DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kampar Nomor 1 Tahun 2025

Nomor: 1
Tahun: 2025
Ditetapkan: 6 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 47

Lembaga terkait

Ringkasan

Sistematika Perbup ini adalah sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum 2. Tata Cara Pemungutan Pajak 3. Pemberian dan Pemanfaatan Insentif 4. Bentuk Formulir Perpajakan 5. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata. Cara Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia ‘Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
3.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189); . Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); . Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); . Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kampar di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6964); 4. 6. 7.
8.Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049); Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penjualan Barang Sitaan Yang Dikecualikan Dari Penjualan Secara Lelang Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4050); 10.Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2000 11 tentang Tempat dan Tata Cara Penyanderaan, Rehabilitasi Nama Baik Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4051); .Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 12.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 13.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881); Menetapkan : 14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); 15.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207 /PMK.06/2021 Tahun 2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara; 16.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.07/2022 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Insentif Fiskal; 17.Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Nomor 9); MEMUTUSKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 1. 2. Daerah adalah Kabupaten Kampar. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kampar. Bupati adalah Bupati Kampar. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar. 3. 4. 10. 11. Kepala Badan Pendapatan Daerah adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar. Badan adalah Sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah atau Badan Usaha Milik Desa dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi lainnya, Lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang disingkat BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan. Pejabat Pembuat Akta Tanah, selanjutnya disebut PPAT adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti. Nilai Perolehan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NPOP adalah besaran nilai/harga objek pajak yang dipergunakan sebagai dasar pengenaan pajak. 6. 7. 8. 9. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak, yang selanjutnya disingkat NPOPTKP adalah besaran nilai/harga objek pajak yang tidak kena Pajak yang dipergunakan sebagai dasar pengenaan pajak. Perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas' tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan. Hak atas tanah dan/atau bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan diatasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang- undang dibidang pertanahan dan bangunan. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Surat Ketetapan Pajak yang menetukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang. 1 19, 20. 21. 22. 23. 24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB_- adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, besarnya sanksi adminstratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah _— surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau’ kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu. dalam peraturan perundang-undangan operpajakan daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan. 25. 26. 27. 28. 29. 30. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau _terhadap pemotongan atau Pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Keputusan surat keberatan yang diajukan oleh wajib pajak. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan atau dokumen lain yang dipersamakan dan lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya serta kesesuaian antara surat pemberitahuan dengan SSPD. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan melaksanakan penyanderaan dan menjual barang yang telah disita. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh jurusita pajak kepada penanggung pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, masa pajak dan tahun pajak. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Penjabat untuk menegur Wajib Pajak atau Wajib Retribusi untuk melunasi Utang Pajak atau Utang Retribusi. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan Penagihan Pajak yang meliputi Penagihan Seketika dan Sekaligus, pemberitahun Surat Paksa, Penyitaan, dan Penyanderaan. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban pajak retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundangan- undangan Perpajakan Dan Retribusi Daerah. Pemeriksaan Lapangan adalah pemeriksaan yang dilakukan di tempat kedudukan, tempat kegiatan usaha, tempat tinggal Wajib Pajak, atau tempat lain yang ditentukan oleh Kepala Bapenda. Online adalah sambungan langsung-= antara subsistem satu dengan subsistem lainnya secara elektronik dan terintegrasi serta real time. Cash Management System yang selanjutnya disingkat CMS adalah jasa layanan perbankan berbasis sistem informasi yang diberikan Bank kepada nasabah yang mencakup’- kegiatan pengelolaan, pembayaran, penagihan dan likuiditas manajemen sehingga pengelolaan keuangan nasabah menjadi lebih efektif dan efisien.

