Pemerintah Kabupaten Kampar
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kampar adalah lembaga pemerintah yang mengemban mandat utama untuk menyelenggarakan pelayanan perizinan dan non-perizinan secara terpadu satu pintu di bidang penanaman modal. Kehadiran lembaga ini sangat signifikan dalam mendukung visi Pemerintah Kabupaten Kampar untuk meningkatkan investasi dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Ruang lingkup operasional DPMPTSP Kabupaten Kampar mencakup regulasi, pelayanan, dan program, dengan fokus pada penyediaan pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi secara elektronik melalui sistem Online Single Submission (OSS) dan aplikasi SiCANTIK. Berbagai program strategis, seperti pengembangan iklim penanaman modal dan promosi investasi, bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Diperbarui 19 minggu lalu
Deskripsi, Mandat, dan Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kampar
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kampar mengemban mandat krusial untuk menyelenggarakan pelayanan perizinan dan non-perizinan secara terpadu satu pintu di bidang penanaman modal. Kehadiran lembaga ini sangat signifikan dalam mendukung visi Pemerintah Kabupaten Kampar untuk meningkatkan investasi dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Mandat ini diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dengan tujuan utama memfasilitasi kemudahan bagi penanam modal.
Ruang lingkup DPMPTSP Kabupaten Kampar mencakup aspek regulasi, pelayanan, dan program yang komprehensif. Secara regulasi, lembaga ini berpedoman pada berbagai undang-undang dan peraturan pemerintah, termasuk implementasi sistem Online Single Submission (OSS) dan aplikasi SiCANTIK. Pelayanan yang diberikan meliputi perizinan berusaha berbasis risiko, sementara programnya berfokus pada pengembangan iklim, promosi, pelayanan, pengendalian, serta pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal.
Intervensi program strategis DPMPTSP meliputi pengembangan iklim penanaman modal melalui penetapan kebijakan daerah dan pembuatan peta potensi investasi. Program promosi penanaman modal juga aktif dilakukan untuk menarik investor ke daerah. Selain itu, pelayanan penanaman modal yang terpadu satu pintu serta program pengendalian dan pengelolaan data menjadi pilar utama dalam mendukung tercapainya misi Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Kampar.
DPMPTSP Kabupaten Kampar berkontribusi pada isu nasional melalui implementasi kebijakan pemerintah pusat di daerah, khususnya terkait kemudahan berusaha dan peningkatan investasi. Dengan menyediakan pelayanan perizinan terpadu satu pintu (PTSP) dan mengintegrasikan sistem OSS, DPMPTSP mendukung upaya nasional dalam menyederhanakan birokrasi perizinan. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang bertujuan menarik investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
Warga negara atau pelaku usaha harus berurusan dengan DPMPTSP Kabupaten Kampar ketika akan memulai atau mengembangkan usaha yang memerlukan perizinan berusaha. Mereka juga dapat mencari informasi mengenai potensi investasi, berkonsultasi terkait perizinan berbasis risiko, atau memanfaatkan fasilitas insentif daerah. Layanan ini dapat diakses melalui sistem perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi secara elektronik (OSS) dan aplikasi SiCANTIK.
Sebagai kesimpulan, DPMPTSP Kabupaten Kampar adalah lembaga krusial yang bertanggung jawab atas fasilitasi investasi dan pelayanan perizinan di daerah. Dengan mandat yang jelas, ruang lingkup yang komprehensif, dan program-program strategis, DPMPTSP berupaya menciptakan iklim investasi yang kondusif dan memberikan pelayanan prima. Keberhasilan lembaga ini akan sangat bergantung pada dukungan semua pihak dalam perbaikan sistem dan peningkatan kinerja, demi terwujudnya akuntabilitas dan realisasi investasi yang lebih tinggi di Kabupaten Kampar.
DokumenLihat semua
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kampar Nomor 1 Tahun 2015
Dalam Peraturan ini berisi 14 (empat belas) bab dan 60 (enam puluh) pasal, diantaranya membahas tentang; Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Pejabat Pengelola, Wewenang, Tugas, dan Fungsi; Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran; Pengadaan; Penerimaan,Penyimpanan dan Penyaluran; Pengurusan/Penggunaan; Penatausahaan; Pemanfaatan; Pengamanan dan Pemeliharaan; Penilaian; Penghapusan; Pemindahtanganan; Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan; Tuntutan Perbendaharaan dan Ganti Rugi Barang; Pembiayaan; Penyelesaian Sengketa Barang Milik Daerah; Ketentuan Penutup;
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kampar Nomor 4 Tahun 2023
Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pengelola Markaz Islami Kabupaten Kampar (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2009 Nomor 24) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kampar Nomor 17 Tahun 2017
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Penyelenggaraan keolahragaan yang meliputi pembatasan istilah yang digunakan dalam peraturan; fungsi, tujuan, dan prinsip penyelenggaraan keolahragaan; hak dan kewajiban; tugas, wewenang, dan tanggung jawab pemerintah daerah; ruang lingkup olahraga; pembinaan dan pengembangan; sistem pengelolaan keolahragaan; penyelenggaraan kejuaraan olahraga; pelaku olahraga; prasarana dan sarana olahraga; pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan; standarisasi, akreditasi, dan sertifikasi keolahragaan; pengawasan penyelenggaraan keolahragaan; pendanaan keolahragaan; peran serta masyarakat dalam kegiatan keolahragaan; pengembangan kerja sama dan informasi keolahragaan; pembinaan dan pengembangan industri olahraga; pemberian penghargaan; sanksi administratif; ketentuan penyidikan; ketentuan pidana; dan ketentuan peralihan.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kampar Nomor 14 Tahun 2017
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Pengelolaan barang milik daerah yang disusun secara sistematis, mulai dari aspek perencanaan sampai pemeliharaan, pengawasan dan pengamanannya. Materi yang diatur memenuhi prinsip dan asas-asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. Bahwa sebagai aturan dasar yang beberapa pasalnya harus ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati yang tentu saja masih membutuhkan kebijakan yang serius terutama penanggung jawab pengelolaan barang milik daerah.
- Peraturan Bupati (Perbup)
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kampar Nomor 37 Tahun 2025
Maksud penyusunan HSPK untuk mewujudkan perencanaan dan penggunaan anggaran belanja daerah yang efektif, efisien, transparan, adil, dapat dipertanggungjawabkan melalui standarisasi pengukuran belanja kegiatan yang berdasarkan penyetaraan nama kegiatan yang berlaku sama untuk seluruh Perangkat Daerah.
- Peraturan Bupati (Perbup)
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kampar Nomor 36 Tahun 2025
Dengan Peraturan Bupati Kampar ini ditetapkan standar harga satuan Daerah Tahun Anggaran 2026. Standar harga satuan meliputi standarisasi : a. honorarium; b. perjalanan dinas dalam negeri; c. rapat atau pertemuan di dalam dan di luar kantor; d. pengadaan kendaraan dinas; dan e. pemeliharaan.
- Peraturan Bupati (Perbup)
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kampar Nomor 41 Tahun 2025
Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi : a. jenis pelayanan parkir; b. pengelolaan parkir; c. penyelenggara; dan d. pembinaan dan pengawasan.
- Peraturan Bupati (Perbup)
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kampar Nomor 9 Tahun 2025
Sistematika Perbup ini adalah sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum 2. Mekanisme Kerja 3. Pembinaan dan Pengawasan 4. Ketentuan Penutup