(1)Untuk mendapatkan pembebasan BPHTB bagi MBR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a masyarakat yang memenuhi persyaratan harus mengajukan permohonan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagai berikut:
a. a9 1 (satu) permohonan diajukan untuk 1 (satu) surat ketetapan pajak, SPTPD, STPD, atau surat keputusan lain yang terkait dengan bidang perpajakan, berkewarganegaraan Indonesia; memenuhi kriteria MBR; permohonan harus diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan permohonan; selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d, untuk mendapatkan kemudahan dan/atau bantuan pembangunan atau perolehan Rumah pemohon juga harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; besaran penghasilan dengan rincian sebagai berikut:
1.pemohon dengan kategori tidak kawin penghasilan per bulan paling banyak Rp.8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
2.pemohon dengan kategori kawin per bulan paling banyak sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); atau pemohon dengan kategori satu orang untuk peserta Tabungan Perumahan Rakyat penghasilan per bulan paling banyak sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
luas lantai dengan rincian sebagai berikut:
1.paling luas 36 (tiga puluh enam) M? untuk pemilik rumah umum dan satuan rumah susun; atau
2.paling luas 48 (empat puluh delapan) M? untuk pembangunan rumah swadaya.
melampirkan:
1.fotocopi KTP Wajib Pajak;
SSPD BPHTB; bukti lunas PBB-P2; surat kuasa bermaterai cukup jika dikuasakan; fotocopi KTP yang dikuasakan; fotocopi NPWPD {jika ada); €. f. g. h. 2. 4. 5. 6.
7.slip...
5 (3) (4)
7.slip gaji 3 (tiga) bulan terakhir bagi unsur aparatur;
8.surat keterangan yang menyatakan besaran penghasil per bulan dari pejabat yang berwenang bagi masyarakat umum;
. surat pernyataan kebenaran besaran penghasilan perbulan bermaterai; dan 10.akad kredit dari bank jika dibangun oleh pengembang. Permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dipertimbangkan dan berkas permohonan dikembalikan kepada Wajib Pajak. Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani bukan oleh Wajib Pajak, surat permohonan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa.
Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan ke Bapenda tempat Wajib Pajak terdaftar dan/atau dikukuhkan. (S) Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatanya dalam Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu. . ny Ditetapkan di Rengat pada tanggal 12 November 2025 BUPATI INDRAGIRI HULU, ttd ADE AGUS HARTANTO Diundangkan di Rengat pada tanggal 12 November 2025 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU ttd SYAHRUDDIN BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI TAHUN 2025 NOMOR 46