DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2025

Nomor: 6
Tahun: 2025
Ditetapkan: 6 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Sistematika Perbup ini adalah sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum 2. Kualifikasi Jabatan 3. Kompetensi 4. Penggunaan dan Pemanfaatan Standar Kompetensi 5. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa_ standar kompetensi jabatan diperlukan untuk mewujudkan profesionalisme dan manajemen pegawai negeri sipil yang berbasis pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja;
c.bahwa_ berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara dan dalam rangka terwujudnya profesionalisme Pegawai Negeri Sipil dan manajemen Aparatur Sipil Negara dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar yang berlandaskan pada kualifikasi, kompetensi dan syarat jabatan, maka perlu disusun Standar Kompetensi Jabatan Pejabat Tinggi Pratama dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud _ dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah; Mengingat Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6801); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856); Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897); Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kampar Di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6964); 3. 4. 5.

6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (hkembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Perubahan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1907);
10.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 11. 12. Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1252); Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 409 Tahun 2019 tentang Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi di Lingkungan Instansi Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kampar (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kampar tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kampar (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2020 Nomor 6); MEMUTUSKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR KOMPETENSI BAGI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. 2 3. 4 Daerah adalah Kabupaten Kampar. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kampar. Bupati adalah Bupati Kampar. . Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada _instansi Pemerintah. 10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina Kepegawaian untuk =menduduki jabatan Pemerintahan. Kompetensi adalah karakteristik dan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap sesuai tugas dan/atau fungsi jabatan. Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan, keterampilan dans sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi. Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai moral, emosi dan prinsip yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan jabatan. Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin dan memotivasi Pegawai Negeri Sipil melalui kepeloporan, pengembangan Kerjasama dengan instansi lain dan keteladanan dengan mengamalkan kode etik dan kode perilaku ASN. 5. 7. 8. 9,

11.Kualifikasi Jabatan adalah syarat minimal yang dibutuhkan untuk menduduki suatu jabatan meliputi kepangkatan, Pendidikan, pengalaman kerja dan kediklatan. 12.Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, adalah persyaratan minimal kompetensi yang dibutuhkan untuk dapat menjalankan tugas secara efektif pada suatu jabatan yang termasuk dalam Jabatan Pimpinan Tinggi.

Pasal 2

Tujuan penetapan Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sebagai berikut :

a.mewujudkan obyektifitas, kualitas, transparansi dan akuntabilitas pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
b.mengidentifikasi Kompetensi jabatan yang dipersyaratkan;
c.mewujudkan kesesuaian antara tugas Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dengan Kompetensi pejabat atau calon pengemban jabatan sehingga tercipta pejabat yang professional; dan
d.mewujudkan tertib pengembangan dan pembinaan karier PNS.

Pasal 3

Ruang lingkup Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama meliputi :

a.kualifikasi jabatan;
b.kompetensi; dan
c.penggunaan dan pemanfaatan standar kompetensi.

BAB II

KUALIFIKASI JABATAN

Pasal 4

Kualifikasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama meliputi :Je

a.pendidikan paling rendah Sarjana atau Diploma IV:
b.pangkat paling rendah Pembina Tingkat I atau golongan ruang IV/b untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Eselon IIl.a dan Pangkat paling rendah Pembina atau golongan ruang IV/a untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Eselon II.b; dan
c.sedang atau pernah menduduki Jabatan Administrator atau Jabatan Fungsional yang. setingkat dengan Jabatan Administrator sesuai dengan bidang tugas Jabatan yang akan diduduki paling singkat 3 (tiga) tahun.

BAB III

KOMPETENSI

Pasal 5

(1)Kompetensi yang harus dikuasai oleh Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama terdiri dari Kompetensi Manajerial, Sosial Kultural dan Teknis.
(2)Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituliskan dengan kode kompetensi, kode level kompetensi dan deskripsi level kompetensinya sesuai kamus kompetensi manajerial.
(3)Dalam memperjelas kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicantumkan indikator perilaku untuk menggambarkan perilaku yang dibutuhkan pada setiap jabatan dimaksud.

Pasal 6

Kompetensi Manajerial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) meliputi :

a.integritas, yaitu mampu menciptakan situasi kerja yang mendorong kepatuhan pada nilai, norma dan etika organisasi;
b.kerjasama, yaitu mampu membangun komitmen tim dan sinergi;
c.komunikasi, yaitu mampu mengemukakan pemikiran multidimensi secara lisan dan tertulis untuk mendorong kesepakatan dengan tujuan meningkatkan kinerja secara keseluruhan;
d.orientasi pada hasil, yaitu mampu mendorong unit kerja mencapai target yang ditetapkan atau melebihi hasil kerja sebelumnya;
e.pelayanan publik, yaitu mampu memonitor mengevaluasi, memperhitungkan dan mengantisipasi dampak dari isu-isu jJangka panjang, kesempatan, atau kekuatan politik dalam hal pelayanan kebutuhan pemangku kepentingan yang transparan, obyektif dan professional;
f.pengembangan diri dan orang lain, yaitu mampu menyusun program pengembangan jangka panjang dalam rangka mendorong manajemen pembelajaran;
g.mengelola perubahan, yaitu mampu memimpin perubahan pada unit kerja; dan
h.pengambil keputusan, yaitu mampu menyelesaikan masalah yang mengandung resiko tinggi, mengantisipasi dampak keputusan, membuat tindakan pengamanan dan mitigasi resiko.

Pasal 7

Kompetensi Sosial Kultural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), yaitu mampu mendayagunakan perbedaan secara konstruksi dan kreatif untuk meningkatkan efektivitasi organisasi.

Pasal 8

(1)Kompetensi Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) merupakan Kompetensi yang dibutuhkan untuk mendukung kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan.
(2)Kompetensi Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN STANDAR KOMPETENSI

Pasal 9

(1)Standar Kompetensi jabatan Pimpinan Tinggi Pratama digunakan sebagai standar acuan penilaian Kompetensi untuk pengisian jabatan lowong maupun pemetaan Kompetensi.
(2)Dalam hal pemetaan Kompetensi diperlukan penambahan Kompetensi di luar yang telah ditetapkan, dapat ditambahkan Kompetensi Manajerial lain yang dinilai sangat diperlukan.

Pasal 10

(1)Pemanfaatan hasil penilaian Kompetensi dapat ditujukan untuk :
1. a.seleksi pengisian jabatan; dan
2. b.pemetaan kompetensi.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemanfaatan hasil penilaian Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepegawaian.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017