DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kampar Nomor 17 Tahun 2025

Nomor: 17
Tahun: 2025
Ditetapkan: 26 Mei 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

Sistematika Perbup ini adalah sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum 2. Pengalokasian ADD 3. Penghitungan ADD 4. Mekanisme dan Tahap Penyaluran 5. Pengelolaan ADD 6. Penatausahaan ADD 7. Pelaporan 8. Pembinaan dan Pengawasan 9. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7), Tambahan Lembaran Negara Rebublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Llembaran Negara Republik Indonesia Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587} sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kampar Di Provinsi Riau Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6964); . Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Llembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 4, 5. 6. Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321); Menetapkan : 7. 10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Alokasi Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 8. MEMUTUSKAN : TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Kampar. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kampar.
3.Bupati adalah Bupati Kampar.
4.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat 10. 11. 12. 13. 14. dan Desa Kabupaten Kampar. Desa adalah Desa dan Desa Adat di Kabupaten Kampar. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKPDesa adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Camat adalah Perangkat Daerah yang mengepalai wilayah kerja Kecamatan. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PPKD adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala Desa yang menguasakan sebagian kekuasaan PKPKD. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran 5. 7. 8. Daerah pada Bank yang ditetapkan.
15.Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah Dana Perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. 16, Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan. 17,Pelaksana Pengelola Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala Desa yang menguasakan sebagian kekuasaan PKPKD. 18.Kepala Urusan yang selanjutnya disingkat Kaur, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD.
19.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar yang selanjutnya disingkat APBD Kabupaten Kampar adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam mengalokasikan dan pembagian ADD kepada Desa dalam rangka mendukung pelaksanaaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan agar penyusunan dan penganggaran APBDesa dilakukan oleh Pemerintah Desa sesuai dengan pagu dana yang diberikan kepada masing-masing Desa.

Pasal 4

(1)Pengelolaan Keuangan yang bersumber dari ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa dalam APBDesa.
(2)
(3)
(1)
(2)
(3)
(1)Seluruh kegiatan yang bersumber dari ADD harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan ADD digunakan secara hemat, terarah dan terkendali.

BAB II

PENGALOKASIAN ADD

Pasal 5

Pengalokasian ADD bagi masing-masing Desa dengan mempertimbangkan:

a.kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
b.jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa. Pengalokasian dan Pembagian ADD untuk Desa Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 167.457.773.750,- (seratus enam puluh tujuh milyar empat ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar perhitungan pagu indikatif ADD tahun berikutnya yang ditetapkan melalui surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

BAB III

PENGHITUNGAN ADD

Pasal 6

Penghitungan besaran Alokasi Dana Desa Tahun 2025 dengan rumus:

