DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Indramayu Nomor 2 Tahun 2022

Nomor: 2
Tahun: 2022
Ditetapkan: 8 April 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 49

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren dengan penetapan batasan istilah pada pengaturannya. Diatur tentang tujuan, ruang lingkup, penyelenggaraan pesantren, fasilitasi penyelenggaraan pesantren, pengelolaan data dan informasi, pendanaan, kerja sama, partisipasi masyarakat.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa keberadaan pesantren di Kabupaten Indramayu perlu dikembangkan dan diberdayakan melalui kebijakan afirmasi dan pemberian fasilitas penyelenggaraan yang mengakomodasi perkembangan, aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat serta menempatkan pengaturan hukumnya dalam kerangka peraturan perundang- undangan yang terintegrasi dan komprehensif;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut di atas, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 4
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769); 5
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9.Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaran Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 206);
10.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 1); 6 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU Dan BUPATI INDRAMAYU MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Indramayu.
2.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Indramayu.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu yang selanjutnya disingkat DPRD Kabupaten Indramayu adalah lembaga perwakilan 7 rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Pondok Pesantren atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil'alamin yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Pendidikan Pesantren adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh Pesantren dan berada di lingkungan Pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan Pesantren dengan berbasis kitab kuning atau dirasah islamiah dengan pola pendidikan muallimin.
8.Kitab kuning adalah kitab keislaman berbahasa Arab atau kitab keislaman berbahasa lainnya yang menjadi rujukan tradisi keilmuan Islam di Pesantren. 8
9.Dirasah Islamiah dengan pola pendidikan Muallimin adalah kumpulan kajian tentang ilmu agama Islam yang terstruktur, sistematis dan terorganisasi.
10.Santri adalah peserta didik yang menempuh pendidikan dan mendalami ilmu agama Islam di Pesantren.
11.Kiai, Syekh, Buya, Nyai atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Kiai adalah seorang pendidik yang memiliki kompetensi ilmu agama Islam yang berperan sebagai figur, teladan dan/atau pengasuh Pesantren.
12.Rekognisi Pesantren adalah pengakuan terhadap eksistensi dan peran Pesantren yang memiliki fungsi sebagai lembaga pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat.
13.Afirmasi Pesantren adalah penguatan Pesantren sebagai lembaga pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat yang memiliki peran strategis dalam pembangunan.
14.Fasilitasi Pesantren adalah bantuan yang diberikan kepada pesantren untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana Pesantren agar dapat menjalankan fungsinya sebagai lembaga pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat.
15.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indramayu. 9

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

(1)Tujuan dibentuknya peraturan daerah ini adalah dalam rangka memberikan rekognisi, afirmasi dan fasilitasi bagi penyelenggaraan Pesantren.
(2)Rekognisi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memberikan pengakuan terhadap eksistensi dan peran pesantren dalam penyelenggaraan pembangunan.
(3)Afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menguatkan Pesantren sebagai lembaga pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat yang memiliki peran strategis dalam pembangunan.
(4)Fasilitasi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan memberikan bantuan kepada Pesantren untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana agar dapat menjalankan fungsinya sebagai lembaga pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi: : 10

a.penyelenggaraan pesantren;
b.pendirian pesantren;
c.fasilitasi penyelenggaraan pesantren;
d.tim afirmasi dan fasilitasi penyelenggaraan;
e.pengelolaan data dan informasi;
f.pendanaan;
g.kerja sama; dan
h.partisipasi masyarakat.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PESANTREN

Pasal 4

(1)Penyelenggaraan Pesantren wajib :
1. a.mengembangkan nilai Islam rahmatan lil'alamin; dan
2. b.berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.
(2)Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pesantren dalam:
1. a.fungsi pendidikan;
2. b.fungsi dakwah; dan
3. c.fungsi pemberdayaan masyarakat. 11

Pasal 5

(1)Penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan dengan tetap menjaga kekhasan atau keunikan tertentu yang mencerminkan tradisi, kehendak dan cita-cita serta ragam dan karakter Pesantren.
(2)Kekhasan atau keunikan tertentu dalam penyelenggarakan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan pada pengembangan:
1. a.kajian;
2. b.keilmuan; dan
(3)keahlian dan keterampilan.

Pasal 6

Penyelenggaraan Pesantren harus memenuhi unsur paling sedikit:

a.Kiai;
b.Santri yang bermukim di Pesantren;
c.pondok atau asrama;
d.masjid atau musholla; dan
e.kajian Kitab Kuning atau Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin.

Pasal 7

(1)Kiai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a harus:
1. a.berpendidikan Pesantren; 12
2. b.berpendidikan tinggi keagamaan Islam; dan/atau
3. c.memiliki kompetensi ilmu agama Islam.
(2)Kiai sebagai pimpinan tertinggi Pesantren dapat dibantu oleh:
1. a.pendidik dan tenaga kependidikan dengan kompetensi sesuai kebutuhan Pesantren, yang membantu Kiai dalam penyelenggaraan fungsi pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat; dan/atau
2. b.pengelola Pesantren, yang membantu Kiai dalam fungsi administrasi pengelolaan Pesantren.

Pasal 8

(1)Santri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, sebagai bagian dari unsur Pesantren terdiri dari:
1. a.santri mukim, yaitu peserta didik yang menempuh pendidikan dan mendalami ilmu agama Islam di Pesantren yang bermukim dan menetap di dalam pondok atau asrama Pesantren; dan
2. b.santri tidak mukim, yaitu peserta didik yang menempuh pendidikan dan mendalami ilmu agama Islam di Pesantren yang tidak menetap di dalam pondok atau asrama Pesantren, melainkan menetap di lingkungan sekitar Pesantren. 13
(2)Selain santri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pesantren dapat memiliki santri lain sebagai peserta didik yang mengikuti pendidikan di Pesantren tetapi bukan merupakan bagian dari unsur Pesantren.

Pasal 9

(1)Pondok atau asrama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, dapat berupa ruang atau bangunan yang ada di lingkungan Pesantren sebagai tempat tinggal santri sesuai tradisi dan kondisi Pesantren.
(2)Pondok atau asrama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan aspek daya tampung, kemudahan, kenyamanan, kebersihan, kesehatan dan keamanan.

Pasal 10

(1)Masjid atau musholla sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, dapat berupa ruang atau bangunan yang ada di lingkungan Pesantren sebagai tempat pelaksanaan ibadah dan proses belajar-mengajar santri sesuai tradisi dan kondisi Pesantren.
(2)Masjid atau musholla sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan aspek daya tampung, kemudahan, kenyamanan, kebersihan, kesehatan dan keamanan. 14

Isi peraturan

Teks49PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Indramayu Nomor 42 Tahun 2025

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Indramayu Nomor 42 Tahun 2025