DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kampar Nomor 36 Tahun 2025

Nomor: 36
Tahun: 2025
Ditetapkan: 17 September 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

Dengan Peraturan Bupati Kampar ini ditetapkan standar harga satuan Daerah Tahun Anggaran 2026. Standar harga satuan meliputi standarisasi : a. honorarium; b. perjalanan dinas dalam negeri; c. rapat atau pertemuan di dalam dan di luar kantor; d. pengadaan kendaraan dinas; dan e. pemeliharaan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah Tahun 2026;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik 3. Indonesia Nomor 6801); 4. 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah {(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Undang-undang Nomor 43 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kampar di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6964) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 7. 8. Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2022 Nomor 2); MEMUTUSKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. 2. Daerah adalah Kabupaten Kampar. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kampar. Bupati adalah Bupati Kampar. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kampar

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Bupati Kampar ini ditetapkan standar harga satuan Daerah Tahun Anggaran 2026
(2)Standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi standarisasi :
1. a.honorarium; perjalanan dinas dalam negeri; rapat atau pertemuan di dalam dan di luar kantor; pengadaan kendaraan dinas; dan o pemeliharaan.
(3)Standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

(1)Standar harga satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipergunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran dan belanja daerah. 3. 4. 5.
(2)Dalam Perencanaan Anggaran, standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai :
1. a.batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
2. b.dapat dilampaui karena kondisi tertentu termasuk karena adanya kenaikan harga pasar; dan
3. c.bahan penghitungan pagu indikatif anggaran pendapatan dan belanja daerah.
(3)Dalam pelaksanaan anggaran, standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai :
1. a.batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan; dan
2. b.estimasi, merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui.
(4)Batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a termasuk pembayaran pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

(1)Ketentuan mengenai standar biaya perjalanan dinas luar negeri mengacu pada ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai standar biaya masukan yang berlaku pada anggaran kementerian/lembaga.
(2)Tata cara pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 5

(1)Standar harga satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dilakukan perubahan apabila :
1. a.terdapat perubahan kebijakan nasional dan / atau daerah;
2. b.terjadi kenaikan harga yang melebihi harga standar tertinggi; dan
3. c.berdampak pada kebutuhan kegiatan perangkat daerah.
(2)Perubahan standarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapatkan izin bupati.
(3)1zin Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :
1. a.usul perubahan diajukan oleh Perangkat Daerah kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Tim Penyusunan Standarisasi;
2. b.tim melakukan kajian terhadap usulan perubahan dimaksud; dan
3. c.dalam hal usulan perubahan diterima akan disampaikan kepada Bupati untuk ditetapkan.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai_ berlaku' pada _tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kampar. Ditetapkan di Bangkinang pada tanggal 17 September 2025 BUPATI KAMPAR, ttd AHMAD YUZAR Diundangkan di Bangkinang pada tanggal 17 September 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAMPAR, ttd AMBALI TA RAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2025 NOMOR 37 an ses i dengan aslinya LA BAGIAN HUKUM hm & ry Nip. 19671021 200012 1001 KHAIRUMAN, SH Pembina Tk.I

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…