DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kampar Nomor 5 Tahun 2025

Nomor: 5
Tahun: 2025
Ditetapkan: 6 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 54

Lembaga terkait

Ringkasan

Sistematika Perbup ini adalah sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum 2. Nama, Objek, dan Subjek Pajak Barang Jasa Tertentu 3. Dasar Pengenaan Tarif 4. Saat Terutangnya Pajak, Masa Pajak dan Wilayah Pemungutan 5. Tata Cara Pemungutan Pajak 6. Kemudahan Perpajakan Daerah 7. Pemberian dan Pemanfaatan Insentif 8. Bentuk Formulir Perpajakan 9.Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan ‘Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
3.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189); - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); . Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); . Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kampar di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6964); 4. 6. 7.
8.Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penjualan Barang Sitaan Yang Dikecualikan Dari Penjualan Secara Lelang Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4050); 10.Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2000 tentang Tempat dan Tata Cara Penyanderaan, Rehabilitasi Nama Baik Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4051); 11.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 12.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 13.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881); 14.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2021 Tahun 2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara; 15.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.07/2022 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Insentif Fiskal; 16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); 17.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Kapasitas Pembangkit Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri yang Dilaksanakan Berdasarkan Atas Izin Operasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1019); 18.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 315); 19.Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Nomor 9); MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BARANG JASA TERTENTU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Kampar.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kampar. . Bupati adalah Bupati Kampar. . Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. . Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar. . Kepala Badan Pendapatan Daerah adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar. . Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah. . Badan adalah Sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan Nama dan dalam Bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap dan Bentuk Badan Lainnya. . Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. tertentu. 10.Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir. 11.Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan baik secara langsung maupun tidak langsung atau melalui pesanan oleh restoran. 12.Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran. 13.Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik. 14.Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kKegiatan hiburan dan/atau fasilitas lainnya. 15.Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan diarea parkir baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. 16.Jasa kesenian dan hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis’ tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi dan/atau keramaian untuk dinikmati. 17.Subjek PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu. 18.Wajib Pajak PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu. 4 19.Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya. 20.Pendaftaran secara jabatan adalah Tindakan Kepala Badan Pendapatan Daerah untuk mendaftarkan usaha seseorang atau badan sebagai wajib pajak apabila wajib pajak tidak melaksanakan kewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWPD. 21.Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya. 22.Sistem Pemungutan Pajak Daerah adalah sistem yang akan dikenakan kepada Wajib Pajak dalam memungut, memperhitungkan dan melaporkan serta menyetorkan pajak terhutang. 23.Surat Pemberitahuan Terutang Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan daerah. 24.Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang. 25.Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah. 26.Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB_- adalah _— surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar. 27.Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. 28.Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. 29.Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang. 30.Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda. 31.Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu. dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam surat pemberitahuan pajak terutang, surat ketetapan pajak daerah, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak daerah nihil, surat ketetapan pajak daerah lebih bayar, surat tagihan pajak daerah, surat keputusan pembetulan atau surat keputusan keberatan. 32.Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB atau terhadap atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak. 33.Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Keputusan surat keberatan yang diajukan oleh wajib pajak. 34.Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan atau dokumen lain yang dipersamakan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya serta kesesuaian antara surat pemberitahuan dengan SSPD. 35.Penagihan adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan melaksanakan penyanderaan dan menjual barang yang telah disita. 1 36.Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh jurusita pajak kepada penanggung pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, masa pajak dan tahun pajak. 37.Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. 38.Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk menyampaikan SPTPD dan/atau melunasi utang pajaknya. 39.Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. 40.Keberatan adalah upaya yang dapat ditempuh wajib pajak jika tidak puas atau tidak sependapat dengan hasil pemeriksaan pajak yang tertuang dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT SKPDN, SKPDLB atau terhadap pemotongan atau Pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak. 41.Pembetulan pajak daerah adalah proses untuk memperbaiki atau mengubah data/informasi yang telah dilaporkan sebelumnya terkait dengan pajak daerah. Hal ini bisa terjadi karena adanya kesalahan atau perubahan data yang perlu diperbaiki oleh wajib pajak seperti kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu. dalam ~operaturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan. 42.Juru sita Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan’ seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, penyitaan dan penyanderaan. 43.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban pajak dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan_ retribusi daerah. 44.Online adalah sambungan langsung antara subsistem satu dengan subsistem lainnya secara elektronik dan terintegrasi serta real time. 45.Cash Management System yang selanjutnya disingkat CMS adalah jasa layanan perbankan berbasis sistem informasi yang diberikan Bank kepada nasabah yang mencakup’- kegiatan pengelolaan, pembayaran, penagihan dan likuiditas manajemen_ sehingga pengelolaan keuangan nasabah menjadi lebih efektif dan efisien. 46.Sistem Informasi Teknologi adalah Sekumpulan prosedur yang saling berkaitan dan saling terhubung untuk mengolah data, mendapatkan dan menyelesaikan manipulasi data secara bersama-sama yang menghasilkan informasi berkualitas dan akurat. 47.Tapping Box dan atau Data Box adalah alat untuk merekam segala transaksi, registrasi tunai, data penjual dari Point of sales atau hardware pada objek pajak. 48.Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut. 49.Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Kampar atau Badan yang diserahi wewenang dan tanggung jawab sebagai Pemegang Kas Daerah Kabupaten Kampar. 50.Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah. 51.Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK BARANG JASA TERTENTU

