DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kampar Nomor 18 Tahun 2025

Nomor: 18
Tahun: 2025
Ditetapkan: 26 Mei 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Ringkasan

Sistematika Perbup ini adalah sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum 2. Sumber Pendanaan 3. Penentuan Beasaran 4. Mekanisme dan Tahap Penyaluran 5. Penggunaan Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah 6. Pengelolaan 7. Pelaporan 8. Pertanggungjawaban 9. Pengawasan 10. Sanksi 11. Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian, Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2025;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 2. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara’ Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6.Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kampar di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6964); Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah 3. A, 5. 6. 7. beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10. 11. 12. 13. 14. 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Llembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2023 Nomor Q, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Nomor 9); Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 3 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025, (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan 8. Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Nomor 3); 15, Peraturan Bupati Kampar Nomor 54 Tahun 2024 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2024 Nomor 54); MEMUTUSKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGALOKASIAN, TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : Daerah adalah Kabupaten Kampar. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kampar. Bupati adalah Bupati Kampar. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kampar. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus’' urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan wurusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. 1 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 10. il 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, 9. pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa. .Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada Bank yang ditetapkan. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa. Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD. Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD. Kepala Seksi, yang selanjutnya disebut Kasi, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.

19.Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan. 20.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah.
21.Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 22.Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
23.Intensifikasi Pajak adalah kegiatan optimalisasi penggalian penerimaan pajak terhadap objek serta subjek pajak yang telah tercatat atau terdaftar dalam administrasi Badan Pendapatan Daerah.
24.Ekstensifikasi Pajak adalah kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah wajib pajak terdaftar dan perluasan objek pajak dalam administrasi yang terlah tercatat atau 1 terdaftar dalam administrasi Badan Pendapatan Daerah.

Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam mengalokasikan bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa serta optimalisasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah melalui Intensifikasi dan Ektensifikasi.

Pasal 3

(1)Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah kepada Desa Tahun 2025 sebesar Rp. 17.896.908.568,- (Tujuh belas milyar delapan ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus delapan ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah) dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran | yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(2)Pengalokasian Bagian dari Hasil Retribusi Daerah kepada Desa Tahun 2025 sebesar Rp. 1.130.913.700,- (Satu milyar seratus tiga puluh juta sembilan ratus tiga belas ribu tujuh ratus rupiah) dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB II

SUMBER PENDANAAN

Pasal 4

Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Bagian dari hasil Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2025. BAB III PENENTUAN BESARAN Bagian Kesatu Bagian dari Hasil Pajak Daerah

BAB III

PENENTUAN BESARAN

Pasal 5

(1)Besaran Bagian dari Hasil Pajak untuk Desa ditetapkan 10 % (sepuluh persen) dari realisasi penerimaan pajak sebagaimana tertuang dalam APBD.
(2)Sumber Bagian dari Hasil Pajak berasal dari penerimaan pajak yang diterima oleh Daerah melalui Kas Daerah.

Pasal 6

(1)Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dihitung berdasakan ketentuan:
1. a.60% (enam puluh persen) dibagi secara merata kepada Desa; dan
2. b.40% (empat puluh persen) dibagi secara proporsional sesuai kontribusi penerimaan pajak masing-masing Desa.
(2)Ketentuan menghitung Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk setiap Desa:
1. a.60% (enam puluh persen) dibagi secara merata kepada Desa. (10% X Hasil Pajak Daerah) x 60% Jumlah Desa se-Kabupaten
2. b.40% (empat puluh persen) dibagi secara proporsionai sesuai kontribusi pemasukan Pajak Daerah dari masing- masing Desa dibagi total pemasukan se-kabupaten Kampar.

Pasal 7

(1)Besaran Bagian dari Hasil Retribusi Daerah untuk Desa ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari realisasi penerimaan retribusi sebagaimana tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(2)Sumber Bagian dari Hasil Retribusi Daerah berasal dari penerimaan retribusi yang diterima oleh Daerah melalui Kas Daerah.

BAB IV

MEKANISME DAN TAHAP PENYALURAN

Pasal 8

{1) Penyaluran Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat dilakukan maksimal 2 (dua) semester meialui Bank Pemerintah Daerah dengan alokasi mengacu kepada Jumlah Penerimaan Daerah dari Desa (10% x Hasil Pajak Daerah }x40% x Total Penerimaan Pajak daerah se Kabupaten capaian realisasi pajak daerah dan retribusi daerah per masing-masing desa pada tahun berjalan sebagai berikut:

a.Semester I sebesar 50% (lima puluh persen);
b.Semester II sebesar 50% (lima puluh persen).

