Sistematika Perbup ini adalah sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum 2. Nama dan Jenis Reklame 3. Tata Cara Pemungutan Pajak 4. Kemudahan Perpajakan Daerah 5. Pemberian dan Pemanfaatan Insentif 6. Bentuk Formulir Perpajakan 7. Ketentuan Penutup
Memuat teks peraturan…
menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame;
BAB I
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. 2. Daerah adalah Kabupaten Kampar. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kampar. Bupati adalah Bupati Kampar. . Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati4. dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar. 1 6. 10. Kepala Badan Pendapatan Daerah adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar. . Badan adalah Sekumpulan orang dan atau modal7. yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan Nama dan dalam Bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap dan Bentuk Badan Lainnya. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu. Reklame Papan/Billboard adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) terbuat dari papan, kayu, seng, template, collibrite, vinyl, aluminium, fiberglass, kaca, batu, tembok atau beton, logam atau bahan lain yang sejenis, dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau digantung atau ditempel atau dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, tiang, dan sebagainya baik bersinar, disinari maupun yang tidak bersinar. Reklame Videotron/Megatron/Light Emitting Diode (LED), Electronic Display, Elektronik Digital dan sejenisnya adalah penyelenggaraan reklame media elektronik yang menggunakan layar monitor untuk menayangkan reklame atau iklan baik berupa gambar, rekaman video yang ditayangkan atau tulisan dalam bentuk apapun yang dapat berubah- ubah secara terprogram dan difungsikan/ dijalankan dengan bersumber dari tenaga listrik atau sumber tenaga lainnya pada Konstruksi tetap maupun bergerak. 11.Reklame Kain adalah reklame yang tujuan materinya untuk jangka pendek atau untuk mempromosikan suatu peristiwa atau kegiatan yang bersifat insidentil dengan menggunakan bahan kain, plastik atau bahan lain yang sejenis, termasuk di dalamnya meliputi spanduk, umbul-umbul, bendera, flag chain (rangkaian bendera), tenda, krey, banner, giant banner dan standing banner. 12.Reklame Melekat atau Stiker adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara ditempelkan/dilekatkan/dipasang/digantung pada suatu benda. 13.Reklame Selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarkan dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan/dilekatkan/ dipasang/digantung pada suatu benda lain, antara lain brosur, leaflet, dan reklame dalam undangan. 14.Reklame Berjalan/Kendaraan adalah reklame yang ditempatkan/ditempel/dibawa pada kendaraan bermotor dengan cara berkeliling untuk tujuan komersil. 15.Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan balon gas, laser, pesawat atau alat lain yang sejenis untuk tujuan komersil. 16.Reklame Apung adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara terapung di permukaan air untuk tujuan komersil. 17.Reklame Film/ Slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise (celluloide) berupa kaca atau film, atau bahan-bahan yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan/atau dipancarkan pada layar atau benda lain di dalam ruangan. 18.Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa suara. 19.Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan 20. 21 22. 23. 24. 25. Reklame. Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan reklame. .Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan reklame. Nilai Sewa Reklame yang selanjutnya disingkat NSR adalah dasar penetapan pajak yang diperoleh dengan cara menambahkan NJOR dengan NSPR. Nilai Jual Objek Pajak Reklame adalah keseluruhan pembayaran/pengeluaran biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan atau penyelenggara reklame termasuk dalam hal ini adalah biaya/harga beli bahan reklame, konstruksi, instalasi listrik, pembayaran ongkos perakitan, pemecaran, peragaan, penayangan, pengeceran, pemasangan dan transportasi pengangkutan dan lain sebagainya sampai dengan pemasangan reklame rampung dipancarkan, diperagakan, ditanyakan dan atau terpasang ditempat yang sudah diizinkan. Nilai Strategis Pemasangan Reklame, yang selanjutnya disingkat NSPR, adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang untuk berbagai aspek kegiatan. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD, adalah nomor pokok yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban pajak daerah. Ni 26. 27. 28. 29. 30. 31. Pendaftaran secara jabatan adalah Tindakan Kepala Badan Pendapatan Daerah untuk mendaftarkan usaha seseorang atau badan sebagai wajib pajak apabila wajib pajak tidak melaksanakan kewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWPD. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya. Sistem Pemungutan Pajak Daerah adalah sistem yang akan dikenakan kepada Wajib Pajak dalam memungut, memperhitungkan dan melaporkan serta menyetorkan pajak terutang. Sistem Official Assesment adalah Suatu sistem dimana Wajib Pajak membayar pajak yang terutang berdasarkan ketetapan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas laporan yang disampaikan. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan daerah. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketentuan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang NI terutang. 32. 33. 34. 35. 36. 37. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB_- adalah _— surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah’ kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah Pajak yang harus dibayar. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar dari pada Pajak pembayaran yang terutang atau seharusnya tidak terutang. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda. 38. 39. 40. 41. 42. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu) dalam Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah yang dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Derah, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB atau terhadap atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Keputusan surat keberatan yang diajukan oleh wajib pajak. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan atau dokumen lain yang dipersamakan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya serta kesesuaian antara surat pemberitahuan dengan SSPD. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan melaksanakan penyanderaan dan menjual barang yang telah disita. 43. 44. 45. 46. 47. 48. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh jurusita pajak kepada penanggung pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, masa pajak dan tahun pajak. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk menyampaikan SPTPD dan/atau melunasi utang pajaknya. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang Pajak dan biaya penagihan Pajak. Keberatan adalah upaya yang dapat ditempuh wajib pajak jika tidak puas atau tidak sependapat dengan hasil pemeriksaan pajak yang tertuang dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT SKPDN, SKPDLB atau terhadap pemotongan atau Pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wayjib Pajak. Pembetulan pajak daerah adalah proses untuk memperbaiki atau mengubah data/informasi yang telah dilaporkan sebelumnya terkait dengan pajak daerah. Hal ini bisa terjadi karena adanya kesalahan atau perubahan data yang perlu diperbaiki oleh wajib pajak seperti kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu. dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan. 49. SO. ol. 52. 53. 34. Juru sita Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, penyitaan dan penyanderaan. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu_ standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban pajak dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan retribusi daerah. Surat Pemberitahuan MHasil Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat SPHP adalah surat yang berisi tentang temuan Pemeriksaan yang meliputi pos- pos yang dikoreksi, nilai koreksi, dasar koreksi, perhitungan sementara dari jumlah pokok pajak terutang dan perhitungan sementara dari sanksi administrasi. Laporan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat LHP adalah laporan yang berisi tentang pelaksanaan dan hasil Pemeriksaan yang disusun oleh Pemeriksa secara ringkas dan jelas serta sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan Pemeriksaan. Laporan Hasil Pemeriksaan Sumir yang selanjutnya disebut LHP Sumir adalah laporan tentang penghentian Pemeriksaan tanpa adanya usulan penerbitan SKPD. Online adalah sambungan langsung’ antara subsistem satu dengan subsistem lainnya secara elektronik dan terintegrasi serta real time. 5S. 56. 97. 58. 59. Cash Management System yang selanjutnya disingkat CMS adalah jasa layanan perbankan berbasis sistem informasi yang diberikan Bank kepada nasabah yang mencakup kegiatan pengelolaan, pembayaran, penagihan dan likuiditas manajemen sehingga pengelolaan keuangan nasabah menjadi lebih efektif dan efisien. Sistem Informasi Teknologi adalah Sekumpulan prosedur yang saling berkaitan dan saling terhubung untuk mengolah data, mendapatkan dan menyelesaikan manipulasi data secara bersama- sama yang menghasilkan informasi berkualitas dan akurat. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut. Penyegelan adalah tindakan menempelkan kertas segel dalam rangka Pemeriksaan pada tempat atau ruangan tertentu serta barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang digunakan atau patut diduga digunakan sebagai tempat atau alat untuk menyimpan buku atau catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik dan benda — benda lain, yang dapat memberi petunjuk tentang kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak yang diperiksa. Garis Pajak atau Tax Line adalah garis atau tanda pada tempat usaha untuk pengamanan dan pelarangan melintas bagi orang yang tidak berwenang dalam rangka pemeriksaan pajak. 60.Penempelan Pemberitahuan adalah Suatu proses cara untuk menempel berupa striker yang menyatakan, nama dari seseorang, tempat, atau suatu pemberitahuan dalam hal ini perpajakan daerah. 61.Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Kampar atau Badan yang diserahi wewenang dan tanggung jawab sebagai Pemegang Kas Daerah Kabupaten Kampar. 62.Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah. 63.Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar _— seluruh Pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
BAB II
Nama dan jenis reklame meliputi : Reklame papan/ Billboard/Videotron/ Megatron; Reklame kain; Reklame melekat/stiker; Reklame selebaran; Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan; Reklame udara; Reklame apung; . Reklame film/slide; dan Reklame peragaan. mo ao of p vA i. BAB UI TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
Dalam hal Wajib Pajak tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif, Kepala Badan Pendapatan Daerah dapat melakukan penonaktifan atau penghapusan NPWPD secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak. Dalam hal penonaktifan atau penghapusan NPWPD, atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan Pendapatan Daerah harus menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap. Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat
Besarnya pajak reklame dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak reklame sebesar 25% (dua puluh lima persen) dengan nilai sewa reklame.
Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Kepala Badan Pendapatan Daerah dapat melakukan pembetulan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah. Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Surat Keputusan Pembetulan. Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan Pendapatan Daerah menindaklanjuti permohonan tersebut dengan melakukan Penelitian terhadap permohonan Wajib Pajak. Dalam rangka Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Badan Pendapatan Daerah dapat meminta data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan. Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Badan Pendapatan Daerah wajib menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima.
Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati melalui Kepala Badan Pendapatan Daerah. Kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi apabila:
Membuka PDF…