BAB II

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK

Pasal 2

(1)Wajib Pajak mengajukan permohonan pendaftaran
(2)objek pajak BPHTB dengan melengkapi dokumen pendaftaran BPHTB pada Badan Pendapatan Daerah dan/atau UPTD Pengelolaan Pajak Daerah baik secara manual atau online. Dokumen kelengkapan pendaftaran BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
1. a.hibah : 1. 8. 9. fotocopi KTP (Pemberi dan Penerima Hibah);
  1. 2.surat Kuasa bermaterai; 3.
  2. 4.fotocopi NPWP (Bagi yang belum memiliki fotocopi KTP yang menerima kuasa; NPWP, wajib melampirkan Surat Pernyataan sedang dalam pengurusan NPWP); fotocopi sertifikat (kepemilikan hak); fotocopi Bukti pelunasan PBB-P2 Tahun Berjalan; surat keterangan hibah bermaterai antara pemberi dan penerima hibah; dan SSPD BPHTB. Melampirkan foto objek pajak (jika diperlukan)
2. b.warisan:
  1. 1.fotocopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga (semua ahliwaris); surat kuasa bermaterai; fotocopi KTP yang menerima dan memberi kuasa; fotocopi NPWP (Bagi yang belum memiliki NPWP, wajib melampirkan Surat Pernyataan sedang dalam pengurusan NPWP); 5. fotocopi Sertifikat (kepemilikan hak); fotocopi Bukti pelunasan PBB-P2 tahun berjalan; . surat keterangan kematian; 8. 9. 7. surat keterangan ahli waris; surat kuasa ahli waris; 10.SSPD BPHTB
  2. 11.Melampirkan foto objek pajak (jika diperlukan)
3. c.jual beli: 1. 8. 9. fotocopi Kartu Tanda Penduduk (pembeli dan penjual); . surat kuasa bermaterai;2. . fotocopi Kartu). Tanda Penduduk yang3. menerima dan memberi kuasa; . fotocopi Nomor Pokok Wajib Pajak (bagi yang4. belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, wajib melampirkan Surat Pernyataan sedang dalam pengurusan Nomor Pokok Wajib Pajak); fotocopi sertifikat (kepemilikan hak); . fotocopi bukti pelunasan PBB-P2 tahun6. berjalan; surat pernyataan jual beli dari penjual dan pembeli; dan SSPD BPHTB. Melampirkan foto objek pajak (jika diperlukan) 10.Melampirkan Kwintasi Jual Beli.
4. d.peningkatan hak: 1. 2. 3. fotocopi Kartu Tanda Penduduk (wajib pajak); surat kuasa bermaterai; fotocopi Kartu) Tanda Penduduk yang menerima kuasa; . fotocopi Nomor Pokok Wajib Pajak (Bagi yang4. belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, wajib melampirkan surat pernyataan sedang dalam pengurusan Nomor Pokok Wajib Pajak); 1
  1. 5.fotocopi surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan tentang Pemberian Hak Milik;
  2. 6.fotocopi Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR);
  3. 7.fotocopi Sporadik (surat keterangan penguasaan bidang fisik);
  4. 8.fotocopi bukti pelunasan PBB-P2 tahun berjalan;
  5. 9.SSPD BPHTB.
  6. 10.Melampirkan foto objek pajak (jika diperlukan)
5. e.lelang:
  1. 1.fotocopi Kartu Tanda Penduduk (Wajib Pajak);
  2. 2.surat kuasa bermaterai;
  3. 3.fotocopi Kartu) Tanda Penduduk yang menerima kuasa;
  4. 4.fotocopi Nomor Pokok Wajib Pajak (bagi yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, wajib melampirkan Surat Pernyataan sedang dalam pengurusan Nomor Pokok Wajib Pajak);
  5. 5.fotocopi rincian risalah lelang atau kwitansi lelang;
  6. 6.fotocopi sertifikat (kepemilikan hak);
  7. 7.fotocopi bukti pelunasan PBB-P2 tahun berjalan;
  8. 8.SSPD BPHTB.

Pasal 3

(1)Wajib Pajak BPHTB melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD.
(2)Pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik(Cash Management System).
(3)
(4)
(5)
(1)
(2)
(3)Dalam hal pelaksanaan pembayaran _berbasis elektronik (Cash Management System) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah melakukan perjanjian kerja sama dengan bank yang ditunjuk atau tempat layanan bayar yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Dalam hal terjadi perubahan atau pembatalan perjanjian pengikatan jual beli sebelum ditandatanganinya akta jual beli mengakibatkan :
1. a.jumlah BPHTB lebih bayar atau tidak terutang, Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB; atau
2. b.jumlah BPHTB kurang bayar, Wajib Pajak melakukan pembayaran kekurangan dimaksud. Pembayaran atau penyetoran BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat dilunasi saat penandatanganan akta jual beli.

