DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kaimana Nomor 18 Tahun 2025

Nomor: 18
Tahun: 2025
Ditetapkan: 21 Mei 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 33

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Pengelolaan Alokasi Dana Kampung Setiap Kampung di Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2025.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagiamana dimaksud pada huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Pengelolaan Alokasi Dana Kampung Setiap Kampung di Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2025. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2021 SALINAN Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

2.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabuapten Teluk Bintuni, Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4.Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Penggati Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 215);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2094);
11.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
21.Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
22.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
23.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
24.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
27.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
28.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391);
29.Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2021 Nomor 39);
30.Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2019 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 9);
31.Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2022 Nomor 49,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 24);
32.Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 2 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2025 Nomor 59, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 28);
33.Peraturan Bupati Kaimana Nomor 5 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Distrik Kabupaten Kaimana (Berita Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2017 Nomor 165);
34.Peraturan Bupati Kaimana Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Kepala Distrik (Berita Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2019 Nomor 226);
35.Peraturan Bupati Kaimana Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penataan Kewenangan Kampung Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kampung di Kabupaten Kaimana (Berita Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2019 Nomor 229);
36.Peraturan Bupati Kaimana Nomor 39 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelimpahan Sebagian Kewenangan dari Bupati kepada Kepala Distrik untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Kaimana (Berita Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2019 Nomor 260);
37.Peraturan Bupati Kaimana Nomor 41 Tahun 2019 tentang Uraian Tugas Inspektorat Kabupaten Kaimana (Berita Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2019 Nomor 262);
38.Peraturan Bupati Kaimana Nomor 42 Tahun 2019 tentang Uraian Tugas Dinas Kabupaten Kaimana (Berita Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2019 Nomor 263);
39.Peraturan Bupati Kaimana Nomor 43 Tahun 2019 tentang Uraian Tugas Badan Daerah Kabupaten Kaimana (Berita Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2019 Nomor 264);
40.Peraturan Bupati Kaimana Nomor 46 Tahun 2019 tentang Uraian Tugas Distrik Kabupaten Kaimana (Berita Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2019 Nomor 267);
41.Peraturan Bupati Kaimana Nomor 50 Tahun 2019 tentang Pembentukan Kampung Persiapan di Kabupaten Kaimana (Berita Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2019 Nomor 271.A);
42.Peraturan Bupati Kaimana Nomor 30 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kaimana (Berita Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2022 Nomor 377);
43.Peraturan Bupati Kaimana Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2025 Nomor 473); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI KAIMANA TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN DAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA KAMPUNG SETIAP KAMPUNG DI KABUPATEN KAIMANA, TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Kaimana.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Kaimana.
4.Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Kaimana.
5.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung yang selanjutnya disebut Dinas PMK adalah Perangkat Daerah Kabupaten Kaimana.
6.Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Kabupaten Kaimana.
7.Kecamatan yang berdasarkan ketentuan khusus selanjutnya disebut Distrik adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang berkedudukan sebagai perangkat daerah kabupaten/kota.
8.Distrik adalah wilayah kerja Kepala Distrik yang berada di wilayah Kabupaten Kaimana.
9.Kepala Distrik adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di Distrik yang melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan sebagai penyelenggara urusan pemerintahan umum serta secara berjenjang melaksanakan tugas Pemerintah Pusat di wilayah Distrik.
10.Desa yang berdasarkan ketentuan khusus selanjutnya disebut Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11.Kampung adalah wilayah kerja Kepala Kampung yang berada di wilayah Kabupaten Kaimana.
12.Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13.Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dibantu perangkat kampung sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kampung.
14.Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disingkat Bamuskam adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
15.Musyawarah Kampung atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Bamuskam dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Bamuskam untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
16.Peraturan Kampung adalah peraturan perundang- undangan yang ditetapkan oleh Kepala Kampung setelah dibahas dan disepakati bersama Bamuskam.
17.Peraturan Kepala Kampung adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Kampung dan bersifat mengatur.
18.Keuangan Kampung adalah semua hak dan kewajiban Kampung yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban kampung.
19.Pengelolaan Keuangan Kampung adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan kampung.
20.Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kampung, yang selanjutnya disingkat PKPK Kampung adalah kepala kampung yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan kampung.
21.Pelaksana Pengelolaan Keuangan Kampung yang selanjutnya disingkat PPK Kampung adalah perangkat kampung yang melaksanakan pengelolaan keuangan kampung berdasarkan keputusan kepala kampung yang menguasakan sebagian kekuasaan PKPK Kampung.
22.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung, selanjutnya disingkat RPJM Kampung, adalah rencana kegiatan pembangunan kampung untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
23.Rencana Kerja Pemerintah Kampung, selanjutnya disingkat RKP Kampung, adalah penjabaran dari RPJM Kampung untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
24.Pembangunan Kampung adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat kampung.
25.Pemberdayaan Masyarakat Kampung adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat kampung.
26.Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, selanjutnya disebut APBK, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan kampung.
27.Alokasi Dana Kampung yang selanjutnya disingkat ADK adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten Kaimana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kaimana setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
28.Alokasi Dasar adalah alokasi yang dihitung berdasarkan prosentase tertentu yang dibagi secara merata kepada setiap kampung.
29.Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung berdasarkan indikator jumlah penduduk kampung, angka kemiskinan kampung, luas wilayah kampung, dan tingkat kesulitan georafis kampung setiap kabupaten.
30.Indeks Kesulitan Georafis Kampung yang selanjutnya disingkat IKG kampung adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan georafis suatu Kampung berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi dan komunikasi.
31.Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi Papua Barat dan APBD Kabupaten Kaimana.
32.Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
33.Rekening Kas Kampung yang selanjutnya disingkat RKK adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Kampung yang menampung seluruh penerimaan kampung dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Kampung pada Bank yang ditetapkan.
34.Rencana Anggaran Kas Kampung yang selanjutnya disebut RAK Kampung adalah dokumen yang memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh kepala Kampung.
35.Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
36.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah atau disingkat SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
37.Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
38.Pengadaan barang/jasa Kampung yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Kampung, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.
39.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adala sebagai pedoman dalam pengelolaan ADK Tahun Anggaran 2025.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :

