Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut: BAB I PENDAHULUAN BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025; BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH; DAN BAB IV PENUTUP.
Memuat teks peraturan…
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kampar Nomor 20 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2025; Mengingat . Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Negara Republik Indonesia1 Tahun 1945; . Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan2. Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); . Undang-Undang Nomor 1 £Tahun 2004 tentang3. Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); . Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem4. Perencanaan Pembangunan Nasional {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); . Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana5. Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 — 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); . Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan6. Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); . Undang-undang Nomor 43 Tahun 2024 tentang Kabupaten7. Kampar Di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6964); 8. 10. 11. 12. 13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323); Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496); Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 19 (Covid 19) dan Dampaknya; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.07/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 19 (Covid 19) dan Dampaknya; Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2017 Nomor 12 dan Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 12); Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 dan Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 3}; 22. 23. 24. 29. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 20 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2007 Nomor 20); Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kampar (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2016 nomor 6), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kampar (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2020 nomor 6); Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2024-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2022 Nomor 9); Peraturan Bupati Kampar Nomor 20 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2024 Nomor 20); MEMUTUSKAN : : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 20 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2025.
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. 2. 3. Daerah adalah Kabupaten Kampar. Bupati adalah Bupati Kampar. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 4.
BAB II
Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 ini menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1} disusun dengan sistematika sebagai berikut:
BAB III
Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) ayat (1) terdiri dari:
Uraian rinci Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka semua ketentuan sebelumnya yang mengatur Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Kampar dinyatakan tidak berlaku.
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kampar. Ditetapkan di Bangkinang pada Tanggal 24 Juni 2025 BUPATI KAMPAR, ttd AHMAD YUZAR Diundangkan Di Bangkinang Pada Tanggal 24 Juni 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAMPAR, ttd HAMBALI BERITA DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2025 NOMOR 24 Salinan sesu i dengan aslinya ALA BAGIAN HUKUM AIRUMAN/SH mbinaTk "19671021 200012 1001
Membuka PDF…