Kajian Risiko Bencana disusun dalam suatu dokumen dengan sistematika sebagai berikut : BAB I : PENDAHULUAN BAB II : GAMBARAN UMUM WILAYAH DAN KEBENCANAAN BAB III : PENGKAJIAN RISIKO BENCANA BAB IV : REKOMENDASI BAB V : PENUTUP
Memuat teks peraturan…
menetapkan Peraturan Bupati tentang Kajian Risiko Bencana Kabupaten Kampar Tahun 2025-2030; a. ¢. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kampar di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6964); Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828); Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829); 4. 5. 7, 10. 11. 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 151) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 8. 9. Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri ‘Sosial Nomor 1 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 635); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 17 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencna Alam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Penanggulangan Bencna Alam (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2017 Nomor 9); Peraturan Gubernur Riau Nomor 9 Tahun 2020 tentang Prosedur Tetap Kriteria Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana dan Komando Satuan Tugas Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2020 Nomor 9);
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : Daerah adalah Kabupaten Kampar. Bupati adalah Bupati Kampar. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kampar. Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat BNPB adalah Lembaga Pemerintah Non Kementrian sebagaimana dimaksud dalam undang undang nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya di singkat dengan BPBD adalah Badan Pemerintah Daerah yang melakukan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang di sebabkan, baik oleh faktor alam dan / atau. non alam maupun faktor manusia_ sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikososial. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi. 2. 3. 4. 5. 7, 10. 11. 12. 13. 14. 15. Rencana Penanggulangan Bencana adalah rencana penyelenggaraan penanggulangan bencana suatu Daerah dalam kurun waktu tertentu yang menjadi salah satu dasar Pembangunan Daerah. Rawan Bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu kawasan untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu. Risiko Bencana adalah pontensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat. Korban Bencana adalah orang atau kelompok orang menderita atau meninggal dunia akibat bencana. Kerentanan adalah suatu kondisi dari suatu komunitas atau. masyarakat yang mengarah atau menyebabkan ketidakmampuan dalam menghadapi ancaman bencana. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana. Kajian Risiko Bencana adalah mekanisme terpadu untuk memberikan gambaran menyeluruh terhadap risiko bencana suatu Daerah dengan menganalisis_ tingkat ancaman, tingkat kerugian dan kapasitas Daerah. Peta adalah kumpulan dari titik titik, garis garis dan area area yang definisikan oleh lokasinya dengan sistem 8. 9. koordinat tertentu dan oleh atribut non-spasialnya. 16.Peta Risiko Bencana adalah gambaran tingkat risiko bencana suatu Daerah secara spasial dan non spasial berdasarkan Kajian Risiko Bencana suatu Daerah. 17.Cek Lapangan (Ground Check) adalah mekanisme revisi garis maya yang dibuat pada peta berdasarkan perhitungan dan asumsi dengan kondisi sesungguhnya.
Kajian Risiko Bencana disusun dalam suatu dokumen dengan sistematika sebagai berikut :
BAB II
Potensi Kebencanaan di Daerah terdiri dari:
BAB III
BAB IV
BAB V
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang =mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kampar. Ditetapkan di Bangkinang pada tanggal 29 April 2025 BUPATI KAMPAR, ttd AHMAD YUZAR Diundangkan di Bangkinang pada tanggal 29 April 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAMPAR, ttd HAMBALI BERITA DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2025 NOMOR 13 Salinan sesuai dengan aslinya RALA
Membuka PDF…