Pasal 2

(1)Dengan nama Pajak Barang dan Jasa Tertentu dipungut pajak atas penjualan, penyerahan dan atau konsumsi barang dan jasa tertentu.
(2)Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan dan atau konsumsi barang dan jasa tertentu meliputi:
1. a.makanan dan/atau minuman;
2. b.tenaga listrik;
3. c.jasa perhotelan;
4. d.jasa parkir; dan
5. e.jasa kesenian dan hiburan.
(3)Penjualan dan/atau penyerahan makanan dan/atau minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yang disediakan oleh :
1. a.restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian makanan dan/atau minuman berupa meja, kursi dan/atau peralatan makan dan minum; dan
2. b.penyedia jasa boga atau katering yang melakukan :
  1. 1.proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan serta penyajian berdasarkan pesanan;
  2. 2.penyajian dilokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
  3. 3.penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
(4)Konsumsi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
(5)Jasa perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan antara lain: hotel; hostel; vila; pondok wisata; Ji a. d. motel;e. losmen;f. k. wisma pariwisata;g. . pasanggrahan;h. rumah penginapan/ueshouse/bungalow/ resort/ cottage; tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan glamping. 1.
(6)Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir.
(7)Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e adalah : a. Bo o tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu; pergelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana; kontes kecantikan; kontes binaraga; pameran; pertunjukan sirkus, akrobat dan sulap; pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor; . permainan ketangkasan,; olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran; rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana_ salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata dan kebun binatang; panti pijat dan pijat refleksi; dan diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi 1. k. 1. uap/spa.
(8)Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
1. a.penyerahan makanan dan atau minuman:
  1. 1.dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp.10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) perbulan;
  2. 2.dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
  3. 3.dilakukan oleh pabrik makanan dan/atau minuman; atau
  4. 4.disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (lounge) pada bandar udara.
2. b.konsumsi tenaga listrik, meliputi :
  1. 1.konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Daerah dan penyelenggara negara lainnya;
  2. 2.konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat dan perwakilan asing berdasarkan asas_ timbal balik;
  3. 3.konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
  4. 4.konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.
3. c.jasa perhotelan meliputi :
  1. 1.jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
  2. 2.jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan dan panti sosial lainnya yang sejenis;
  3. 3.jasa tempat tinggal dipusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
  4. 4.jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
  5. 5.jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.
4. d.jasa penyediaan tempat parkir meliputi :
  1. 1.jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
  2. 2.jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; dan
  3. 3.jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik
5. e.jasa kesenian dan hiburan yang semata-mata untuk :
  1. 1.promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran; dan
  2. 2.kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran.

Pasal 3

(1)Subjek PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu.
(2)Wajib Pajak PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan dan atau konsumsi barang dan jasa tertentu.
(3)Yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak adalah :
1. a.untuk orang pribadi adalah orang yang bersangkutan, kuasanya atau ahli warisnya; 1
2. b.untuk Badan adalah pengurus atau kuasanya;
3. c.untuk Perangkat Daerah yang menggunakan APBN dan APBD yang diselenggarakan oleh rekanan/pihak ketiga adalah Bendahara Pengeluaran atas nama Wajib Pajak; dan untuk Desa yang menggunakan APBD dan APBDes yang diselenggarakan oleh rekanan/pihak ketiga adalah Kaur Keuangan/Bendahara atas nama Wajib Pajak.

