Dalam Peraturan Ini Berisi 6 (enam) Bab dan 11 (sebelas) Pasal diantaranya Ketentuan Umum; Sumber Dana Dan Pengalokasian ADD; Penggunaan ADD; Pelaporan; Pertanggungjawaban; Ketentuan Penutup.
Memuat teks peraturan…
menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa; 1 Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914); 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 10 11 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2024 tentang Kabupaten Indragiri Hulu di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6963); Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Llembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Llembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); Peraturan Mentri Dalam Negri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Mentri Dalam Negri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802}; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051); Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 47 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2022 Nomor 47); 4 ‘5 6 7 8 MEMUTUSKAN:
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
BAB II
AM sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (4) huruf a yang diterima oleh tiap Desa sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah pagu anggaran ADD dibagi dengan jumlah seluruh desa di daerah;
BAB III
Penggunaan ADD untuk Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan ketentuan sebagai berikut:
BAB IV
Kepala Desa Membuat Laporan Realisasi ADD Laporan realisasi ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan laporan realisasi APB Desa, sehingga bentuk laporan Realisasi ADD berupa laporan realisasi APB Desa. Mekanisme laporan realisasi atas kegiatan dalam APB Desa adalah sebagai berikut:
Bupati menunda penyaluran ADD tahap berikutnya dalam hal Kepala Desa tidak menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD.
BAB V
Laporan pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan laporan pertanggungjawaban APB Desa dalam pengelolaan keuangan Desa.
Pada saat Peraturan Bupati Ini mulai berlaku:
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu. Ditetapkan di Rengat pada tanggal 13 Maret 2025 BUPATI INDRAGIRI HULU, ttd ADE AGUS HARTANTO Diundangkan di Rengat pada tanggal 13 Maret 2025 Pih.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU ttd ATAN BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2025 NOMOR 4 LAMPIRAN PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU NOMOR4 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA A. Rumus Perhitungan AP dengan Bobot: AP; z1 z2 Z3 z4 AP B AP, =(8*7+ +: pr?? +p*23 + ptz*) x YAP = Alokasi proporsional desa = Jumlah penduduk desa (35%) = Jumlah penduduk miskin desa (25%) = Luas wilayah desa (10%) = Timgkat kesulitan geografis (30%) Total Alokasi Proporsional = Bobot variabel. > B. Rumus Perhitungan AK dengan Bobot:
Membuka PDF…