Pasal 4

Pejabat pembuat akta tanah/notaris hanya dapat menandatangani akta pemindahan hak atas tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB. Pejabat pembuat akta tanah/notaris wajib:

a.meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; dan
b.melaporkan pembuatan akta atas tanah dan/atau Bangunan kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya. Dalam hal pejabat pembuat akta tanah/notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa :
a.denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan/atau
b.denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 5

(1)Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara hanya dapat menandatangani risalah lelang perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
(2)Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara wajib:
1. a.meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani risalah lelang; dan
2. b.melaporkan risalah lelang kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
(3)Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1)Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
(2)Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Dalam hal perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan bukan merupakan objek BPHTB, Bupati dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.

Pasal 8

(1)Kepala Badan Pendapatan Daerah melakukan penelitian atas SSPD yang disampaikan Wajib Pajak.
(2)Penelitian SSPD BPHTB meliputi :
1. a.kesesuaian NOP yang dicantumkan dalam SSPD Pajak BPHTB dengan NOP yang tercantum :
  1. 1.dalam SPPT atau bukti pembayaran PBB-P2 lainnya; dan
  2. 2.pada basis data PBB-P2
2. b.kesesuaian NJOP bumi per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD Pajak BPHTB dengan NJOP per meter persegi pada basis data PBB-P2;
3. c.kesesuaian NJOP Bangunan per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD Pajak BPHTB dengan NJOP Bangunan per meter persegi pada basis data PBB-P2;
4. d.kebenaran penghitungan Pajak BPHTB yang meliputi nilai perolehan objek Pajak, NJOP, NJOPTKP, tarif, pengenenaan atas objek Pajak tertentu, dan Pajak BPHTB terutang atau yang harus dibayar;
5. e.kebenaran penghitungan Pajak BPHTB yang disetor, termasuk besarnya pengurangan yang di hitung sendiri; dan
6. f.kesesuaian kriteria objek Pajak tertentu yang dikecualikan dari pengenaan Pajak BPHTB, termasuk kriteria pengecualian objek Pajak BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
(3)Objek pajak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi perolehan hak karena waris dan hibah wasiat.
(4)Kriteria pengecualian objek Pajak BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f yaitu) untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
(5)Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
(6)Proses penelitian atas SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya secara lengkap SSPD BPHTB untuk penelitian di tempat.
(7)Dalam hal berdasarkan hasil penelitian SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlah Pajak yang disetorkan lebih kecil dari jumlah Pajak terutang, Wajib Pajak wajib membayar selisih kekurangan tersebut.
(8)Jika diperlukan, penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disertai dengan Pemeriksaan Lapangan.
(9)Kode Billing BPHTB yang telah divalidasi berlaku selama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal verifikasi.

Pasal 9

(1)Atas permohonan, Wajib Pajak dapat diberikan pengurangan dalam hal:
1. a.mendukung program pemerintah dibidang pertanahan, dasar pengenaan mengacu pada Nilai Jual Objek Pajak; wajib pajak yang mendapat ganti rugi atas kegiatan Proyek Strategis Nasional, kegiatan Pemerintah dan Pemerintah Daerah mendapat pengurangan sebesar 100% (seratus persen); tanah dan atau bangunan digunakan untuk kepentingan sosial antara lain untuk panti asuhan, panti jompo dan rumah yatim piatu pengurangan ditetapkan sebesar 100% (seratus persen). Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada(2) ayat (1) yaitu :
2. a.dokumen hasil scan atau fotokopi kartu tanda penduduk/ KTP elektronik; dokumen hasil scan atau fotokopi salinan akta pendirian beserta perubahannya; dokumen hasil scan atau fotokopi_ surat keterangan ganti rugi; dokumen hasil scan atau fotokopi surat keterangan bahwa tanah dan/atau bangunan tersebut digunakan untuk kepentingan sosial yang diterbitkan oleh pejabat setempat; dan dokumen hasil scan atau fotokopi SPPT PBB-P2 dan bukti lunas; salinan digital/softcopy dokumen lainnya sebagai c. d. e. f. pendukung alasan permohonan, jika diperlukan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran atas pokok Pajak, dan/atau sanksinya diatur dengan Surat Keputusan Bupati.