a.Untuk meningkatkan kualitas pengelolaan ADK dalam :
1. 1.Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kemiskinan;
2. 2.Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di kampung dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan di tingkat Kampung serta pemberdayaan masyarakat;
3. 3.Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan Kampung dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan dan pembangunan infrastruktur Kampung;
4. 4.Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
5. 5.Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
6. 6.Meningkatkan pelayanan pada masyarakat kampung dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
7. 7.Meningkatkan pemerataan pembangunan, kesejahteraan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat;
8. 8.Mendorong peningkatan keswadayaan, gotong royong dan partisipasi masyarakat serta kemandirian kampung; dan
9. 9.Meningkatkan pendapatan kampung dan masyarakat kampung.
b.Sebagai pedoman pelaksanaan penggunaan ADK Tahun Anggaran 2025.

Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini, mengatur tentang:

a.Pengalokasian Alokasi Dana Kampung;
b.Pengelolaan Alokasi Dana Kampung;
c.Penggunaan Alokasi Dana Kampung;
d.Pertanggungjawaban, Pelaporan dan Publikasi Alokasi Dana Kampung;
e.Pemantauan dan Evaluasi;
f.Ketentuan Sanksi; dan
g.Pembinaan dan Pengawasan.

BAB II

PENGALOKASIAN ALOKASI DANA KAMPUNG

Pasal 5

(1)ADK dianggarkan oleh Pemerintah Daerah dalam APBD Kabupaten Kaimana setiap tahun anggaran, paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima Daerah dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
(2)ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang- undangan, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat.
(3)Pengalokasian ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan :
1. a.Kebutuhan penghasilan tetap Kepala Kampung, Perangkat Pemerintah Kampung, Anggota Bamuskam dan Perangkat Kewilayahan Kampung serta Tunjangan Pelaksana Jabatan Perangkat Kampung Persiapan; dan
2. b.Jumlah penduduk, angka kemiskinan kampung, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.

Pasal 6

(1)Besaran ADK Tahun Anggaran 2025 yaitu sebesar Rp. 84.419.346.600,- (Delapan puluh Empat Miliar Empat ratus Sembilan belas Juta Tiga ratus Empat puluh Enam Ribu Enam ratus rupiah);
(2)Besaran ADK Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan pada seluruh kampung, yang meliputi Prioritas kewenangan kampung, yang terdiri dari :
1. a.Penghasilan Tetap Aparat dan Tunjangan Jaminan Sosial bagi Kepala Kampung, Perangkat Kampung dan Anggota Bamuskam; dan
2. b.Kegiatan penyelenggaraan pemerintahan kampung, pelaksanaan pembangunan kampung, pemberdayaan masyarakat kampung dan pembinaan kemasyarakatan kampung serta penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak, dan Operasional pemerintahan bagi Kampung Persiapan.

