DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 2025

Nomor: 12
Tahun: 2025
Ditetapkan: 29 April 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Ringkasan

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2025 ({Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2024 Nomor 54) diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 3 diubah; 2. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 9 diubah; 3. Ketentuan ayat (1), ayat (5) dan ayat (6} Pasal 10 diubah; 4. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 11 diubah; 5. Ketentuan Pasal 12 diubah; 6. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) Pasal 13 diubah; 7. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 14 diubah; 8. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) Pasal 15 diubah; 9. Diantara Pasal 15 dan Pasal 16 ditambahkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 15a; 10. Ketentuan ayat (1), ayat (3) dan ayat (5) Pasal 16 diubah yakni Pasal 15a; 11. Ketentuan Pasal 17 diubah; 12. Ketentuan ayat (1), ayat (3}, ayat (4), ayat (5) ayat (6) dan ayat (7) Pasal 18 diubah; 13. Ketentuan Pasal 20 diubah; 14. Ketentuan Pasal 21 diubah; 15. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah Pasal 22 diubah; 16. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah Pasal 23 diubah; 17. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 24 diubah; 18. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 25 diubah

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk menindakalnuti Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 perlu dilakukan penyesuaian di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; . bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Menteri Keuangan Nomor 453 Tahun 2024 tentang Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan Sub Jenis Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat dan Makan dan Sub Jenis Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas dan Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Non Fisik dan Ketahanan Pangan dan Pertanian Sub Jenis Bantuan Operasional Penyluh Pertanian Tahun Anggaran 2025 perlu dilakukan penyesuaian di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Menurut Mengingat 1. Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam rangka efisiensi belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 perlu dilakukan penyesuaian di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; bahwa untuk menindaklanuiti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 perlu dilakukan penyesuaian di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; bahwa untuk menindaklanjuti Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.224/111/2025 tentang Perubahan Alokasi Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2025 yang dialokasikan untuk gaji guru bantu, guru huni pendidikan marginal, untuk rumah sederhana layak huni dan untuk penanganan kemiskinan ekstrem perlu dilakukan penyesuaian di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf ¢, huruf d dan huruf e, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kampar Nomor 54 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2025; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68756); Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kampar di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6964); Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 10. 11. 12. 13. 14. 15. Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648); Keputusan Menteri Keuangan Nomor 453 Tahun 2024 tentang Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan Sub Jenis Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat dan Makan dan Sub Jenis Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas dan Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Non Fisik dan Ketahanan Pangan dan Pertanian Sub Jenis Bantuan Operasional Penyluh Pertanian Tahun Anggaran 2025; Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam rangka efisiensi belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.224/I11/2025 tentang Perubahan Alokasi Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2025;

16.Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 3 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2024 Nomor 3);
17.Peraturan Bupati Kampar Nomor 54 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2024 Nomor 54); MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAMPAR NOMOR 54 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN ANGGARAN 2025. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2025 ({Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2024 Nomor 54) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan semula sebesar Rp.3.110.234.142.913,00 (tiga triliyun seratus sepuluh milyar dua ratus tiga puluh empat juta serratus empat puluh dua ribu Sembilan ratus tiga belas rupiah) menjadi sebesar Rp.3.003.463.275.913,00 (tiga triliyun tiga milyar empat ratus enam puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh lima ribu Sembilan ratus tiga belas rupiah) berkurang sebesar Rp.106.770.867.000,00 (seratus enam milyar tujuh ratus tujuh puluh juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah), yang bersumber dari :

a.pendapatan asli daerah;
b.pendapatan transfer; dan
c.lain-lain pendapatan daerah yang sah.
1. 2.Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : m @ @)

Pasal 9

Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan semula sebesar Rp.2.602.712.422.296,00 menjadi sebesar Rp.2.495.941.555.296,00 berkurang sebesar Rp.106.770.867.000,00, yang terdiri atas:

a.pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
b.pendapatan transfer antar daerah. Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp.2.479.750.370.000,00 menjadi sebesar Rp.2.367.825.503.000,00 berkurang sebesar Rp.111.924.867.000,00; Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp.122.962.052.296,00 menjadi sebesar Rp.128.116.052.296,00 bertambah sebesar Rp.5.154.000.000,00.
1. 3.Ketentuan ayat (1), ayat (5) dan ayat (6} Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)(2 ©]