Pasal 11

(1)Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Kepala Badan Pendapatan Daerah dapat melakukan pembetulan SSPD hasil Penelitian, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, STPD, SKPDN, surat keputusan pembetulan dan surat keputusan keberatan dengan menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan
(2)Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan dasar pertimbangan :
1. a.terdapat kesalahan tulis;
2. b.terdapat kesalahan hitung; dan/atau
3. c.terdapat kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
(3)Bupati melimpahkan kewenangan penerbitan Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah.
(4)Pertimbangan berdasarkan terdapat kesalahan tulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi kesalahan penulisan: NPWPD; nama Wajib Pajak; alamat Wajib Pajak; alamat objek Pajak; luas objek Pajak; nomor ketetapan Pajak; masa dan tahun Pajak; dan/atau sm mo ABO op . tanggal jatuh tempo. (S) Pertimbangan berdasarkan terdapat kesalahan hitung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi kesalahan hitung penjumlahan, pengurangan, perkalian dari/atau pembagian suatu bilangan.
(6)Kesalahan hitung sebagaimana dimaksud pada ayat
(5), diantaranya dapat merupakan akibat dari kesalahan penetapan objek Pajak, akibat kesalahan pendataan dan/atau penelitian SSPD oleh petugas Badan Pendapatan Daerah dan/atau kesalahan Wajib Pajak pada saat pendaftaran BPHTB.
(7)Pertimbangan berdasarkan terdapat kekeliruan penerapan ketentuan tertentu) dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi :
1. a.kekeliruan dalam pengenaan tarif;
2. b.kekeliruan pengenaan Pajak, misalnya objek Pajak termasuk dalam lingkup pengecualian; dan/atau
3. c.kekeliruan penghitungan atau penerapan sanksi administratif

Pasal 12

(1)Pengajuan permohonan pembetulan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), dilakukan secara manual atau online, dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.ditulis dalam Bahasa Indonesia;
2. b.memuat dokumen Pajak yang diajukan pembetulan;
3. c.dalam 1 (satu) surat permohonan, hanya untuk 1 (satu) dokumen Pajak yang diajukan pembetulan;
4. d.memuat bentuk kesalahan yang. diajukan permohonan pembetulan; dan
5. e.memuat alasan atau dasar pembetulan dimaksud.
(2)Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :
1. a.untuk Wajib Pajak orang perorangan:
  1. 1.salinan digital/softcopy dokumen hasil scan atau fotokopi kartu tanda penduduk/KTP elektronik;
  2. 2.salinan digital/softcopy dokumen Pajak yang diajukan pembetulan;
  3. 3.salinan digital/softcopy dokumen hasil scan surat kuasa bermaterai bagi yang dikuasakan; dan
  4. 4.salinan’ digital/softcopy dokumen lainnya sebagai pendukung alasan permohonan, jika diperlukan.
2. b.untuk Wajib Pajak Badan:
  1. 1.salinan digital/softcopy dokumen hasil scan atau fotokopi kartu tanda penduduk/KTP elektronik;
  2. 2.salinan digital/softcopy hasil scan mnomor induk berusaha terkait dokumen Pajak yang diajukan pembetulan;
  3. 3.salinan digital/softcopy dokumen Pajak yang diajukan pembetulan;
  4. 4.salinan digital/softcopy dokumen hasil scan surat kuasa bermaterai bagi yang dikuasakan; dan
  5. 5.salinan digital/softcopy dokumen lainnya sebagai pendukung alasan permohonan, jika diperlukan.

Isi peraturan

Teks47PDFHirarki

Memuat teks peraturan…