DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kampar Nomor 37 Tahun 2025

Nomor: 37
Tahun: 2025
Ditetapkan: 17 September 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Maksud penyusunan HSPK untuk mewujudkan perencanaan dan penggunaan anggaran belanja daerah yang efektif, efisien, transparan, adil, dapat dipertanggungjawabkan melalui standarisasi pengukuran belanja kegiatan yang berdasarkan penyetaraan nama kegiatan yang berlaku sama untuk seluruh Perangkat Daerah.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Pemerintah Daerah Tahun 2026;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Menetapkan : Undang-undang Nomor 43 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kampar Di Provinsi Riau (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 25); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1781); Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2022 Nomor 2); 7. 8. 9. MEMUTUSKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. 2. Daerah adalah Kabupaten Kampar. Pemerintah Daerah adalah Kabupaten Kampar.

3.Bupati adalah Bupati Kampar.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Rencana Kerja Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA- SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
6.Harga Satuan Pokok Kegiatan yang selanjutnya disingkat dengan HSPK adalah harga untuk setiap kegiatan yang terdiri dari beberapa komponen dengan nilai koefisien yang berdasarkan Peraturan Kementerian yang membidangi pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
7.Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah dan _informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Pasal 2

Pasal 3

Tujuan penerapan HSPK untuk :

a.menjadi salah satu dasar dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran yang berdasarkan pada tolok ukur kinerja;

(1)
(2)
(3)
(4)
(1)
(2)
(3)
(4)menentukan kewajaran belanja dalam melaksanakan suatu kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya; meminimalisir terjadinya pengeluaran kurang jelas yang menyebabkan efisiensi anggaran; dan meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan b. c. d. keuangan daerah.

BAB II

PELAKSANAAN

Pasal 4

HSPK digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan RKA-SKPD dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah. HSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan elemen penyusun sebagai berikut :

a.standar satuan harga barang; dan
b.standar biaya umum. HSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. HSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas harga dengan menggunakan Pajak Pertambahan Nilai.

Pasal 5

Penyusunan HSPK didasarkan pada Standar Satuan Harga Barang/Jasa di wilayah perkotaan di Daerah. Dalam hal kegiatan berada di wilayah yang jauh dari perkotaan, selain mengikuti ketentuan HSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan tambahan angkutan dan operasional lainnya. Dalam hal terdapat situasi dan kondisi tertentu, terhadap HSPK dapat dilakukan penghitungan ulang dengan prinsip transparan, akuntabel dan efisien. Kondisi tertentu. sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kondisi memaksa, kedaruratan dan/atau kondisi lainnya yang diatur secara khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Dalam hal komponen HSPK yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah belum tercantum dalam Peraturan Bupati ini, Kepala Perangkat Daerah dapat mengusulkan komponen HSPK kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah melalui aplikasi SIPD. Usulan komponen HSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempedomani prinsip urgensi, efisien, efektif dan akuntabel dengan melampirkan dokumen pendukung secara tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak. Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2}, meliputi rekomendasi Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah serta data dukung usulan. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (2} berbentuk surat pernyataan tanggung jawab atas dokumen_- pendukung _= yang diterbitkan atau dibuat oleh Kepala Perangkat Daerah atas usulan komponen HSPK. Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab atas usulan komponen HSPK yang belum tercantum dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

HSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dapat dilakukan perubahan apabila : a. b. terdapat perubahan kebijakan nasional dan/atau daerah; terjadi kenaikan harga yang melebihi standar tertinggi dan berdampak pada kebutuhan kegiatan Perangkat Daerah; penambahan jenis komponen HSPK yang belum tercantum dalam Peraturan Bupati ini; dan/atau terdapat sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturand. perundang-undangan.

Pasal 8

(1)Pengendalian terhadap penerapan HSPK dalam rangka penyusunan RKA-SKPD dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah.
(2)Pengawasan terhadap pelaksanaan HSPK dilakukan oleh Inspektorat Daerah.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kampar. Ditetapkan di Bangkinang pada tanggal 17 September 2025 BUPATI KAMPAR, ttd AHMAD YUZAR Diundangkan di Bangkinang pada tanggal 17 September 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAMPAR, ttd HAMBALI 3ERITA DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2025 NOMOR 38 i dengan aslinya AN HUKUM namsesu ALA: MAAN, SH ‘SS Poms Utama Muda KHAT 19671021 200012 1001

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…