a.ADDx= AKPx + AMx + APx + AKJx + APDx Keterangan : ADDx : Alokasi Dana Desa yang diterima Desa x AKPx :Alokasi Kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa, Perangkat Desa, Tunjangan BPD dan Insentif RT/RW yang diterima Desa x AMx __ : Alokasi merata yang diterima Desa x APx : Alokasi Proporsional yang diterima Desa x AKJx : Alokasi kinerja yang diterima Desa x APDx : Alokasi Prestasi yang diterima Desa x
b.AMx = (SADD - YAKP - YAPD ) X minimal 65% 242 Keterangan : 2AMx =: Alokasi merata yang diterima Desa x YADD : Jumlah Total ADD yang dialokasikan Pemerintah Daerah. YAKP : Jumlah Total Kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa, Perangkat Desa, Tunjangan BPD dan Insentif RT/RW seluruh Desa SAPD : Jumlah Total Alokasi Prestasi Desa
c.APx = NBxX (XADD - YAKP- YAM - YAPD) Keterangan : YAPx : Alokasi Proporsional yang diterima Desa x. NBx : Nila Bobot Desa x MoxD XADD : Jumiah Total ADD yang dialokasikan Pemerintah Daerah. SAKP : Jumlah Total Kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa, Perangkat Desa, Tunjangan BPD dan Insentif RT/RW seluruh Desa YAM : Jumlah Total Alokasi Merata XAPD : Jumlah Total Alokasi Prestasi Desa
d.APD = YADD X PAPD (1,5% - 2,5%) Keterangan : XAPD : Jumlah Total Alokasi Prestasi Desa YADD : Jumlah Total ADD yang dialokasikan Pemerintah Daerah. PAPD : Nilai Persentase Alokasi Prestasi Desa dengan besaran antara 1,5% sampai dengan 2,5% yang disesuaikan dengan jumlah penetapan kategori lomba.
e.AKJ = YADD X PAKJ (1,5% - 3%) Keterangan : MAKI : Jumlah Total Alokasi Kinerja Desa YADD : Jumilah Total ADD yang dialokasikan Pemerintah Daerah. PAKJ : Nilai Persentase Alokasi Kinerja Desa dengan besaran antara 1,5% sampai dengan 3%. Alokasi Prestasi Desa terdiri dari: oO ON WN YDDesa berstatus Mandiri; BUMDesa berstatus Maju; lomba Lompatan tertinggi IDM; lomba BBGRM; lomba LPM terbaik; lomba Capaian SDGs Desa; lomba Kemandirian Desa; lomba Kemajuan Desa; lomba Perkembangan Desa; . lomba Desa dan Kelurahan; . lomba Desa Anti Korupsi; . lomba Keterbukaan Informasi Publik; . lomba BPD Terbaik; . lomba Perangkat Desa Teladan; . lomba BUMDes; . lomba TTG; . lomba Pasar Desa; . lomba Pengelolaan Keuangan Desa; dan
1. 19.lomba Pengelolaan Aset Desa.
f.Besaran Alokasi Prestasi Desa adalah sebagai berikut:
1. 1.capaian desa dengan status mandiri sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) / Desa; capaian BUMDesa dengan status maju sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) / BUM Desa; untuk kegiatan/ kategori lomba : 3.1 juara/terbaik 1 sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah); 3.2 juara/terbaik 2 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah); 3.3 juara/terbaik 3 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah); dan 3.4 harapan 1, 2 dan 3 sebesar Rp. 10.000.000,- {sepuluh juta rupiah); Alokasi kinerja Desa terdiri dari klasfikasi sebagai berikut : 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. f g:
2. 1.klasifikasi A sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) / Desa;
3. 2.klasifikasi B sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) / Desa;
4. 3.klasifikasi C sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) / Desa;
5. 4.klasifikasi D sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) / Desa; A B Cc

(2)Nilai Bobot Desa dihitung berdasarkan variabel sebagai berikut: a. b. c. d. jumlah penduduk; luas wilayah Desa; angka kemiskinan; dan. tingkat kesulitan geografis.
(3)Koefisien Variabel (KV) untuk Desa ditetapkan berikut:
(4)Besaran nilai bobot Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)ditetapkan dengan rumusan : Keterangan : a. o o NBx =: nilai bobot Desa untuk Desa x, KVJP_: koefisien variabel jumlah penduduk Desa x, KVLW koefisien variabel luas wilayah desa x, KVJPM: koefisien variabel angka kemiskinan Desa x, KVIKG : koefisien variabel tingkat kesulitan geografis Desa x

Pasal 7

Pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari ADD berpedoman pada RKPDesa. HURUF VARIABEL KOEFISIEN | INDEKS A Jumlah penduduk KVJP 0,55 B Luas wilayah desa KVLW 0,25 Cc Angka kemiskinan KVJPM 0,10 D Tingkat kesulitan Geografis KVIKG 0,10 NBx = ((0,55 x KVUP) + (0,25 x KVLW) + (0,10 x KVJPM)+ (0,10 x KVIKG))

BAB IV

MEKANISME DAN TAHAP PENYALURAN

Pasal 8

(1)Penyaluran ADD dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
(2)Penyaluran ADD dibagi menjadi 2 (dua) kategori yaitu :
1. a.ADD untuk belanja Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
2. b.ADD untuk Belanja selain Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
3. c.ADD sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah jumlah kebutuhan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa masing-masing Desa selama 12 (dua belas) bulan; dan
4. d.ADD sebagaimana dimaksud pada huruf b adalah Pagu ADD masing-masing Desa dikurangi ADD untuk belanja Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa selama 12 (dua belas) bulan.
(3)Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan setiap bulan selama 12 (dua belas) bulan.
(4)Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2} huruf b dilakukan maksimal 4 (empat) kali melalui Bank Pemerintah dengan alokasi pertriwulan dengan ketentuan sebagai berikut :
1. a.triwulan I sebesar 25 % (dua puluh lima persen).
2. b.triwulan II sebesar 25 % (dua puluh lima persen).
3. c.triwulan III sebesar 25 % (dua puluh lima persen).
4. d.triwulan [V sebesar 25 % (dua puluh lima persen).

