DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kampar Nomor 39 Tahun 2025

Nomor: 39
Tahun: 2025
Ditetapkan: 1 Oktober 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

Renstra-PD menjadi acuan dalam: a. penyusunan Renja PD; b. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja perangkat daerah; c. pelaksanaan pembangunan daerah oleh perangkat daerah; d. evaluasi dan pengendalian pembangunan daerah; dan e. penilaian kinerja perangkat daerah.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor, 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 3. 4, 10. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kampar Di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6964); Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan 5. Ne 7. 8. 9. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kampar (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kampar (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2020 Nomor 6); Peraturan Bupati Kampar Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2022 Nomor 9); MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. 2. Daerah adalah Kabupaten Kampar. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan ourusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Bupati adalah Bupati Kampar. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan 4. 5. 7. anggaran Perangkat Daerah.

BAB II

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

(1)Renstra-PD merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah perangkat daerah yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan indikator kinerja, yang disusun berdasarkan tugas dan fungsi serta kewenangan perangkat daerah sesuai dengan RPJMD Kabupaten Kampar Tahun 2025-2029.
(2)Renstra-PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 disusun oleh seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, yaitu tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.

Pasal 3

Renstra-PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, menjadi acuan dalam:

a.penyusunan Renja PD;
b.penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja perangkat daerah;
c.pelaksanaan pembangunan daerah oleh perangkat daerah;
d.evaluasi dan pengendalian pembangunan daerah; dan
e.penilaian kinerja perangkat daerah.

Pasal 4

(1)Renstra-PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:
1. a.pendahuluan;
2. b.tinjauan terhadap kondisi pelayanan dan capaian kinerja sebelumnya;
3. c.isu-isu strategis;
4. d.visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan;
5. e.rencana program dan kegiatan;
6. f.indikator kinerja perangkat daerah; dan
7. g.penutup.
(2)Sistematika dan substansi Renstra-PD mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Renstra-PD yang telah disusun wajib disesuaikan dalam hal terjadi perubahan RPJMD Kabupaten Kampar Tahun 2025- 2029.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kampar. Ditetapkan di Bangkinang pada tanggal 1 Oktober 2025 BUPATI KAMPAR, ttd AHMAD YUZAR Diundangkan di Bangkinang pada tanggal 1 Oktober 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAMPAR, ttd HAMBALI BERITA DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2025 NOMOR 40 sesu. dengan aslinya ALKA‘BAGIAN HUKUM \e FTARRU/MAN. SH Pe a Utama Muda

p.19671021 200012 1001

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…