Pasal 10

Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) direncanakan semula sebesar Rp.2.479.750.370.000,00 menjadi sebesar Rp.2.367.825.503.000,00 berkurang sebesar Rp.111.924.867.000,00 yang terdiri dari:

a.Dana Desa;
b.Insentif Fiskal;
c.Dana Bagi Hasil (DBH);
d.Dana Alokasi Umum (DAU); dan
e.Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.234.331.167.000,00; Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1} huruf b direncanakan sebesar Rp.15.097.510.000,00;

(4)Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ direncanakan sebesar Rp.602.334.119.000,00;
(5)Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan semula sebesar Rp.1.097.527.308.000,00 menjadi sebesar Rp.1.061.853.541.000,00 berkurang sebesar Rp.35.673.767.000,00; dan
(6)Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan semula sebesar Rp.530.460.266.000,00 menjadi sebesar Rp.454.209.166.000,00 berkurang sebesar Rp.76.251.100.000,00. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

(1)Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) direncanakan semula sebesar Rp.122.962.052.296,00 menjadi sebesar Rp.128.116.052.296,00 bertambah sebesar Rp.5.154.000.000,00 yang terdiri dari:
1. a.pendapatan bagi hasil; dan
2. b.bantuan keuangan.
(2)Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.212.501.153.932,00; dan
(3)Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b direncanakan semula sebesar Rp.0,00 menjadi sebesar Rp.5.154.000.000,00 bertambah sebesar Rp.5.154.000.000,00. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Belanja daerah tahun anggaran 2025 direncanakan semula sebesar Rp.3.145.234.142.913,00 menjadi Rp.3.038.463.275.913,00 berkurang sebesar Rp.106.770.867.000,00 yang terdiri atas:

a.belanja operasi;
b.belanja modal;
c.belanja tidak terduga; dan
d.belanja transfer. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)
(2)
(3)
(4)5
(6)

Pasal 13

Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan semula sebesar Rp.2.417.987.202.730,20 menjadi sebesar Rp.2.270.613.235.025,76 berkurang sebesar Rp. 147.373.967.704,44 yang terdiri atas: belanja pegawai; belanja barang dan jasa; belanja bunga; belanja subsidi; belanja hibah; dan belanja bantuan sosial.= 0 a0 o Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar semula Rp.1.459.936.604.492,23 menjadi sebesar Rp1.452.629.052.359,83 berkurang sebesar Rp.7.307.552.132,40; Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp.862.226.661.237,97 menjadi sebesar Rp.730.351.762.665,93 berkurang sebesar Rp.131.874.898.572,04, Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ direncanakan sebesar Rp.0,00,- Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1} huruf d direncanakan semula sebesar Rp.0.00 menjadi sebesar Rp.25.000.000,00 bertambah sebesar Rp.25.000.000,00; Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan semula sebesar (7 Rp.90.186.527.000,00,- menjadi sebesar Rp.81.084.310.000,00 berkurang sebesar Rp.9.102.217.000,00; Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat {1) huruf f direncanakan semula sebesar Rp.5.637.410.000,00 menjadi sebesar Rp.6.523.110.000,00 bertambah sebesar Rp.885.700.000,00. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)@ C]
(4)5

Pasal 14

Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) direncanakan semula sebesar Rp.1.459.936.604.492,23 menjadi sebesar Rp.1.452.629.052.359,83 berkurang sebesar Rp.7.307.552.132,40 yang terdiri atas:

a.belanja gaji dan tunjangan ASN; belanja tambahan penghasilan ASN; belanja gaji dan tunjangan DPRD; belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH; o a0 o belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
f.belanja pegawai BLUD. Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp.850.487.256.905,35 menjadi sebesar Rp.843.179.704.772,95 berkurang sebesar Rp.7.307.552.132,40; Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat {1) huruf b direncanakan sebesar Rp.552.718.490.082,88; Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ direncanakan sebesar Rp.29.290.094.369,00; Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat {1) huruf d direncanakan sebesar Rp.174.451.868,00;

(6)Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufe direncanakan sebesar Rp.1.154.401.500,00;
(7)Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.26.111.909.767,00. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat
(6), ayat (7) dan ayat (8) Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1} Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) direncanakan semula sebesar Rp.862.226.661.237,97 menjadi sebesar Rp.730.351.762.665,93 berkurang sebesar Rp.131.874.898.572,04 yang terdiri atas:

a.belanja barang; belanja jasa; belanja pemeliharaan; belanja perjalanan dinas; o a0 o belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak masyarakat;
f.belanja barang dan jasa BOSP; dan
g.belanja barang dan jasa BLUD.

