DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 9 Tahun 2025

Nomor: 9
Tahun: 2025
Ditetapkan: 23 April 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Ini Berisi 6 (enam) Bab dan 9 (sembilan) Pasal diantaranya Ketentuan Umum; Kebijakan Dan Strategi Daerah Penyelenggaraan SPAM; Pendanaan; Mekanisme Pelaksanaan KSDP-SPAM; Pemantauan Dan Evaluasi; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Kebijakan dan Strategi Daerah Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum setiap 5 (lima) tahun sekali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Dalam Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Tahun 2025-2029; a. c. d. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2024 tentang Kabupaten Indragiri Hulu di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6963); Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2013 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 27/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum,; Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Perarutan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 2); Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2021 - 2026 (Llembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 1); 3. 4, 5. 7. 8.

11.Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 1);
12.Surat Edaran Direktur Jeénderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 45/SE/DC/2022 tentang Petunjuk teknis kebijakan ,perencanaan dan perancangan penyelenggaraan SPAM. MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2025-2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hulu.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu.
3.Bupati adalah Bupati Indragiri Hulu.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Air Minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. 7. Penyediaan Air Minum adalah kegiatan menyediakan Air Minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih dan produktif.
8.Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM, adalah satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum.
9.Penyelenggaraan SPAM adalah kegiatan yang dilakukan terkait dengan ketersediaan sarana dan prasarana SPAM dalam rangka memenuhi_ kuantitas, kualitas, dan kontinuitas Air Minum yang meliputi pembangunan baru, peningkatan, dan perluasan.
10.Kebijakan dan Strategi Daerah Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat JAKSTRADA SPAM adalah dokumen kebijakan Penyelenggaraan SPAM Daerah yang menjadi acuan bagi Penyelenggaraan SPAM Daerah Kabupaten dengan memperhatikan kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat setempat, serta kondisi lingkungan daerah sekitarnya.
11.Pelaksana Penyelenggaraan SPAM yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Unit Pelaksana Teknis, Unit Pelaksana Teknis Daerah, kelompok masyarakat, dan badan usaha untuk memenuhi kebutuhan sendiri.
12.Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu yang selanjutnya disebut RTRW adalah _hasil perencanaan tata ruang sebagai arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan dan pengendalian ruang wilayah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan pemangku' kepentingan dalam melaksanakan penyelenggaraan SPAM yang berkualitas.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

a.Mengatasi permasalahan dan tantangan pengembangan SPAM;
b.menyelenggarakan sistem fisik (teknik) dan non _fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat, dan hukum) dalam kesatuan yang utuh dan terintegrasi dengan prasarana dan sarana sanitasi; dan
c.memenuhi kebutuhan dasar masyarakat secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan derajat kesehatan.

BAB II

Kondisi Penyelenggaraan SPAM;

Pasal 4

(1)JAKSTRADA SPAM disusun dengan memperhatikan:
1. a.kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan SPAM;
2. b.RTRW; dan
3. c.kondisi Kota dan rencana pengembangannya, sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat, serta kondisi lingkungan daerah sekitarnya;
(2)JAKSTRADA SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun melalui konsultasi publik untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Pasal 5

(1)JAKSTRADA SPAM merupakan suatu dokumen yang disusun dengan sistematika sebagai berikut: BABI Pendahuluan; BABIV Sasaran Pembangunan SPAM; BO op
(2)Dokumen JAKSTRADA -SPAM sebagaimana pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENDANAAN

Pasal 6

Pendanaan untuk penyelenggaran JAKSTRADA SPAM bersumber dari :

a.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
b.Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

BAB IV

MEKANISME PELAKSANAAN KSDP-SPAM

Pasal 7

(1)JAKSTRADA SPAM dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Indra dan Kelompok Pengelola Sarana dan Prasarana Air Minum Perdesaan yang ditetapkan oleh Bupati.
(2)Dalam pelaksanaan rencana tindak yang telah disusun, penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bekerjasama dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

BAB V

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 8

(1)Bupati melalui Perangkat Daerah terkait melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan JAKSTRADA SPAM.
(2)Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi:
1. a.cakupan layanan;
2. b.kelembagaan;
3. c.sarana dan prasarana; dan
4. d.pendanaan.
(3)Mekanisme pemantauan dan evaluasi'pelaksanaan JAKSTRADA SPAM dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. _ BAB VI

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu. Ditetapkan di Rengat pada tanggal 23 April 2025 BUPATI INDRAGIRI HULU ttd ADE AGUS HARTANTO Diundangkan di Rengat pada tanggal 23 April 2025 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU ttd PAINO BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2025 NOMOR 9 BAB 10. PENUTUP Kebijakan dan Strategi Daerah Penyelenggaraan SPAM Kabupaten Indragiri Hulu merupakan upaya melengkapi sekaligus menerapkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria di bidang penyediaan air minum di Kabupaten Indragiri Hulu. Selanjutnya seluruh kebijakan yang telah disepakati dalam Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM ini akan menjadi acuan daiam seluruh kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan SPAM di Kabupaten Indragiri Hulu. Kebijakan Strategi Daerah Penyelenggaraan SPAM ini disusun dalam rangka menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terutama dalam memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat khususnya air minum, Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum, dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. Hal yang lebih penting lagi adalah bahwa kebijakan ini dalam rangka upaya hadirnya pemerintah dalam memenuhi hak dasar masyarakat terutama layanan air minum. Demikian Kebijakan dan Strategi Pengembangan SPAM ini disusun guna memberikan arah kebijakan dan strategi bagi Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu dalam PenyelenggaraaN SPAM Kabupaten Indragiri Hulu. Selanjutnya Kebijakan dan Strategi Daerah Penyelenggaraan SPAM Kabupaten Indragiri Hulu ini perlu dijabarkan lebih lanjut oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah terkait di Kabupaten Indragiri Hulu sebagai panduan dalam operasionalisasi kebijakan dalam Penyelenggaraan SPAM. BUPATI INDRAGIRI HULU ttd ADE AGUS HARTANTO

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…