DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kaimana Nomor 36 Tahun 2025

Nomor: 36
Tahun: 2025
Ditetapkan: 23 September 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Reses Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakillan Rakyat Kabupaten Kaimana Kaimana. Jadwal Reses dibahas didalam rapat Pimpinan dan rapat badan musyawarah DPRK Kaimana. Rencana pelaksanaan reses dalam 1 (satu) tahun masa sidang berpedoman kepada rencana kerja DPRK Kaimana.Hasil pembahasan jadwal reses ditetapkan dengan keputusan DPRK Kaimana.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 88 Peraturan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Kabupaten Kaimana tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Reses Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kaimana.

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Reses Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakillan Rakyat Kabupaten Kaimana Kaimana. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151); sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan SALINAN Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
1. 2.Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabuapten Teluk Bintuni, Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
2. 3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. 4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. 5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. 6.Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
7. 8.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomori 6197);
8. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322;
9. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
10. 11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. 12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).
12. 13.Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kaimana (Lembaran Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2017 Nomor 3);
13. 14.Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2022 Nomor 49, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 24);
14. 15.Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kaimana Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kaimana (Lembaran Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2024 Nomor 467); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN RESES PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN KAIMANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Kaimana.
2.Pemerintah Pusat adalah Pemerintah Republik Indonesia.
3.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5.Bupati adalah Bupati Kaimana.
6.Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Lembaga perwakilan daerah kabupaten yang berkedudukan sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten.
7.Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten selanjutnya disebut Pimpinan DPRK adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPRK Kaimana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8.Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten selanjutnya disebut Anggota DPRK adalah pejabat daerah yang memegang jabatan anggota DPRK Kaimana sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku;
9.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut Sekretariat adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kaimana
10.Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut Sekretaris DPRK adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kaimana.
11.Reses adalah suatu masa dimana DPRK Kaimana melakukan penghentian persidangan, yang digunakan oleh Anggota DPRK untuk mengunjungi daerah pemilihannya guna mensosialisasikan kebijakan daerah serta menyerap aspirasi masyarakat;
12.Anggaraan Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
13.Belanja Penunjang Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah belanja kegiatan yang disediakan untuk mendukung kelancaran Tugas, Fungsi dan Wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten;
14.Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja Sekretariat DPRD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
15.Hari adalah hari kalender.
16.Masa Reses adalah waktu kegiatan angota DPRD diluar masa sidang untuk mengunjungi daerah pemilihan anggota guna menyerap aspirasi masyarakat.

BAB II

PENJADWALAN DAN TATA CARA PELAKSANAAN RESES

Pasal 3

(1)Jadwal Reses dibahas didalam rapat Pimpinan dan rapat badan musyawarah DPRK Kaimana.
(2)Rencana pelaksanaan reses dalam 1 (satu) tahun masa sidang berpedoman kepada rencana kerja DPRK Kaimana.
(3)Hasil pembahasan jadwal reses ditetapkan dengan keputusan DPRK Kaimana.

Pasal 4

(1)Jadwal Reses sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dilaksanakan pada setiap masa persidangan sebanyak 3 (tiga) kali dalam setahun atau 12 (dua belas) kali reses dalam periode 5 (lima) tahun masa jabatan kecuali pada masa persidangan terakhir dari 1 (satu) periode keanggotaan DPRK, masa reses ditiadakan.
(2)Dalam hal pelaksanaan masa persidangan bersamaan dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban DPRK yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, pelaksanaan reses dilaksanakan setelah selesainya pelaksanaan tugas dan kewajiban yang diamanatkan dalam Peraturan perundang- undangan.
(3)Masa reses sebagaimana disebutkan pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 6 (enam) hari dalam 1 (satu) kali reses DPRK Kaimana.
(4)Sekretaris DPRK mengumumkan agenda reses Pimpinan dan Anggota DPRK paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan reses dimulai.
(5)Reses dapat dilakukan secara perorangan atau kelompok yang akan di damping oleh staf sekretariat DPRK.
(6)Masa reses Pimpinan dan Anggota DPRK secara perorangan atau kelompok dilkasanakan dengan memperhatikan:
1. a.waktu reses Pimpinan dan Anggota DPRP Papua Barat pada Daerah Pemilihan yang sama;
2. b.rencana kerja Pemerintah Daerah; dan
3. c.hasil pengawasan DPRK selama masa sidang.
4. d.kebutuhan konsultasi publik dalam pembentukan perda

Pasal 5

Peserta reses terdiri dari:

a.Masyarakat/konstituen;
b.Pemerintahan, yang terdiri dari :
1. 1.Kepala Distrik;
2. 2.TNI/Polri;
3. 3.Pimpinan Puskesmas;
4. 4.Kepala Sekolah; dan
5. 5.Lurah/Kepala Kampung, Perangkat Kampung, Bamuskan.
c.Kelompok masyarakat, yang terdiri dari :
1. 1.Organisasi Politik;
2. 2.Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama;
3. 3.Tokoh pemuda;
4. 4.Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);
5. 5.Organisasi Kemasyarakatan; dan
6. 6.Organisasi Keagamaan.

