Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini, meliputi: a. kewenangan Pemerintah Daerah; b. pemberdayaan Koperasi; c. satuan tugas; d. pelindungan Koperasi; e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan; f. pembinaan dan pengawasan; dan g. pendanaan.
Memuat teks peraturan…
menetapkan kebijakan untuk mendorong koperasi dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada hurufa, hurufb, hurufc dan hurufd perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih; a. b. d. e. Mengingat . Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik1. Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kampar di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6964); Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021] Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619); 3. 4. 5.
BAB I
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 1. 2. Daerah adalah Kabupaten Kampar Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Bupati adalah Bupati Kampar; Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Desa atau sebutan lainnya adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan. 3. 5. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan wurusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Badan Pemusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa _berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang selanjutnya disebut Koperasi adalah Koperasi yang beranggotakan warga yang berdomisili di desa atau kelurahan yang sama dan dibuktikan dengan kartu tanda penduduk. Pendiri adalah orang-orang atau beberapa Koperasi yang memenuhi persyaratan keanggotaan dan menyatakan diri menjadi anggota serta hadir dalam rapat pendirian Koperasi. Notaris Pembuat Akta Koperasi yang selanjutnya disingkat NPAK adalah Pejabat Umum yang diangkat berdasarkan peraturan jabatan notaris, yang diberi kewenangan antara lain untuk membuat Akta Pendirian Koperasi, akta perubahan anggaran dasar dan akta-akta lainnya yang terkait dengan kegiatan Koperasi. Pengurus adalah anggota Koperasi yang diangkat dan dipilih dalam rapat anggota untuk mengurus organisasi dan usaha Koperasi. Pengawas adalah anggota Koperasi yang diangkat dan dipilih dalam rapat anggota untuk mengawasi pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan Koperasi. Pengelola adalah anggota Koperasi dan/atau pihak ketiga yang diangkat oleh Pengurus dan diberi wewenang untuk mengelola usaha Koperasi. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap koperasi sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Pelindungan adalah upaya menjaga dan melindungi koperasi dari hal-hal yang berpotensi menghambat dan merugikan 7. 8. 9. pertumbuhan dan perkembangan koperasi.
Maksud dan tujuan pengaturan Penyelenggaraan Koperasi dalam Peraturan Bupati ini untuk:
Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini, meliputi: kewenangan Pemerintah Daerah; pemberdayaan Koperasi; satuan tugas; pelindungan Koperasi; pemantauan, evaluasi dan pelaporan; pembinaan dan pengawasan; dan pendanaan.
BAB II
Dalam Pelaksanaan kemudahan, pelindungan dan pemberdayaan dan pelindungan koperasi, Pemerintah Daerah berwenang :
BAB III
Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang koperasi melakukan sosialisasi intensif program pembentukan Koperasi kepada Pemerintah Desa/Kelurahan sesuai jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang koperasi.
Model pembentukan Koperasi didahului pelaksanaan musyawarah desa khusus atau musyawarah kelurahan khusus dengan memperhatikan karakteristik desa/kelurahan, potensi desa/kelurahan, dan lembaga ekonomi yang telah ada di desa/kelurahan. Model pembentukan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan 3 (tiga) model pendekatan, yaitu:
Setiap desa/kelurahan yang telah ditargetkan membentuk Koperasi, menyelenggarakan musyawarah desa khusus untuk pembentukan Koperasi atau musyawarah pembangunan kelurahan khusus untuk pembentukan Koperasi. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan masyarakat desa bersama dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang koperasi memfasilitasi dan mendampingi Pemerintah Desa/Kelurahan dan Badan Pemusyawaratan Desa atau Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan atau yang disebut dengan nama lain bersama unsur masyarakat dengan melibatkan perangkat daerah terkait untuk menyelenggarakan musyawarah desa khusus atau musyawarah kelurahan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Dalam forum musyawarah desa khusus atau musyawarah kelurahan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati:
Pengajuan nama Koperasi harus memuat nama desa setempat dengan format:
Pengurus dan pengawas Koperasi yang baru berdiri dipilih dari pendiri Koperasi yang dihasilkan dari rapat musyawarah desa khusus atau musyawarah kelurahan khusus. Pengurus Koperasi berdasarkan pengembangan dan revitalisasi koperasi, ditentukan berdasarkan hasil rapat anggota dengan melibatkan musyawarah desa khusus atau musyawarah kelurahan khusus. Ketua pengawas Koperasi dijabat oleh kepala Desa sebagai ex- officio. Pemilihan pengurus dan pengawas Koperasi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah dan hubungan semenda sampai derajat kesatu dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pembentukan Koperasi dapat melakukan usaha atau kegiatan berupa: gerai penyediaan sembako; gerai penyediaan obat murah; penyediaan kantor koperasi; . unit simpan pinjam koperasi; a. b Cc d
Pembentukan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 10 dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria pembentukan Koperasi yang di tetapkan oleh pemerintah pusat.
Membuka PDF…