Dalam Perbup ini diatur tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren. Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi pemberian: a. Rekognisi; b. Afirmasi; dan c. Fasilitasi Pesantren.
Memuat teks peraturan…
Pasal 16 ayat (3), dan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren, perlu diatur Peraturan Pelaksanaannya dalam Peraturan Bupati;
menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren; SALINAN Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
BAB I
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
BAB II
Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini sebagai peraturan pelaksana pemberian fasilitasi penyelenggaraan Pesantren sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi pemberian:
Pelaksanaan pemberian Rekognisi, Afirmasi, dan Fasilitasi penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan kepada lembaga Pesantren di lingkungan Daerah yang sudah terdaftar dan mendapatkan ijin operasional dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Agama.
Penyelenggaraan Rekognisi, Afirmasi, dan Fasilitasi Pesantren dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dengan koordinasi dan integrasi bersama Perangkat Daerah sesuai tugas, fungsi, dan kewenangannya.
BAB III
Rekognisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan dalam bentuk:
Pemberian akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a diberikan kepada Santri sesuai kapasitasnya melalui akses pada beberapa bidang diantaranya:
Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b diberikan berupa penghargaan Pesantren terbaik sebagai pelopor atas partisipasinya dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai agen perubahan sosial dan kemasyarakatan serta pengabdiannya dalam mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat.
Membuka PDF…
Peraturan yang disebut di Menimbang dan Mengingat.
Peraturan Daerah (Perda)