DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Jepara Nomor 13 Tahun 2026

Nomor: 13
Tahun: 2026
Ditetapkan: 4 Mei 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Penganggaran, Penggunaan, Pertanggungjawaban dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka me1aksanakan kedudukan sebagai Bupati dan Wakil Bupati perlu didukung dengan biaya untuk menunjang kegiatan operasional Bupati dan Wakil Bupati dalam rangka koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial, perlindungan masyarakat dan kegiatan lain yang berkaitan dengan pembinaan kesatuan dan persatuan bangsa, yang dibiayai mela1ui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; C. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Bupati dan Wakil Bupati diberikan gaji dan biaya operasional yang merupakan komponen Belanja Bupati dan Wakil Bupati sehingga perlu disusun pedoman pengelolaan belanja dana penunjang operasional Bupati dan Wakil Bupati;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Belanja Dana Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati; Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana te1ah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4.Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2001 Nomor 3); MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN BELANJA DANA PENUNJANG OPERASIONAL BUPATI DAN WAKIL BUPATI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Jepara.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Jepara.
4.Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Jepara.
5.Dana Penunjang Operasional adalah dana yang dipergunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati.
6.Belanja Dana Penunjang Operasional adalah belanja yang dilakukan untuk mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati.
7.Pendapatan Ashi Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dani sumber-sumber di wilayah Daerah yang dipungut berdasarkan peraturan dan perundang-undangan.
8.Penganggaran adalah rencana keuangan tahunan yang dipergunakan untuk mendanai kelancaran pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dan dilaksanakan dengan prinsip pencapaian efisiensi dan efektihtas alokasi dana.
9.Pertanggungj awaban adalah laporan yang memuat pengelolaan sumber dana yang digunakan untuk kelancaran pelaksanaan tugas bupati dan wakil bupati sesuai dengan tujuan yang ditetapkan secara periodik.

Pasal 2

Dana Penunjang Operasional diberikan untuk mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati.

Pasal 3

Dana Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat digunakan untuk mencukupi kebutuhan anggaran kegiatan yang tidak cukup tersedia atau tidak dianggarkan pada perangkat Daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

a.Penganggaran;
b.Penggunaan; dan
c.Pertanggungjawaban.

BAB III

PENGANGGARAN

Pasal 5

(1)Besaran Dana Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Ashi Daerah yaitu :
1. a.diatas Rp50.000.000.000, 00 (lima puluh milliar rupiah) sampai dengan Rp 150.000.000.000,00 (seratus lima puluh milliar rupiah) paling rendah diberikan Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 0,40% (nol koma empat nol persen); atau
2. b.di atas Rp 150.000.000.000,00 (seratus lima puluh milliar rupiah) diberikan paling rendah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling tinggi 0,15% (nol koma satu lima persen) .
(2)Persentase Dana Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)ditetapkan sebagai berikut:
1. a.besaran Dana Penunjang Operasional Bupati sebesar 60% (enam puluh persen) dani pagu yang ditetapkan; dan
2. b.besaran Dana Penunjang Operasional Wakil Bupati sebesar 40% (empat puluh persen) dani pagu yang ditetapkan.
(3)Be1anja Dana Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dokumen pelaksanaan anggaran.

BAB IV

PENGGUNAAN

Pasal 6

(1)Dana Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dipergunakan untuk:
1. a.koordinasi;
2. b.penanggulangan kerawanan sosial masyarakat; C. pengamanan; dan
3. d.kegiatan khusus lainnya guna mendukung tugas Bupati dan Wakil Bupati.
(2)Biaya koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat digunakan untuk membiayai kegiatan koordinasi dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati yang dilakukan bersama antara Pemerintah Daerah dengan:
1. a.pemerintah negara lain;
2. b.pemerintah pusat; C. pemerintah provinsi;
3. d.pemerintah daerah lain;
4. e.pemerintah desa;
5. f.masyarakat/kelompok masyarakat; dan
6. g.organisasi/lembaga kemasyarakatan, dalam membangun keharmonisan hubungan koordinasi serta kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati.
(3)Biaya penanggulangan kerawanan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b dapat digunakan untuk membiayai kegiatan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial yang disebabkan kemiskinan/kesusahan/musibah, konflik sosial dan bencana alam maupun non alam yang menimpa masyarakat Daerah di dalam negeri maupun luar negeri.
(4)Biaya pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pengamanan dalam pelaksanaan tugas Bupati dan/atau Wakil Bupati serta dalam rangka pencegahan dan penanggulangan gejolak dan konflik sosial di masyarakat guna menciptakan keadaan yang kondusif.
(5)Kegiatan khusus lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi kegiatan:
1. a.kenegaraan;
2. b.promosi;
3. c.protokoler lainnya;
4. d.penguatan rasa kebangsaan dan persatuan;
5. e.pemberian kepada masyarakat yang berprestasi; dan/atau
6. f.dukungan terhadap kegiatan kemasyarakatan lainnya, baik di bidang sosial, seni, budaya, olahraga, kepemudaan dan keagamaan.

Pasal 7

(1)Dalam hal Bupati dan Wakil Bupati sedang berhalangan sementara, maka tidak diberikan Dana Penunjang Operasional.
(2)Dalam hal Bupati berhalangan sementara, Wakil Bupati melaksanakan tugas dan kewenangan Bupati, maka diberikan Dana Penunjang Operasional Bupati sebesar 40% (empat puluh persen) dani total anggaran Dana Penunjang Operasional dalam 1 (satu) tahun anggaran.
(3)Dalam hal Bupati berhalangan tetap atau diberhentikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Wakil Bupati melaksanakan tugas dan kewenangan Bupati, maka diberikan Dana Penunjang Operasional Bupati sebesar 60% (enam puluh persen) dani total anggaran Dana Penunjang Operasional dalam 1 (satu) tahun anggaran.
(4)Dalam hal Bupati dan Wakil Bupati berakhir masa jabatannya atau diberhentikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, pejabat yang ditunjuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan diberikan Dana Penunjang Operasional sebesar 60% (enam puluh persen) dani total anggaran Biaya Penunjang Operasional dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Pasal 8

(1)Penggunaan Dana Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diterimakan oleh:
1. a.Bupati; dan
2. b.Wakil Bupati.
(2)Dana Penunjang Operasional yang diterimakan oleh Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara langsung dengan besaran sesuai dengan kebutuhan.

BAB V

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9

Dokumen yang diperlukan dalam Pertanggungjawaban Belanja Dana Penunjang Operasional, terdiri atas :

a.kuitansi/tanda bukti lainnya yang sah penggunaan Dana Penunjang Operasional Bupati/Wakil Bupati;
b.memo/disposisi dan Bupati/Wakil Bupati untuk penggunaan Dana Penunjang Operasional; dan
c.dokumentasi.

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, ketentuan mengenai kelengkapan dokumen Pertanggungjawaban Belanja Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana tercantum dalam angka 4 Lampiran VII Peraturan Bupati Nomor 44 tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2022 Nomor 44) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 44 tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2023 Nomor 30), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal l l Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. •Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara. Ditetapkan di Jepara pada tanggal 4 Me i 2026 Diundangkan di Jepara pads tanggal 4 Mel 2026 BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2026 NOMOR 13

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 109 Tahun 2000

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 109 Tahun 2000