DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 37 Tahun 2025

Nomor: 37
Tahun: 2025
Ditetapkan: 19 September 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 62

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bupati ini disusun untuk untuk memberikan pedoman dalam menegakkan Disiplin PPPK di Lingkungan Daerah. Peraturan Bupati ini bertujuan untuk: a. memberikan kepastian hukum dalam proses penanganan penjatuhan Hukuman Disiplin bagi PPPK yang terbukti melakukan Pelanggaran Disiplin; dan b. menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas guna terwujudnya profesional PPPK. Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi: a. masa perjanjian; b. kewajiban dan larangan; c. izin perkawinan dan perceraian; d. pemanggilan; e. pemeriksaan: f. berita acara pemeriksaan dan laporan hasil pemeriksaan; g. penetapan keputusan; h. upaya administratif; dan i. pembatasan hak kepegawaian.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4.Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2024 tentang Kabupaten Indragiri Hulu di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6963);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6242); SALINAN
6.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6795);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DISIPLIN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hulu.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu.
3.Bupati adalah Bupati Indragiri Hulu.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.
5.Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Indragiri Hulu.
6.Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan Pembinaan Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
7.Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, baik yang dilakukan di dalam maupun luar jam kerja.
8.Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja karena melanggar peraturan disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
9.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
10.Upaya Administratif adalah prosedur yang dapat ditempuh oleh PPPK yang tidak puas terhadap Hukuman Disiplin yang dijatuhkan kepadanya berupa keberatan atau banding administratif.
11.Keberatan adalah Upaya Administratif yang dapat ditempuh oleh PPPK yang tidak puas terhadap Hukuman Disiplin yang dijatuhi oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum.
12.Banding Administratif adalah Upaya Administratif yang dapat ditempuh oleh PPPK yang tidak puas terhadap Hukuman Disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PPPK yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum, kepada Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara.
13.Sanksi Administratif adalah tindakan yang diberikan kepada PPPK yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Perundang-Undangan selain peraturan mengenai disiplin PPPK.
14.Tim Pemeriksa adalah tim yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang membentuk Tim Pemeriksa dengan surat perintah untuk melakukan pemeriksaan terhadap PPPK yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dengan ancaman Hukuman Disiplin tingkat sedang dan/atau berat.
15.Proses Penjatuhan Hukuman Disiplin adalah rangkaian kegiatan mulai dari pemanggilan sampai dengan Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin ditetapkan.
16.Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut BPASN adalah lembaga yang menangani Banding Administratif sengketa kepegawaian sebagai akibat pelanggaran disiplin.
17.Pejabat yang Berwenang Menghukum adalah pejabat yang memiliki kewenangan untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diperiksa.
18.Atasan Langsung adalah pejabat atasan dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diperiksa.
19.Masuk Kerja adalah keadaan melaksanakan tugas baik di dalam maupun di luar kantor.
20.Perkawinan sah adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya/kepercayaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam menegakkan Disiplin PPPK di Lingkungan Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan:

a.memberikan kepastian hukum dalam proses penanganan penjatuhan Hukuman Disiplin bagi PPPK yang terbukti melakukan Pelanggaran Disiplin; dan
b.menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas guna terwujudnya profesional PPPK.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

a.masa perjanjian;
b.kewajiban dan larangan;
c.izin perkawinan dan perceraian;
d.pemanggilan;
e.pemeriksaan:
f.berita acara pemeriksaan dan laporan hasil pemeriksaan;
g.penetapan keputusan;
h.upaya administratif; dan
i.pembatasan hak kepegawaian.

BAB II

MASA PERJANJIAN

Pasal 5

(1)Masa hubungan perjanjian kerja bagi PPPK paling singkat 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan berdasarkan penilian kinerja.
(2)Perpanjangan hubungan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pencapaian kinerja, kesesuaian kompetensi, dan kebutuhan instansi setelah mendapat persetujuan PPK.
(3)Dalam hal perjanjian kerja PPPK diperpanjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK wajib menyampaikan tembusan keputusan perpanjangan perjanjian kerja kepada kepala instansi pusat yang membidangi Kepegawaian.

