Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan SPM sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Tujuan Peraturan Bupati ini adalah agar SPM yang telah disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dapat diterapkan oleh Perangkat Daerah.
Memuat teks peraturan…
menetapkan Peraturan a. c. Bupati tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 3. . Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); . Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kampar di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6964); . Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); - Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik 4. 6. 7. 8. Indonesia Nomor 6178); 9. 10. 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419}; Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kampar (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kampar (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2020 Nomor 6); Ts MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL.
BAB I
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 1. 2. Daerah adalah Kabupaten Kampar. Pemerintah Daerah adalah pemerintahan Daerah Kabupaten Kampar. Bupati adalah Bupati Kampar. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten 3. Kampar. 10. 11. 12. 13. 14, 15. 16. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Jenis Pelayanan adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam pelayanan dasar sesuai dengan standar teknis agar hidup secara layak. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih Kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran dalam rangka mencapai hasil suatu program. Kinerja adalah keluaran/hasil kerja dari Program/Kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kualitas dan kuantitas yang terukur. Indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan atau program dalam bentuk keluaran atau hasil. Target adalah sasaran batas ketentuan dan sebagainya yang telah ditetapkan untuk dicapai. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 6. 7. 9. 17. 18.
Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan SPM sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Tujuan Peraturan Bupati ini adalah agar SPM yang telah disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dapat diterapkan oleh Perangkat Daerah.
BAB II
Jenis Pelayanan dasar oleh Pemerintah Daerah terdiri dari:
BAB III
SPM merupakan acuan dalam perencanaan program pencapaian target pelayanan dasar oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3. SPM menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun kebijakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Pemerintah Daerah menyusun SPM yang memuat target tahunan pencapaian SPM dengan mengacu pada batas waktu pencapaian SPM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Rencana pencapaian SPM sebagaiman dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam RPJMD dan Renstra PD. Rencana pencapaian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan anggaran kegiatan yang terkait dengan penerapan SPM dilakukan berdasarkan analis kemampuan dan potensi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan bidang perencanaan memastikan program dan_ kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar dimuat dalam dokumen RPJMD, Renstra PD, RKPD dan Renja PD. Perangkat Daerah memperioritaskan anggaran program dan kegiatan pemenuhan pelayanan dasar setelah tercantum dalam dokumen RPJMD, Renstra PD. RKPD dan Renja PD. Tim Anggaran Pemerintah Daerah memastikan anggaran program dan kegiatan pemenuhan pelayanan dasar dalam APBD. Dalam memastikan anggaran program dan kegiatan pemenuhan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), didasarkan pada rencana Pemerintah Daerah sesuai dengan standar teknis yang ditetapkan oleh Menteri teknis yang menyelenggarakan urusan Pemerintah wajib.
BAB IV
BAB V
Pendanaan penerapan SPM oleh Pemerintah Daerah bersumber dari pada APBD dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VI
BAB VII
Monitoring dan evaluasi umum terhadap penerapan dan pencapaian SPM Pemerintah Daerah dilakukan oleh Bupati dibantu oleh Tim percepatan Penerapan SPM Pemerintah Daerah.
Membuka PDF…