Pasal 9

Penyaluran ADD dari RKUD ke RKD dilaksanakan oleh Bupati.

Pasal 10

(1)Penyaluran ADD untuk Siltap dari RKUD ke RKD dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
1. a.permohonan pencairan penghasilan tetap dari Kepala Desa;
2. b.rekomendasi pencairan penghasilan tetap dari Camat;
3. c.bukti pembayaran penghasilan tetap bulan lalu/sebelumnya;
(2)Penyaluran ADD selain penghasilan tetap dari RKUD ke RKD dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut : a, untuk Triwulan I (satu) 25 % ( dua puluh lima persen), Kepala Desa mengajukan permintaan pencairan ADD kepada Bupati c/q Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kampar melalui Camat dengan persyaratan :

1.Peraturan Desa tentang APBDesa tahun berjalan sebanyak 2 (dua) rangkap, (asli dan fotocopy);
2.Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa tahun Anggaran sebelumnya, yang telah dievaluasi oleh Tim Evaluasi Kecamatan;
3.Permohonan pencairan ADD Triwulan I dari Kepala Desa Rekomendasi pencairan ADD Triwulan I dari Camat
5.Selanjutnya bagi Desa yang telah melengkapi dokumen sebagaimana tersebut diatas, akan diteruskan permintaan pencairan ADD Triwulan I oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kampar Kepada Bupati Kampar melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kampar; dan
6.Bendaharawan Pengeluaran PPKD (Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah) menyalurkan ADD triwulan I dari RKUD ke RKD.

b.Untuk Triwulan IT (DUA) 25 % (dua puluh lima persen), Kepala Desa mengajukan permohonan permintaan ADD kepada Bupati c/q Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kampar melalui Camat dengan persyaratan :
1. 1.Permohonan pencairan ADD Triwulan II dari Kepala Desa 4.
2. 2.Rekomendasi Pencairan ADD Triwulan II dari Camat; Cc.
3. 3.Selanjutnya bagi Desa yang telah melengkapi dokumen sebagaimana tersebut diatas, akan diteruskan permintaan penyaluran ADD triwulan II oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kampar Kepada Bupati Kampar melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kampar; dan Bendaharawan Pengeluaran PPKD (Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah) menyalurkan ADD Triwulan II dari RKUD ke RKD. 4. Untuk Triwulan III (KETIGA) 25 % (dua puluh lima persen), Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran ADD kepada Bupati c/q Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kampar melalui Camat dengan persyaratan : l. 2. Laporan Pelaksanaan APBDesa Semester Pertama; Realisasi penyerapan ADD sampai dengan Triwulan II (DUA) paling sedikit 75 % (tujuh puluh lima persen); Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) APB Desa Semester Pertama disampaikan kepada Camat melalui Tim Evaluasi Kecamatan untuk diperiksa kebenarannya, selanjutnya menjadi arsip Pemerintah Desa untuk disimpan oleh Kaur Keuangan Desa; Permohonan Pencairan ADD Triwulan III dari Kepala Desa Rekomendasi Pencairan ADD Triwulan III dari Camat; Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kampar akan meneruskan berkas permintaan Alokasi Dana Desa kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kampar; dan Bendaharawan Pengeluaran PPKD (Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah) menyalurkan Alokasi Dana Desa tersebut dari RKUD ke RKUD. 3. 5. 7.
d.Untuk Triwulan IV (EMPAT) 25 % (dua puluh lima persen), Kepala Desa mengajukan permohonan permintaan ADD kepada Bupati c/q Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kampar melalui Camat dengan persyaratan :
1. 1.Permohonan Pencairan ADD Triwulan IV dari Kepala Desa
2. 2.Rekomendasi Pencairan ADD Triwulan IV dari Camat; Selanjutnya bagi Desa yang telah melengkapi dokumen sebagaimana ttersebut diatas, akan diteruskan permintaan pencairan ADD _triwulan IV (EMPAT) oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kampar Kepada Bupati Kampar melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kampar; dan
3. 4.Bendaharawan Pengeluaran PPKD {(Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah) menyalurkan ADD Triwulan IV (EMPAT) dari RKUD ke RKD. 3.

Pasal 11

Pemerintah Daerah menunda penyaluran ADD setiap pengajuan, bagi Desa yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…