perjalanan, pemilihan moda dan pembebanan jaringan; penetapan tahun dasar vang dipakai sebagai dasar analisis; [2 ay
4. 6.periode analisis paling sedikit 5 (lima) tahun;
5. 7.kebutuhan pengumpulan data lalu lintas: dan
6. 8.metodologi penyusunan dokumen Andalalin;
b.analisis kondisi LLAJ saat ini eksisting meliputi:
1. 1.kondisi prasarana jalan paling sedikit memuat geometrik jalan, perkerasan jalan, dimensi potongan melintang jalan. fungsi jalan, status jalan, kelas jalan dan perlengkapan jalan;
2. 2.kondisi lalu hntas eksisting paling sedikit memuat data historis volume lalu tintas, volume gerakan membelok, panjang antrian. kecepatan rata-rata kendaraan, waktu perjalanan, data penumpang angkutan umum, pejalan kaki, jenis kendaraan dan waktu tunggu;
3. 3.kondisi angkutan jalan paling sedikit memuat jaringan travek, faktor memuat, jenis kendaraan dan waktu tunggu;
c.analisis bangkitan dan tarikan LLAJ akibat pembangunan berdasarkan kaidah teknis transportasi dengan menggunakan faktor trip rate yang ditetapkan secara nasional;
d.analisis distribusi perjalanan; ce. analisis pemilihan moda,
f.analisis pembebanan perjalanan;
g.simulasi kinerja lalu lintas vang dilakukan terhadap Andalalin, meliputi : simulasi kinerja Ialu lintas tanpa pembangunan; simulasi kinerja lalu lintas pada saat pembangunan; simulasi kinerja Ialu lintas pada saat operasional; dan simulasi kinerja [alu lintas dalam jangka waktu paling sedikit 5 (lima) tahun setelah operasional; 1 2. 3. 4.
h.rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak lalu lintas. meliputi:
1. 1.peningkatan kapasitas ruas dan/atau persimpangan jalan;
2. 2.penvediaan angkutan umum:;:
3. 3.manajemen dan rekayasa lalu lintas pada ruas jalan;
4. 4.manajemen kehutuhan lalu lintas:
5. 5.penycdiaan fasilitas parkir berupa gedung parkir dan/atau taman parkir,;
6. 6.penyediaan akses keluar dan akses masuk untuk orang, kendaraan pribadi dan kendaraan barang:
7. 7.penyediaan fasilitas bongkar muat barang;
8. 8.penataan sirkulasi lalu lintas di dalam kawasan;
9. 9.penyediaan fasilitas pejalan kaki dan berkemampuan khusus; 10.penyediaan fasilitas perlengkapan jalan di dalam kawasan.:
10. 11.penyediaan sistem informasi lalu lintas,
11. 12.penyediaan fasilitas tempat menaikan dan menurunkan penumpang untuk angkutan umum di dalam kawasan: dan/atau
12. 13.penyediaan fasilitas penyeberangan. rincian tanggung jawab Pemerintah Daerah dan Pengembang atau Pembangun dalam pcnanganan dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada hurut h: rencana pemantauan dan evaluasi vang memuat:
13. 1.pemantauan oleh Pemerintah Daerah. meliputi : a) pemantauan terhadap implementasi dari rekomendasi dampak: b) pemantauan terhadap kinerja ruas jalan di sekitar wilayah pembangunan atau pengembangan termasuk akses masuk dan keluar kendaraan di jokasi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur:
14. 2.pemaniauan oleh pengembang atau pembangur., meliputi : a) pemantauan dan evaluasi terhadap akses dan sirkulasi lalu lintas kendaraan di dalam lokasi pusat kegiatan. permukiman. dan infrastruktur: b} pemantauan terhadap fasilitas parkir; c) pemantauan terhadap rambu, marka, dan fasilitas perlengkapan jalan lainnva di dalam lokasi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur. gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan, meliputi:
15. 1.kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah;
16. 2.peta lokasi yang memuat jenis bangunan. rencana lokasi yang memuat jenis bangunan, rencana pembangunan baru, atau pengembangan;
17. 3.kondisi fisik sarana dan prasarana LLAJ di sekitar lokasi rencana pembangunan baru, pengembangan atau peningkatan kepadatan;
18. 4.kondisi sosial ekonomi di sekitar lokasi rencana pembangunan baru, pengembangan atau peningkatan kepadatan;: dan kondisi lalu lintas dan pelayanan angkutan jalan vang ada di sekitar lokasi rencana pembangunan barv, pengembangan atau peningkatan kepadatan; k gl

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…