DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kaimana Nomor 7 Tahun 2025

Nomor: 7
Tahun: 2025
Ditetapkan: 14 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bupati Kaimana ini mengatur mengenai Nilai dan Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kaimana. Nilai jabatan adalah nilai kumulatif dari faktor jabatan yang mempengaruhi tinggi rendahnya jenjang jabatan berdasarkan informasi jabatan, sedangkan Kelas Jabatan adalah penentuan dan pengelompokan tingkat jabatan berdasarkan nilai suatu jabatan. Nilai dan kelas jabatan digunakan sebagai dasar penyusunan/penyempurnaan peta jabatan, penyusunan/penyempurnaan struktur organisasi, pengangkatan pegawai dalam jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, penyusunan formasi, perumusan pengembangan pegawai, mutasi, dan redistribusi pegawai serta pemberian tunjangan kinerja.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG NILAI DAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAIMANA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Daerah Kabupaten Kaimana.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kaimana.
3.Bupati adalah Bupati Kaimana.
4.Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam suatu organisasi Negara
5.Evaluasi jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan nilai jabatan dan kelas jabatan.
6.Nilai jabatan adalah nilai kumulatif dari faktor jabatan yang mempengaruhi tinggi rendahnya jenjang jabatan berdasarkan informasi jabatan.
7.Kelas Jabatan adalah penentuan dan pengelompokan tingkat jabatan berdasarkan nilai suatu jabatan.
8.Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang pegawai negeri dalam rangka memimpin satuan organisasi.
9.Jabatan Fungsional tertentu adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang pegawai negeri dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan jabatan dan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
10.Jabatan Fungsional Umum adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang pegawai negeri dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keterampilan tertentu dan untuk kenaikan jabatan dan pangkatnya tidak disyaratkan dengan angka kredit.

BAB II

NILAI DAN KELAS JABATAN

Pasal 2

Nilai dan kelas jabatan digunakan sebagai dasar penyusunan/penyempurnaan peta jabatan, penyusunan/penyempurnaan struktur organisasi, pengangkatan pegawai dalam jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, penyusunan formasi, perumusan pengembangan pegawai, mutasi, dan redistribusi pegawai serta pemberian tunjangan kinerja.

Pasal 3

Nilai dan Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ditetapkan sesuai dengan hasil evaluasi jabatan yang telah ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.

Pasal 4

(1)Nilai dan kelas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan berdasarkan proses evaluasi jabatan.
(2)Proses evaluasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan metode Sistem Evaluasi Faktor atau Factor Evaluation System (FES).
(3)Sistem Evaluasi Faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
1. a.Faktor Evaluasi Jabatan Struktural; dan
2. b.Faktor Evaluasi Jabatan Fungsional.
(4)Faktor Evaluasi Jabatan Struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi :
1. a.Faktor 1. Ruang Lingkup dan Dampak Program;
2. b.Faktor 2. Pengaturan Organisasi;
3. c.Faktor 3. Wewenang Penyeliaan dan Manajerial;
4. d.Faktor 4. Hubungan Personal, yang terdiri atas : 1) Sifat Hubungan. 2) Tujuan Hubungan
5. e.Faktor 5. Kesulitan Dalam Pengarahan Pekerjaan;
6. f.Faktor 6. Kondisi Lain atau Kesulitan dan Kerumitan dalam melaksanakan kewajiban, wewenang dan tanggung jawab penyeliaan, yang dapat dipengaruhi oleh situasi khusus meliputi: 1) Ragam Pekerjaan. 2) Operasi giliran kerja (shift). 3) Pegawai berfluktuasi atau batas waktu yang selalu berubah; 4) Penyebaran fisik. 5) Situasi khusus penyusunan staf. 6) Dampak program tertentu. 7) Perubahan teknologi. 8) Bahaya khusus dan kondisi keselamatan kerja.
(5)Faktor Evaluasi Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi :
1. a.Faktor 1. Pengetahuan Yang Dibutuhkan Jabatan.
2. b.Faktor 2. Pengawasan Penyelia.
3. c.Faktor 3. Pedoman.
4. d.Faktor 4. Kompleksitas.
5. e.Faktor 5. Ruang Lingkup dan Dampak.
6. f.Faktor 6. Hubungan Personal.
7. g.Faktor 7. Tujuan Hubungan.
8. h.Faktor 8. Persyaratan Fisik.
9. i.Faktor 9. Lingkungan Pekerjaan.

BAB III

PENUTUP

Pasal 5

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2021 tentang Nilai Dan Kelas Jabatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kaimana (Berita Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2021 Nomor 328) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kaimana. Ditetapkan di Kaimana pada tanggal 14 Maret 2025 BUPATI KAIMANA, CAP/TTD HASAN ACHMAD Diundangkan di Kaimana pada tanggal 14 Maret 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAIMANA, CAP/TTD DONALD RAIMOND WAKUM BERITA DAERAH KABUPATEN KAIMANA TAHUN 2025 NOMOR 478 Salinan sesuai dengan aslinya A.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAIMANA KEPALA BAGIAN HUKUM MUHAMAD SETYAWAN, SH, MH PEMBINA Nip. 19780605 200603 1 001

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…