DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kampar Nomor 42 Tahun 2025

Nomor: 42
Tahun: 2025
Ditetapkan: 4 November 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pembinaan pemajuan kebudayaan melalui pelayanan pemberian Nomor Induk Kebudayaan kepada badan/lembaga/kelompok budaya. Pembinaan pemajuan kebudayaan bertujuan untuk : a. melakukan inventarisasi potensi peran serta masyarakat yang terhimpun dalam badan/lembaga/kelompok budaya; b. memberikan legalitas kepada badan/lembaga/kelompok budaya; dan c. meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan budaya.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat

(1)undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, dan ketentuan Pasal 84 ayat
(1)dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, perlu dilakukan peningkatan mutu Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan dan pranata Kebudayaan; . bahwa untuk melakukan peningkatan mutu Sumberb. Daya Manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan dan pranata Kebudayaan perlu mengiventarisasi potensi masyarakat yang tterhimpun dalam badan/lembaga/kelompok seni budaya dan permuseuman dilakukan dalam bentuk pemberiaan Nomor Induk Kebudayaan ; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembinaan Pemajuan Kebudayaan; Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; . Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang2. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6065); Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kampar di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6964); Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5733); Menetapkan:

7.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6713);
9.Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 21 Tahun 2015 tentang Standar Usaha Sanggar Seni (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1724);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); MEMUTUSKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBINAAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : . Daerah adalah Kabupaten Kampar. . Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah 1. 2. Kabupaten Kampar. Bupati adalah Bupati Kampar. Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar. Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa dan hasil karya masyarakat. . Lembaga Kebudayaan adalah organisasi yang7. bertujuan mengembangkan dan membina kebudayaan. . Pemajuan Kebudayaan adalah upaya meningkatkan8. ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia ditengah peradaban dunia melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan. . Nomor Induk Kebudayaan adalah keluaran yang9. berbentuk sertifikat yang menunjukkan bahwa badan/lembaga/kelompok budaya telah terdaftar pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar. 10.Badan/lembaga/kelompok adalah sejumlah orang yang mempunyai kesamaan kegiatan, profesi, fungsi dan tujuan yang keberadaanya diakui oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala Perangkat Daerah sesuai kewenangannya. Museum adalah Lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi dan mengkomunikasikannya kepada masyarakat.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pembinaan pemajuan kebudayaan melalui pelayanan pemberian Nomor Induk Kebudayaan kepada badan/lembaga/kelompok budaya.

Pasal 3

Pembinaan pemajuan kebudayaan bertujuan untuk :

a.melakukan inventarisasi potensi peran serta masyarakat yang terhimpun dalam badan/lembaga/kelompok budaya;
b.memberikan legalitas kepada badan/lembaga/kelompok budaya; dan
c.meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan budaya.

Pasal 4

Pembinaan Pemajuan kebudayaan dilakukan dengan pemberian Nomor Induk Kebudayaan.

Pasal 5

Badan/lembaga/kelompok budaya yang akan diberi Nomor Induk budaya meliputi :

a.paguyuban/kelompok seni budaya;
b.sanggar budaya; dan
c.museum.

BAB II

TUGAS PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan bertugas meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan budaya.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mendorong tumbuh dan berkembangnya peran serta masyarakat, serta mendayagunakan potensi peran serta masyarakat yang terhimpun dalam badan/lembaga/kelompok budaya.
(3)Dinas Pariwisata dan Kebudayaan melakukan inventarisasi potensi peran serta masyarakat yang terhimpun dalam badan/lembaga/kelompok budaya.
(4)Pelaksanaan inventarisasi potensi peran_ serta masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan dengan pencatatan dan pemberian Nomor Induk Kebudayaan.

