Sistematika Perbup ini adalah sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum 2. Tempat, Kedudukan dan Fungsi 3. Pengelolaan Asrama Daerah 4. Persyaratan Untuk Dapat Menghuni Asrama Daerah 5. Pengelola Asrama 6. Larangan 7. Sanksi 8. Pembiayaan 9. Penutup
Memuat teks peraturan…
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Asrama Daerah; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik a. Indonesia Nomor 6801); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kampar di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6964); Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengalolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); 4. 5. MEMUTUSKAN :
BAB I
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : Daerah adalah Kabupaten Kampar. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kampar. Bupati adalah Bupati Kampar. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar selaku Pengelola Barang Milik Daerah. Asrama Daerah adalah barang milik daerah berupa Gedung dan perlengkapannya yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD yang terletak di Jakarta, Yogyakarta, Padang dan Pekanbaru. Pelaporan adalah kegiatan untuk menyampaikan kegiatan yang dilakukan di Asrama Daerah. Pelajar adalah murid, siswa atau peserta didik yang sedang bersekolah dan mengikuti proses Pendidikan di Lembaga Pendidikan. Mahasiswa adalah sebutan bagi seseorang yang sedang menempuh Pendidikan tinggi di Perguruan Tinggi seperti Universitas, Institut, Sekolah Tinggi, Politeknik, Akademi atau Akademi komunitas. Masyarakat adalah sekumpulan individu-individu yang hidup bersama, bekerja sama untuk memperoleh kepentingan bersama yang telah memiliki tatanan kehidupan, norma-norma dan adat istiadat yang ditaati dalam lingkungan.
Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam : 2. 3. 4. 5. 7. 8.
Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, yaitu :
BAB III
Pengelolaan Asrama Daerah sebagai bagian dari pengelolaan aset milik Pemerintah Daerah yang akan dimanfaatkan dan difungsikan secara maksimal.
BAB IV
{1) Asrama Daerah dapat dimanfaatkan oleh pelajar dan mahasiswa dengan persyaratan : ge Pelajar dan mahasiswa daerah yang sedang menempuh Pendidikan baik Perguruan Tinggi Negeri maupun swasta yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dengan domisili daerah dan surat keterangan aktif sekolah/kuliah; berkelakuan baik, tidak tersangkut kasus narkotika dan pemakaian zat adiktif lainnya; mengajukan permohonan untuk menempati Asrama Daerah kepada Bupati melalui Bagian Umum Sekretariat Daerah; diprioritaskan bagi pelajar dan mahasiswa baru kategori tidak mampu yang dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu dan/atau bagi pelajar dan mahasiswa yang berprestasi akademis maupun non akademis dengan masa hunian selama 1 (satu) tahun; penghuni Asrama Daerah ditetapkan oleh Sekretaris Daerah; perpanjangan penghuni hanya bisa dilakukan 1 (satu) kali perpanjangan; memelihara fasilitas yang diberikan; dan menjaga kebersihan dan keamanan lingkungan Asrama Daerah. a. b. c. e. f. h.
Asrama Daerah dapat dimanfaatkan oleh masyarakat daerah dengan persyaratan :
BAB V
Pengelolaan Asrama Daerah dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah melalui Bagian Umum Sekretariat Daerah. Dalam mengelola Asrama Daerah, Bagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menempatkan petugas di Asrama Daerah dengan Surat Keputusan Sekretaris Daerah. Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas dan bertanggung jawab sebagai berikut :
BAB VI
Penghuni Asrama Daerah dilarang :
Membuka PDF…