DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kampar Nomor 31 Tahun 2025

Nomor: 31
Tahun: 2025
Ditetapkan: 23 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 41

Lembaga terkait

Ringkasan

UPTD pada Dinas Kesehatan terdiri dari: a. UPTD Puskesmas; b. UPTD IFK; c. UPTD Labkesmas Tier 2 (dua); dan d. UPTD Bersifat Khusus RSUD Bangkinang

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar; . Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); . Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887); . Undang-Undang Nomor 43 tahun 2024 tentang Kabupaten Kampar di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6964; . Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran 2. 3. 4. 5. 6. Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 7. 10. 11. 12. 13. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); | Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1206); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451); Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2023 tentang Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Bidang Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 633); Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2023 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 634); Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1039); 8. MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. 2. Daerah adalah Kabupan Kampar. Pemerintah Daerah Bupati sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.

3.Bupati adalah Bupati Kampar
4.Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar. 10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang Selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah. Unit Pelaksana Teknis Daerah Bersifat Khusus adalah Rumah Sakit milik Pemerintah Kabupaten Kampar sebagai unit organisasi bersifat khusus yang memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan Tingkat pertama yang menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelayanan kesehatan promotif, preventif kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif di wilayah kerjanya. Instalasi Farmasi dan Logistik yang selanjutnya disingkat IFK adalah Instalasi Farmasi dan Logistik Kabupaten Kampar. Laboratorium Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Labkesmas adalah Laboratorium Kesehatan Masyarakat Kabupaten Kampar. 5. 6. 7. 11 12 13. 14. .Rumah Sakit adalah fasilitas pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan Kesehatan perseorangan secara paripurna melalui pelayanan Kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitative, dan/atau paliatif dengan menyediakan pelayanan rawat inap. Rawat jalan, dan gawat darurat. . Tenaga Medis adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan profesi kedokteran atau kedokteran gigi yang memerlukan kewenangan untuk mélakukan Upaya Kesehatan. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi tugas dan fungsi berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampiian tertentu.

BAB II

KEDUDUKAN DAN ORGANISASI

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD pada Dinas Kesehatan.

Pasal 3

UPTD pada Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 2 terdiri dari: a. b c. d UPTD Puskesmas; . UPTD IFK; UPTD Labkesmas Tier 2 (dua); dan . UPTD Bersifat Khusus RSUD Bangkinang.

Pasal 4

Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi : 9 > og th © Ctery Puskesmas Air Tiris; Puskesmas Bangkinang; Puskesmas Batu Bersurat; Puskesmas Batu Sasak; Puskesmas Gema; Puskesmas Gunung Bungsu; Puskesmas Gunung Sahilan; Puskesmas Gunung Sari; Puskesmas Kampa; Puskesmas Kota Garo; Puskesmas Kubang Jaya; a. Puskesmas Kuntu;

m.Puskesmas Kuok; 9 ce. dd. ee. ff. BE: Puskesmas Laboy Jaya; Puskesmas Lipat Kain; Puskesmas Muara Uwai; Puskesmas Pandau Jaya; Puskesmas Pangkalan Baru; Puskesmas Pantai Cermin; Puskesmas Pantai Raja; Puskesmas Petapahan; Puskesmas Pulau Gadang; . Puskesmas Rumbio; Puskesmas Salo; Puskesmas Sawah; Puskesmas Sibiruang; . Puskesmas Simalinyang; . Puskesmas Sinama Nenek; Puskesmas Suka Ramai; Puskesmas Sungai Pagar; Puskesmas Tambang; Puskesmas Tanah Tinggi; dan Puskesmas Tapung. b. i. k. 1. n. Pp. q. r. t. u. v. y. aa bb

Pasal 5

(1)Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dipimpin oleh Kepala Puskesmas.
(2)Kepala Puskesmas merupakan jabatan fungsional bidang kesehatan yang mendapatkan tugas tambahan memimpin penyelenggaraan Puskesmas.
(3)IFK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dipimpin oleh seorang Apoteker.
(4)Kepala IFK merupakan jabatan struktural eselon IVa.
(5)Labkesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, dipimpin oleh Sarjana dibidang Kesehatan, Sarjana Kimia atau Sarjana Biologi.
(6)Kepala Labkesmas merupakan jabatan struktural eselon IVa.
(7)RSUD Bangkinang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, dipimpin oleh:
1. a.tenaga medis;
2. b.tenaga kesehatan; atau
3. c.tenaga profesional, yang memiliki kompetensi manajemen rumah sakit.
(8)RSUD Bangkinang memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian.
(9)Direktur RSUD Bangkinang dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (8), bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(10)Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilaksanakan melalui penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian RSUD Bangkinang.