Pasal 7

(1)Besaran anggaran kebutuhan prioritas kewenangan kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, sebesar Rp. 84.419.346.600,- (Delapan puluh Empat Miliar Empat ratus Sembilan belas Juta Tiga ratus Empat puluh Enam Ribu Enam ratus);
(2)Besaran anggaran perioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk seluruh kampung yang ditentukan dengan menggunakan rumus berdasarkan asas merata dan adil yaitu :
1. a.Asas merata adalah pembagian ADK sebesar 65% (enam puluh persen) yang dibagikan sama besarnya untuk setiap kampung, yang selanjutnya disebut Alokasi Dasar Kabupaten;
2. b.Asas adil adalah pembagian ADK sebesar 35% (empat puluh persen) yang dibagi secara proporsional untuk setiap kampung berdasarkan nilai bobot kampung yang dihitung berdasarkan variabel jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis, yang selanjutnya disebut Alokasi Formula Kabupaten.
(3)Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, yaitu sebesar Rp. 54.872.575.290,- (Lima puluh Empat Miliar Delapanratus Tujuhpuluh Dua Juta Limaratus Tujuh puluh Lima Ribu Dua ratus Sembilan puluh rupiah).
(4)Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, yaitu sebesar Rp. 29.546.771.310,- (Dua puluh Sembilan Miliar Limaratus Empat puluh Enam Juta Tujuh ratus Tujuh puluh Satu Ribu Tiga ratus Sepuluh rupiah).

Pasal 8

(1)Besaran ADK setiap Kampung Tahun Anggaran 2025 dilakukan berdasarkan formula pengalokasian;
(2)Formula pengalokasian sebagaimana dimaksud ayat (1) dihitung secara merata dan berkeadilan berdasarkan penjumlahan penghitungan rincian alokasi yang meliputi:
1. a.Alokasi Dasar;
2. b.Alokasi Formula;
(3)Mekanisme penghitungan berdasar formula pengalokasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut : Keterangan : ADK-k = Alokasi Dana Kampung setiap Kampung AD-k = Alokasi Dasar setiap Kampung AF-k = Alokasi Formula setiap Kampung

Pasal 9

(1)Alokasi Dasar setiap kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, dihitung dengan cara membagi Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) secara merata dengan jumlah Kampung Definitif sebanyak 84 (delapan puluh empat) Kampung, yaitu sebesar Rp. 653.244.944,- (Enam ratus Lima puluh Tiga Juta Dua ratus Empat puluh Empat Ribu Sembilan ratus Empat puluh Empat rupiah) Alokasi Dasar setiap kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

(1)Alokasi Formula setiap kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, dibagi secara proporsional ADK-k = ( AD-k + AF-k ) untuk setiap kampung dengan cara membagi Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) berdasarkan indikator:
1. a.Jumlah penduduk Kampung dengan bobot 31% (tiga puluh satu persen);
2. b.Angka kemiskinan Kampung dengan bobot 20% (dua puluh persen);
3. c.Luas wilayah Kampung dengan bobot 10% (sepuluh persen); dan
4. d.Tingkat kesulitan geografis Kampung dengan bobot 39% (tiga puluh sembilan persen).
(2)Mekanisme penghitungan Alokasi Formula setiap Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut : Keterangan : AF-k = Alokasi Formula setiap Kampung RP = Rasio jumlah penduduk setiap kampung terhadap total jumlah penduduk kampung di Kabupaten Kaimana RM = Rasio jumlah penduduk miskin setiap kampung terhadap total jumlah penduduk miskin kampung di Kabupaten Kaimana. RL = Rasio luas wilayah setiap kampung terhadap total luas wilayah kampung di Kabupaten Kaimana RIKG = Rasio indeks kesulitan geografis setiap kampung terhadap total indeks kesulitas geografis kampung di Kabupaten Kaimana AF = Alokasi Formula Kabupaten Kaimana
(3)Alokasi Formula setiap kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Isi peraturan

Teks33PDFHirarki

Memuat teks peraturan…