BAB IIL

NOMOR INDUK KEBUDAYAAN

Pasal 7

(1)Nomor Induk Kebudayaan bersifat unik yang menunjukkan indeks jenis objek kebudayaan, indeks jenis sub objek kebudayaan, bulan Nomor Induk Kebudayaan terdaftar pertama kali, tahun Nomor Induk Kebudayaan terdaftar pertama kali, dan nomor urut Nomor Induk Kebudayaan.
(2)Badan/Lembaga/Kelompok kebudayaan diberikan Sertifikat Nomor Induk Kebudayaan yang memuat :
1. a.nomor induk kebudayaan; nama Badan/Lembaga/Kelompok budaya; nama ketua Badan/Lembaga/Kelompok budaya; alamat Badan/Lembaga/Kelompok budaya; 9 titik koordinat alamat Badan/Lembaga/Kelompok budaya;
2. f.jenis objek kebudayaan dan jenis sub objek kebudayaan; dan
3. g.masa berlaku Nomor Induk Kebudayaan.
(3)Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mencatat pemberian Nomor Induk Kebudayaan ke dalam buku induk Nomor Induk Kebudayaan.
(4)Bentuk dan format sertifikat Nomor Induk Kebudayaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran | yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(5)Model jenis objek kebudayaan dan sub objek kebudayaan dan standar pengkodean Nomor Induk Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENCATATAN DAN PEMBERIAN, MASA BERLAKU DAN PENCABUTAN NOMOR INDUK KEBUDAYAAN

Pasal 8

(1)Pencatatan dan pemberian Nomor Induk Kebudayaan dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
(2)Untuk mendukung pelaksanaan pemberiaan Nomor Induk Kebudayaan, Kepala Dinas membentuk Tim Verifikasi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
(3)Tata cara dan pemberian Nomor Induk Kebudayaan dilaksanakan sebagai berikut :
1. a.badan/lembaga/kelompok budaya mengajukan permohonan Nomor Induk Kebudayaan secara tertulis kepada Kepala Dinas dilampiri dengan persyaratan sebagai berikut :
  1. 1.surat permohonan yang ditandatangani oleh ketua badan/lembaga/kelompok budaya yang diketahui oleh Lurah/Kepala Desa dan Camat ditujukan kepada Kepala Dinas;
  2. 2.profil badan/lembaga/kelompok budaya ditandatangani pengurus badan/lembaga/ kelompok budaya;
  3. 3.fotokopi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga badan/lembaga/ kelompok budaya;
  4. 4.daftar inventaris barang badan/lembaga/ kelompok budaya;
  5. 5.daftar peralatan penunjang kesenian bagi badan/Lembaga/Kelompok seni;
  6. 6.daftar anggota Badan/ lIembaga/ kelompok budaya; dan
  7. 7.fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik pengurus badan/ lembaga/ kelompok budaya (Ketua, Sekretaris dan Bendahara).
2. b.setelah persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a edinyatakan lengkap dan _benar, permohonan akan diberi tanda terima berkas permohonan;
3. c.berkas permohonan yang dinyatakan lengkap dan benar, tim verifikasi mengadakan peninjauan lokasi untuk memverifikasi kebenaran keberadaan badan/lembaga/kelompok budaya;
4. d.tim verifikasi mengadakan rapat koordinasi yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan untuk memutuskan permohonan diterima atau ditolak;
5. e.terhadap permohonan Nomor Induk budaya yang diterima, akan diterbitkan sertifikat Nomor Induk Kebudayaan;
6. f.terhadap permohonan Nomor Induk Kebudayaan yang ditolak, akan diberikan surat pengembalian berkas permohonan; dan
7. g.Kepala Dinas menerbitkan sertifikat Nomor Induk Kebudayaan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar dan sudah diverifikasi oleh Tim Verifikasi.
(4)Permohonan pengajuan Nomor Induk Kebudayaan dapat dilakukan secara online yang diatur dengan Petunjuk Teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
(5)Format permohonan pengajuan Nomor Induk Kebudayaan, profil, daftar keanggotaan, dan daftar inventaris barang Badan/Lembaga/Kelompok budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tersebut dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

(1)Nomor Induk Kebudayaan berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
(2)Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sebelum habis masa berlaku Nomor Induk Kebudayaan.
(3)Nomor Induk Kebudayaan berlaku untuk 1 (satu) Badan/Lembaga/Kelompok budaya dan tidak dapat dipindahtangankan.

Pasal 10

(1)Dalam hal pergantian ketua Badan/Lembaga/ Kelompok budaya, Nomor Induk Kebudayaan tetap berlaku dan dilakukan penggantian sertifikat Nomor Induk Kebudayaan.
(2)Dalam hal pergantian alamat Badan/Lembaga/Kelompok budaya, Nomor Induk Kebudayaan tetap berlaku dan dilakukan penggantian sertifikat Nomor Induk Kebudayaan.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…