DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kampar Nomor 41 Tahun 2025

Nomor: 41
Tahun: 2025
Ditetapkan: 1 Oktober 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi : a. jenis pelayanan parkir; b. pengelolaan parkir; c. penyelenggara; dan d. pembinaan dan pengawasan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan a. Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan Perparkiran, Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kampar Di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6964); . Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655); Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221); 4. 5. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 514); Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 34 Tahun 2014 tentang Marka Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1244); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 96 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas; Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. 2. Daerah adalah Kabupaten Kampar. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar. Bupati adalah Bupati Kampar.

4.Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten5. Kampar. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. UPT Perparkiran adalah Unit Pelaksana Teknis Perparkiran dibawah Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar yang menyelenggarakan Perparkiran. Kepala Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut Kepala UPT adalah Kepala UPT Perparkiran pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar. Jalan adalah seluruh bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali rel dan jalan kabel. Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, kecuali jalan rel dan jalan kabel. Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya. Perparkiran adalah hal ihwal yang berkaitan dengan penyelenggaraan parkir. Penyelenggaraan parkir adalah kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, dan pemeliharaan fasilitas parkir. Pengelolaan parkir adalah adanya kegiatan pengaturan kendaraan yang sedang parkir oleh juru parkir serta terjadinya transaksi retribusi parkir. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki surat izin mengemudi. Pengguna jasa parkir adalah pengemudi kendaraan yang menggunakan satuan ruang parkir. Tempat parkir adalah fasilitas parkir untuk umum yang disediakan baik yang berada di dalam ruang milik jalan 6. 7. 8. 9. maupun di luar ruang milik jalan. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 29. 26. 27. Rambu parkir adalah bagian perlengkapan parkir berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi pengguna jasa parkir. Marka parkir adalah suatu tanda yang berada di permukaan jalan atau di atas permukaan tanah atau permukaan lantai yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi kepentingan pengguna jasa parkir. Parkir di tepi jalan umum adalah pelayanan parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah di dalam Ruang Milik Jalan. Pengelola Parkir adalah Dinas dan/atau Pihak Ketiga yang ditunjuk sebagai pengeiola parkir dengan perjanjian kerja sama. Pihak Ketiga adalah pihak yang di luar Pemerintah Daerah dan/atau Instansi terkait seperti Badan Hukum, Badan Usaha, Lembaga, LSM, Organisasi, Karang Taruna, Kelompok Masyarakat dan Perorangan. Karcis parkir adalah tanda bukti pembayaran atas penggunaan jasa pelayanan parkir. Juru parkir adalah orang yang ditugaskan untuk menata, mengatur, memungut, dan menyetor retribusi parkir, serta menggunakan atribut tertentu dan dilengkapi dengan surat perintah. Tarif layanan parkir adalah imbalan atas jasa layanan parkir yang dijuail dan ditetapkan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan atau hasil per investasi dana. Petugas Pengelola Retribusi adalah Pegawai Dinas yang menyetor retribusi parkir ke Bendahara Penerimaan Dinas. Retribusi parkir adalah pembayaran atas jasa pelayanan terhadap pengguna jasa parkir. 28.Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi : a. b c. c

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)jenis pelayanan parkir; . pengelolaan parkir; penyelenggara; dan pembinaan dan pengawasan.

BAB II

JENIS PELAYANAN PARKIR

Pasal 3

Jenis pelayanan parkir yang dikelola oleh Pemerintah Daerah meliputi:

a.parkir di tepi jalan umum;
b.parkir di pasar;
c.parkir pada fasilitas umum; dan
d.parkir tidak tetap. Parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat

(1)huruf a merupakan parkir yang menggunakan badan jalan sebagai area parkir yang ditandai dengan adanya rambu dan/atau marka jalan. Parkir di pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan parkir di area pasar. Parkir pada fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan parkir pada fasilitas umum seperti kawasan olahraga, taman kota dan lain-lain. Parkir tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan parkir yang dilaksanakan pada tempat dan waktu yang tidak tetap seperti:
1. a.adanya kegiatan pertandingan olah raga;
2. b.adanya acara pertunjukan seni budaya; dan
3. c.adanya acara keramaian lainnya.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(1)

