DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kampar Nomor 32 Tahun 2025

Nomor: 32
Tahun: 2025
Ditetapkan: 15 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

RKPD disusun dengan sistematika sebagai berikut : a. BAB I Pendahuluan; b. BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah; c. BAB III Kerangka Ekonomi Daerah Dan Keuangan Daerah; d. BAB IV Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2026; e. BAB V Rencana Kerja Dan Pendanaan Daerah; f. BABVI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; g. BAB VII Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2026;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor, 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286};
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara’ Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 442 1); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kampar Di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6964); Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); 4. 5. 6. 7. 8. 9.
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 11. 12. 13. 14. tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah {(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenkiatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kampar (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2016 Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kampar (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2020 Nomor 6); MEMUTUSKAN: : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2026.

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2025.

Pasal 2

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2026.

Pasal 3

RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

a.BABI Pendahuluan;
b.BABII Gambaran Umum Kondisi Daerah;
c.BABIII Kerangka Ekonomi Daerah Dan Keuangan Daerah;
d.BABIV Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2026;
e.BABV_ Rencana Kerja Dan Pendanaan Daerah;
f.BABVI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
g.BAB VII Penutup. Uraian secara rinci RKPD Kabupaten Kampar tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

(2)Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2025 menjadi pedoman dalam penyusunan :

a.Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2026. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kampar. Ditetapkan di Bangkinang pada tanggal 15 Agustus 2025 BUPATI KAMPAR, ttd AHMAD YUZAR Diundangkan di Bangkinang pada tanggal 15 Agustus 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAMPAR, ttd HAMBALI ~.BERITA DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2025 NOMOR 33 Bg ean se$uai dengan aslinya a KR A BF GIAN HUKUM xpri KA CSS di MRUMAN, SH bina Tk.I Nip. 19671021 200012 1001 ETaRINS KAMP

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…