(2)Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp.127.285.180.666,97 menjadi sebesar Rp.112.632.961.640,93 berkurang sebesar Rp.14.652.219.026,04;
(3)Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp.357.022.310.098,00 menjadi sebesar Rp.323.239.325.352,00 berkurang sebesar Rp.33.782.984.746,00;
(4)Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c¢ direncanakan semula sebesar Rp.79.184.191.089,00 menjadi sebesar Rp.71.363.894.109,00 berkurang sebesar
(3)6) 7 8) Rp.7.820.296.980,00; Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan semula sebesar Rp.132.698.899.080,00 menjadi sebesar Rp.66.348.765.260,00 berkurang sebesar Rp.66.350.133.820,00; Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan semula sebesar Rp.4.260.546.720,00 menjadi sebesar Rp.4.065.346.720,00 berkurang sebesar Rp.195.200.000,00; Belanja barang dan jasa BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan semula sebesar Rp.85.125.556.800,00 menjadi sebesar Rp.76.059.592.800,00 berkurang sebesar Rp.9.065.964.000,00; Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan semula sebesar Rp.76.649.976.784,00 menjadi sebesar Rp.76.641.876.784,00 berkurang sebesar Rp.8.100.000,00. Diantara Pasal 15 dan Pasal 16 ditambahkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 15a, sehingga berbunyi sebagai berikut :
(1)] Pasal 15a Belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) direncanakan semula sebesar Rp.0,00 menjadi sebesar Rp.25.000.000,00 bertambah sebesar Rp.25.000.000,00 terdiri atas:
1. a.Belanja Subsidi kepada BUMD. Belanja subsidi kepada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp.0,00 menjadi sebesar Rp.25.000.000,00 bertambah sebesar Rp.25.000.000,00.
  1. 10.Ketentuan ayat (1), ayat (3) dan ayat (5) Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: &) (2 @)
(4)
(5)

Pasal 16

Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat 4) direncanakan semula sebesar Rp.90.186.527.000,00 menjadi sebesar Rp.81.084.310.000,00 berkurang sebesar Rp.9.102.217.000,00 yang terdiri atas:

a.belanja hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya;
b.belanja hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
c.belanja hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik; dan
d.Belana hibah dana BOSP. Belanja hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.600.000.000,00; Belanja hibah badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp.65.912.910.000,00 menjadi sebesar Rp.45.478.238.000,00 berkurang sebesar Rp.20.434.672.000,00; Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.3.042.417.000,00; Belanja hibah dana BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan semula sebesar Rp.20.631.200.000,00 menjadi sebesar Rp.31.963.655.000,00 bertambah sebesar Rp.11.332.455.000,00;
1. 11.Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) direncanakan semula sebesar Rp.5.637.410.000,00 menjadi sebesar

(2)
(3)
(4)Rp.6.523.110.000,00 bertambah sebesar Rp.885.700.000 yang terdiri atas:
1. a.belanja bantuan sosial kepada individu;
2. b.belanja bantuan sosial kepada keluarga; dan
3. c.belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat. Belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat {1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp.37.410.000,00 menjadi sebesar Rp.83.010.000,00 bertambah sebesar Rp.45.600.000,00; belanja bantuan sosial kepada keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp.0,00 menjadi sebesar Rp.440.100.000,00 bertambah sebesar Rp.440.100.000,00; Belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan semula sebesar Rp.5.600.000.000,00 menjadi sebesar Rp.6.000.000.000,00 bertambah sebesar Rp.400.000.000,00. 12, Ketentuan ayat (1), ayat (3}, ayat (4), ayat (5) ayat (6) dan ayat (7) Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: M

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…