BAB III

DASAR PENGENAAN TARIF

Pasal 4

(1)Dasar pengenaan PBJT merupakan jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi :
1. a.jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia makanan dan/atau minuman untuk PBJT atas makanan dan/atau minuman; nilai jual tenaga listrik untuk PBJUT atas tenaga listrik; jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa perhotelan untuk PBUT atas jasa perhotelan; . jumlah pembayaran kepada penyedia ataud. penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia pelayanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas jasa parkir; dan jumlah pembayaran yang_ diterima oleh penyelenggara jasa kesenian dan hiburan untuk e. PBJT atas kesenian dan hiburan.
(2)Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah.
(3)Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.

Pasal 5

(1)Nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk :
1. a.tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
2. b.tenaga listrik yang dihasilkan sendiri.
(2)Nilai jual tenaga listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan :
1. a.jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
2. b.jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk prabayar.
(3)Nilai jual tenaga listrik yang ditetapkan untuk tenaga listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan :
1. a.kapasitas tersedia;
2. b.tingkat penggunaan listrik;
3. c.jangka waktu pemakaian listrik; dan
4. d.harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah.
(4)Berdasarkan nilai jual tenaga listrik yang ditetapkan untuk tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, penyedia tenaga listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas tenaga listrik untuk penggunaan tenaga listrik yang dijual atau diserahkan.

Pasal 6

(1)Tarif PBJT atas penjualan makanan dan/atau minuman ditetapkan sebesar10%(sepuluh persen).
(2)Tarif PBUT Khusus Tenaga Listrik atas :
1. a.konsumsi tenaga listrik ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
2. b.konsumsi tenaga listrik dari sumber lain oleh industri pertambangan minyak bumi dan gas alam ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
3. c.konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).
(3)Tarif PBJT atas Jasa Perhotelan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
(4)Tarif PBJT atas Jasa Parkir ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
(5)Tarif PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen); dan
(6)Khusus tarif PBUT atas Jasa Kesenian dan Hiburan untuk diskotek, karaoke, kelab malam, bar dan mandi uap ditetapkan sebesar 75% (Tujuh puluh lima persen).
(7)Contoh Tata cara Contoh tata cara perhitungan PBJT tercantum pada lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

SAAT TERUTANGNYA PAJAK, MASA PAJAK DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 7

Saat terutang PBJT ditetapkan pada saat :

a.pembayaran atau penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
b.konsumsi atau pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJUT atas Tenaga Listrik;
c.pembayaran atau penyerahan atas jasa perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
d.pembayaran atau penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
e.pembayaran atau penyerahan atas jasa kesenian dan hiburan untuk PBJUT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 8

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.

Pasal 9

PBJT yang terutang dipungut di tempat penjualan, penyerahan dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu di wilayah Kabupaten Kampar.

BAB V

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK

Pasal 10

(1)Setiap Wajib Pajak baru, wajib mendaftarkan diri dan/atau melaporkan kegiatan usaha sektor PBJT ke Badan Pendapatan Daerah.
(2)Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut :
1. a.wajib pajak atau kuasanya mengambil, mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran.
2. b.formulir pendaftaran yang telah diisi dan ditandatangani dengan melampirkan :
  1. 1.fotokopi KTP pengusaha/ penanggungjawab/ penerima kuasa;
  2. 2.fotokopi legalitas perusahaan;
  3. 3.surat kuasa apabila pengusaha/ penanggungjawab berhalangan dengan diserta fotocopy KTP dari pemberi kuasa;
  4. 4.dokumen pendukung lainnya.
(3)Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak yang bersangkutan memperoleh formulir pendaftaran.
(4)Berdasarkan keterangan Wajib Pajak dan data yang ada pada formulir pendaftaran, Kepala Badan Pendapatan Daerah menerbitkan NPWPD.
(5S)Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mendaftarkan diri, Kepala Badan Pendapatan Daerah secara jabatan menerbitkan NPWPD berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.

Pasal 11

(1)Dalam hal Wajib Pajak tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif, Kepala Badan Pendapatan Daerah dapat melakukan penonaktifan atau penghapusan NPWPD secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak.
(2)Dalam hal penonaktifan atau penghapusan NPWPD, atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Badan Pendapatan Daerah harus menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
(3)Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diterbitkan setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan, permohonan Wajib Pajak dianggap disetujui.
(4)Penonaktifan atau penghapusan NPWPD, secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang Wajib Pajak :
1. a.tidak memiliki tunggakan Pajak; dan
(1)
(2)
(3)
(4)
1. b.tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa keberatan, banding, gugatan, atau peninjauan kembali.

Isi peraturan

Teks54PDFHirarki

Memuat teks peraturan…