Sistematika Perbup ini adalah: 1. Ketentuan Umum 2. Nama Kedudukan, Status dan Sifat Pengelolaan 3. Pengelola Masjid Agung 4. Tata Kerja 5. Pembiayaan 6. Ketentuan Penutup
Memuat teks peraturan…
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Masjid Agung Al-Ihsan Markaz Islami; . Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik1 Indonesia Tahun 1945; . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang2. Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841); . Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kampar di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 149, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6964); . Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas_ Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat; . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); Memutuskan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN MASJID AGUNG AL-IHSAN MARKAZ ISLAMI.
BAB I
Dalam Peraturan Bupati ini dimaksud dengan : 1. 2. Daerah adalah Kabupaten Kampar. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar. Bupati adalah Bupati Kampar. Masjid Agung Al Ihsan Markaz Islami yang selanjutnya disebut Mesjid Agung adalah Mesjid Agung Al-Ihsan Markaz Islam Kabupaten Kampar. 3. 4. 5. 3. 4, 8. 9. 10. 11 15. 16. 17. Dewan Pembina adalah satuan perangkat kerja yang melakukan pembinaan dan menasehati pelaksanaan program Pengelola Masjid Markaz Islami Kabupaten Kampar. Dewan Pengawas adalah satuan perangkat kerja yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program Pengelola Masjid Markaz Islami Kabupaten Kampar. Pengurus Masjid Agung Kabupaten Kampar yang selanjutnya disebut Pengurus adalah satuan perangkat kerja yang melaksanakan semua kegiatan Masjid Agung. Ketua Umum adalah Ketua Umum Pengurus Masjid Agung. Imam Besar adalah Imam Besar Masjid Agung. Ketua Harian adalah Ketua Harian Pengurus Masjid Agung. 5. 6. 7. . Sekretaris adalah Sekretaris Pengurus Masjid Agung. 12. 13. 14. Bendahara adalah Bendahara Pengurus Masjid Agung. Divisi Imarah adalah Divisi Imarah Pengurus Masjid Agung. Divisi Tarbiyah dan Usaha adalah Divisi Tarbiyah dan Usaha Pengurus Masjid Agung. Divisi Umum, Humas dan Kepegawaian adalah Biro Umum, Humas dan Kepegawaian Pengurus Masjid Agung. Divisi Riayah dan Perlengkapan adalah Biro Riayah dan Perlengkapan Pengurus Masjid Agung. Wasathiyah adalah konsep dalam Islam berarti moderasi, keseimbangan dan keadilan yang merupakan cara pandang Islam untuk mengarahkan umatnya agar hidup seimbang di segala aspek kehidupan, tidak berlebihan dalam hal apapun serta selalu berusaha menjadi yang terbaik dalam setiap tindakan.
BAB II
Masjid Agung merupakan Masjid Pemerintah Daerah, berkedudukan di Ibukota Daerah. Tanah dan bangunan Masjid Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berstatus sebagai aset Pemerintah Daerah.
Sifat Pengelolaan Masjid Agung, sebagai berikut :
BAB III
Pengelola Masjid Agung terdiri atas:
Dewan Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas :
(1} Susunan Pengurus Masjid Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, terdiri atas :
Ketua Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a mempunyai tugas, sebagai berikut :
Imam Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (1) huruf b mempunyai tugas, sebagai berikut : mengoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan kajian dan ibadah, baik ibadah wajib, sunnah dan/atau kegiatan lain sesuai ajaran Agama Islam; dan menjawab pertanyaan masyarakat yang berkaitan dengan hukum Islam.
a. b. Ketua Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (1) huruf c mempunyai tugas, sebagai berikut :Cc
Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (1) huruf d mempunyai tugas, sebagai berikut :
Membuka PDF…