(2)Penyaluran Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dari RKUD ke RKD dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :
1. a.untuk Semester I (satu) 50 % (lima puluh persen), Kepala Desa mengajukan permohonan percairan Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Bupati Kampar c/q Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kampar melalui Camat dengan persyaratan: aa fF WON fotocopy Rekening Kas Desa; permohonan dari Kepala Desa; fotocopy SK Kaur keuangan Desa; fotocopy KTP Kepala Desa dan Kaur Keuangan Desa; dokumen APBDesa tahun berjalan; Peraturan Desa tentang laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa Tahun Anggaran sebelumnya, yang telah dievaluasi Tim kecamatan; Rekomendasi dari Camat;7,
  1. 8.Dokumen Pelaksanaan Anggaran untuk kegiatan 10. 11 intensifikasi dan/atau ekstensifikasi pajak dan retribusi telah dikirimkan ke Badan/ Dinas terkait; . Laporan potensi pajak dan retribusi disampaikan 9. kepada perangkat daerah terkait; selanjutnya bagi Desa yang telah melengkapi dokumen sebagaimana tersebut diatas, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kampar meneruskan permintaan pencairan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan bagian dari hasil Retribusi Daerah kepada Bupati Kampar melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kampar; .bendaharawan Pengeluaran Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah menyalurkan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan bagian hasil Retribusi Daerah Semester I dari RKUD ke RKD.
2. b.untuk Semester II (dua) 50 % (lima puluh persen), Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Bupati Kampar c/q Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kampar melalui Camat dengan persyaratan:
  1. 1.Permohonan Pencairan Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dari Kepala Desa; Rekomendasi Pencairan Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dari Camat; Realisasi penyerapan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sampai dengan Semester I (satu) paling sedikit 50 % {lima puluh persen) yang telah dievaluasi oleh Tim Kecamatan; Laporan realisasi pajak daerah dan retribusi daerah kepada perangkat daerah terkait yang di verifikasi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Selanjutnya bagi Desa yang telah melengkapi dokumen sebagaimana tersebut diatas, akan diteruskan permintaan pencairan Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Semester II (dua) oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kampar Kepada Bupati Kampar melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kampar; dan bendaharawan Pengeluaran Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah menyalurkan Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Semester II (dua) dari RKUD ke RKD. 4. 5. 6.

BAB V

PENGGUNAAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 9

(1)Penggunaan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah tertuang dalam APB Desa Tahun berjalan.
(2)Penggunaan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah
(3)Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa, untuk membiayai Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa. Selain penggunaan sebagaimana diatur pada ayat (2) di atas, Bagian dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Wajib dipergunakan maksimal 50% untuk kegiatan intensfikasi dan ekstensifikasi peningkatan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah di Desa, antara lain:
1. a.Kegiatan Pendataan verifikasi dan valhdasi Objek dan Subjek Pajak/Retribusi Daerah;
2. b.Pemberian penghargaan (reward) terhadap perangkat desa dan RT/RW yang berkinerja baik dalam peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah;dan Melaksanakan Sosialisasi wajib pajak dalam rangka Optimalisasi Penerimaan pajak dan retribusi daerah c. kepada seluruh masyarakat desa;
3. d.Menyetorkan kewajiban pembayaran pajak daerah yang menjadi tanggungjawab desa melalui bendahara desa; dan Melaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Badan Pendapatan Daerah tentang data potensi pajak daerah dan retribusi daerah di desa masing-masing paling lama akhir e. bulan Januari Tahun Anggaran berjalan.
(4)Format Laporan potensi Pajak Daerah dan Retribusi Dearah yang berada di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(5S)Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Bupati melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dapat melakukan penundaan penyaluran bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah.

BAB VI

PENGELOLAAN

Pasal 10

(1)Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah merupakan bagian dari sumber pendapatan Desa.
(2)Besaran Bagian dari hasil Pajak dan Retribusi Daerah dituangkan dalam Peraturan Desa tentang APBDesa.
(3)Kepala Desa sebagai PKPKD bertanggung jawab atas pelaksanaan pengelolaan Bagian dari hasil Pajak dan Retribusi Daerah.

Pasal 11

Kegiatan yang dibiayai dengan Dana Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah harus direncanakan, dilaksanakan dan di evaluasi secara transparan sesuai ketentuan Perundang- undangan.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…