Pemerintah Kabupaten Kaimana
Pemerintah Kabupaten Kaimana merupakan lembaga pemerintahan daerah yang memiliki mandat utama dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di wilayah Kabupaten Kaimana, Papua Barat. Peran lembaga ini sangat signifikan untuk memastikan kesejahteraan masyarakat lokal, mengelola sumber daya daerah, serta menjadi perpanjangan tangan pemerintah pusat dalam implementasi kebijakan nasional. Ruang lingkup operasional Pemerintah Kabupaten Kaimana mencakup fungsi regulasi melalui penerbitan peraturan daerah, penyediaan layanan publik esensial seperti administrasi kependudukan dan kesehatan, serta perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan daerah yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Diperbarui 19 minggu lalu
Deskripsi, Mandat, dan Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kaimana
Pemerintah Kabupaten Kaimana, sebagai lembaga negara di tingkat daerah, mengemban mandat utama untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di wilayahnya. Kehadirannya sangat signifikan dalam memastikan tercapainya kesejahteraan masyarakat lokal, mengelola sumber daya daerah, serta menjadi perpanjangan tangan pemerintah pusat. Lembaga ini merupakan pilar penting dalam struktur tata kelola negara yang bertanggung jawab kepada masyarakat Kaimana dan pemerintah provinsi.
Ruang lingkup tugas Pemerintah Kabupaten Kaimana mencakup tiga aspek utama, yaitu regulatory melalui penerbitan peraturan daerah dan kebijakan lainnya, pelayanan publik esensial seperti administrasi kependudukan dan kesehatan, serta program pembangunan daerah. Melalui kewenangan tersebut, lembaga ini terlibat dalam berbagai isu strategis yang berkaitan dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pertumbuhan ekonomi lokal.
Intervensi program strategis Pemerintah Kabupaten Kaimana antara lain Gerakan Kaimana ASRI yang menunjukkan komitmen terhadap kebersihan dan lingkungan, serta transparansi dan akuntabilitas anggaran melalui penerbitan keputusan hibah. Selain itu, pengelolaan sumber daya manusia melalui seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi dan penanganan stunting juga menjadi prioritas utama untuk meningkatkan kualitas aparatur dan kesehatan masyarakat.
Pemerintah Kabupaten Kaimana turut berkontribusi pada isu-isu nasional melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, termasuk upaya penurunan angka stunting. Kontribusi lainnya adalah pembangunan ekonomi berkelanjutan dengan pertumbuhan PDRB yang positif, serta keterbukaan informasi publik dan tata kelola pemerintahan yang baik sesuai standar nasional.
Warga negara harus berurusan dengan Pemerintah Kabupaten Kaimana untuk berbagai keperluan, seperti administrasi kependudukan, perizinan, dan pelayanan kesehatan melalui fasilitas daerah. Selain itu, lembaga ini juga menjadi tempat untuk pengaduan masyarakat dan akses informasi publik terkait program serta kebijakan pemerintah daerah.
Sebagai entitas pemerintahan daerah yang vital, Pemerintah Kabupaten Kaimana bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di wilayahnya yang luas. Dengan berbagai program strategis dan komitmen terhadap transparansi, Pemkab Kaimana berupaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan berkontribusi pada agenda pembangunan nasional di tengah tantangan dan peluang yang unik.
DokumenLihat semua
- Peraturan Bupati (Perbup)
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kaimana Nomor 17 Tahun 2025
Peraturan Bupati Kaimana ini mengatur mengenai Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran 2025
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kaimana Nomor 4 Tahun 2023
Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Jenis Pajak terdiri atas: makanan dan/atau minuman; a. PBB-P2; b. BPHTB; c. PBJT atas: 1. makanan dan/atau minumn; 2. tenaga listrik; 3. jasa perhotelan; 4. jasa parkir; dan 5. jasa kesenian dan hiburan; d. Pajak Reklame; e. PAT; f. Pajak MBLB; g. Pajak Sarang Burung Walet; h. OpsenPKB;dan i. Opsen BBNKB. Jenis Retribusi terdiri atas: a. Retribusi Jasa Umum; b. Retribusi Jasa Usaha; dan c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- Peraturan Bupati (Perbup)
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kaimana Nomor 48 Tahun 2025
Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Dan Badan Daerah Kabupaten Kaimana
- Peraturan Bupati (Perbup)
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kaimana Nomor 19 Tahun 2025
Peraturan Bupati Kaimana tentang Penghasilan Tetap Bagi Kepala Kampung dan Perangkat Pemerintah Kampung, Tunjangan Bagi Anggota Badan Permusyawaratan Kampung, Insentif Perangkat Kewilayahan Kampung Serta Penghasilan Lain Yang Sah Dan Tunjangan Jaminan Sosial bagi Perangkat Pemerintahan Kampung di Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2025.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kaimana Nomor 2 Tahun 2025
Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana ini mengatur mengenai tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2025-2045
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kaimana Nomor 4 Tahun 2016
Peraturan daerah ini mengatur tentang susunan perangkat daerah pada kabupaten kaimana
- Peraturan Bupati (Perbup)
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kaimana Nomor 11 Tahun 2025
Peraturan Bupati Kaimana tentang Pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini adalah : a. pembebasan Retribusi PBG bagi MBR; dan b. kriteria MB
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kaimana Nomor 2 Tahun 2024
Peraturan Daerah ini mengatur mengenai Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.