BAB III

PENGELOLAAN PARKIR

Pasal 4

Pengelolaan parkir oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Dinas melalui UPT Perparkiran. Pengelolaan parkir berdasarkan azaz Pemberdayaan Masyarakat. Pengelolaan parkir oleh Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan kerja sama dengan pihak ketiga melalui perjanjian kerja sama. Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:

a.pengaturan;
b.penataan atau penempatan; dan
c.penertiban. Dalam melakukan pengelolaan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) UPT Perparkiran dapat menunjuk langsung pengelola parkir atau menugaskan juru parkir. Pengelola Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah pihak ketiga yang ditunjuk sebagai pengelola parkir dengan perjanjian kerjasama. Juru parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan penghasilan berdasarkan perjanjian kerja atau kontrak. Pengelolaan parkir yang diserahkan kepada pihak ketiga dengan perjanjian kerjasama dan/atau juru parkir dengan perjanjian kerja atau kontrak akan dievaluasi secara berkala. Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8), apabila pihak-pihak melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundangan yang berlaku dapat diputus kontraknya secara sepihak oleh UPT perparkiran.

Pasal 5

Parkir kendaraan bermotor dilakukan dengan membentuk sudut 0°, 30°, 60°, 90° dan/atau ditentukan dengan rambu peruntukan parkir dan marka parkir.

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)Parkir yang berada di tepi jalan umum ditentukan di bagian paling kiri jalan menurut arah lalu lintas baik untuk satu arah maupun dua arah. Parkir di tepi jalan umum di Ruang Milik Jalan atau Ruang Pengawasan Jalan disediakan dengan memperhatikan :
1. a.keluar masuk kendaraan ke tempat dan/atau dari tempat parkir diatur sesuai dengan kondisi sehingga tidak menimbulkan hambatan, gangguan, kemacetan, dan kecelakaan lalu lintas pada jaringan jalan yang secara langsung dipengaruhi; dan
2. b.tidak menimbulkan kerusakan terhadap bangunan pelengkap jalan. Jalan atau area yang tidak dapat digunakan sebagai tempat parkir harus dinyatakan dengan rambu-rambu atau marka jalan atau tanda-tanda lain kecuali di tempat-tempat tertentu. Tempat-tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)yaitu:
1. a.sepanjang 25 (dua puluh lima) meter sebelum dan sesudah tikungan tajam dengan radius kurang dari 500 meter;
2. b.sepanjang 50 (lima puluh) meter sebelum dan sesudah jembatan;
3. c.sepanjang 100 meter sebelum dan sesudah perlintasan sebidang; dan
4. d.sepanjang 25 (dua puluh lima) meter sebelum dan sesudah persimpangan Tempat-tempat tertentu yang tidak dapat digunakan sebagai area parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dijadikan area parkir setelah mendapatkan izin dari Dinas Perhubungan melalui UPT Perparkiran. Pengelola parkir dengan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) dilarang memungut retribusi parkir lebih dari tarif retribusi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum.