Pasal 6

(1)Susunan organisasi Puskesmas terdiri dari :
1. a.Kepala Puskesmas; dan
2. b.Klaster.
(2)Bagan susunan organisasi Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

(1)Kepala Puskesmas bertugas memimpin penyelenggaraan Puskesmas.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)Kepala Puskesmas menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyusunan rencana, program, dan anggaran;
2. b.pengelolaan klaster;
3. c.koordinasi jejaring Pelayanan Kesehatan primer di wilayah kerja Puskesmas;
4. d.pengelolaan data dan sistem informasi; pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Puskesmas; dan€. pelaksanaan urusan administrasi Puskesmas.f

Pasal 8

(1)Klaster sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b terdiri atas:
1. a.klaster manajemen; —
2. b.klaster kesehatan ibu dan anak;
3. c.klaster kesehatan dewasa dan lanjut usia;
4. d.klaster penanggulangan penyakit menular dan kesehatan lingkungan; dan .
5. e.lintas klaster.
(2)Klaster sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh penanggung jawab klaster.
(3)
(4)
(5)
(1)
(2)
(3)Penanggung jawab kiaster sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)merupakan pejabat fungsional bidang kesehatan. Penanggung jawab klaster memiliki tugas memberikan pelayanan secara komprehensif sesuai ruang lingkup klaster. Dalam melaksanakan tugas, penanggung jawab klaster menyelenggarakan fungsi:
1. a.menyusun rencana kegiatan klaster;
2. b.melakukan pembagian tugas pelaksana upaya/kegiatan klaster;
3. c.melakukan koordinasi pelayanan pada klaster;
4. d.melakukan penjaminan mutu pelayanan klaster;
5. e.melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas klaster; menyusun laporan secara rutin; dan
6. g.menyampaikan laporan kepada kepala Puskesmas secara berkala. £

Pasal 9

Kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat

(1)huruf a diangkat dan diberhentikan oleh Bupati. Untuk dapat diangkat sebagai kepala Puskesmas, harus memenuhi persyaratan :
1. a.berstatus sebagai aparatur sipil negara;
2. b.memiliki pendidikan di bidang kesehatan paling rendah sarjana S-1 (strata satu) atau D-4 (diploma empat);
3. c.pernah paling rendah menduduki jabatan fungsional di bidang kesehatan jenjang ahli pertama paling sedikit 2 (dua) tahun;
4. d.masa kerja di Puskesmas paling sedikit 2 (dua) tahun;
5. e.memiliki kemampuan manajemen di bidang kesehatan masyarakat; dan
6. f.telah mengikuti pelatihan manajemen Puskesmas. Dalam hal tidak tersedia tenaga yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c di Puskesmas kawasan terpencil dan sangat terpencil, kepala Puskesmas dapat dijabat oleh pejabat fungsional bidang kesehatan dengan tingkat Pendidikan paling rendah D-3 (diploma tiga).
(4)Kepala Puskesmas dapat dilakukan penggantian berdasarkan penilaian kinerja dan/atau kebutuhan organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1)Pelatthan manajemen Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf fditujukan untuk meningkatkan kemampuan manajerial dalam mengoordinasikan sumber daya kesehatan dan jejaring Pelayanan Kesehatan primer di wilayah kerja Puskesmas.
(2)Kemampuan manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1} paling sedikit terdiri atas:
1. a.kerja sama;
2. b.komunikasi;
3. c.pelayanan publik; dan
4. d.pengambilan keputusan. Pasal 11° | Kepala Puskesmas diberikan hak keuangan dan hak lain yang melekat pada jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

(1)Untuk meningkatkan mutu pelayanan Puskesmas, kepala dinas kesehatan secara berjenjang melakukan evaluasi kinerja terhadap kepala Puskesmas dan sumber daya manusia kesehatan Puskesmas.
(2)Hasil evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan pertimbangan untuk mobilitas talenta dan promosi terhadap kepala Puskesmas dan sumber daya manusia kesehatan Puskesmas.

Isi peraturan

Teks41PDFHirarki

Memuat teks peraturan…