DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 38 Tahun 2025

Nomor: 38
Tahun: 2025
Ditetapkan: 19 September 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bupati ini mengatur tentang Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang merupakan penjabaran rencana pembangunan jangka menengah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2025–2029. Renstra tersebut menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kerja perangkat daerah dan penyusunan rencana kerja Pemerintah Daerah. Perangkat Daerah menyusun Renstra sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah penetapan peraturan Daerah rencana pembangunan jangka menengah Daerah.  Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 disusun dengan sistematika: a. BAB I : PENDAHULUAN; b. BAB II : GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH; c. BAB III : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN; d. BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN. e. BAB V : PENUTUP.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2024 tentang tentang Kabupaten Indragiri Hulu di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 148 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6963);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); SALINAN
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 2);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 1);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2025–2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 1);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 3); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hulu.
2.Pemerintah Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hulu.
3.Bupati adalah Bupati Indragiri Hulu.
4.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu.
5.Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2025-2029, yang selanjutnya disingkat RPD Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6.Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025- 2029 adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.

BAB II

KEDUDUKAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

(1)Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 merupakan penjabaran rencana pembangunan jangka menengah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2025–2029.
(2)Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
(3)Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kerja perangkat daerah dan penyusunan rencana kerja Pemerintah Daerah.
(4)Perangkat Daerah menyusun Renstra sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah penetapan peraturan Daerah rencana pembangunan jangka menengah Daerah.

BAB III

SISTEMATIKA

Pasal 3

(1)Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 disusun dengan sistematika paling sedikit terdiri dari:
1. a.BAB I : PENDAHULUAN;
2. b.BAB II : GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH;
3. c.BAB III : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;
4. d.BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.
5. e.BAB V : PENUTUP.
(2)Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
1. a.Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
2. b.Dinas Perhubungan;
3. c.Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
4. d.Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Pertamanan;
5. e.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
6. f.Dinas Kesehatan;
7. g.Satuan Polisi Pamong Praja;
8. h.Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
9. i.Dinas Sosial;
10. j.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
11. k.Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
12. l.Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata;
13. m.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
14. n.Sekretariat Daerah;
15. o.Sekretariat DPRD;
16. p.Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
17. q.Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah;
18. r.Inspektorat Daerah;
19. s.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
20. t.Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura;
21. u.Dinas Perkebunan, Peternakan dan Perikanan;
22. v.Dinas Tenaga Kerja;
23. w.Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
24. x.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
25. y.Badan Pendapatan Daerah;
26. z.Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; aa. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; bb. Kecamatan Sungai Lala; cc. Kecamatan Rengat Barat; dd. Kecamatan Kelayang; ee. Kecamatan Lirik; ff. Kecamatan Pasir Penyu; gg. Kecamatan Rengat; hh. Kecamatan Batang Peranap; ii. Kecamatan Batang Cenaku; jj. Kecamatan Batang Gansal; kk. Kecamatan Lubuk Batu Jaya; ll. Kecamatan Kuala Cenaku; mm. Kecamatan Rakit Kulim; nn. Kecamatan Seberida; oo. Kecamatan Peranap;
(3)Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

(1)Bupati melalui kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
(2)Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dijadikan sebagai tolak ukur bagi penilaian kinerja Pemerintah Daerah pada masa rencana pembangunan daerah Tahun 2025-2029 berakhir.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu. Ditetapkan di Rengat . pada tanggal 19 September 2025 BUPATI INDRAGIRI HULU, ttd ADE AGUS HARTANTO Diundangkan di Rengat pada tanggal 19 September 2025 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU, ttd SYAHRUDDIN BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2025 NOMOR 38 LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KABUPATEN INDRAGIRI HULU NOMOR TAHUN TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029 A. NAMA-NAMA PERANGKAT DAERAH YANG MENYUSUN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029 : Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik; Dinas Perhubungan; Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman; Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Pertamanan; Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; Dinas Kesehatan; Satuan Polisi Pamong Praja; Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan; Dinas Sosial; Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata; Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; Sekretariat Daerah; Sekretariat DPRD; Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah; Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah; Inspektorat Daerah; Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura; Dinas Perkebunan, Peternakan dan Perikanan; Dinas Tenaga Kerja; Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Badan Pendapatan Daerah; Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Kecamatan Sungai Lala; Kecamatan Rengat Barat; Kecamatan Kelayang; Kecamatan Lirik; Kecamatan Pasir Penyu; Kecamatan Rengat; Kecamatan Batang Peranap; Kecamatan Batang Cenaku; Kecamatan Batang Gansal; Kecamatan Lubuk Batu Jaya; Kecamatan Kuala Cenaku; Kecamatan Rakit Kulim; Kecamatan Seberida; Kecamatan Peranap. 2. 3. 4. 6. 7. 8. 9. B. DOKUMEN RENSTRA SEMUA PERANGKAT DAERAH Q. 1. 1 1 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. C.PENUTUP Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2025-2029 yang memuat tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan, program, kegiatan, sub kegiatan dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan Perangkat Daerah yang didasarkan pada kondisi, potensi, dan permasalahan pembangunan yang tumbuh berkembang di Kabupaten Indrigiri Hulu dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2025-2029. Semoga dengan telah selesainya penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 ini, maka cita-cita dan harapan yang telah dicanangkan pada saat penyusunan RPD Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2025-2029 dapat tercapai sesuai dengan pentahapan yang telah direncanakan dan dapat mendukung pencapaian sasaran pembangunan Daerah serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Indragiri Hulu. BUPATI INDRAGIRI HULU, wi ttd ADE AGUS HARTANTO

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…