Pasal 6

(1)Penambahan dan perubahan tempat parkir ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
(2)Dalam pengelolaan parkir, Kepala Dinas melalui Kepala UPT Perparkiran dapat menunjuk pengelola parkir yang dengan perjanjian kerja dan atau petugas juru- parkir dengan perjanjian kerja.
(3)Pengelola parkir dan juru parkir yang ditunjuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
(4)Pelaksanaan teknis dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab petugas juru parkir selanjutnya diatur melalui Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
(5)Pengelola tempat khusus parkir swasta wajib:
1. a.bertanggung jawab atas segala kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan tempat parkir, termasuk kebersihan, keamanan, dan ketertiban tempat parkir;
2. b.bertanggung jawab atas keamanan dan kendaraan beserta perlengkapannya;
3. c.memenuhi kewajiban atas pendapatan negara dan retribusi daerah.
4. d.memasang papan penanda tarif parkir dan rambu di lokasi parkir;
5. e.menyediakan pakaian seragam petugas parkir di tempat parkir.
(6)Pengelola parkir tidak tetap wajib:
1. a.menggunakan tanda pengenal serta perlengkapan lainnya yang ditetapkan oleh Dinas,
2. b.menjaga keamanan dan ketertiban tempat parkir, serta bertanggung jawab atas keamanan kendaraan beserta perlengkapannya;
3. c.menjaga kebersihan, keindahan, dan kenyamanan lingkungan parkir serta menyediakan tempat sampah; f. g. menyerahkan karcis parkir resmi yang diterbitkan Pemerintah Daerah sebagai tanda bukti untuk setiap kali parkir dan memungut_ retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku; menggunakan karcis parkir yang diterbitkan Pemerintah Daerah untuk 1 (satu) kali parkir; memenuhi kewajiban atas retribusi Daerah; dan d. €. menata dengan tertib kendaraan yang diparkir.
(7)Juru parkir dalam melaksanakan tugasnya, diberikan : a. b. c. d. Pembinaan dan sosialisasi terhadap juru parkir; rompi juru parkir; peluit; dan perlengkapan lain sesuai kebutuhan.
(8)Tanda pengenal juru parkir dibuat dan dikeluarkan oleh UPT Perparkiran.
(9)Juru parkir diberi tugas sebagai berikut: a. b. menjaga keamanan dan ketertiban tempat parkir; menjaga kebersihan, keindahan, dan kenyamanan lingkungan parkir; menata kendaraan yang diparkir dengan tertib dan rapi;
1. d.menggunakan karcis parkir resmi yang diterbitkan Pemerintah Daerah untuk 1 (satu) kali parkir; menjaga dan memelihara fasilitas pendukung parkir; menyerahkan karcis parkir sebagai tanda bukti untuk setiap parkir pada saat wajib retribusi memasuki tempat parkir dan memungut retribusi parkir sesuai ketentuan; dan menyetorkan hasil retribusi parkir sesuai ketentuan e. f. g. kepada petugas pengelola retribusi yang ditunjuk.

Pasal 7

(1)Setiap pengguna jasa tempat parkir wayib:
1. a.mematuhi semua tanda parkir dan/atau petunjuk yang ada berupa rambu, marka, atau tanda lain;
(2)
(3)
(4)
(5)
(1)
(2)
1. b.meminta karcis parkir resmi sebagai tanda bukti pada saat akan parkir; dan
2. c.menunjukkan dan membayar retribusi parkir kepada juru parkir atau pengelola parkir pada saat akan meninggalkan parkir. Setiap pemilik dan/atau pengemudi kendaraan roda empat atau lebih yang memarkir kendaraan di badan jalan secara tetap atau rutin di lokasi yang sama wajib mendapatkan izin dari Dinas Perhubungan dengan pertimbangan tertentu. Setiap pemilik dan/atau pengemudi kendaraan dilarang parkir di tempat-tempat yang tidak dinyatakan dengan rambu parkir, dan/atau marka parkir. Ruas jalan yang dapat digunakan sebagai tempat parkir dinyatakan dengan rambu parkir, dan/atau marka parkir sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap pemilik dan/atau pengemudi kendaraan dilarang parkir berlapis di tempat parkir di tepi jalan umum.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

Pembinaan dan pengawasan pengelolaan perparkiran meliputi:

a.memberikan pedoman dan pembinaan teknis kepada penyelenggara parkir;
b.memberikan bimbingan dan penyuluhan' kepada masyarakat;
c.pendataan dan inventarisasi pelanggaran penyelenggaraan perparkiran;
d.pengawasan penyelenggaraan parkir dan petugas parkir; dan €. pemantauan dan evaluasi Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas melalui UPT Perparkiran.

BAB V

PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kampar. Ditetapkan di Bangkinang pada tanggal 1 Oktober 2025 BUPATI KAMPAR, ttd AHMAD YUZAR Diundangkan di Bangkinang pada tanggal 1 Oktober 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAMPAR, ttd HAMBALI _BERITA DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2025 NOMOR 42 ian.sesupi dengan aslinya tL IAN HUKUMKEPA So Ke RIJMAN, SH ~ .~-Penrbina Utama Muda Nip. 19671021 200012 1001 AIRMAN

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…