Pasal 6

(1)Dalam pelaksanaan reses Pimpinan dan Anggota DPRK di bantu oleh staf Sekretariat DPRK Kaimana.
(2)Staf Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk oleh Sekretaris DPRK Kaimana.
(3)Staf Sekretariat yang mendampingi Pimpinan dan Anggota DPRK diberikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

(1)Tugas staf pendamping meliputi :
1. a.mendampingi Pimpinan dan Anggota DPRK untuk melaksanakan reses sesuai arahan Sekretaris DPRK;
2. b.membuat laporan kegiatan reses secara tertulis;
3. c.menyerahkan laporan kegiatan dan keuangan kepada Sekretaris DPRK melalui bendahara pengeluaran;
(2)Format laporan kegiatan reses secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

(1)Kegiatan reses sekurang-kurangnya melalui 4 (empat) tahapan, yaitu :
1. a.Rapat Badan Musyawarah penyusunan jadwal pelaksanaan dan tempat tujuan reses;
2. b.Penjelasan pelaksanaan reses oleh Sekretariat DPRK,
3. c.Pelaksanaan reses; dan
4. d.Rapat Paripurna Pelaporan Hasil Reses.
(2)Pelaksanaan reses dapat dilakukan dengan :
1. a.kelompok Dapil yang terdiri dari beberapa partai politik yang ada Pimpinan dan Anggota DPRK pada dapil tersebut; dan
2. b.secara mandiri yang dilakukan oleh Pimpinan dan Anggota DPRK berdasarkan dapil.
(3)Dapil sebagaimana disebutkan pada ayat (2) terbagi 3 Dapil dengan pembagian wilayah distrik sebagai berikut:
1. a.Dapil I meliputi Distrik Kaimana (Kelurahan Krooy, Kampung Trikora, Kampung Coa dan Kampung Tanggaromi);
2. b.Dapil II meliputi Distrik Kaimana (Kelurahan Kaimana Kota, Kampung Marsi, Sisir, Murano, Forma Jaya, Mai-mai, Namatota, Lobo, Saria, Lumira, Kamaka, Saria, Jarati, Sara, Werua dan Oray), Distrik Teluk Etna dan Distrik Yamor; dan
3. c.Dapil III meliputi Distrik Buruway, Distrik Kambrauw, Distrik Teluk Arguni Bawah dan Distrik Teluk Arguni Atas.

Pasal 9

(1)Biaya reses dibebankan pada APBD Kabupaten Kaimana melaluai DPA Sekretariat DPRK Kaimana.
(2)Biaya reses sebagiaman dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.biaya penunjang kegiatan sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) perorang perkegiatan; dan
2. b.biaya penunjang lainnya berupa biaya penginapan dan uang harian bagi Pimpinan dan Anggota DPRK yang dianggarkan untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) hari.
(3)Komponen biaya penunjang pelaksanaan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a antara lain:
1. a.biaya makan dan minum;
2. b.biaya snack;
3. c.honorarium pembawa acara;
4. d.honararium pemimpin doa;
5. e.honorarium tenaga pelaksana;
6. f.alat tulis kantor;
7. g.penggandaan;
8. h.biaya sewa kursi;
9. i.biaya sewa gedung/tenda;
10. j.sewa sound sistem;
11. k.biaya dokumentasi;
12. l.biaya cetak;
13. m.biaya spanduk; dan
14. n.biaya transportasi.
(4)Dalam hal terjadi keadaan luar biasa maupun keadaan bencana alam dan/atau bencana non alam berdasarkan penetapan dari Pemerintah Daerah, kegiatan reses mencakup penjadwalan, administrasi dan mekanisme pelaksanaan dapat disesuaikan dengan kondisi di Daerah.
(5)Format pengajuan kebutuhan biaya penunjang pelaksanaan reses pimpinan dan anggota DPRK Kaimana tercantum dalam lampiran peraturan bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

BAB III

LAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN RESES

Pasal 10

(1)Setiap anggota DPRK wajib melaporkan hasil pelakasanaan reses kepada Pimpinan DPRK melalui Sekretaris DPRK.
(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang- kurangnya memuat:
1. a.waktu dan tempat kegiatan reses;
2. b.aspirasi dan pengaduan dari masyarakat; dan
3. c.dokumentasi peserta dan kegiatan.
(3)Anggota DPRK Kaimana yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat melaksanakan reses berikutnya.

Pasal 11

Pelaksanaan reses wajib menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan reses dengan ketentuan sebagai berikut :

a.pertanggungjawaban dana reses dengan menyiapkan berkas dokumentasi, bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
b.daftar hadir peserta reses; dan
c.berkas pertanggungjawaban dan laporan reses disampaikan paling lambat 5 (lima) hari setelah reses di laksanakan melalui Sekretaris DPRK Kaimana.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…