BAB III

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 6

PPPK Wajib:

a.setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintahan yang sah;
b.menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
c.melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang;
d.menaati ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
e.melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran dan tanggung jawab;
f.menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan.
g.menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; dan
h.bersedia ditempatkan di seluruh Wilayah Daerah.

Pasal 7

Selain memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, PPPK wajib:

a.mengutamakan kepentingan Negara dari pada kepentingan Pribadi, seseorang dan/atau golongan;
b.melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan Negara atau merugikan Keuangan Negara;
c.melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
d.masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
e.menggunakan dan memelihara barang milik Negara dengan sebaik-baiknya;
f.memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi; dan
g.menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 8

PPPK dilarang:

a.menyalahgunakan wewenang;
b.menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan;
c.menjadi pegawai atau bekerja untuk Negara lain;
d.bekerja pada lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh PPK;
e.bekerja pada perusahan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh PPK;
f.memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang milik Negara secara tidak sah;
g.melakukan pungutan diluar ketentuan;
h.melakukan kegiatan yang merugikan Negara/Daerah;
i.bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya;
j.menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
k.menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya;
l.meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan;
m.melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani; dan
n.memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:
1. 1.ikut kampanye;
2. 2.menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PPPK;
3. 3.sebagai peserta kampanye dengan mengarahkan PPPK lain;
4. 4.sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas Negara;
5. 5.membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau
6. 6.mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PPPK dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga dan masyarakat;
7. 7.memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.
o.memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai Peraturan Perundang-Undangan; dan
p.memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara;
1. 1.terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
2. 2.menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye;
3. 3.membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau
4. 4.mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PPPK dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

BAB IV

IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN

Pasal 9

(1)PPPK yang melangsungkan perkawinan pertama, wajib mendapatkan izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian secara tertulis dan melaporkan perkawinannya dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun setelah perkawinan itu dilangsungkan.
(2)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi PPPK yang telah menjadi duda/janda yang melangsungkan perkawinan lagi.

Pasal 10

(1)Pegawai PPPK pria yang akan beristri lebih dari satu, wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari PPK.
(2)Pegawai PPPK wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat.
(3)Pegawai PPPK dilarang hidup bersama dengan wanita yang bukan isterinya atau dengan pria yang bukan suaminya sebagai suami/isteri tanpa ikatan perkawinan yang sah.

Pasal 11

(1)PPPK yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan terlebih dahulu dari Pejabat Pembina Kepegawaian.
(2)Permohonan untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis.
(3)Dalam surat permohonan izin perceraian harus dicantumkan alasan lengkap yang mendasari permohonan izin perceraian.
(4)PPPK yang akan melakukan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.PPPK yang mengajukan gugat cerai; atau
2. b.PPPK yang digugat cerai.
(5)Apabila perceraian terjadi atas kehendak PPPK Pria, maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan anak-anaknya dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.Apabila anak mengikuti bekas isteri, maka pembagian gaji ditetapkan sebagai berikut:
  1. 1.Sepertiga gaji untuk PPPK pria yang bersangkutan;
  2. 2.Sepertiga gaji untuk bekas isterinya; dan
  3. 3.Sepertiga gaji untuk anaknya yang diterimakan kepada bekas isterinya.
2. b.Apabila perkawinan tidak menghasilkan anak, maka gaji dibagi dua, yaitu setengah untuk Pegawai PPPK pria yang bersangkutan dan setengah untuk bekas isterinya.
3. c.Apabila anak mengikuti Pegawai PPPK pria yang bersangkutan, maka pembagian gaji ditetapkan sebagai berikut:
  1. 1.Sepertiga gaji untuk PPPK pria yang bersangkutan;
  2. 2.Sepertiga gaji untuk bekas isterinya; dan
  3. 3.Sepertiga gaji untuk anaknya yang diterimakan kepada Pegawai PPPK pria yang bersangkutan.

Isi peraturan

Teks62PDFHirarki

Memuat teks peraturan…