DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kampar Nomor 40 Tahun 2025

Nomor: 40
Tahun: 2025
Ditetapkan: 1 Oktober 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Bentuk peran aktif masyarakat dapat dilakukan dengan cara menanam pohon pada : a. RTH; b. lokasi rawan bencana; c. lahan disekitar sumber air atau daerah tangkapan air (Catchment Area); d. pekarangan atau halaman milik pemerintah Daerah, BUMN/BUMD dan Swasta; e. lahan dipekarangan/kebun; dan/atau f. tempat lainnya yang ditetapkan oleh Bupati. Peran aktif masyarakat dikoordinasikan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Perangkat Daerah terkait.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Gerakan Penanaman Pohon; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6953); a. 2. 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 7. 10. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kampar di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6964); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 2036); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 22 Tahun 2009 tentang Penghijauan Ibu Kota Kabupaten Dan Ibu Kota Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2009 Nomor 22); 8. MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG GERAKAN PENANAMAN POHON.

BAB I

KETENTUAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. 2. Daerah adalah Kabupaten Kampar. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

3.Bupati adalah Bupati Kampar. 4, Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar.
5.Masyarakat adalah sejumlah manusia yang terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.
6.Pohon adalah tumbuhan yang batangnya berkayu dan dapat mencapai ukuran diameter 10 cm (sepuluh sentimeter) atau lebih yang diukur pada ketinggian 1,5 m (satu koma lima meter) di atas permukaan tanah.
7.Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan / atau mengelompok, yang penggunaanya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. .

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam pelaksanaan penanaman pohon untuk pengelolaan dan kelestarian lingkungan hidup.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati, yaitu :

a.memberdayakan masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup;
b.menjamin kelangsungan hidup makhluk hidup dan kelestarian ekosistemnya;
c.mengantisipasi isu lingkungan global; dan
d.sebagai salah satu sarana penghijauan Daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini terdiri atas :

a.pelaksanaan penanaman pohon; dan
b.monitoring dan evaluasi. BAB HI PELAKSANAAN PENANAMAN POHON

Pasal 5

Masyarakat berperan aktif dalam pengelolaan dan kelestarian lingkungan hidup melalui Gerakan Menanam Pohon.

Pasal 6

(1)Bentuk peran aktif masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat dilakukan dengan cara menanam pohon pada :
1. a.RTH;
2. b.lokasi rawan bencana;
3. c.lahan disekitar sumber air atau daerah tangkapan air (Catchment Area);
4. d.pekarangan atau halaman milik pemerintah Daerah, BUMN/BUMD dan Swasta;
5. e.lahan dipekarangan/kebun; dan/atau
6. f.tempat lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.
(2)Peran aktif masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dikoordinasikan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Perangkat Daerah terkait.

Pasal 7

Penanaman pohon dilarang dilakukan pada tanggul/ saluran irigasi yang dapat mengganggu berfungsinya saluran irigasi.

Pasal 8

Kepaia Dinas Lingkungan Hidup dapat menetapkan kebijakan dalam rangka mendukung gerakan penanaman pohon.

Pasal 9

Jenis Pohon yang ditanam merupakan tanaman yang bermanfaat secara ekologis dan/atau secara ekonomis. Pemilihan jenis pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1} harus mempertimbangkan syarat tumbuh tanaman yang akan ditanam pada lokasi penanaman antara lain iklim/ agroklimat dan jenis/ kondisi tanah. Khusus untuk tanaman buah, disamping memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), jenis tanaman buah yang akan ditanam diutamakan yang sesuai dengan zonasi/cluster pengembangan tanaman buah-buahan.

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 10

Dinas Lingkungan Hidup melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Gerakan Penanaman Pohon. Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati secara tertulis.

BAB V

PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai_ oberlaku- pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kampar. Ditetapkan di Bangkinang pada tanggal 1 Oktober 2025 BUPATI KAMPAR, ttd AHMAD YUZAR Diundangkan di Bangkinang pada tanggal 1 Oktober 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAMPAR, ttd HAMBALI BERITA DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2025 NOMOR 41 sesyai dengan aslinya Y PAEA BAGIAN HUKUM | fay \ AN. SH » Pentbiha Utama Muda . 19671021 200012 1001

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…